London - Seorang wasit
mencetak rekor dalam sebuah pertandingan
sepak bola dengan mengeluarkan 36 kartu
merah. Wasit bernama Damian Rubino
mengusir seluruh pemain alias 22 pemain plus
pemain cadangan dan staf tim ketika terjadi
perkelahian massal.
Insiden tersebut terjadi saat Damien Rubino
memimpin pertandingan Divisi Lima Liga
Argentina antara Claypole melawan Victoriano
Arenas, Selasa (2/3). Pertandingan tersebut
akhirnya dimenangkan Claypole 2-0 di Buenos
Aires.
Hampir sepanjang pertandingan terjadi
pelanggaran. Sebelum babak kedua dimulai,
dua pemain sudah diusir. Dan di akhir
pertandingan, suasana menjadi makin panas
ketika perkelahian massal terjadi. Bukan hanya
pemain dan pelatih yang terlibat, para
penggemar juga masuk ke lapangan ikut
berkelahi.
Akibat insiden tersebut, salah satu petinggi klub
memohon kepada polisi untuk mengunci para
pemain lawan di ruang ganti mereka.
Claypole menuding wasit Damian Rubino
kelewatan dengan mengeluarkan 36 kartu
merah. Manajer Claypole, Sergio Micieli,
mengatakan, "Mayoritas pemain berupaya
untuk melerai pertikaian. Lantas wasit jadi
bingung."
Pertandingan tersebut memecahkan rekor kartu
merah terbanyak yang sebelumnya terjadi pada
1993 di Paraguay ketika 20 pemain diusir wasit.
Menurut laporan di Argentina, Asosiasi Sepak
Bola Argentina berencana mencabut keputusan
wasit yang mengeluarkan 36 kartu merah
karena dikhawatirkan menjadi preseden buruk
ke depannya.
Jumat, 04 Maret 2011
Nurdin Minta KONI Ambil Sikap Soal LPI
JAKARTA - Nurdin Halid yang pada siang hari
ini datang untuk memenuhi undangan
pertemuan di kantor KONI memberikan
beberapa tanggapan terkait pertemuan tersebut.
Salah satunya terkait keberadaan Liga Primer
Indonesia (LPI).
Pertemuan yang dilangsungkan di gedung Koni
senayan, Jumat (4/3/2011) tersebut dikabarkan
oleh Ketua Umum PSSI berjalan dengan santai
dan rileks, di sela-sela konferensi pers usai
acara.
Dalam pernyataannya Nurdin mengungkapkan
ada 4 poin yang disampaikan PSSI terhadap
KONI. Poin-poin tersebut antara lain terkait
persiapan PSSI agar timnas meraih hasil terbaik
(medali emas) pada ajang SEA Games,
Persiapan kongres PSSI, dan keberadaan LPI.
Untuk urusan ini, Nurdin mewakili PSSI
meminta KONI dapat mengambil sikap untuk
menindak lanjuti keberadaan LPI (Liga Primer
Indonesia) serta berharap agar KONI dapat
membantu menciptakan suasana Kondusif.
“Dalam Undang-Undang keolahragaan serta
peraturan pemerintah No.16, jelas tidak sesuai
Undang-undang bila LPI bernaung dibawah
BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia), ”
tegas Nurdin.
Nurdin sendiri juga berniat mengirim utusan
langsung PSSI untuk bertemu FIFA di Swiss
menyangkut surat dari FIFA dan isinya tersebut.
ini datang untuk memenuhi undangan
pertemuan di kantor KONI memberikan
beberapa tanggapan terkait pertemuan tersebut.
Salah satunya terkait keberadaan Liga Primer
Indonesia (LPI).
Pertemuan yang dilangsungkan di gedung Koni
senayan, Jumat (4/3/2011) tersebut dikabarkan
oleh Ketua Umum PSSI berjalan dengan santai
dan rileks, di sela-sela konferensi pers usai
acara.
Dalam pernyataannya Nurdin mengungkapkan
ada 4 poin yang disampaikan PSSI terhadap
KONI. Poin-poin tersebut antara lain terkait
persiapan PSSI agar timnas meraih hasil terbaik
(medali emas) pada ajang SEA Games,
Persiapan kongres PSSI, dan keberadaan LPI.
Untuk urusan ini, Nurdin mewakili PSSI
meminta KONI dapat mengambil sikap untuk
menindak lanjuti keberadaan LPI (Liga Primer
Indonesia) serta berharap agar KONI dapat
membantu menciptakan suasana Kondusif.
“Dalam Undang-Undang keolahragaan serta
peraturan pemerintah No.16, jelas tidak sesuai
Undang-undang bila LPI bernaung dibawah
BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia), ”
tegas Nurdin.
Nurdin sendiri juga berniat mengirim utusan
langsung PSSI untuk bertemu FIFA di Swiss
menyangkut surat dari FIFA dan isinya tersebut.
Pulang dari KOI, Mobil Pengurus PSSI Diserang
Pengurus PSSI memenuhi
undangan Komite Olahraga Nasional (KON)/
Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Jumat siang, 4
Maret 2011. Baru saja pulang dari kantor lembaga
yang dulu disebut KONI itu, mobil salah satu
pengurus PSSI diserang massa.
Mobil Presiden PT Liga Indonesia, Andi
Darussalam Tabussala menjadi korban serangan
orang tak dikenal. Sekelompok pemuda
menyerang mobil itu di perempatan depan kantor
KONI menuju ke kantor PSSI, Senayan, Jakarta.
Mobil jenis Alphard hitam berpelat B 258 ADS itu
diserang dengan senjata tajam. Akibatnya, kaca
belakang mobil pecah. Insiden terjadi seusai
pertemuan PSSI-KON/KOI yang berakhir sekitar
pukul 16.00 WIB. Beruntung, Andi bersama
beberapa orang di dalam mobil selamat dan tak
mengalami luka-luka.
"Telah terjadi penyerangan kepada mobil Alphard
hitam oleh sekelompok pemuda menggunakan
senjata tajam. Saat ini, sebanyak 12 orang telah
diamankan terkait kejadian tersebut. Kita akan
mintai keterangan. Jika tak terbukti bersalah akan
dilepaskan, jika bersalah mereka akan diproses,"
kata AKBP Johanson Ronald, Kapolsek Tanah
Abang.
Berkas kasus ini kini dilimpahkan ke Polda Metro
Jaya. Ke-12 pemuda tersebut juga dibawa ke
Polda.
"Kita sampai saat ini belum tahu motifnya apa.
Motif masih kita dalami," lanjut Johanson.
Polisi belum menemukan bukti senjata tajam.
Namun, ada rekaman yang menunjukkan
beberapa pelaku membawa senjata tajam. Polisi
menjadikan rekaman sebagai barang bukti.
Rekaman itu berasal dari saksi yakni seorang
polisi yang bertugas di sekitar kantor KOI/KON.
Bahkan, polisi itu sempat melancarkan tembakan
peringatan untuk membubarkan massa.
Pertemuan itu digelar di lantai 12 gedung KON/
KOI. Selain Andi, dari PSSI hadir Ketua Umum
Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes. Mereka
menggelar pertemuan di ruangan Ketua Umum
KON/KOI, Rita Subowo.
undangan Komite Olahraga Nasional (KON)/
Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Jumat siang, 4
Maret 2011. Baru saja pulang dari kantor lembaga
yang dulu disebut KONI itu, mobil salah satu
pengurus PSSI diserang massa.
Mobil Presiden PT Liga Indonesia, Andi
Darussalam Tabussala menjadi korban serangan
orang tak dikenal. Sekelompok pemuda
menyerang mobil itu di perempatan depan kantor
KONI menuju ke kantor PSSI, Senayan, Jakarta.
Mobil jenis Alphard hitam berpelat B 258 ADS itu
diserang dengan senjata tajam. Akibatnya, kaca
belakang mobil pecah. Insiden terjadi seusai
pertemuan PSSI-KON/KOI yang berakhir sekitar
pukul 16.00 WIB. Beruntung, Andi bersama
beberapa orang di dalam mobil selamat dan tak
mengalami luka-luka.
"Telah terjadi penyerangan kepada mobil Alphard
hitam oleh sekelompok pemuda menggunakan
senjata tajam. Saat ini, sebanyak 12 orang telah
diamankan terkait kejadian tersebut. Kita akan
mintai keterangan. Jika tak terbukti bersalah akan
dilepaskan, jika bersalah mereka akan diproses,"
kata AKBP Johanson Ronald, Kapolsek Tanah
Abang.
Berkas kasus ini kini dilimpahkan ke Polda Metro
Jaya. Ke-12 pemuda tersebut juga dibawa ke
Polda.
"Kita sampai saat ini belum tahu motifnya apa.
Motif masih kita dalami," lanjut Johanson.
Polisi belum menemukan bukti senjata tajam.
Namun, ada rekaman yang menunjukkan
beberapa pelaku membawa senjata tajam. Polisi
menjadikan rekaman sebagai barang bukti.
Rekaman itu berasal dari saksi yakni seorang
polisi yang bertugas di sekitar kantor KOI/KON.
Bahkan, polisi itu sempat melancarkan tembakan
peringatan untuk membubarkan massa.
Pertemuan itu digelar di lantai 12 gedung KON/
KOI. Selain Andi, dari PSSI hadir Ketua Umum
Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes. Mereka
menggelar pertemuan di ruangan Ketua Umum
KON/KOI, Rita Subowo.
PSSI Siap Temui FIFA
Jakarta, Terkait surat FIFA ke PSSI,
induk sepakbola tertinggi di Indonesia itu pun
siap bertandang ke markas besar FIFA, untuk
meminta saran demi menggelar dua kongres
tersebut.
Dalam rapat EXCO FIFA yang dihelat kemarin,
PSSI diberikan dua tugas yakni menggelar
Kongres Pemilihan Komite Pemilihan pada 26
Maret dan menghelat Kongres Pemilihan Ketua
Umum sebelum tanggal 30 April.
Jika mengacu pada statuta FIFA, butuh waktu
sekitar delapan pekan untuk memberitahukan ke
anggota PSSI jika akan digelar kongres. Dan
setelahnya Kongres baru bisa diadakan sekitar
menjelang akhir tahun.
Tentunya ini melebihi tenggat waktu yang
diberikan FIFA. Maka karena ini terhitung force
majeur, maka PSSI pun harus berkoordinasi
langsung dengan FIFA mengenai peraturan
peraturan apa yang akan dipakai di kongres nanti.
Dua wakil PSSI yakni Dali Tahir dan Sjarif
Bastaman pun dikirim ke markas besar FIFA di
Zurich, Senin (7/3/2011) mendatang unuk
meminta masukan soal tata cara yang akan
digunakan pada dua kongres tersebut.
"PSSI akan mengirim wakil ke Zurich untuk
meminta persetujuan dan saran bilamana
peraturan-peraturan soal Komisi Pemilihan nanti
apakah harus sesuai dengan peraturan dan
statuta FIFA atau tidak," ungkap Sekjen PSSI
Nugraha Besoes kepada wartawan di Gedung
KONI/KOI, Jumat (4/3/2011) sore WIB.
"Karena waktunya mepet, kami akan
menggunakan peraturan lain. Namun kami harus
bertanya kepada FIFA apakah kami boleh
menggunakan itu atau tidak," sambung pria yang
akrab disapa Kang Nug itu.
Lebih lanjut Nugraha mengatakan nantinya hanya
Komisi Pemilihan yang akan dibentuk dan tidak
ada Komisi Banding seperti sebelumnya.
"Komisi banding tidak perlu karena keputusan
Komisi Pemilihan adalah final dan tidak bisa
digugat. Tugasnya Komisi Pemilihan adalah
mengawal kongres sampai akhir," tuntasnya.
induk sepakbola tertinggi di Indonesia itu pun
siap bertandang ke markas besar FIFA, untuk
meminta saran demi menggelar dua kongres
tersebut.
Dalam rapat EXCO FIFA yang dihelat kemarin,
PSSI diberikan dua tugas yakni menggelar
Kongres Pemilihan Komite Pemilihan pada 26
Maret dan menghelat Kongres Pemilihan Ketua
Umum sebelum tanggal 30 April.
Jika mengacu pada statuta FIFA, butuh waktu
sekitar delapan pekan untuk memberitahukan ke
anggota PSSI jika akan digelar kongres. Dan
setelahnya Kongres baru bisa diadakan sekitar
menjelang akhir tahun.
Tentunya ini melebihi tenggat waktu yang
diberikan FIFA. Maka karena ini terhitung force
majeur, maka PSSI pun harus berkoordinasi
langsung dengan FIFA mengenai peraturan
peraturan apa yang akan dipakai di kongres nanti.
Dua wakil PSSI yakni Dali Tahir dan Sjarif
Bastaman pun dikirim ke markas besar FIFA di
Zurich, Senin (7/3/2011) mendatang unuk
meminta masukan soal tata cara yang akan
digunakan pada dua kongres tersebut.
"PSSI akan mengirim wakil ke Zurich untuk
meminta persetujuan dan saran bilamana
peraturan-peraturan soal Komisi Pemilihan nanti
apakah harus sesuai dengan peraturan dan
statuta FIFA atau tidak," ungkap Sekjen PSSI
Nugraha Besoes kepada wartawan di Gedung
KONI/KOI, Jumat (4/3/2011) sore WIB.
"Karena waktunya mepet, kami akan
menggunakan peraturan lain. Namun kami harus
bertanya kepada FIFA apakah kami boleh
menggunakan itu atau tidak," sambung pria yang
akrab disapa Kang Nug itu.
Lebih lanjut Nugraha mengatakan nantinya hanya
Komisi Pemilihan yang akan dibentuk dan tidak
ada Komisi Banding seperti sebelumnya.
"Komisi banding tidak perlu karena keputusan
Komisi Pemilihan adalah final dan tidak bisa
digugat. Tugasnya Komisi Pemilihan adalah
mengawal kongres sampai akhir," tuntasnya.
Jakmania Tuntut Pengprov DKI Ikut Revolusi PSSI
Ratusan suporter Klub Persija Jakarta,
Jakmania, melakukan demo di Kantor PSSI DKI
Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta, Jumat sore,
menuntut Pengprov Ibu Kota ini bergabung
dalam gerakan "Revolusi PSSI".
Sebelumnya, mereka melakukan demo di
Kawasan Menteng dan Lapangan Banteng Jakarta.
Di aksi itu, mereka melakukan orasi dan
menggelar sejumlah spanduk di antaranya
"Revolusi PSSI" dan "Hardi-Toni Kroni NH".
Ketua Jakmania, Larico Ranggamone,
menyatakan, kekecewaan Jakmania dengan sikap
Pengrpov dan Pengurus Persija yang
mendukung status quo.
"Kami menuntut kepada Pengrov PSSI DKI Jakarta
dan Pengurus Persija untuk segera bergabung
dengan gerakan `Revolusi PSSI` sekarang juga,"
katanya. Ia menegaskan, The Jakmania akan
selalu berada di garis terdepan dalam mengawal
Gerakan Revolusi PSSI.
Dalam kesempatan itu, Jakmania juga menolak
pembangunan (MRT) tanpa solusi yang
mendasar. Berita sebelumnya, kawasan Stadion
Lebak Bulus akan dibangun MRT (Mass Rapid
Transportation). Jakmania juga meminta
Pengprov PSSI DKI Jakarta dan Klub Persija untuk
menyampaikan keberatan atas rencana
pembangunan MRT jika tanpa solusi yang jelas.
Jakmania, melakukan demo di Kantor PSSI DKI
Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta, Jumat sore,
menuntut Pengprov Ibu Kota ini bergabung
dalam gerakan "Revolusi PSSI".
Sebelumnya, mereka melakukan demo di
Kawasan Menteng dan Lapangan Banteng Jakarta.
Di aksi itu, mereka melakukan orasi dan
menggelar sejumlah spanduk di antaranya
"Revolusi PSSI" dan "Hardi-Toni Kroni NH".
Ketua Jakmania, Larico Ranggamone,
menyatakan, kekecewaan Jakmania dengan sikap
Pengrpov dan Pengurus Persija yang
mendukung status quo.
"Kami menuntut kepada Pengrov PSSI DKI Jakarta
dan Pengurus Persija untuk segera bergabung
dengan gerakan `Revolusi PSSI` sekarang juga,"
katanya. Ia menegaskan, The Jakmania akan
selalu berada di garis terdepan dalam mengawal
Gerakan Revolusi PSSI.
Dalam kesempatan itu, Jakmania juga menolak
pembangunan (MRT) tanpa solusi yang
mendasar. Berita sebelumnya, kawasan Stadion
Lebak Bulus akan dibangun MRT (Mass Rapid
Transportation). Jakmania juga meminta
Pengprov PSSI DKI Jakarta dan Klub Persija untuk
menyampaikan keberatan atas rencana
pembangunan MRT jika tanpa solusi yang jelas.
Toisutta Bantah Dalangi Demo Anti-Nurdin
Jakarta - Kepala Staf
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Jenderal George Toisutta, Jumat (4/3),
membantah mendalangi sejumlah demontrasi
menentang Ketua Umum PSSI Nurdin Halid di
kantor PSSI di komplek Stadion Utama Gelora
Bung Karno, Senayan. »Saya cukup terhormat
sebagai Kepala Staf TNI-AD dan tidak akan
melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ” kata
Toisutta.
Menurut dia, Toisutta dicalonkan sejumlah pihak
untuk bersaing dengan Nurdin sebagai bakal
calon ketua umum PSSI 2011-2017. Demo anti-
Nurdin sudah berlangsung jauh sebelum
proses pencalonan kepengurusan baru.
Toisutta menanggapi pernyataan pengacara
Nurdin, Indra Shanun Lubis, bahwa ada
perintah para pemimpin di TNI-AD untuk
menggalang dukungan demo-demo tersebut.
Shahnun membacakan pesan elektronik serta
menyebut-nyebut sejumlah nama dalam
struktur TNI-AD seperti Komandan Resort
Militer. Ia menganggap Nurdin berhalusinasi
ketika menyatakan dirinya diancam dibunuh
saat pengurus PSSI bertemu Dewan Perwakilan
Rakyat.
Secara terpisah Nurdin membantah
menyembunyikan surat dari badan sepak bola
dunia, FIFA, pada 2007 yang berisi perintah
agar Nurdin tak maju lagi sebagai ketua umum
karena terlibat kasus koripsi. Nurdin
menegaskan surat dari FIFA tidak seperti itu.
Pernyataan itu disampaikannya Jumat (4/3)
siang setelah bertemu Ketua Umum Komite
Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade
Indonesia (KONI/KOI), Rita Subowo, di
kantornya, Senayan, Jakarta.
Sehari sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk
Swiss, Djoko Susilo, mengatakan Nurdin telah
melakukan kebohongan publik karena
menyembunyikan surat larangan FIFA.
Organisasi yang berkantor pusat di Zurich,
Swiss, ini pada Juni 2007 sudah melarang
Nurdin menjadi Ketua Umum PSSI karena
divonis bersalah dan dipenjara.
FIFA dalam suratnya meminta PSSI melakukan
pemilihan ulang Ketua Umum PSSI. "Tapi
Nurdin dan petinggi PSSI lainnya
menyembunyikan surat FIFA itu dan tetap
menjabat hingga sekarang. Ini tindakan
kebohongan. Ini sudah kriminal sebenarnya,"
kata Djoko kepada Tempo.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Jenderal George Toisutta, Jumat (4/3),
membantah mendalangi sejumlah demontrasi
menentang Ketua Umum PSSI Nurdin Halid di
kantor PSSI di komplek Stadion Utama Gelora
Bung Karno, Senayan. »Saya cukup terhormat
sebagai Kepala Staf TNI-AD dan tidak akan
melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ” kata
Toisutta.
Menurut dia, Toisutta dicalonkan sejumlah pihak
untuk bersaing dengan Nurdin sebagai bakal
calon ketua umum PSSI 2011-2017. Demo anti-
Nurdin sudah berlangsung jauh sebelum
proses pencalonan kepengurusan baru.
Toisutta menanggapi pernyataan pengacara
Nurdin, Indra Shanun Lubis, bahwa ada
perintah para pemimpin di TNI-AD untuk
menggalang dukungan demo-demo tersebut.
Shahnun membacakan pesan elektronik serta
menyebut-nyebut sejumlah nama dalam
struktur TNI-AD seperti Komandan Resort
Militer. Ia menganggap Nurdin berhalusinasi
ketika menyatakan dirinya diancam dibunuh
saat pengurus PSSI bertemu Dewan Perwakilan
Rakyat.
Secara terpisah Nurdin membantah
menyembunyikan surat dari badan sepak bola
dunia, FIFA, pada 2007 yang berisi perintah
agar Nurdin tak maju lagi sebagai ketua umum
karena terlibat kasus koripsi. Nurdin
menegaskan surat dari FIFA tidak seperti itu.
Pernyataan itu disampaikannya Jumat (4/3)
siang setelah bertemu Ketua Umum Komite
Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade
Indonesia (KONI/KOI), Rita Subowo, di
kantornya, Senayan, Jakarta.
Sehari sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk
Swiss, Djoko Susilo, mengatakan Nurdin telah
melakukan kebohongan publik karena
menyembunyikan surat larangan FIFA.
Organisasi yang berkantor pusat di Zurich,
Swiss, ini pada Juni 2007 sudah melarang
Nurdin menjadi Ketua Umum PSSI karena
divonis bersalah dan dipenjara.
FIFA dalam suratnya meminta PSSI melakukan
pemilihan ulang Ketua Umum PSSI. "Tapi
Nurdin dan petinggi PSSI lainnya
menyembunyikan surat FIFA itu dan tetap
menjabat hingga sekarang. Ini tindakan
kebohongan. Ini sudah kriminal sebenarnya,"
kata Djoko kepada Tempo.
KONI Siap Bantu Selesaikan Konflik PSSI, Menegpora & LPI
JAKARTA - Pertemuan tertutup antara
pengurus PSSI dengan KONI telah
menghasilkan kebijakan, bahwa KONI sebagai
induk olahraga nasional memfasilitasi
pembicaraaan antara PSSI, Menpora dan LPI.
Seperti diutarakan oleh Ketua KONI Rita Subowo
pada konferensi pers seusai pertemuan
tersebut, KONI akan memfasilitasi pembicaraan
antara Menpora dan juga PSSI.
Pertemuan yang bertempat di gedung KONI,
senayan, Jumat (4/3/2011) berisikan 3 poin
utama yang menjadi bahan pembicaraan.
Poin-poin tersebut antara lain membahas
persiapan Indonesia sebagai tuan rumah SEA
GAMES, pembinaan timnas agar mencapai
tertinggi pada ajang tersebut, serta pembahasan
mengenai rekomendasi FIFA yang
berhubungan dengan pemilihan serta hal-hal
lain yang dicantumkan pada surat FIFA.
“Pihak KONI akan memfasilitasi pembicaraan
antara Menpora dan juga PSSI, serta bersedia
memberikan dukungan penuh untuk
membantu menciptakan kestabilan pada dunia
olahraga Indonesia, khususnya sepakbola, ” ujar
Rita kepawa wartawan.
KONI sendiri berharap agar seluruh kemelut
yang terjadi dalam dunia sepakbola Indonesia
terkait PSSI, LPI serta Menpora cepat
terselesaikan demi kemajuan prestasi sepak bola
di Indonesia.
pengurus PSSI dengan KONI telah
menghasilkan kebijakan, bahwa KONI sebagai
induk olahraga nasional memfasilitasi
pembicaraaan antara PSSI, Menpora dan LPI.
Seperti diutarakan oleh Ketua KONI Rita Subowo
pada konferensi pers seusai pertemuan
tersebut, KONI akan memfasilitasi pembicaraan
antara Menpora dan juga PSSI.
Pertemuan yang bertempat di gedung KONI,
senayan, Jumat (4/3/2011) berisikan 3 poin
utama yang menjadi bahan pembicaraan.
Poin-poin tersebut antara lain membahas
persiapan Indonesia sebagai tuan rumah SEA
GAMES, pembinaan timnas agar mencapai
tertinggi pada ajang tersebut, serta pembahasan
mengenai rekomendasi FIFA yang
berhubungan dengan pemilihan serta hal-hal
lain yang dicantumkan pada surat FIFA.
“Pihak KONI akan memfasilitasi pembicaraan
antara Menpora dan juga PSSI, serta bersedia
memberikan dukungan penuh untuk
membantu menciptakan kestabilan pada dunia
olahraga Indonesia, khususnya sepakbola, ” ujar
Rita kepawa wartawan.
KONI sendiri berharap agar seluruh kemelut
yang terjadi dalam dunia sepakbola Indonesia
terkait PSSI, LPI serta Menpora cepat
terselesaikan demi kemajuan prestasi sepak bola
di Indonesia.
'Usut Surat FIFA 2007 Pada PSSI'
Samarinda, Surat FIFA tahun 2007
yang melarang Nurdin Halid untuk kembali
memimpin PSSI mengejutkan banyak kalangan.
Jika PSSI ditengarai melakukan pelanggaran, hal
tersebut semestinya diusut.
"Aparat harus berani mengusut kebohongan
Nurdin Halid. Itu pantas diusut," kata Ketua
Forum Kerukunan Klub Sepakbola Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Hasan M. dalam
perbincangan dengan detikSport, Jumat
(4/3/2011) sore WITA.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam surat
yang dirilis oleh FIFA di situs resminya tertanggal
29 Oktober 2007, FIFA mengirim surat kepada
PSSI yang mengindikasikan bahwa PSSI harus
mengulangi pemilihan (Ketua Umum PSSI),
karena ada statuta yang tidak dipakai terkait status
Nurdin Halid sebagai seorang (mantan)
narapidana.
Namun, hingga kini Nurdin tetap memimpin
badan sepakbola Indonesia itu dan bahkan kini
masih dicalonkan untuk mengikuti bursa ketua
baru.
"Kenapa Nurdin Halid menutupi ini? Ada apa ini?"
terang Hasan. "Cuma di Indonesia, ada ketua
federasi sepakbola, yang masih memimpin PSSI
di balik penjara."
Hasan khawatir ada yang ditutup-tutupi oleh PSSI
terkait keberadaan surat tersebut, sehingga
sampai sekarang Nurdin nyaman-nyaman saja di
posisinya.
"Mereka harus introspeksi diri karena dengan
surat FIFA itu, sudah sangat tidak pantas lagi
berada di tubuh PSSI. Jangan selalu berlindung di
balik statuta FIFA. Ini sangat memalukan,"
simpulnya.
yang melarang Nurdin Halid untuk kembali
memimpin PSSI mengejutkan banyak kalangan.
Jika PSSI ditengarai melakukan pelanggaran, hal
tersebut semestinya diusut.
"Aparat harus berani mengusut kebohongan
Nurdin Halid. Itu pantas diusut," kata Ketua
Forum Kerukunan Klub Sepakbola Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Hasan M. dalam
perbincangan dengan detikSport, Jumat
(4/3/2011) sore WITA.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam surat
yang dirilis oleh FIFA di situs resminya tertanggal
29 Oktober 2007, FIFA mengirim surat kepada
PSSI yang mengindikasikan bahwa PSSI harus
mengulangi pemilihan (Ketua Umum PSSI),
karena ada statuta yang tidak dipakai terkait status
Nurdin Halid sebagai seorang (mantan)
narapidana.
Namun, hingga kini Nurdin tetap memimpin
badan sepakbola Indonesia itu dan bahkan kini
masih dicalonkan untuk mengikuti bursa ketua
baru.
"Kenapa Nurdin Halid menutupi ini? Ada apa ini?"
terang Hasan. "Cuma di Indonesia, ada ketua
federasi sepakbola, yang masih memimpin PSSI
di balik penjara."
Hasan khawatir ada yang ditutup-tutupi oleh PSSI
terkait keberadaan surat tersebut, sehingga
sampai sekarang Nurdin nyaman-nyaman saja di
posisinya.
"Mereka harus introspeksi diri karena dengan
surat FIFA itu, sudah sangat tidak pantas lagi
berada di tubuh PSSI. Jangan selalu berlindung di
balik statuta FIFA. Ini sangat memalukan,"
simpulnya.
Toisutta Bantah TNI-AD Dalangi Demo Anti-Nurdin
Jakarta -Kepala Staf
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
(TNI-AD), Jenderal George Toisutta, Jumat (4/3),
membantah ia mendalangi sejumlah
demontrasi menentang Ketua Umum PSSI
Nurdin Halid di kantor PSSI di komplek Stadion
Utama Gelora Bung Karno, Senayan.
Toisutta menanggapi pernyataan pengacara
Nurdin, Indra Shanun Lubis, bahwa ada
perintah dari para pemimpin di TNI-AD untuk
menggalang dukungan demo-demo tersebut.
Shahnun membacakan pesan elektronik dan
menyebut-nyebut sejumlah nama dalam
struktur TNI-AD seperti Danrem (Komandan
Resort Militer).
»Saya cukup terhormat sebagai Kepala Staf TNI-
AD dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan
seperti itu, ” kata Toisutta. Ia yang dicalonkan
sejumlah pihak untuk bersaing dengan Nurdin
sebagai bakal calon ketua umum PSSI 2011-2017
menyebut bahwa demo anti-Nurdin sudah
berlangsung jauh sebelum proses pencalonan
kepengurusan yang baru.
Toisutta juga menyebut pernyataan Nurdin
bahwa dia diancam dibunuh saat pengurus
PSSI bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai halusinasi Nurdin saja.
Pada kesempatan terpisah Nurdin membantah
menyembunyikan surat dari badan sepak bola
dunia, FIFA, pada 2007 yang kabarnya berisi
perintah agar Nurdin tidak maju lagi sebagai
ketua umum karena terlibat kejahatan. Nurdin
juga menegaskan kalau surat dari FIFA yang
mereka terima tidak seperti itu.
Nurdin mengatakan hal itu Jumat (4/3) siang
setelah bertemu dengan Ketua Umum Komite
Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade
Indonesia (KONI/KOI), Rita Subowo, di kantor
KONI/KOI, Senayan, Jakarta.
Sehari sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk
Swiss, Djoko Susilo, mengatakan Nurdin telah
berbuat kebohongan dengan menyembunyikan
surat larangan FIFA. Organisasi yang berkantor
pusat di Zurich, Swiss, ini pada Juni 2007
sebenarnya sudah melarang Nurdin menjadi
Ketua Umum PSSI karena ia divonis bersalah
dan dipenjara. FIFA dalam suratnya meminta
PSSI melakukan pemilihan ulang Ketua Umum
PSSI.
"Tapi Nurdin dan petinggi PSSI lainnya
menyembunyikan surat FIFA itu dan tetap
menjabat hingga sekarang. Ini tindakan
kebohongan. Ini sudah kriminal sebenarnya,"
kata Joko kepada Tempo.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
(TNI-AD), Jenderal George Toisutta, Jumat (4/3),
membantah ia mendalangi sejumlah
demontrasi menentang Ketua Umum PSSI
Nurdin Halid di kantor PSSI di komplek Stadion
Utama Gelora Bung Karno, Senayan.
Toisutta menanggapi pernyataan pengacara
Nurdin, Indra Shanun Lubis, bahwa ada
perintah dari para pemimpin di TNI-AD untuk
menggalang dukungan demo-demo tersebut.
Shahnun membacakan pesan elektronik dan
menyebut-nyebut sejumlah nama dalam
struktur TNI-AD seperti Danrem (Komandan
Resort Militer).
»Saya cukup terhormat sebagai Kepala Staf TNI-
AD dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan
seperti itu, ” kata Toisutta. Ia yang dicalonkan
sejumlah pihak untuk bersaing dengan Nurdin
sebagai bakal calon ketua umum PSSI 2011-2017
menyebut bahwa demo anti-Nurdin sudah
berlangsung jauh sebelum proses pencalonan
kepengurusan yang baru.
Toisutta juga menyebut pernyataan Nurdin
bahwa dia diancam dibunuh saat pengurus
PSSI bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai halusinasi Nurdin saja.
Pada kesempatan terpisah Nurdin membantah
menyembunyikan surat dari badan sepak bola
dunia, FIFA, pada 2007 yang kabarnya berisi
perintah agar Nurdin tidak maju lagi sebagai
ketua umum karena terlibat kejahatan. Nurdin
juga menegaskan kalau surat dari FIFA yang
mereka terima tidak seperti itu.
Nurdin mengatakan hal itu Jumat (4/3) siang
setelah bertemu dengan Ketua Umum Komite
Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade
Indonesia (KONI/KOI), Rita Subowo, di kantor
KONI/KOI, Senayan, Jakarta.
Sehari sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk
Swiss, Djoko Susilo, mengatakan Nurdin telah
berbuat kebohongan dengan menyembunyikan
surat larangan FIFA. Organisasi yang berkantor
pusat di Zurich, Swiss, ini pada Juni 2007
sebenarnya sudah melarang Nurdin menjadi
Ketua Umum PSSI karena ia divonis bersalah
dan dipenjara. FIFA dalam suratnya meminta
PSSI melakukan pemilihan ulang Ketua Umum
PSSI.
"Tapi Nurdin dan petinggi PSSI lainnya
menyembunyikan surat FIFA itu dan tetap
menjabat hingga sekarang. Ini tindakan
kebohongan. Ini sudah kriminal sebenarnya,"
kata Joko kepada Tempo.
PSSI Gerak Cepat Tanggapi Keputusan FIFA
Sekretaris Jendral PSSI, Noegraha
Besoes mengungkapkan bahwa PSSI
menyambut baik keluarnya keputusan FIFA
mengenai penyelenggaraan kongres untuk
pemilihan Komite Pemilihan (Electoral
Commission) pada 26 Maret mendatang, dan
akan segera mempersiapkan segala sesuatunya.
"Waktu yang kita punya relatif pendek, karena itu
kita benar-benar harus bekerja-keras," kata Sekjen
PSSI Nugraha Besoes dikutip dari situs resmi
PSSI, Jumat.
Menyikapi keputusan FIFA tersebut, kongres PSSI
juga akan memilih anggota Komite Eksekutif
(Exco). Surat resmi dari FIFA menyangkut
Indonesia yang diputuskan melalui Sidang Exco
FIFA pada 2-3 Maret 2011 di Zurich itu
kemungkinan besar baru akan diterima PSSI pada
Jumat atau Sabtu ini.
"Surat resminya belum kita dapat, akan tetapi
keputusannya sama seperti yang tertuang pada
situs FIFA itu, tak ada tambahan lainnya," kata
Nugraha Besoes.
Dalam situs FIFA, organisasi sepakbola tertinggi
dunia itu itu meminta PSSI melaksanakan kongres
(general assembly) pada 26 Maret dan kongres
untuk pemilihan ketua umum sebelum 30 April
2011. Kongres tersebut diwajibkan untuk
pembentukan Komite Pemilihan (Electoral
Committee) dan Komite Banding (Appeal
Committee). Peranan Komite Pemilihan tak hanya
sebatas melakukan verifikasi atas calon-calon
Exco, akan tetapi juga membantu perencanaan
pergelaran kongres dan memberi supervisi atas
tugas-tugas sekretariat jenderal atau panitia
pelaksana.
Sebelumnya PSSI mengirim surat pada FIFA
Senin (28/2) malam lalu yang berisikan tentang
pengunduran kongres untuk pemilihan yang
sedianya digelar 26 Maret di Tanah Lot, Bali.
Penangguhan waktu Kongres harus dilakukan
sebagai implikasi dari keputusan Komite Banding
yang membatalkan keputusan Komite Pemilihan,
yang mengakibatkan gugurnya seluruh calon,
baik untuk posisi ketua umum, wakil ketua
umum, dan anggota Exco PSSI 2011-2015.
Kongres 26 Maret, yang dalam istilah FIFA disebut
general assembly untuk penetapan Komite
Pemilihan dan Komite Banding, serta kemudian
Kongres untuk pemilihan Exco 2011-2015, akan
diikuti seluruh 100 anggota PSSI yang memiliki
hak suara.
Disinggung tentang tempat pelaksanaan kongres
untuk pembentukan Komite Pemilihan dan
Komite Banding, serta kongres untuk pemilihan,
Nugraha Besoes menyatakan bahwa penentuan
tempat tersebut adalah kewenangan Exco. "Nanti
Exco yang memutuskan," tegas Nugraha Besoes.
Besoes mengungkapkan bahwa PSSI
menyambut baik keluarnya keputusan FIFA
mengenai penyelenggaraan kongres untuk
pemilihan Komite Pemilihan (Electoral
Commission) pada 26 Maret mendatang, dan
akan segera mempersiapkan segala sesuatunya.
"Waktu yang kita punya relatif pendek, karena itu
kita benar-benar harus bekerja-keras," kata Sekjen
PSSI Nugraha Besoes dikutip dari situs resmi
PSSI, Jumat.
Menyikapi keputusan FIFA tersebut, kongres PSSI
juga akan memilih anggota Komite Eksekutif
(Exco). Surat resmi dari FIFA menyangkut
Indonesia yang diputuskan melalui Sidang Exco
FIFA pada 2-3 Maret 2011 di Zurich itu
kemungkinan besar baru akan diterima PSSI pada
Jumat atau Sabtu ini.
"Surat resminya belum kita dapat, akan tetapi
keputusannya sama seperti yang tertuang pada
situs FIFA itu, tak ada tambahan lainnya," kata
Nugraha Besoes.
Dalam situs FIFA, organisasi sepakbola tertinggi
dunia itu itu meminta PSSI melaksanakan kongres
(general assembly) pada 26 Maret dan kongres
untuk pemilihan ketua umum sebelum 30 April
2011. Kongres tersebut diwajibkan untuk
pembentukan Komite Pemilihan (Electoral
Committee) dan Komite Banding (Appeal
Committee). Peranan Komite Pemilihan tak hanya
sebatas melakukan verifikasi atas calon-calon
Exco, akan tetapi juga membantu perencanaan
pergelaran kongres dan memberi supervisi atas
tugas-tugas sekretariat jenderal atau panitia
pelaksana.
Sebelumnya PSSI mengirim surat pada FIFA
Senin (28/2) malam lalu yang berisikan tentang
pengunduran kongres untuk pemilihan yang
sedianya digelar 26 Maret di Tanah Lot, Bali.
Penangguhan waktu Kongres harus dilakukan
sebagai implikasi dari keputusan Komite Banding
yang membatalkan keputusan Komite Pemilihan,
yang mengakibatkan gugurnya seluruh calon,
baik untuk posisi ketua umum, wakil ketua
umum, dan anggota Exco PSSI 2011-2015.
Kongres 26 Maret, yang dalam istilah FIFA disebut
general assembly untuk penetapan Komite
Pemilihan dan Komite Banding, serta kemudian
Kongres untuk pemilihan Exco 2011-2015, akan
diikuti seluruh 100 anggota PSSI yang memiliki
hak suara.
Disinggung tentang tempat pelaksanaan kongres
untuk pembentukan Komite Pemilihan dan
Komite Banding, serta kongres untuk pemilihan,
Nugraha Besoes menyatakan bahwa penentuan
tempat tersebut adalah kewenangan Exco. "Nanti
Exco yang memutuskan," tegas Nugraha Besoes.
KONI/KOI Siap Pertemukan PSSI-Menpora- LPI
Jakarta, Konflik segitiga sedang
terjadi di antara PSSI, Menpora dan LPI. Untuk
mencari solusinya, KONI/KOI pun siap
mempertemukan ketiga pihak yang sedang
bertikai itu.
Hal itu disampaikan oleh Ketua KONI/KOI Rita
Subowo setelah bertemu dengan Nurdin Halid
dan para petinggi PSSI di kantornya, Jumat
(4/3/2011) sore WIB.
Menurut Rita konflik antara ketiga pihak itu harus
segera diselesaikan karena FIFA sudah
mengirimkan surat kepada PSSI yang salah satui
isinya harus segera mengambil tindakan kepada
LPI.
"KONI akan memfasilitasi pertemuan dengan LPI
untuk duduk bersama Pemerintah dan Menpora
untuk mencari solusi atas masalah yang sedang
terjadi," tutur Rita kepada wartawan.
PSSI yang awalnya antipati pada LPI pun
akhirnya mau membuka diri untuk berdiskusi.
Namun PSSI tak serta merta menerima LPI setara
dengan ISL, karena peraturannya LPI harus
memulai dari divisi bawah
"Kami akan membuka dialog mencari jalan keluar
dan berdiskusi dengan PT Liga Indonesia sebagai
otoritas kompetisi di Indonesia. Namun LPI harus
memulai dari divisi terbawah (Divisi Tiga) karena
itu peraturannya," ujar Ketum PSSI Nurdin Halid.
"Kalau soal LPI di bawah BOPI kami bilang itu
tidak sesuai dengan UU SKN karena BOPI bukan
anggota KONI dan tidak juga berafiliasi dengan
internasional," sambungnya.
Terakhir Nurdin pun mengharapkan KONI/KOI
mengeluarkan sikapnya soal LPI, karena
organisasi pimpinan Rita itu adalah induk
olahraga di Indonesia.
"Kami meminta bantuan kepada KONI/KOI soal
sikapnya kepada LPI. Tentu KONI/KOI sebagai
induk olahraga harus mengambil sikap.,"
tuntasnya.
terjadi di antara PSSI, Menpora dan LPI. Untuk
mencari solusinya, KONI/KOI pun siap
mempertemukan ketiga pihak yang sedang
bertikai itu.
Hal itu disampaikan oleh Ketua KONI/KOI Rita
Subowo setelah bertemu dengan Nurdin Halid
dan para petinggi PSSI di kantornya, Jumat
(4/3/2011) sore WIB.
Menurut Rita konflik antara ketiga pihak itu harus
segera diselesaikan karena FIFA sudah
mengirimkan surat kepada PSSI yang salah satui
isinya harus segera mengambil tindakan kepada
LPI.
"KONI akan memfasilitasi pertemuan dengan LPI
untuk duduk bersama Pemerintah dan Menpora
untuk mencari solusi atas masalah yang sedang
terjadi," tutur Rita kepada wartawan.
PSSI yang awalnya antipati pada LPI pun
akhirnya mau membuka diri untuk berdiskusi.
Namun PSSI tak serta merta menerima LPI setara
dengan ISL, karena peraturannya LPI harus
memulai dari divisi bawah
"Kami akan membuka dialog mencari jalan keluar
dan berdiskusi dengan PT Liga Indonesia sebagai
otoritas kompetisi di Indonesia. Namun LPI harus
memulai dari divisi terbawah (Divisi Tiga) karena
itu peraturannya," ujar Ketum PSSI Nurdin Halid.
"Kalau soal LPI di bawah BOPI kami bilang itu
tidak sesuai dengan UU SKN karena BOPI bukan
anggota KONI dan tidak juga berafiliasi dengan
internasional," sambungnya.
Terakhir Nurdin pun mengharapkan KONI/KOI
mengeluarkan sikapnya soal LPI, karena
organisasi pimpinan Rita itu adalah induk
olahraga di Indonesia.
"Kami meminta bantuan kepada KONI/KOI soal
sikapnya kepada LPI. Tentu KONI/KOI sebagai
induk olahraga harus mengambil sikap.,"
tuntasnya.
Toisutta: Saya Tidak Mencalonkan, tapi Dicalonkan
BANDUNG - KSAD Jenderal George Toisutta
berpeluang kembali masuk dalam daftar calon
Ketua Umum PSSI. Itu terjadi berdasarkan hasil
rapat Komite Eksekutif (EXCO) FIFA, kemarin.
Dalam rapat yang berlangsung di Zurich, Swiss,
Rabu-Kamis kemarin, FIFA yang juga
membahas kisruh di tubuh PSSI, akhirnya
mengeluarkan tiga putusan. Salah satunya
adalah meminta PSSI segera membentuk
komite pemilihan yang independen dan bekerja
mengacu pada statuta FIFA sebelum 26 Maret
2011, dan menggelar kongres pemilihan Ketua
Umum paling lambat 30 April 2011.
Dengan keputusan ini, Toisutta yang beberapa
waktu lalu dinyatakan tidak lolos verifikasi,
berpeluang kembali maju dan bertarung
memperebutkan kursi induk organisasi
sepakbola Indonesia, yang hingga kini masih
dipegang Nurdin Halid.
Menanggapi soal pencalonan ulang, Toisutta
menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak
pernah mencalonkan diri sebagai calon Ketum.
Dia mengaku mendapat amanah dari sejumlah
klub yang memintanya untuk memimpin PSSI.
“Saya kembali menyatakan, saya sama dengan
Nurdin Halid. Saya tidak pernah mencalonkan
sebagai Ketua PSSI. Yang mencalonkan saya,
Persib Cs, Bobotoh, Aremania dan 84 anggota
klub itu mencalonkan saya, ” jelasnya.
“Ngapain saya cari kerjaan tambahan, KSAD
saja sudah pusing. Lihat rambut saya sudah
putih semua. Tapi, kalau ditanya maju? Saya
maju terus pantang mundur, mari bung rebut
kembali, ” tegasnya.
“Tentang keputusan FIFA, mari kita tanggapi
dengan positif. Jangan bilang PSSI sekarang
negatif, mereka postif. Mereka sudah bekerja,
sudah berkeringat, nah kalau ada kekurangan itu
manusia, ” tutupnya.
berpeluang kembali masuk dalam daftar calon
Ketua Umum PSSI. Itu terjadi berdasarkan hasil
rapat Komite Eksekutif (EXCO) FIFA, kemarin.
Dalam rapat yang berlangsung di Zurich, Swiss,
Rabu-Kamis kemarin, FIFA yang juga
membahas kisruh di tubuh PSSI, akhirnya
mengeluarkan tiga putusan. Salah satunya
adalah meminta PSSI segera membentuk
komite pemilihan yang independen dan bekerja
mengacu pada statuta FIFA sebelum 26 Maret
2011, dan menggelar kongres pemilihan Ketua
Umum paling lambat 30 April 2011.
Dengan keputusan ini, Toisutta yang beberapa
waktu lalu dinyatakan tidak lolos verifikasi,
berpeluang kembali maju dan bertarung
memperebutkan kursi induk organisasi
sepakbola Indonesia, yang hingga kini masih
dipegang Nurdin Halid.
Menanggapi soal pencalonan ulang, Toisutta
menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak
pernah mencalonkan diri sebagai calon Ketum.
Dia mengaku mendapat amanah dari sejumlah
klub yang memintanya untuk memimpin PSSI.
“Saya kembali menyatakan, saya sama dengan
Nurdin Halid. Saya tidak pernah mencalonkan
sebagai Ketua PSSI. Yang mencalonkan saya,
Persib Cs, Bobotoh, Aremania dan 84 anggota
klub itu mencalonkan saya, ” jelasnya.
“Ngapain saya cari kerjaan tambahan, KSAD
saja sudah pusing. Lihat rambut saya sudah
putih semua. Tapi, kalau ditanya maju? Saya
maju terus pantang mundur, mari bung rebut
kembali, ” tegasnya.
“Tentang keputusan FIFA, mari kita tanggapi
dengan positif. Jangan bilang PSSI sekarang
negatif, mereka postif. Mereka sudah bekerja,
sudah berkeringat, nah kalau ada kekurangan itu
manusia, ” tutupnya.
Dituding Berbohong, Ini Jawaban Nurdin
Jakarta -Ketua Umum
PSSI Nurdin Halid membantah
menyembunyikan surat dari badan sepak bola
dunia, FIFA, pada 2007 yang kabarnya berisi
perintah agar Nurdin tidak maju lagi sebagai
ketua umum karena terlibat kejahatan. Nurdin
juga menegaskan kalau surat dari FIFA yang
mereka terima tidak seperti itu.
Nurdin mengatakan hal itu Jumat (4/3) siang
setelah bertemu dengan Ketua Umum Komite
Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade
Indonesia (KONI/KOI), Rita Subowo, di kantor
KONI/KOI, Senayan, Jakarta.
Sehari sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk
Swiss, Djoko Susilo, mengatakan Nurdin telah
berbuat kebohongan dengan menyembunyikan
surat larangan FIFA. Organisasi yang berkantor
pusat di Zurich, Swiss, ini pada Juni 2007
sebenarnya sudah melarang Nurdin menjadi
Ketua Umum PSSI karena ia divonis bersalah
dan dipenjara. FIFA dalam suratnya meminta
PSSI melakukan pemilihan ulang Ketua Umum
PSSI.
"Tapi Nurdin dan petinggi PSSI lainnya
menyembunyikan surat FIFA itu dan tetap
menjabat hingga sekarang. Ini tindakan
kebohongan. Ini sudah kriminal sebenarnya,"
kata Djoko kepada Tempo.
PSSI Nurdin Halid membantah
menyembunyikan surat dari badan sepak bola
dunia, FIFA, pada 2007 yang kabarnya berisi
perintah agar Nurdin tidak maju lagi sebagai
ketua umum karena terlibat kejahatan. Nurdin
juga menegaskan kalau surat dari FIFA yang
mereka terima tidak seperti itu.
Nurdin mengatakan hal itu Jumat (4/3) siang
setelah bertemu dengan Ketua Umum Komite
Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade
Indonesia (KONI/KOI), Rita Subowo, di kantor
KONI/KOI, Senayan, Jakarta.
Sehari sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk
Swiss, Djoko Susilo, mengatakan Nurdin telah
berbuat kebohongan dengan menyembunyikan
surat larangan FIFA. Organisasi yang berkantor
pusat di Zurich, Swiss, ini pada Juni 2007
sebenarnya sudah melarang Nurdin menjadi
Ketua Umum PSSI karena ia divonis bersalah
dan dipenjara. FIFA dalam suratnya meminta
PSSI melakukan pemilihan ulang Ketua Umum
PSSI.
"Tapi Nurdin dan petinggi PSSI lainnya
menyembunyikan surat FIFA itu dan tetap
menjabat hingga sekarang. Ini tindakan
kebohongan. Ini sudah kriminal sebenarnya,"
kata Djoko kepada Tempo.
Toisutta Ngaku Didukung Arema dan Persib
Bandung (beritajatim.com) – George Toisutta
akan maju kembali di ajang pencalonan ketum
umum PSSI. Ia mengaku didukung oleh Persib
dan Arema Indonesia, serta sama seperti Nurdin
Halid.
"Saya dan Nurdin Halid sama saja, tidak ada
bedanya. Karena saya bukan mencalonkan secara
pribadi, karena saya dicalonkan oleh beberapa
aspirasi anggota PSSI, termasuk orang yang di
belakang saya yakni H Umuh (manajer) Persib,
dan Arema Indonesia," ujar George Toisutta usai
memimpin serah terima jabatan Komandan
Secapa TNI AD, di Panorama, Cidadap, Kota
Bandung, Jumat (4/3/2011).
Pencalonan George Toisutta sendiri pernah
terganjal karena salah satu butir dalam pasal 35
statuta PSSI mengatakan, calon ketua umum
harus telah aktif di sepakbola sekurang-
kurangnya lima tahun dan tidak sedang
dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal pada
saat kongres.
Oleh PSSI pasal tersebut ditafsirkan sebagai
keharusan calon ketua umum terlibat langsung
dalam kepengurusan PSSI.
Namun George Toisutta menegaskan dirinya
sama dengan Nurdin Halid. "Saya nyalon bukan
atas nama diri sendiri, tetapi didukung oleh
Bobotoh Persib, Arema dan sebagainya,
makanya saya siap dengan peraturan dan statuta
FIFA," katanya.
akan maju kembali di ajang pencalonan ketum
umum PSSI. Ia mengaku didukung oleh Persib
dan Arema Indonesia, serta sama seperti Nurdin
Halid.
"Saya dan Nurdin Halid sama saja, tidak ada
bedanya. Karena saya bukan mencalonkan secara
pribadi, karena saya dicalonkan oleh beberapa
aspirasi anggota PSSI, termasuk orang yang di
belakang saya yakni H Umuh (manajer) Persib,
dan Arema Indonesia," ujar George Toisutta usai
memimpin serah terima jabatan Komandan
Secapa TNI AD, di Panorama, Cidadap, Kota
Bandung, Jumat (4/3/2011).
Pencalonan George Toisutta sendiri pernah
terganjal karena salah satu butir dalam pasal 35
statuta PSSI mengatakan, calon ketua umum
harus telah aktif di sepakbola sekurang-
kurangnya lima tahun dan tidak sedang
dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal pada
saat kongres.
Oleh PSSI pasal tersebut ditafsirkan sebagai
keharusan calon ketua umum terlibat langsung
dalam kepengurusan PSSI.
Namun George Toisutta menegaskan dirinya
sama dengan Nurdin Halid. "Saya nyalon bukan
atas nama diri sendiri, tetapi didukung oleh
Bobotoh Persib, Arema dan sebagainya,
makanya saya siap dengan peraturan dan statuta
FIFA," katanya.
Toisutta: Jangan Menuduh Tanpa Dasar!
BANDUNG - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
Jenderal TNI George Toisutta membantah keras
kabar yang menyebutnya menekan PSSI.
Hal ini ditegaskan Toisutta seusai memimpin
serah terima jabatan Komandan Sekolah Calon
Perwira Angkatan Darat dari Brigadir Jenderal
Bachtiar kepada Brigjen Ridwan di Bandung,
Jumat (4/3/2011).
Dia membantah telah melakukan intimidasi dan
ancaman kepada PSSI yang saat ini tengah
ramai dibincangkan, menyusul pernyataan
Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid yang mengaku
dirinya dan keluarga mendapat ancaman dari
seorang petinggi negara.
Selain itu, baru-baru ini pengacara Nurdin Halid,
Indra Sahnun Lubis, mengatakan bahwa ada
intimidasi yang dilakukan beberapa anggota TNI
kepada sejumlah Pengda.
Menyikapi hal ini, Toisutta yang juga masuk
dalam daftar bakal calon Ketum PSSI,
mengatakan bahwa ancaman tersebut
merupakan halusinasi seseorang.
“Jangan salahkan saya, tekanan ini bukan
berasal dari saya. Saya tidak pernah menekan,
jadi jangan menuduh sesuatu yang tidak
berdasar. Jadi, disini terlihat ketidakcerdasan kita,
ketidakmampuan kita dalam mengendalikan
emosi. Itu menunjukkan ketidakseimbangan
mental kita, ” katanya.
Masih menurut Toisutta, maraknya demo
pecinta sepakbola yang meminta Nurdin
menanggalkan jabatannya juga, tidak ada
sangkut pautnya dengan dirinya.
“ Orang demo itu sebetulnya akumulasi dari
ketidakpuasan. Akumulasi kumpulan keputusan
itu akhirnya pecah, dipicu oleh keputusan
Komite. Jadi secara teori begitu, ” sambungnya.
“Saya terhormat, saya kepala Staf Angkatan
Darat, saya tidak pernah menyerang siapapun.
Saya mengajarkan kepada Perwira saya untuk
berpikir positif, tapi manakala ada yang
berpikiran negatif, kita luruskan kembali, ” jelas
bakal calon yang sebelumnya tidak lolos
verifikasi bersama penggagas Liga Primer
Indonesia Arifin Panigoro.
Jenderal TNI George Toisutta membantah keras
kabar yang menyebutnya menekan PSSI.
Hal ini ditegaskan Toisutta seusai memimpin
serah terima jabatan Komandan Sekolah Calon
Perwira Angkatan Darat dari Brigadir Jenderal
Bachtiar kepada Brigjen Ridwan di Bandung,
Jumat (4/3/2011).
Dia membantah telah melakukan intimidasi dan
ancaman kepada PSSI yang saat ini tengah
ramai dibincangkan, menyusul pernyataan
Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid yang mengaku
dirinya dan keluarga mendapat ancaman dari
seorang petinggi negara.
Selain itu, baru-baru ini pengacara Nurdin Halid,
Indra Sahnun Lubis, mengatakan bahwa ada
intimidasi yang dilakukan beberapa anggota TNI
kepada sejumlah Pengda.
Menyikapi hal ini, Toisutta yang juga masuk
dalam daftar bakal calon Ketum PSSI,
mengatakan bahwa ancaman tersebut
merupakan halusinasi seseorang.
“Jangan salahkan saya, tekanan ini bukan
berasal dari saya. Saya tidak pernah menekan,
jadi jangan menuduh sesuatu yang tidak
berdasar. Jadi, disini terlihat ketidakcerdasan kita,
ketidakmampuan kita dalam mengendalikan
emosi. Itu menunjukkan ketidakseimbangan
mental kita, ” katanya.
Masih menurut Toisutta, maraknya demo
pecinta sepakbola yang meminta Nurdin
menanggalkan jabatannya juga, tidak ada
sangkut pautnya dengan dirinya.
“ Orang demo itu sebetulnya akumulasi dari
ketidakpuasan. Akumulasi kumpulan keputusan
itu akhirnya pecah, dipicu oleh keputusan
Komite. Jadi secara teori begitu, ” sambungnya.
“Saya terhormat, saya kepala Staf Angkatan
Darat, saya tidak pernah menyerang siapapun.
Saya mengajarkan kepada Perwira saya untuk
berpikir positif, tapi manakala ada yang
berpikiran negatif, kita luruskan kembali, ” jelas
bakal calon yang sebelumnya tidak lolos
verifikasi bersama penggagas Liga Primer
Indonesia Arifin Panigoro.
Sayang Nurdin, Persiba Dukung Toisutta
Salah satu klub Superliga Indonesia, Persiba
Balikpapan, menyatakan dukungan mereka
kepada salah satu calon ketua umum PSSI
periode 2011-2015, yaitu Jendral George Toisutta.
Namun meskipun telah menyatakan bahwa
Persiba mendukung Toisutta dan menolak Nurdin
Halid untuk kembali memimpin PSSI, ketua
umum Persiba, Syahril HM. Taher, menyatakan
bahwa hal tersebut dilakukan karena rasa sayang
mereka pada sosok yang sudah memimpin PSSI
selama dua periode tersebut.
Seperti yang dilansir Metro Balikpapan, Syahril
menyatakan bahwa bukan karena rasa tidak suka
kepada Nurdin, Persiba memilih untuk
mendukung Toisutta. Tetapi karena rasa sayang
kepada Nurdinlah Persiba mendukung Toisutta
agar semuanya berjalan lancar mengingat banyak
aksi penolakan terhadap Nurdin Halid.
Syahril juga meminta kepada Nurdin agar legowo
melepaskan jabatannya tersebut usai mayoritas
pemegang hak suara yang sah mendukung mosi
tidak percaya.
Balikpapan, menyatakan dukungan mereka
kepada salah satu calon ketua umum PSSI
periode 2011-2015, yaitu Jendral George Toisutta.
Namun meskipun telah menyatakan bahwa
Persiba mendukung Toisutta dan menolak Nurdin
Halid untuk kembali memimpin PSSI, ketua
umum Persiba, Syahril HM. Taher, menyatakan
bahwa hal tersebut dilakukan karena rasa sayang
mereka pada sosok yang sudah memimpin PSSI
selama dua periode tersebut.
Seperti yang dilansir Metro Balikpapan, Syahril
menyatakan bahwa bukan karena rasa tidak suka
kepada Nurdin, Persiba memilih untuk
mendukung Toisutta. Tetapi karena rasa sayang
kepada Nurdinlah Persiba mendukung Toisutta
agar semuanya berjalan lancar mengingat banyak
aksi penolakan terhadap Nurdin Halid.
Syahril juga meminta kepada Nurdin agar legowo
melepaskan jabatannya tersebut usai mayoritas
pemegang hak suara yang sah mendukung mosi
tidak percaya.
Sayang Nurdin, Persiba Dukung Toisutta
Salah satu klub Superliga Indonesia, Persiba
Balikpapan, menyatakan dukungan mereka
kepada salah satu calon ketua umum PSSI
periode 2011-2015, yaitu Jendral George Toisutta.
Namun meskipun telah menyatakan bahwa
Persiba mendukung Toisutta dan menolak Nurdin
Halid untuk kembali memimpin PSSI, ketua
umum Persiba, Syahril HM. Taher, menyatakan
bahwa hal tersebut dilakukan karena rasa sayang
mereka pada sosok yang sudah memimpin PSSI
selama dua periode tersebut.
Seperti yang dilansir Metro Balikpapan, Syahril
menyatakan bahwa bukan karena rasa tidak suka
kepada Nurdin, Persiba memilih untuk
mendukung Toisutta. Tetapi karena rasa sayang
kepada Nurdinlah Persiba mendukung Toisutta
agar semuanya berjalan lancar mengingat banyak
aksi penolakan terhadap Nurdin Halid.
Syahril juga meminta kepada Nurdin agar legowo
melepaskan jabatannya tersebut usai mayoritas
pemegang hak suara yang sah mendukung mosi
tidak percaya.
Balikpapan, menyatakan dukungan mereka
kepada salah satu calon ketua umum PSSI
periode 2011-2015, yaitu Jendral George Toisutta.
Namun meskipun telah menyatakan bahwa
Persiba mendukung Toisutta dan menolak Nurdin
Halid untuk kembali memimpin PSSI, ketua
umum Persiba, Syahril HM. Taher, menyatakan
bahwa hal tersebut dilakukan karena rasa sayang
mereka pada sosok yang sudah memimpin PSSI
selama dua periode tersebut.
Seperti yang dilansir Metro Balikpapan, Syahril
menyatakan bahwa bukan karena rasa tidak suka
kepada Nurdin, Persiba memilih untuk
mendukung Toisutta. Tetapi karena rasa sayang
kepada Nurdinlah Persiba mendukung Toisutta
agar semuanya berjalan lancar mengingat banyak
aksi penolakan terhadap Nurdin Halid.
Syahril juga meminta kepada Nurdin agar legowo
melepaskan jabatannya tersebut usai mayoritas
pemegang hak suara yang sah mendukung mosi
tidak percaya.
KSAD: Saya Tak Pernah Mengintimidasi PSSI
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
Jenderal TNI George Toisutta menegaskan tak
pernah mengancam dan mengintimidasi
pengurus PSSI saat ini. Dia minta kepada pihak-
pihak yang melontarkan isu itu, agar jangan
menuduh tanpa dasar.
Hal ini dinyatakan Jenderal George usai
memimpin upacara serah terima jabatan
Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat
dari Brigjen Bachtiar kepada Brigjen Ridwan di
Bandung. Jenderal berbintang empat ini
menyatakan tuduhan itu merupakan halusinasi.
“Jangan salahkan saya. Tekanan itu bukan berasal
dari saya. Saya tidak pernah menekan, jadi
jangan menuduh sesuatu yang tidak berdasar.
Jadi di sini terlihat ketidakcerdasan kita,
ketidakmampuan kita dalam mengendalikan
emosi kita. Itu menunjukkan ketidakseimbangan
mental kita, ” ujar George dalam keterangan
tertulis yang diterima VIVAnews.com, Jumat, 4
Maret 2011.
Menurut George, maraknya berbagai demonstrasi
yang terjadi belakangan memang merupakan
akumulasi dari ketidakpuasan masyarakat
sepakbola.
“Orang demonstrasi itu sebetulnya akumulasi dari
ketidakpuasan. Contohnya sebelum pemilihan kan
ada tuntutan turunkan si A atau si B. Itu kan rasa
tidak puas dari para pecinta sepakbola. Akumulasi
kumpulan ketidakpuasan itu pecah dipicu oleh
keputusan Komite (Pemilihan Calon Ketua Umum
PSSI), ” kata KSAD.
Terkait keputusan FIFA terkait pemilihan calon
ketua umum PSSI, George menyatakan segala
keputusan FIFA sebaiknya ditanggapi dengan
positif. George menegaskan dia tidak pernah
mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI.
“Yang mencalonkan saya Persib, Bobotoh,
Aremania dan semua pendukung 84 klub. Buat
apa saya mencari pekerjaan tambahan? Menjadi
KSAD saja sudah pusing. Lihat rambut saya
sudah putih semua. Saat ditanya maju, saya
maju terus pantang mundur, mari Bung rebut
kembali, ” katanya.
Jenderal TNI George Toisutta menegaskan tak
pernah mengancam dan mengintimidasi
pengurus PSSI saat ini. Dia minta kepada pihak-
pihak yang melontarkan isu itu, agar jangan
menuduh tanpa dasar.
Hal ini dinyatakan Jenderal George usai
memimpin upacara serah terima jabatan
Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat
dari Brigjen Bachtiar kepada Brigjen Ridwan di
Bandung. Jenderal berbintang empat ini
menyatakan tuduhan itu merupakan halusinasi.
“Jangan salahkan saya. Tekanan itu bukan berasal
dari saya. Saya tidak pernah menekan, jadi
jangan menuduh sesuatu yang tidak berdasar.
Jadi di sini terlihat ketidakcerdasan kita,
ketidakmampuan kita dalam mengendalikan
emosi kita. Itu menunjukkan ketidakseimbangan
mental kita, ” ujar George dalam keterangan
tertulis yang diterima VIVAnews.com, Jumat, 4
Maret 2011.
Menurut George, maraknya berbagai demonstrasi
yang terjadi belakangan memang merupakan
akumulasi dari ketidakpuasan masyarakat
sepakbola.
“Orang demonstrasi itu sebetulnya akumulasi dari
ketidakpuasan. Contohnya sebelum pemilihan kan
ada tuntutan turunkan si A atau si B. Itu kan rasa
tidak puas dari para pecinta sepakbola. Akumulasi
kumpulan ketidakpuasan itu pecah dipicu oleh
keputusan Komite (Pemilihan Calon Ketua Umum
PSSI), ” kata KSAD.
Terkait keputusan FIFA terkait pemilihan calon
ketua umum PSSI, George menyatakan segala
keputusan FIFA sebaiknya ditanggapi dengan
positif. George menegaskan dia tidak pernah
mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI.
“Yang mencalonkan saya Persib, Bobotoh,
Aremania dan semua pendukung 84 klub. Buat
apa saya mencari pekerjaan tambahan? Menjadi
KSAD saja sudah pusing. Lihat rambut saya
sudah putih semua. Saat ditanya maju, saya
maju terus pantang mundur, mari Bung rebut
kembali, ” katanya.
PSSI Segera Patuhi Desakan FIFA
Jakarta, FIFA telah menjatuhkan
tenggat kepada PSSI untuk segera menggelar
pemilihan Ketua Umum pada 30 April
mendatang. PSSI pun menyanggupinya dan
mengaku akan langsung mempersiapkannya.
Dalam sidang Komite Eksekutif FIFA di Zurich,
Swiss, Kamis (3/3/2011), induk organisasi
sepakbola dunia itu membahas beberapa
masalah, salah satunya adalah kisruh yang
melanda PSSI terkait pemilihan ketua umum
periode berikutnya. Lewat situs resminya,
mereka mengeluarkan pernyataan.
"PSSI harus menggelar sidang umum pada 26
Maret 2011 untuk memilih Komite Pemilihan dan
mengadopsi electoral code berdasarkan standar
electoral code FIFA. Komite Pemilihan selanjutnya
akan melakukan pemilihan sebelum 30 April
2011," demikian pernyataan FIFA.
PSSI mengaku belum mendapakan surat resmi
dari FIFA terhadap keputusan tersebut. Tapi
banyak hal yang harus dikerjakan membuat
mereka harus bekerja cepat.
"Waktu yang kita punya relatif pendek, karena itu
kita benar-benar harus bekerja-keras," ungkap
Sekjen PSSI Nugraha Besoes di situs resmi PSSI.
Kendati demikian, Nugraha masih belum bisa
dimintai keterangan secara langsung.
"Surat resminya belum kita dapat, akan tetapi
keputusannya sama seperti yang tertuang pada
situs FIFA itu, tak ada tambahan lainnya,"
lanjutnya.
Sebelumnya, pemilihan yang sedianya digelar 26
Maret 2011 dibatalkan lantaran keempat calon,
Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, Arifin Panigoro dan
George Toisutta, semuanya ditolak oleh Komite
Banding.
Pemilihan Nurdin sendiri terus mendapatkan
tentangan. Mengenai para kandidat, Standard
Electoral Code FIFA dalam Pasal 9 menyebut
bahwa kriteria calon yang memenuhi syarat
harus diatur oleh aturan tersebut dan juga statuta
asosiasi bersangkutan, serta tetap sejalan dengan
statuta dan peraturan FIFA.
Dengan demikian, status Nurdin Halid sebagai
mantan tahanan setelah divonis bersalah dalam
kasus korupsi, jelas tidak sesuai dengan statuta
FIFA yang jelas-jelas melarang.
"Anggota Komite Eksekutif tidak boleh lebih tua
dari ... (usia diisi oleh Asosiasi bersangkutan) dan
tidak boleh lebih muda dari ... (usia diisi oleh
Asosiasi bersangkutan). Mereka harus sudah aktif
dalam dunia sepakbola, tidak boleh dinyatakan
bersalah atas sebuah tindak kriminal sebelumnya
serta berdomisili di wilayah negara X," sebut
Statuta FIFA pasal 32 ayat 4.
tenggat kepada PSSI untuk segera menggelar
pemilihan Ketua Umum pada 30 April
mendatang. PSSI pun menyanggupinya dan
mengaku akan langsung mempersiapkannya.
Dalam sidang Komite Eksekutif FIFA di Zurich,
Swiss, Kamis (3/3/2011), induk organisasi
sepakbola dunia itu membahas beberapa
masalah, salah satunya adalah kisruh yang
melanda PSSI terkait pemilihan ketua umum
periode berikutnya. Lewat situs resminya,
mereka mengeluarkan pernyataan.
"PSSI harus menggelar sidang umum pada 26
Maret 2011 untuk memilih Komite Pemilihan dan
mengadopsi electoral code berdasarkan standar
electoral code FIFA. Komite Pemilihan selanjutnya
akan melakukan pemilihan sebelum 30 April
2011," demikian pernyataan FIFA.
PSSI mengaku belum mendapakan surat resmi
dari FIFA terhadap keputusan tersebut. Tapi
banyak hal yang harus dikerjakan membuat
mereka harus bekerja cepat.
"Waktu yang kita punya relatif pendek, karena itu
kita benar-benar harus bekerja-keras," ungkap
Sekjen PSSI Nugraha Besoes di situs resmi PSSI.
Kendati demikian, Nugraha masih belum bisa
dimintai keterangan secara langsung.
"Surat resminya belum kita dapat, akan tetapi
keputusannya sama seperti yang tertuang pada
situs FIFA itu, tak ada tambahan lainnya,"
lanjutnya.
Sebelumnya, pemilihan yang sedianya digelar 26
Maret 2011 dibatalkan lantaran keempat calon,
Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, Arifin Panigoro dan
George Toisutta, semuanya ditolak oleh Komite
Banding.
Pemilihan Nurdin sendiri terus mendapatkan
tentangan. Mengenai para kandidat, Standard
Electoral Code FIFA dalam Pasal 9 menyebut
bahwa kriteria calon yang memenuhi syarat
harus diatur oleh aturan tersebut dan juga statuta
asosiasi bersangkutan, serta tetap sejalan dengan
statuta dan peraturan FIFA.
Dengan demikian, status Nurdin Halid sebagai
mantan tahanan setelah divonis bersalah dalam
kasus korupsi, jelas tidak sesuai dengan statuta
FIFA yang jelas-jelas melarang.
"Anggota Komite Eksekutif tidak boleh lebih tua
dari ... (usia diisi oleh Asosiasi bersangkutan) dan
tidak boleh lebih muda dari ... (usia diisi oleh
Asosiasi bersangkutan). Mereka harus sudah aktif
dalam dunia sepakbola, tidak boleh dinyatakan
bersalah atas sebuah tindak kriminal sebelumnya
serta berdomisili di wilayah negara X," sebut
Statuta FIFA pasal 32 ayat 4.
KPPN Diminta Batal Gelar Kongres
Jakarta, Sebanyak 83 pemilik suara
PSSI melontarkan mosi tidak percaya dan
berencana menggelar kongres di Solo. Namun
karena FIFA sudah memerintahkan PSSI
menggelar pemilihan ketua umum, kongres di
Solo bisa dibatalkan.
Sebagai buntut atas ketidakpuasan terhadap
kepengurusan Nurdin Halid, pada awal pekan ini
sebanyak 83 pemilik suara di PSSI mengajukan
mosi tidak percaya. Selain membentuk Komite
Penyelamat Persepakbolaan Nasional mereka
juga berencana menggelar kongres sendiri di
Solo.
Agenda kongres di Solo itu cuma satu: memilih
ketua umum, wakil ketua umum dan anggota
Exco yang baru.
Namun rencana menggelar kongres tandingan
tersebut kini bisa dikesampingkan terlebih dahulu.
Itu terkait munculnya pernyataan FIFA yang
meminta PSSI menggelar kongres dan melalukan
pemilihan ketua umum baru paling lambat pada
30 April mendatang.
"Dengan keluarnya pernyataan FIFA, sebaiknya
kongres KPPN jangan diadakan. Itu justru bisa
tambah runyam. Sekarang kita ikuti aturan FIFA
karena pernyataan mereka sudah sejalan dengan
keinginan kita," ungkap pengamat sepakbola Ari
Junaedi dalam perbincangan dengan detiksport.
Yang harus dilakukan KPPN serta publik
sepakbola Indonesia, menyusul turunnya
pernyataan FIFA tersebut, adalah mengawal
jalannya kongres dan proses pemilihan ketua
umum sebagaimana digariskan FIFA. Jika
bersikeras menggelar kongres tandingan,
Indonesia malah bisa kena sanksi.
"Menurut saya, jangan diadakan dulu karena
nanti bikin tambah runyam. Kita ikuti FIFA,
jangan sampai ada dualisme. Justru FIFA yang
akan mem-banned Indonesia kalau 83 pemilik
suara melakukan kongres," demikian tuntas Ari.
PSSI melontarkan mosi tidak percaya dan
berencana menggelar kongres di Solo. Namun
karena FIFA sudah memerintahkan PSSI
menggelar pemilihan ketua umum, kongres di
Solo bisa dibatalkan.
Sebagai buntut atas ketidakpuasan terhadap
kepengurusan Nurdin Halid, pada awal pekan ini
sebanyak 83 pemilik suara di PSSI mengajukan
mosi tidak percaya. Selain membentuk Komite
Penyelamat Persepakbolaan Nasional mereka
juga berencana menggelar kongres sendiri di
Solo.
Agenda kongres di Solo itu cuma satu: memilih
ketua umum, wakil ketua umum dan anggota
Exco yang baru.
Namun rencana menggelar kongres tandingan
tersebut kini bisa dikesampingkan terlebih dahulu.
Itu terkait munculnya pernyataan FIFA yang
meminta PSSI menggelar kongres dan melalukan
pemilihan ketua umum baru paling lambat pada
30 April mendatang.
"Dengan keluarnya pernyataan FIFA, sebaiknya
kongres KPPN jangan diadakan. Itu justru bisa
tambah runyam. Sekarang kita ikuti aturan FIFA
karena pernyataan mereka sudah sejalan dengan
keinginan kita," ungkap pengamat sepakbola Ari
Junaedi dalam perbincangan dengan detiksport.
Yang harus dilakukan KPPN serta publik
sepakbola Indonesia, menyusul turunnya
pernyataan FIFA tersebut, adalah mengawal
jalannya kongres dan proses pemilihan ketua
umum sebagaimana digariskan FIFA. Jika
bersikeras menggelar kongres tandingan,
Indonesia malah bisa kena sanksi.
"Menurut saya, jangan diadakan dulu karena
nanti bikin tambah runyam. Kita ikuti FIFA,
jangan sampai ada dualisme. Justru FIFA yang
akan mem-banned Indonesia kalau 83 pemilik
suara melakukan kongres," demikian tuntas Ari.
PSSI Ikuti FIFA, Kongres Sebelum 30 April
PSSI siap menjalankan perintah
Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) untuk
membentuk Komite Pemilihan dan menggelar
Kongres sebelum 30 April 2011.
Setelah melakukan sidang Komite Eksekutif (Exco)
selama dua hari, 2-3 Maret 2011, FIFA akhirnya
mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan
Kongres Empat Tahunan PSSI yang digunakan
untuk memilih Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Exco PSSI periode 2011-2015.
Dalam keputusannya, sesuai dilansir laman resmi
FIFA, federasi sepakbola tertinggi dunia itu
memerintahkan PSSI untuk menggelar General
Assembly pada 26 Maret 2011 guna membentuk
Komite Pemilihan (Electoral Committee).
Dalam proses pembentukan Komite Pemilihan,
PSSI wajib mengadopsi tata tertib yang mengacu
pada standard electoral code FIFA.
Menyikapi keputusan FIFA tersebut, Sekretaris
Jenderal PSSI Nugraha Besoes menegaskan
pihaknya akan bekerja keras untuk menjalankan
perintah FIFA.
"Surat resminya belum kita dapat, akan tetapi
keputusannya sama seperti yang tertuang pada
situs FIFA itu, tak ada tambahan lainnya. Waktu
yang kita punya relatif pendek, karena itu kita
benar-benar harus bekerja keras," ujar Nugraha
seperti dilansir pssi-football.com, Jumat 4 Maret
2011.
Terkait tempat pelaksanaan Kongres, Nugraha
belum bisa menjawab. Sekjen yang akrab disapa
Kang Nug tersebut menegaskan tempat
pelaksanaan akan ditentukan Exco PSSI.
"Tentunya memang tidak mudah untuk
melaksanakan dua kali kongres secara berturut-
turut, yakni pada 26 Maret dan akhir April. Nanti
Exco yang memutuskan," kilah Nugraha.
Tanah Lot, Bali, sebelumnya menjadi tempat
Raparnas PSSI 2008 dan Kongres Tahunan II
2010, akhir Januari lalu. Bali juga sedianya menjadi
tempat Kongres Empat Tahunan yang
sebelumnya dijadwalkan 26 Maret 2011.
"Tentu banyak yang harus kita perhitungkan,
terutama masalah biaya, kemudahan transportasi
dan ketersediaan fasilitas," tutup Nugraha.
Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) untuk
membentuk Komite Pemilihan dan menggelar
Kongres sebelum 30 April 2011.
Setelah melakukan sidang Komite Eksekutif (Exco)
selama dua hari, 2-3 Maret 2011, FIFA akhirnya
mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan
Kongres Empat Tahunan PSSI yang digunakan
untuk memilih Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Exco PSSI periode 2011-2015.
Dalam keputusannya, sesuai dilansir laman resmi
FIFA, federasi sepakbola tertinggi dunia itu
memerintahkan PSSI untuk menggelar General
Assembly pada 26 Maret 2011 guna membentuk
Komite Pemilihan (Electoral Committee).
Dalam proses pembentukan Komite Pemilihan,
PSSI wajib mengadopsi tata tertib yang mengacu
pada standard electoral code FIFA.
Menyikapi keputusan FIFA tersebut, Sekretaris
Jenderal PSSI Nugraha Besoes menegaskan
pihaknya akan bekerja keras untuk menjalankan
perintah FIFA.
"Surat resminya belum kita dapat, akan tetapi
keputusannya sama seperti yang tertuang pada
situs FIFA itu, tak ada tambahan lainnya. Waktu
yang kita punya relatif pendek, karena itu kita
benar-benar harus bekerja keras," ujar Nugraha
seperti dilansir pssi-football.com, Jumat 4 Maret
2011.
Terkait tempat pelaksanaan Kongres, Nugraha
belum bisa menjawab. Sekjen yang akrab disapa
Kang Nug tersebut menegaskan tempat
pelaksanaan akan ditentukan Exco PSSI.
"Tentunya memang tidak mudah untuk
melaksanakan dua kali kongres secara berturut-
turut, yakni pada 26 Maret dan akhir April. Nanti
Exco yang memutuskan," kilah Nugraha.
Tanah Lot, Bali, sebelumnya menjadi tempat
Raparnas PSSI 2008 dan Kongres Tahunan II
2010, akhir Januari lalu. Bali juga sedianya menjadi
tempat Kongres Empat Tahunan yang
sebelumnya dijadwalkan 26 Maret 2011.
"Tentu banyak yang harus kita perhitungkan,
terutama masalah biaya, kemudahan transportasi
dan ketersediaan fasilitas," tutup Nugraha.
Dubes RI di Swiss Adukan Nurdin Cs Pekan Depan
Jakarta -Duta Besar
Republik Indonesia di Swiss, Djoko Susilo,
mengatakan pekan depan dirinya akan
mengadukan kebohongan Nurdin Halid dan
petinggi PSSI lainnya ke Presiden FIFA, Sepp
Blatter. Kebohongan Nurdin yang dimaksud
Djoko adalah soal permintaan FIFA yang
melarang Nurdin mencalonkan diri menjadi
Ketua Umum PSSI pada 2007 lalu.
Menurut Djoko, FIFA sudah mengagendakan
pertemuan itu. "Saya setuju dengan Menpora
untuk meluruskan penyimpangan di tubuh
PSSI, ini bukan intervensi pemerintah," kata
Djoko saat kepada Tempo, Kamis (3/3).
Djoko mengatakan kebohongan yang dimaksud
yaitu FIFA pada Juni 2007 lalu sebenarnya
sudah melarang Nurdin menjadi Ketua Umum
PSSI karena sudah pernah diputuskan bersalah
oleh pengadilan dan dihukum. FIFA dalam
suratnya ke PSSI juga meminta PSSI harus
melakukan pemilihan ulang Ketua Umum PSSI.
"Tapi Nurdin dan petinggi PSSI lainnya
menyembunyikan isi surat FIFA itu dan tetap
menjabat hingga sekarang. Ini tindakan
kebohongan, ini sudah kriminal sebenarnya,"
kata Djoko.
Dengan isi surat FIFA yang seperti itu, kata
Djoko, seharusnya pengurus PSSI sekarang
tidak sah atau telah dianulir FIFA sejak 2007.
"Seharusnya kan ada pemilihan ulang, tapi PSSI
tidak melakukan itu tahun 2007 lalu," ujarnya.
Djoko mengatakan dengan terkuaknya
kebohongan PSSI ini, seharusnya Nurdin dan
Nugraha Besoes bisa digugat. "Mereka sudah
tahu ada surat FIFA Juni 2007 yang isinya
seperti itu, tapi kenapa didiamkan, tidak
dilaksanakan? Kenapa pengurus PSSI
menyembunyikan adanya perintah pemilihan
ulang? Pemilihan 2007 itu tidak sah," kata Djoko.
Menurut Djoko, FIFA selama ini hanya
mendapat informasi sepihak dari PSSI saja
mengenai sepak bola di Tanah Air dan segala
permasalahannya. FIFA tidak pernah
mendengar informasi dari pihak lain. "Pantas
saja orang-orang PSSI kalau ke Zurich (Markas
FIFA di Swiss) selama ini tidak berkoordinasi
dengan Kedutaan Besar RI di Swiss. Jadi seperti
ada yang mereka tutupi, tidak seperti pengurus
cabang olahraga lainnya yang koordinasi
dengan kami," ujarnya.
Republik Indonesia di Swiss, Djoko Susilo,
mengatakan pekan depan dirinya akan
mengadukan kebohongan Nurdin Halid dan
petinggi PSSI lainnya ke Presiden FIFA, Sepp
Blatter. Kebohongan Nurdin yang dimaksud
Djoko adalah soal permintaan FIFA yang
melarang Nurdin mencalonkan diri menjadi
Ketua Umum PSSI pada 2007 lalu.
Menurut Djoko, FIFA sudah mengagendakan
pertemuan itu. "Saya setuju dengan Menpora
untuk meluruskan penyimpangan di tubuh
PSSI, ini bukan intervensi pemerintah," kata
Djoko saat kepada Tempo, Kamis (3/3).
Djoko mengatakan kebohongan yang dimaksud
yaitu FIFA pada Juni 2007 lalu sebenarnya
sudah melarang Nurdin menjadi Ketua Umum
PSSI karena sudah pernah diputuskan bersalah
oleh pengadilan dan dihukum. FIFA dalam
suratnya ke PSSI juga meminta PSSI harus
melakukan pemilihan ulang Ketua Umum PSSI.
"Tapi Nurdin dan petinggi PSSI lainnya
menyembunyikan isi surat FIFA itu dan tetap
menjabat hingga sekarang. Ini tindakan
kebohongan, ini sudah kriminal sebenarnya,"
kata Djoko.
Dengan isi surat FIFA yang seperti itu, kata
Djoko, seharusnya pengurus PSSI sekarang
tidak sah atau telah dianulir FIFA sejak 2007.
"Seharusnya kan ada pemilihan ulang, tapi PSSI
tidak melakukan itu tahun 2007 lalu," ujarnya.
Djoko mengatakan dengan terkuaknya
kebohongan PSSI ini, seharusnya Nurdin dan
Nugraha Besoes bisa digugat. "Mereka sudah
tahu ada surat FIFA Juni 2007 yang isinya
seperti itu, tapi kenapa didiamkan, tidak
dilaksanakan? Kenapa pengurus PSSI
menyembunyikan adanya perintah pemilihan
ulang? Pemilihan 2007 itu tidak sah," kata Djoko.
Menurut Djoko, FIFA selama ini hanya
mendapat informasi sepihak dari PSSI saja
mengenai sepak bola di Tanah Air dan segala
permasalahannya. FIFA tidak pernah
mendengar informasi dari pihak lain. "Pantas
saja orang-orang PSSI kalau ke Zurich (Markas
FIFA di Swiss) selama ini tidak berkoordinasi
dengan Kedutaan Besar RI di Swiss. Jadi seperti
ada yang mereka tutupi, tidak seperti pengurus
cabang olahraga lainnya yang koordinasi
dengan kami," ujarnya.
'Keputusan FIFA Sangat Mendukung Terjadinya Revolusi PSSI'
Jakarta, Keputusan komite eksekutif
FIFA disambut dengan sangat gembira oleh kubu
Liga Primer Indonesia. LPI menilai keputusan itu
sangat mendukung terjadinya revolusi PSSI.
Komite eksekutif FIFA Kamis (3/3/2011) malam
WIB mengumumkan memberikan tenggat
waktu kepada PSSI hingga 30 April untuk
menggelar pemilihan ketua umum.
"LPI sangat senang dengan keputusan tersebut.
Pertama-tama kami berterimakasih kepada
Menpora Andi Mallarangeng dan dubes Indonesia
untuk Swiss bapak Joko Susilo yang sudah
memantau sidang," ujar juru bicara LPI Abi
Hasantoso dalam perbincangan dengan
detikSport, Jumat (4/3/2011) pagi WIB.
"Keputusan Exco FIFA di Zurich sangat
mendukung terjadinya revolusi di PSSI sesuai
dengan keinginan masyarakat luas," tambah dia.
Selain keputusan soal pemilihan ketua umum,
FIFA juga meminta PSSI untuk bisa mengontrol
kompetisi LPI jika tak mau dijatuhi sanksi. Dalam
hal ini, FIFA tidak menyebut nama LPI namun
"liga yang memisahkan diri" (breakaway league).
Keputusan FIFA ini, menurut Abi menunjukkan
bahwa PSSI selama ini tidak memberikan laporan
yang sempurna kepada FIFA tentang apa yang
terjadi di Indonesia. Sebab seperti yang
diberitakan sebelumnya, PSSI menunjukkan
bahwa mereka mendapatkan surat dari FIFA
yang isinya soal perintah untuk memberikan
sanksi kepada LPI.
"PSSI hanya memberikan laporan kepada FIFA,
yang mengenakkan PSSI sendiri. Keterangan
sesuai keinginan mereka, seolah-olah mereka
yang paling tahu FIFA," ujar Abi.
"Mereka tidak pernah laporkan bahwa LPI
kompetisi resmi di bawah BOPI, di bawah
pemerintah," imbuhnya.
Abi menerangkan bahwa selama ini pihak LPI
pun juga memberikan laporan ke FIFA. Ia
mengklaim bahwa LPI memiliki lobi ke otoritas
tertinggi sepakbola dunia tersebut.
"Saluran lobi sudah kami lakukan sejak setelah
Kongres Sepakbola Nasional (KSN) tahun 2010.
Kami juga punya jaringan internasional yang bisa
mengonfirmasikan kejadian-kejadian yang ada di
Indonesia kepada FIFA," kata Abi.
Ada pun ketika ditanya tentang siapa-siapa saja
serta apa saja yang telah dilakukan oleh tim lobi
yang disebutkan tersebut, Abi menolak untuk
memberikan penjelasan.
FIFA disambut dengan sangat gembira oleh kubu
Liga Primer Indonesia. LPI menilai keputusan itu
sangat mendukung terjadinya revolusi PSSI.
Komite eksekutif FIFA Kamis (3/3/2011) malam
WIB mengumumkan memberikan tenggat
waktu kepada PSSI hingga 30 April untuk
menggelar pemilihan ketua umum.
"LPI sangat senang dengan keputusan tersebut.
Pertama-tama kami berterimakasih kepada
Menpora Andi Mallarangeng dan dubes Indonesia
untuk Swiss bapak Joko Susilo yang sudah
memantau sidang," ujar juru bicara LPI Abi
Hasantoso dalam perbincangan dengan
detikSport, Jumat (4/3/2011) pagi WIB.
"Keputusan Exco FIFA di Zurich sangat
mendukung terjadinya revolusi di PSSI sesuai
dengan keinginan masyarakat luas," tambah dia.
Selain keputusan soal pemilihan ketua umum,
FIFA juga meminta PSSI untuk bisa mengontrol
kompetisi LPI jika tak mau dijatuhi sanksi. Dalam
hal ini, FIFA tidak menyebut nama LPI namun
"liga yang memisahkan diri" (breakaway league).
Keputusan FIFA ini, menurut Abi menunjukkan
bahwa PSSI selama ini tidak memberikan laporan
yang sempurna kepada FIFA tentang apa yang
terjadi di Indonesia. Sebab seperti yang
diberitakan sebelumnya, PSSI menunjukkan
bahwa mereka mendapatkan surat dari FIFA
yang isinya soal perintah untuk memberikan
sanksi kepada LPI.
"PSSI hanya memberikan laporan kepada FIFA,
yang mengenakkan PSSI sendiri. Keterangan
sesuai keinginan mereka, seolah-olah mereka
yang paling tahu FIFA," ujar Abi.
"Mereka tidak pernah laporkan bahwa LPI
kompetisi resmi di bawah BOPI, di bawah
pemerintah," imbuhnya.
Abi menerangkan bahwa selama ini pihak LPI
pun juga memberikan laporan ke FIFA. Ia
mengklaim bahwa LPI memiliki lobi ke otoritas
tertinggi sepakbola dunia tersebut.
"Saluran lobi sudah kami lakukan sejak setelah
Kongres Sepakbola Nasional (KSN) tahun 2010.
Kami juga punya jaringan internasional yang bisa
mengonfirmasikan kejadian-kejadian yang ada di
Indonesia kepada FIFA," kata Abi.
Ada pun ketika ditanya tentang siapa-siapa saja
serta apa saja yang telah dilakukan oleh tim lobi
yang disebutkan tersebut, Abi menolak untuk
memberikan penjelasan.
PSSI NTT Dukung George Toisuta
Kupang - Ketua Pengurus
PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu
Raya mengatakan PSSI NTT telah mengambil
sikap mendukung George Toisuta sebagai calon
ketua umum PSSI periode 2011-2015.
"Kami telah putuskan untuk mencalonkan
George Toisuta sebagai Ketua PSSI," kata Lebu
Raya di Kupang, Jumat (4/3).
Alasan dukungan kepada George Toisuta, kata
Frans, karena dibutuhkan semangat yang kuat
dan pembaharuan di tubuh PSSI. "Kita berharap
kepemimpinan di tubuh PSSI lebih baik. Jika kita
inginkan kemajuan sepak bola di Indonesia,"
kata Frans yang juga Gubernur NTT ini.
Dia mengatakan, George Toisuta punya
pengalaman sebagai seorang pemimpin, juga
mengurus sepak bola, sehingga NTT sepakat
mencalonkan George sebagai ketua umum
PSSI. "George punya pengalaman untuk
mengurus sepak bola," katanya.
Menyangkut penolakan dukungan terhadap
Nurdin Halid, kata Frans, karena Nurdin sudah
delapan tahun memimpin PSSI, namun selama
kepemimpinannya perkembangan sepak bola di
Indonesia tidak menunjukkan kemajuan. "Tentu
bukan di tempat ini, saya ungkapkan tentang
Nurdin, tapi semua bisa lihat perkembangan
sepak bola selama kepemimpinan Nurdin,"
katanya.
PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu
Raya mengatakan PSSI NTT telah mengambil
sikap mendukung George Toisuta sebagai calon
ketua umum PSSI periode 2011-2015.
"Kami telah putuskan untuk mencalonkan
George Toisuta sebagai Ketua PSSI," kata Lebu
Raya di Kupang, Jumat (4/3).
Alasan dukungan kepada George Toisuta, kata
Frans, karena dibutuhkan semangat yang kuat
dan pembaharuan di tubuh PSSI. "Kita berharap
kepemimpinan di tubuh PSSI lebih baik. Jika kita
inginkan kemajuan sepak bola di Indonesia,"
kata Frans yang juga Gubernur NTT ini.
Dia mengatakan, George Toisuta punya
pengalaman sebagai seorang pemimpin, juga
mengurus sepak bola, sehingga NTT sepakat
mencalonkan George sebagai ketua umum
PSSI. "George punya pengalaman untuk
mengurus sepak bola," katanya.
Menyangkut penolakan dukungan terhadap
Nurdin Halid, kata Frans, karena Nurdin sudah
delapan tahun memimpin PSSI, namun selama
kepemimpinannya perkembangan sepak bola di
Indonesia tidak menunjukkan kemajuan. "Tentu
bukan di tempat ini, saya ungkapkan tentang
Nurdin, tapi semua bisa lihat perkembangan
sepak bola selama kepemimpinan Nurdin,"
katanya.
Ancaman Sanksi FIFA Cuma Pelintiran PSSI
Jakarta, PSSI berulang kali
menyebut ancaman jatuhnya sanksi dari FIFA
terkait kisruh yang menerpa otoritas sepakbola
nasional itu. Namun keluarnya pernyataan FIFA
membuktikan kalau organisasi pimpinan Nurdin
Halid itu memelintir fakta.
Salah satu pernyataan PSSI soal intervensi yang
sudah dilakukan pemerintah muncul saat
melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan
Komisi X DPR, Selasa (1/3/2011) lalu. Saat itu
Nurdin Halid mengklaim kalau FIFA
menganggap surat yang dikirim menpora
kepada PSSI sebagai bentuk intervensi.
Namun dalam pernyataan yang dirilis usai
menggelar Sidang Komite Eksekutif, Kamis
(3/3/2011) di Zurich, FIFA justru sama sekali tidak
menyinggung soal intervensi. Otoritas sepakbola
dunia pimpinan Sepp Blatter tersebut justru
memerintahkan PSSI menggelar kongres paling
lambat pada 26 Maret dan memilih ketua umum
baru sebelum 30 April.
"Pernyataan tersebut menunjukkan kalau FIFA
mendengar aspirasi fans Indonesia. Kekhawatiran
intervensi hanya pelentiran pengurus PSSI. Ini
adalah mosi tidak percaya jilid kedua, dan bahkan
lebih telak lagi karena datangnya langsung dari
FIFA," sahut pengamat sepakbola Ari Junaedi.
"Ini akan menjadi akhir karir Nurdin di PSSI.
Selama ini dia selalu mendengung-dengungkan
FIFA. FIFA yang dimaksud Nurdin ini FIFA yang
mana?," tuntas Ari dalam perbincangan dengan
detiksport lewat sambungan telepon.
menyebut ancaman jatuhnya sanksi dari FIFA
terkait kisruh yang menerpa otoritas sepakbola
nasional itu. Namun keluarnya pernyataan FIFA
membuktikan kalau organisasi pimpinan Nurdin
Halid itu memelintir fakta.
Salah satu pernyataan PSSI soal intervensi yang
sudah dilakukan pemerintah muncul saat
melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan
Komisi X DPR, Selasa (1/3/2011) lalu. Saat itu
Nurdin Halid mengklaim kalau FIFA
menganggap surat yang dikirim menpora
kepada PSSI sebagai bentuk intervensi.
Namun dalam pernyataan yang dirilis usai
menggelar Sidang Komite Eksekutif, Kamis
(3/3/2011) di Zurich, FIFA justru sama sekali tidak
menyinggung soal intervensi. Otoritas sepakbola
dunia pimpinan Sepp Blatter tersebut justru
memerintahkan PSSI menggelar kongres paling
lambat pada 26 Maret dan memilih ketua umum
baru sebelum 30 April.
"Pernyataan tersebut menunjukkan kalau FIFA
mendengar aspirasi fans Indonesia. Kekhawatiran
intervensi hanya pelentiran pengurus PSSI. Ini
adalah mosi tidak percaya jilid kedua, dan bahkan
lebih telak lagi karena datangnya langsung dari
FIFA," sahut pengamat sepakbola Ari Junaedi.
"Ini akan menjadi akhir karir Nurdin di PSSI.
Selama ini dia selalu mendengung-dengungkan
FIFA. FIFA yang dimaksud Nurdin ini FIFA yang
mana?," tuntas Ari dalam perbincangan dengan
detiksport lewat sambungan telepon.
'Pernyataan FIFA Akhiri Kiprah Nurdin Halid di PSSI'
Jakarta, Nurdin Halid kini tak punya
lagi kesempatan untuk mengajukan diri sebagai
calon ketua umum PSSI. Pernyataan resmi yang
dikeluarkan FIFA malam tadi menjadi akhir dari
kiprah NH di induk organisasi sepakbola tanah air
itu.
"Pernyataan FIFA tersebut akhir dari kiprah
Nurdin Halid di PSSI. Dan terlebih lagi
sebelumnya FIFA meminta Nurdin untuk tidak
mencalonkan diri lagi," ujar pengamat sepakbola
Ari Junaedi dalam perbincangan dengan
detiksport.
Usai menggelar Sidang Komite Eksekutif, FIFA
mengeluarkan pernyataan yang meminta PSSI
segera menggelar kongres paling lambat pada 26
Maret mendatang. Kongres tersebut bertujuan
membentuk komite pemilihan dan Indonesia
ditenggat sampai 30 April untuk memiliki ketua
umum baru.
Dalam pernyataanya FIFA juga menegaskan
kalau proses pemilihan ketua umum harus
sejalan dengan Standard Electoral Code FIFA. Itu
berarti siapapun yang pernah terkait masalah
hukum tak boleh maju ke pencalonan.
"Menggelar kongres yang nantinya akan memilih
ketua umum PSSI baru adalah tugas terakhir
Nurdin Halid di PSSI. Nurdin akan dikenang jika
dia menggelar kongres dengan berhasil. Kita
harus kawal terus proses kongres tersebut."
"Satu yang jangan dilupa, orang-orang Exco juga
Nugraha Besoes harus direformasi. Jangan
awalnya saja yang bagus tapi ending-nya jelek,"
tuntas dia.
lagi kesempatan untuk mengajukan diri sebagai
calon ketua umum PSSI. Pernyataan resmi yang
dikeluarkan FIFA malam tadi menjadi akhir dari
kiprah NH di induk organisasi sepakbola tanah air
itu.
"Pernyataan FIFA tersebut akhir dari kiprah
Nurdin Halid di PSSI. Dan terlebih lagi
sebelumnya FIFA meminta Nurdin untuk tidak
mencalonkan diri lagi," ujar pengamat sepakbola
Ari Junaedi dalam perbincangan dengan
detiksport.
Usai menggelar Sidang Komite Eksekutif, FIFA
mengeluarkan pernyataan yang meminta PSSI
segera menggelar kongres paling lambat pada 26
Maret mendatang. Kongres tersebut bertujuan
membentuk komite pemilihan dan Indonesia
ditenggat sampai 30 April untuk memiliki ketua
umum baru.
Dalam pernyataanya FIFA juga menegaskan
kalau proses pemilihan ketua umum harus
sejalan dengan Standard Electoral Code FIFA. Itu
berarti siapapun yang pernah terkait masalah
hukum tak boleh maju ke pencalonan.
"Menggelar kongres yang nantinya akan memilih
ketua umum PSSI baru adalah tugas terakhir
Nurdin Halid di PSSI. Nurdin akan dikenang jika
dia menggelar kongres dengan berhasil. Kita
harus kawal terus proses kongres tersebut."
"Satu yang jangan dilupa, orang-orang Exco juga
Nugraha Besoes harus direformasi. Jangan
awalnya saja yang bagus tapi ending-nya jelek,"
tuntas dia.
New York Times Ulas Kisruh PSSI
New York - Koran berpengaruh dan kredible
Amerika, New York Times melaporkan kisruh di
tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
(PSSI) di halaman Asia Pacific.
New York Time melaporkan bahwa terjadi
gelombang protes jalanan di wilayah Indonesia
bukan menuntut persoalan politik namun soal
sepakabola.
Menurut New York Times sebagai negara
demokrasi Ketua PSSI Nurdin Halid yang
berkuasa sejak tahun 2003 telah dituduh terlibat
korupsi namun tetap maju sebagai Ketua Umum.
Bahkan dua kandidat utama untuk maju sebagai
ketua umum yaitu Kepala Staf Angkatan Darat
Jendral George Toisutta dan Komlomerat minyak
Arifin Panigoro telah dijegal untuk maju bursa
ketua Umum namun ditolak komite Banding.
Pemilihan Ketua Umum PSSI sedianya digelar
pertengahan Maret ini namun ditunda akibat
adanya pertikaian ini. Bahkan Nurdin Halid
meminta perlindungan ke DPR terkait ancaman
pembunuhan yang menimpa keluarganya.
Kemarahan rakyat semakin meluap ketika Nrdin
Halid akan mencalonkan diri sebagai Ketua
sepakbola Asia Tenggara jika memegang kendali
lagi memimpin PSSI.
Apalagi Nurdin juga dituduh terlibat Korupsi
dengan menikmati upeti dana APBD untuk
Persisam Samarinda sebesar Rp 100 juta.
Selain itu New York Times juga melaporkan soal
kepentingan Nurdin menjadi Ketua Umum PSSI
untuk kepentingan Partai Golkar karena Nurdin
dipandang sangat dekat dengan Milyarder
Aburizal Bakrie yang juga sebagai ketua umum
Golkar yang sat ini menjadi mitra koalisi dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Ini sangat menyakitkan bahwa Sepakbola itu
sebanarnya milik semua golongan namun
dibawah Nurdin, PSSI dibawa ke ranah Politik,"
ungkap Tondo Widodo mantan pengurus PSSI.
Selama satu dekade reformasi penggulingan
diktator Suharo membawa perubahan sistem
politik di Indonesia namun kenyataaan rakyat
semakin kecewa dengan sistem yang ditandai
dengan korupsi, kolusi dan patronase politik yang
tidak bertanggung jawab.
Amerika, New York Times melaporkan kisruh di
tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
(PSSI) di halaman Asia Pacific.
New York Time melaporkan bahwa terjadi
gelombang protes jalanan di wilayah Indonesia
bukan menuntut persoalan politik namun soal
sepakabola.
Menurut New York Times sebagai negara
demokrasi Ketua PSSI Nurdin Halid yang
berkuasa sejak tahun 2003 telah dituduh terlibat
korupsi namun tetap maju sebagai Ketua Umum.
Bahkan dua kandidat utama untuk maju sebagai
ketua umum yaitu Kepala Staf Angkatan Darat
Jendral George Toisutta dan Komlomerat minyak
Arifin Panigoro telah dijegal untuk maju bursa
ketua Umum namun ditolak komite Banding.
Pemilihan Ketua Umum PSSI sedianya digelar
pertengahan Maret ini namun ditunda akibat
adanya pertikaian ini. Bahkan Nurdin Halid
meminta perlindungan ke DPR terkait ancaman
pembunuhan yang menimpa keluarganya.
Kemarahan rakyat semakin meluap ketika Nrdin
Halid akan mencalonkan diri sebagai Ketua
sepakbola Asia Tenggara jika memegang kendali
lagi memimpin PSSI.
Apalagi Nurdin juga dituduh terlibat Korupsi
dengan menikmati upeti dana APBD untuk
Persisam Samarinda sebesar Rp 100 juta.
Selain itu New York Times juga melaporkan soal
kepentingan Nurdin menjadi Ketua Umum PSSI
untuk kepentingan Partai Golkar karena Nurdin
dipandang sangat dekat dengan Milyarder
Aburizal Bakrie yang juga sebagai ketua umum
Golkar yang sat ini menjadi mitra koalisi dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Ini sangat menyakitkan bahwa Sepakbola itu
sebanarnya milik semua golongan namun
dibawah Nurdin, PSSI dibawa ke ranah Politik,"
ungkap Tondo Widodo mantan pengurus PSSI.
Selama satu dekade reformasi penggulingan
diktator Suharo membawa perubahan sistem
politik di Indonesia namun kenyataaan rakyat
semakin kecewa dengan sistem yang ditandai
dengan korupsi, kolusi dan patronase politik yang
tidak bertanggung jawab.
Soal Tim ke-20, LPI Kayak Bekicot
Surabaya (beritajatim.com) - Janji dan tanpa
bukti. Itulah yang dilakukan pihak Liga Primer
Indonesia (LPI) dalam menentukan tim ke-20.
Sejak dihembuskan awal musim lalu, hingga
hampir dua bulan berjalan, tak ada jawaban dari
tim yang masih dirahasiakan ini.
Awal Februari lalu, Media Officer LPI, Abi
Hasantoso berucap, tim ke-20 masih dalam
proses verifikasi dan bakal diumumkan sesegera
mungkin. Sayang, hingga satu bulan berjalan, tak
ada pengumuman atau launching dari tim ke-20.
Akibatnya, beberapa tim pun dirugikan.
Persebaya 1927 misalnya, ketika tren mereka
tengah positif, tim asuhan Aji Santoso harus
berlibur selama kurang lebih dua minggu.
Padahal seharusnya, tanggal 13 Februari tim ini
harus bertanding, tapi karena dijadwal hanya
tercantum xxx, mereka pun menunggu dua
minggu.
Akibatnya, 20 Februari lalu, saat tim ini melawat
ke Bali, Andik Vermansyah dan kawan-kawan
akhirnya tumbang. Meski Aji tidak
mempermasalahkan masalah ini, namun harus
diakui peforma permainan Persebaya harus
menurun karena libur terlalu panjang.
Lalu bagaimana perkembangan tim ke-20 saat ini,
ketika dihubungi vbia ponselnya, Jumat (4/3/2011)
pagi, Abi kembali menebar janji-janji kosong.
"Tim ini secepatnya akan kita umumkan," janji
pria berkepala pelontos ini.
Abi juga membantah pengumuman tim ke-20
terpengaruh dengan situasi sepakbola saat ini
yang mulai memanas. Abi menjelaskan, proses
verifikasi memang cukup panjang dan berbelit,
karena memang semua hal butuh proses.
"Verifikasi memang butuh waktu. Termasuk
dalam masalah legalitas klub dan laporan
keuangan," pungkas Abi.
bukti. Itulah yang dilakukan pihak Liga Primer
Indonesia (LPI) dalam menentukan tim ke-20.
Sejak dihembuskan awal musim lalu, hingga
hampir dua bulan berjalan, tak ada jawaban dari
tim yang masih dirahasiakan ini.
Awal Februari lalu, Media Officer LPI, Abi
Hasantoso berucap, tim ke-20 masih dalam
proses verifikasi dan bakal diumumkan sesegera
mungkin. Sayang, hingga satu bulan berjalan, tak
ada pengumuman atau launching dari tim ke-20.
Akibatnya, beberapa tim pun dirugikan.
Persebaya 1927 misalnya, ketika tren mereka
tengah positif, tim asuhan Aji Santoso harus
berlibur selama kurang lebih dua minggu.
Padahal seharusnya, tanggal 13 Februari tim ini
harus bertanding, tapi karena dijadwal hanya
tercantum xxx, mereka pun menunggu dua
minggu.
Akibatnya, 20 Februari lalu, saat tim ini melawat
ke Bali, Andik Vermansyah dan kawan-kawan
akhirnya tumbang. Meski Aji tidak
mempermasalahkan masalah ini, namun harus
diakui peforma permainan Persebaya harus
menurun karena libur terlalu panjang.
Lalu bagaimana perkembangan tim ke-20 saat ini,
ketika dihubungi vbia ponselnya, Jumat (4/3/2011)
pagi, Abi kembali menebar janji-janji kosong.
"Tim ini secepatnya akan kita umumkan," janji
pria berkepala pelontos ini.
Abi juga membantah pengumuman tim ke-20
terpengaruh dengan situasi sepakbola saat ini
yang mulai memanas. Abi menjelaskan, proses
verifikasi memang cukup panjang dan berbelit,
karena memang semua hal butuh proses.
"Verifikasi memang butuh waktu. Termasuk
dalam masalah legalitas klub dan laporan
keuangan," pungkas Abi.
Nurdin Maju, FIFA Bisa Intervensi
Jakarta, PSSI acap meributkan
potensi hukuman dari FIFA karena merasa
diintervensi pemerintah. Tapi jika dalam proses
pemilihan ketua umum nanti nama Nurdin Halid
tetap muncul, bukan tidak mungkin malah FIFA
yang akan melakukan intervensi.
Menpora Andi Mallarangeng sempat meminta
Komisi Banding untuk mengoreksi hasil verifikasi
pemilihan ketua umum PSSI. Hal itu dinilai sudah
merupakan intervensi dari pemerintah kepada
PSSI.
"Indonesia tinggal menghitung detik untuk di-
suspend, karena intervensi yang dilakukan oleh
negara," ujar Ketua Komdis PSSI Hinca
Pandjaitan akhir Februari lalu.
Sidang Komite Eksekutif FIFA di Zurich, Swiss,
Kamis (3/3/2011), lantas disebut-sebut bisa saja
menjadi ajang di mana sanksi tersebut
dijatuhkan.
Akan tetapi, nyatanya tidaklah demikian. FIFA,
dalam pernyataan resminya, justru meminta
agar PSSI segera melakukan pemilihan ketua
umum sebelum 30 April 2011. Proses pemilihan
itu sendiri ditegaskan FIFA harus sesuai dengan
Standard Electoral Code FIFA.
Mengenai para kandidat, Standard Electoral Code
FIFA dalam Pasal 9 menyebut bahwa kriteria
calon yang memenuhi syarat harus diatur oleh
aturan tersebut dan juga statuta asosiasi
bersangkutan, serta tetap sejalan dengan statuta
dan peraturan FIFA.
Dengan demikian, status Nurdin Halid sebagai
mantan tahanan setelah divonis bersalah dalam
kasus korupsi, jelas tidak sesuai dengan statuta
FIFA yang jelas-jelas melarang.
Walhasil, jika nanti nama Nurdin kembali muncul
dalam pencalonan, FIFA bukan tidak mungkin
langsung turun tangan. Hal ini diterangkan pada
bagian kedua poin huruf G mengenai Final
Provisions dalam Standard Electoral Code FIFA.
"FIFA setiap waktu memiliki hak untuk
mengintervensi proses pemilihan dari asosiasi
guna memonitor integritasnya dan mengecek
apakah peraturan ini (Standard Electoral Code)
dan statuta serta regulasi FIFA telah diterapkan,"
sebut ketentuan itu.
Peluang intervensi tersebut terbuka lebar
mengingat delegasi federasi sepakbola Asia dan
juga delegasi FIFA lazim hadir di dalam sebuah
kongres pemilihan asosiasi sepakbola sebuah
negara.
"Selalu ada perwakilan dari AFC dan FIFA kalau
kongres bersifat pemilihan. Itu sekaligus
menjalani fungsi pengawasan," aku Sekjen PSSI
Nugraha Besoes pada sebuah kesempatan.
potensi hukuman dari FIFA karena merasa
diintervensi pemerintah. Tapi jika dalam proses
pemilihan ketua umum nanti nama Nurdin Halid
tetap muncul, bukan tidak mungkin malah FIFA
yang akan melakukan intervensi.
Menpora Andi Mallarangeng sempat meminta
Komisi Banding untuk mengoreksi hasil verifikasi
pemilihan ketua umum PSSI. Hal itu dinilai sudah
merupakan intervensi dari pemerintah kepada
PSSI.
"Indonesia tinggal menghitung detik untuk di-
suspend, karena intervensi yang dilakukan oleh
negara," ujar Ketua Komdis PSSI Hinca
Pandjaitan akhir Februari lalu.
Sidang Komite Eksekutif FIFA di Zurich, Swiss,
Kamis (3/3/2011), lantas disebut-sebut bisa saja
menjadi ajang di mana sanksi tersebut
dijatuhkan.
Akan tetapi, nyatanya tidaklah demikian. FIFA,
dalam pernyataan resminya, justru meminta
agar PSSI segera melakukan pemilihan ketua
umum sebelum 30 April 2011. Proses pemilihan
itu sendiri ditegaskan FIFA harus sesuai dengan
Standard Electoral Code FIFA.
Mengenai para kandidat, Standard Electoral Code
FIFA dalam Pasal 9 menyebut bahwa kriteria
calon yang memenuhi syarat harus diatur oleh
aturan tersebut dan juga statuta asosiasi
bersangkutan, serta tetap sejalan dengan statuta
dan peraturan FIFA.
Dengan demikian, status Nurdin Halid sebagai
mantan tahanan setelah divonis bersalah dalam
kasus korupsi, jelas tidak sesuai dengan statuta
FIFA yang jelas-jelas melarang.
Walhasil, jika nanti nama Nurdin kembali muncul
dalam pencalonan, FIFA bukan tidak mungkin
langsung turun tangan. Hal ini diterangkan pada
bagian kedua poin huruf G mengenai Final
Provisions dalam Standard Electoral Code FIFA.
"FIFA setiap waktu memiliki hak untuk
mengintervensi proses pemilihan dari asosiasi
guna memonitor integritasnya dan mengecek
apakah peraturan ini (Standard Electoral Code)
dan statuta serta regulasi FIFA telah diterapkan,"
sebut ketentuan itu.
Peluang intervensi tersebut terbuka lebar
mengingat delegasi federasi sepakbola Asia dan
juga delegasi FIFA lazim hadir di dalam sebuah
kongres pemilihan asosiasi sepakbola sebuah
negara.
"Selalu ada perwakilan dari AFC dan FIFA kalau
kongres bersifat pemilihan. Itu sekaligus
menjalani fungsi pengawasan," aku Sekjen PSSI
Nugraha Besoes pada sebuah kesempatan.
Ajukan Nurdin Jika Ingin Langgar Aturan FIFA
Jakarta, Keputusan teranyar FIFA
memang tidak secara jelas memblokir usaha
Nurdin Halid untuk terus duduk di kursi ketua
umum PSSI. Namun, sejumlah aspek dan
konsekuensi sudah menghadang jika memang
Nurdin dicalonkan lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sidang Komite
Eksekutif FIFA sudah meminta agar PSSI segera
menggelar pemilihan anggota komite eksekutif
dan juga ketua umum beserta wakil, paling
lambat 30 April 2011.
Dalam keterangannya tersebut, PSSI diminta setia
mengadopsi electoral code yang sudah
ditegaskan di dalam Standard Electoral Code FIFA.
Di dalam Standard Electoral Code FIFA pasal 9
dijelaskan, kriteria yang memenuhi syarat
ditentukan oleh ketentuan dalam peraturan ini,
dan juga statuta asosiasi bersangkutan dan harus
taat kepada statuta dan peraturan FIFA.
Menilik Statuta PSSI mengenai anggota komite
eksekutif, termasuk ke dalamnya ketua umum
dan wakil ketua umum, seperti diterangkan
Statuta PSSI pasal 35 ayat 4, Nurdin bisa tetap
dicalonkan oleh para pemilik suara --sesuai
peraturan, kandidat tidak mencalonkan diri
melainkan dicalonkan oleh setidaknya satu
pemilik suara.
"Anggota Komite Eksekutif harus berusia lebih
dari 30 (tiga puluh) tahun. Mereka harus telah aktif
di sepak bola sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
dan harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas
suatu tindakan kriminal pada saat kongres serta
berdomisili di wilayah Indonesia," sebut pasal itu.
Akan tetapi patut digarisbawahi bahwa,
sebagaimana dijelaskan Standard Electoral Code
FIFA Pasal 9 mengenai Kriteria untuk Kandidat,
bahwa para kandidat itu harus tetap sejalan
dengan statuta dan peraturan FIFA. Di sinilah
peluang Nurdin "habis".
"Anggota Komite Eksekutif tidak boleh lebih tua
dari ... (usia diisi oleh Asosiasi bersangkutan) dan
tidak boleh lebih muda dari ... (usia diisi oleh
Asosiasi bersangkutan). Mereka harus sudah aktif
dalam dunia sepakbola, tidak boleh dinyatakan
bersalah atas sebuah tindak kriminal sebelumnya
serta berdomisili di wilayah negara X," sebut
Statuta FIFA pasal 32 ayat 4.
Sebagaimana diketahui, Nurdin Halid pernah
mendekam di balik jeruji besi setelah dinyatakan
bersalah atas kasus korupsi. Artinya, jika pun
Statuta PSSI melegalkan Nurdin untuk dicalonkan,
tuntutan FIFA agar proses pemilihan harus tetap
sesuai dengan statuta FIFA jelas-jelas menihilkan
peluangnya sebagai mantan tahanan.
Lantas bagaimana jika Nurdin tetap saja
dicalonkan para pemilik suara? Saat ini memang
muncul mosi tidak percaya terhadap Nurdin,
yang mengklaim sudah mengantongi 83 dari
total 100 pemilik suara. Tetapi Nurdin toh hanya
butuh satu suara pencalonan saja untuk masuk
bursa.
Kalau memang akhirnya Nurdin diajukan jadi
calon lagi, atau bahkan menang dan tetap di
posisinya sebagai ketua umum, hal itu jelas tidak
selaras dengan statuta FIFA terkait statusnya
sebagai mantan narapidana. Maka proses itu pun
turut melanggar Standard Electoral Code FIFA.
"Kegagalan dari asosiasi untuk menerapkan
prinsip dari peraturan ini akan dianggap sebagai
bentuk pelanggaran serius," demikian secuplik
bunyi bagian pertama poin huruf G mengenai
Final Provisions dalam Standard Electoral Code
FIFA.
Jika bicara peraturan maka PSSI, yang selama ini
mengagung-agungkan Statuta FIFA serta
merisaukan hukuman dari induk tertinggi
organisasi sepakbola tersebut, mestinya sadar
benar dengan potensi sanksi yang ada jika tetap
bersikeras kembali memunculkan nama Nurdin.
memang tidak secara jelas memblokir usaha
Nurdin Halid untuk terus duduk di kursi ketua
umum PSSI. Namun, sejumlah aspek dan
konsekuensi sudah menghadang jika memang
Nurdin dicalonkan lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sidang Komite
Eksekutif FIFA sudah meminta agar PSSI segera
menggelar pemilihan anggota komite eksekutif
dan juga ketua umum beserta wakil, paling
lambat 30 April 2011.
Dalam keterangannya tersebut, PSSI diminta setia
mengadopsi electoral code yang sudah
ditegaskan di dalam Standard Electoral Code FIFA.
Di dalam Standard Electoral Code FIFA pasal 9
dijelaskan, kriteria yang memenuhi syarat
ditentukan oleh ketentuan dalam peraturan ini,
dan juga statuta asosiasi bersangkutan dan harus
taat kepada statuta dan peraturan FIFA.
Menilik Statuta PSSI mengenai anggota komite
eksekutif, termasuk ke dalamnya ketua umum
dan wakil ketua umum, seperti diterangkan
Statuta PSSI pasal 35 ayat 4, Nurdin bisa tetap
dicalonkan oleh para pemilik suara --sesuai
peraturan, kandidat tidak mencalonkan diri
melainkan dicalonkan oleh setidaknya satu
pemilik suara.
"Anggota Komite Eksekutif harus berusia lebih
dari 30 (tiga puluh) tahun. Mereka harus telah aktif
di sepak bola sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
dan harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas
suatu tindakan kriminal pada saat kongres serta
berdomisili di wilayah Indonesia," sebut pasal itu.
Akan tetapi patut digarisbawahi bahwa,
sebagaimana dijelaskan Standard Electoral Code
FIFA Pasal 9 mengenai Kriteria untuk Kandidat,
bahwa para kandidat itu harus tetap sejalan
dengan statuta dan peraturan FIFA. Di sinilah
peluang Nurdin "habis".
"Anggota Komite Eksekutif tidak boleh lebih tua
dari ... (usia diisi oleh Asosiasi bersangkutan) dan
tidak boleh lebih muda dari ... (usia diisi oleh
Asosiasi bersangkutan). Mereka harus sudah aktif
dalam dunia sepakbola, tidak boleh dinyatakan
bersalah atas sebuah tindak kriminal sebelumnya
serta berdomisili di wilayah negara X," sebut
Statuta FIFA pasal 32 ayat 4.
Sebagaimana diketahui, Nurdin Halid pernah
mendekam di balik jeruji besi setelah dinyatakan
bersalah atas kasus korupsi. Artinya, jika pun
Statuta PSSI melegalkan Nurdin untuk dicalonkan,
tuntutan FIFA agar proses pemilihan harus tetap
sesuai dengan statuta FIFA jelas-jelas menihilkan
peluangnya sebagai mantan tahanan.
Lantas bagaimana jika Nurdin tetap saja
dicalonkan para pemilik suara? Saat ini memang
muncul mosi tidak percaya terhadap Nurdin,
yang mengklaim sudah mengantongi 83 dari
total 100 pemilik suara. Tetapi Nurdin toh hanya
butuh satu suara pencalonan saja untuk masuk
bursa.
Kalau memang akhirnya Nurdin diajukan jadi
calon lagi, atau bahkan menang dan tetap di
posisinya sebagai ketua umum, hal itu jelas tidak
selaras dengan statuta FIFA terkait statusnya
sebagai mantan narapidana. Maka proses itu pun
turut melanggar Standard Electoral Code FIFA.
"Kegagalan dari asosiasi untuk menerapkan
prinsip dari peraturan ini akan dianggap sebagai
bentuk pelanggaran serius," demikian secuplik
bunyi bagian pertama poin huruf G mengenai
Final Provisions dalam Standard Electoral Code
FIFA.
Jika bicara peraturan maka PSSI, yang selama ini
mengagung-agungkan Statuta FIFA serta
merisaukan hukuman dari induk tertinggi
organisasi sepakbola tersebut, mestinya sadar
benar dengan potensi sanksi yang ada jika tetap
bersikeras kembali memunculkan nama Nurdin.
Disinyalir, Ada Penggerak di Balik Kisruh PSSI
Jakarta (beritajatim.com) - Aksi demo dan
kerusuhan yang menuntut agar Nurdin Halid
tidak kembali masuk dalam bursa calon ketua
umum PSSI 2011-2015 diduga diprakarsai oleh
orang-orang yang ingin menjadi ketua umum
baru PSSI.
Hal itu dituturkan oleh Indra Sahnun Lubis, kuasa
hukum Nurdin Halid, dalam konferensi pers yang
berlangsung di Jl. Brawijaya 25, Jakarta Selatan,
Kamis (3/3/2011) sore.
“ Masyarakat saat ini dibuat bingung dengan
keadaan yang ada. Sebenarnya, masalah kongres
PSSI dan keinginan Nurdin Halid untuk kembali
mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI
adalah hal yang biasa saja. Namun, ada segelintir
orang yang ingin mencoba memperkeruh
suasana, ” tegasnya.
“Segelintir orang yang ingin membuat rusuh itu
adalah mereka yang ingin menjadi ketua umum
baru PSSI. Harusnya mereka tahu diri. Jika tidak
mampu, jangan bikin demo dan bikin isu yang
tidak sedap, ” tambahnya.
Lubis juga menilai ada intervensi dan tekanan
pihak tertentu dalam aksi pelayangan surat mosi
tidak percaya dari para ketua PSSI cabang daerah
dan pembentukan Komite Penyelamat Sepakbola
Nasional (KPPN).
Seperti diketahui, jumlah cabang PSSI yang
mengirimkan surat mosi tidak percaya ke PSSI
pusat saat ini sudah berjumlah 86 dari 100 suara.
mereka rencananya bakal membentuk Komite
Penyelamat Sepakbola Nasional (KPPN) dan akan
menggelar kongres sendiri.
"Mana mungkin 80 persen cabang PSSI
mengirimkan surat mosi tidak percaya hanya
dalam jangka waktu dua hari. Seharusnya ada
rapat pleno dengan mengundang pengurus PSSI
terlebih dahulu. Untuk mengundang pengurus
PSSI saja setidaknya membutuhkan waktu tiga
hari. Jadi, jelas ini semua tidak benar," tandasnya.
kerusuhan yang menuntut agar Nurdin Halid
tidak kembali masuk dalam bursa calon ketua
umum PSSI 2011-2015 diduga diprakarsai oleh
orang-orang yang ingin menjadi ketua umum
baru PSSI.
Hal itu dituturkan oleh Indra Sahnun Lubis, kuasa
hukum Nurdin Halid, dalam konferensi pers yang
berlangsung di Jl. Brawijaya 25, Jakarta Selatan,
Kamis (3/3/2011) sore.
“ Masyarakat saat ini dibuat bingung dengan
keadaan yang ada. Sebenarnya, masalah kongres
PSSI dan keinginan Nurdin Halid untuk kembali
mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI
adalah hal yang biasa saja. Namun, ada segelintir
orang yang ingin mencoba memperkeruh
suasana, ” tegasnya.
“Segelintir orang yang ingin membuat rusuh itu
adalah mereka yang ingin menjadi ketua umum
baru PSSI. Harusnya mereka tahu diri. Jika tidak
mampu, jangan bikin demo dan bikin isu yang
tidak sedap, ” tambahnya.
Lubis juga menilai ada intervensi dan tekanan
pihak tertentu dalam aksi pelayangan surat mosi
tidak percaya dari para ketua PSSI cabang daerah
dan pembentukan Komite Penyelamat Sepakbola
Nasional (KPPN).
Seperti diketahui, jumlah cabang PSSI yang
mengirimkan surat mosi tidak percaya ke PSSI
pusat saat ini sudah berjumlah 86 dari 100 suara.
mereka rencananya bakal membentuk Komite
Penyelamat Sepakbola Nasional (KPPN) dan akan
menggelar kongres sendiri.
"Mana mungkin 80 persen cabang PSSI
mengirimkan surat mosi tidak percaya hanya
dalam jangka waktu dua hari. Seharusnya ada
rapat pleno dengan mengundang pengurus PSSI
terlebih dahulu. Untuk mengundang pengurus
PSSI saja setidaknya membutuhkan waktu tiga
hari. Jadi, jelas ini semua tidak benar," tandasnya.
FIFA Minta PSSI Kendalikan LPI
Zurich (beritajatim.com) - PSSI belum
sepenuhnya terbebas dari sanksi otoritas
sepakbola dunia, yakni FIFA. Hasil rapat komite
eksekutifnya, FIFA meminta PSSI agar
mengendalikan Liga Primer Indonesia (LPI).
Putusan FIFA itu dilansir dalam website resminya,
Kamis (3/3/2011) malam. FIFA menyebut LPI
sebagai breakaway league. Terjemahan bebasnya
bisa liga tandingan atau pecahan liga dari PSSI.
"Jika PSSI tidak mampu mengendalikan liga
tandingan (LPI, red), komite eksekutif FIFA akan
mengambil alih sehingga berpotensi sanksi bagi
PSSI," rilis FIFA.
Sebagai catatan, FIFA menggunakan istilah
mengendalikan. Itu artinya, PSSI setidaknya bisa
mengambil dua langkah. Pertama,
membubarkan LPI. Kedua, merangkul LPI
sebagai kompetisi yang sah.
Sekadar diketahui, putusan FIFA itu sebagai reaksi
atas laporan dari PSSI tertanggal 27 Januari 2011
tentang keberadaan LPI yang tidak berada di
bawah naungan PSSI. Sebelum dan sesudahnya,
PSSI sudah berulangkali menjatuhkan sanksi
kepada aparat yang berhubungan dengan LPI.
Misalnya wasit, pemain, pelatih, dan klub.
Hanya saja, sanksi PSSI ternyata tidak mempan.
Kompetisi yang digagas pengusaha Arifin
Panigoro itu terus saja bergulir. Usaha PSSI untuk
mendeportasi pemain asing LPI juga gagal.
Kondisi itu bisa terjadi karena LPI mendapat
rekomendasi dari Menpora melalui BOPI.
sepenuhnya terbebas dari sanksi otoritas
sepakbola dunia, yakni FIFA. Hasil rapat komite
eksekutifnya, FIFA meminta PSSI agar
mengendalikan Liga Primer Indonesia (LPI).
Putusan FIFA itu dilansir dalam website resminya,
Kamis (3/3/2011) malam. FIFA menyebut LPI
sebagai breakaway league. Terjemahan bebasnya
bisa liga tandingan atau pecahan liga dari PSSI.
"Jika PSSI tidak mampu mengendalikan liga
tandingan (LPI, red), komite eksekutif FIFA akan
mengambil alih sehingga berpotensi sanksi bagi
PSSI," rilis FIFA.
Sebagai catatan, FIFA menggunakan istilah
mengendalikan. Itu artinya, PSSI setidaknya bisa
mengambil dua langkah. Pertama,
membubarkan LPI. Kedua, merangkul LPI
sebagai kompetisi yang sah.
Sekadar diketahui, putusan FIFA itu sebagai reaksi
atas laporan dari PSSI tertanggal 27 Januari 2011
tentang keberadaan LPI yang tidak berada di
bawah naungan PSSI. Sebelum dan sesudahnya,
PSSI sudah berulangkali menjatuhkan sanksi
kepada aparat yang berhubungan dengan LPI.
Misalnya wasit, pemain, pelatih, dan klub.
Hanya saja, sanksi PSSI ternyata tidak mempan.
Kompetisi yang digagas pengusaha Arifin
Panigoro itu terus saja bergulir. Usaha PSSI untuk
mendeportasi pemain asing LPI juga gagal.
Kondisi itu bisa terjadi karena LPI mendapat
rekomendasi dari Menpora melalui BOPI.
Inilah Putusan FIFA tentang PSSI
Zurich (beritajatim.com) - Nasib
persepakbolaan Indonesia akhirnya mendapat
putusan dari Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA.
Setelah melalui rapat eksekutif, FIFA tidak
memberikan sanksi kepada PSSI. Hanya saja, ada
beberapa putusan yang harus dilaksanakan.
Melalaui situs resminya, FIFA meminta PSSI
menggelar Kongres Luar Biasa dengan agenda
pemilihan ketua umum berserta jajarannya.
Pelaksanaan kongres paling lambat 30 April 2011.
Pemilihan tanggal itu sesuai dengan berakhirnya
masa jabatan Nurdin Halid pada 29 April 2011.
Putusan ini berbeda dengan keterangan yang
diberikan oleh Deputi Sekjen Bidang Luar Negeri
PSSI Dali Tahir dua hari sebelumnya. Saat itu, Dali
Tahir menyatakan bahwa PSSI diberi batas waktu
kongres sampai Juli 2011. Jika merujuk pada
keterangan Dali Tahir, Nurdin mendapat
perpanjangan jabatan selama 3 bulan.
FIFA juga meminta PSSI agar membentuk
Komite Pemilihan paling lambat 26 Maret 2011.
Berbeda dengan Komite Pemilihan yang
sebelumnya, komite kali ini harus mengadopsi
Electoral Code dari Standar Electoral Code FIFA.
Sekadar diketahui, Kongres Luar Biasa PSSI
sedianya digelar tanggal 26 Maret 2011 di Bali.
PSSI membuat kebijakan penundaan atas agenda
empat tahunan tersebut. Pasalnya, Komite
Banding yang diketuai oleh Tjipta Lesmana
menganulir semua kandidat ketua umum. Mereka
adalah Nurdin Halid, George Toisutta, Nirwan D
Bakrie, dan Arifin Panigoro.
Sebelumnya, Komite Pemilihan menganulir
pencalonan dari George Toisutta dan Arifin
Panigoro. Calon yang diloloskan hanya Nurdin
Halid dan Nirwan D Bakrie. Keputusan Komite
Pemilihan ini memantik reaksi keras dari
masyarakat pecinta bola di tanah air. Ribuan
suporter melalukan menuntut pemerintah agar
membekukan PSSI. Bahkan, kantor PSSI sempat
disegel oleh massa. [but]
Hasil Rapat Komite Eksekutif FIFA :
The FIFA Executive Committee, chaired by
President Joseph S. Blatter, took note of the 2010
FIFA Financial Report announcing a positive result
of USD 631 million for the four-year period
2007-2010 during a two-day meeting held in
Zurich on 2 and 3 March. The committee also
decided on the hosts of eight FIFA competitions,
including the FIFA Women ’s World Cup 2015™,
which will be held in Canada, and the slots per
confederation for the 2014 FIFA World Cup ™.
During the 2007-2010 four-year cycle, FIFA
obtained revenue of USD 4,189 million, while the
expenses amounted to USD 3,558 million, leading
to an overall result of USD 631 million. This very
positive result reflects the financial success of the
2010 FIFA World Cup ™ in South Africa, which has
allowed FIFA to continue with its development
programmes and the organisation of football
competitions and events. The financial result
from this period has also helped to strengthen
FIFA ’s reserves (now amounting to USD 1,280
million), which is required by the FIFA Statutes
and is also important in view of FIFA ’s strong
financial dependency on the FIFA World Cup™.
The FIFA Financial Report is produced in
accordance with IFRS (International Financial
Reporting Standards) and can be read in its
entirety on FIFA.com.
The committee also decided on the slots for the
2014 FIFA World Cup ™, which will be as follows:
AFC 4.5, CAF 5.0, CONCACAF 3.5, CONMEBOL
4.5, OFC 0.5, UEFA 13.0 and one slot the host
Brazil. This is the same distribution of slots as for
the 2006 and 2010 FIFA World Cups ™. For the
play-offs relating to the half slots, a draw will
determine how the four confederations involved
(AFC, CONCACAF, CONMEBOL and OFC) will pair
off. Sufficient time will be allowed between the
home and away legs of these play-offs.
Furthermore, the committee appointed the hosts
for several FIFA competitions in the years 2012 to
2015. These decisions were as follows: FIFA
Women ’s World Cup 2015™ and FIFA U-20
Women’s World Cup 2014 awarded to Canada;
FIFA U-20 World Cup 2013 to Turkey; FIFA U-20
World Cup 2015 to New Zealand; FIFA U-17
World Cup 2013 to the United Arab Emirates; FIFA
U-17 World Cup 2015 to Chile; FIFA U-20
Women ’s World Cup 2012 to Uzbekistan and
FIFA U-17 Women’s World Cup 2014 to Costa
Rica.
Meanwhile, Budapest (Hungary) was selected as
the venue of the 62nd FIFA Congress in 2012 and
Mauritius was appointed as the venue of the 63rd
FIFA Congress in 2013.
Franz Beckenbauer was confirmed as chairman
of the FIFA Task Force Football 2014, which will
work on concrete proposals to improve football
in areas such as the Laws of the Game,
refereeing, competition regulations, women ’s
football, medical matters and fair play.
The Executive Committee approved the
Regulations Governing International Matches,
which will ensure that the notification, reporting
and registration of international “A” matches is
more transparent and efficient. These regulations
are now pending the adoption of amendments to
the FIFA Statutes by the FIFA Congress 2011.
Regarding the situation in various associations,
the committee approved the following proposals:
- Indonesia (PSSI): the PSSI should
organise the general assembly on 26 March
2011 to elect the electoral commission and
adopt an electoral code based on the FIFA
standard electoral code. The electoral
commission will then organise elections
before 30 April 2011. In addition, if the PSSI
is not able to regain control of the
breakaway league, the case will be
submitted to the FIFA Executive
Committee for a potential suspension.
- Benin (FBF): the appointment of the co-opted
members of the FBF Executive Committee will be
submitted for the approval of the general
assembly by mid-April. If accepted, they will stay
in place until the end of the mandate. If not, the
FBF should organise elections within two months
as stipulated in their statutes.
In addition, the Football Federation of Kosovo
(FFK) has requested authorisation to play
international friendly games at both club and
representative team level. It was agreed that this
request should be referred to UEFA.
Finally, the committee was informed of the
launch of FIFA ’s media rights programme for the
2018 and 2022 FIFA World Cups™, and approved
the TV agreements made so far, which are worth
USD 1.7 billion. These agreements cover the
Middle East and selected territories in Asia and
Latin America and represent a 90% increase
approximately compared to the same territories
for the 2010 and 2014 FIFA World Cups ™.
At the start of the meeting, the committee
welcomed two new members, FIFA Vice-
President David Chung, elected as OFC President
at the 2011 OFC Congress in Pago Pago
(American Samoa), and FIFA Executive
Committee member Mohamed Raouraoua,
elected by CAF in the recently-held CAF Congress
in Khartoum (Sudan).
persepakbolaan Indonesia akhirnya mendapat
putusan dari Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA.
Setelah melalui rapat eksekutif, FIFA tidak
memberikan sanksi kepada PSSI. Hanya saja, ada
beberapa putusan yang harus dilaksanakan.
Melalaui situs resminya, FIFA meminta PSSI
menggelar Kongres Luar Biasa dengan agenda
pemilihan ketua umum berserta jajarannya.
Pelaksanaan kongres paling lambat 30 April 2011.
Pemilihan tanggal itu sesuai dengan berakhirnya
masa jabatan Nurdin Halid pada 29 April 2011.
Putusan ini berbeda dengan keterangan yang
diberikan oleh Deputi Sekjen Bidang Luar Negeri
PSSI Dali Tahir dua hari sebelumnya. Saat itu, Dali
Tahir menyatakan bahwa PSSI diberi batas waktu
kongres sampai Juli 2011. Jika merujuk pada
keterangan Dali Tahir, Nurdin mendapat
perpanjangan jabatan selama 3 bulan.
FIFA juga meminta PSSI agar membentuk
Komite Pemilihan paling lambat 26 Maret 2011.
Berbeda dengan Komite Pemilihan yang
sebelumnya, komite kali ini harus mengadopsi
Electoral Code dari Standar Electoral Code FIFA.
Sekadar diketahui, Kongres Luar Biasa PSSI
sedianya digelar tanggal 26 Maret 2011 di Bali.
PSSI membuat kebijakan penundaan atas agenda
empat tahunan tersebut. Pasalnya, Komite
Banding yang diketuai oleh Tjipta Lesmana
menganulir semua kandidat ketua umum. Mereka
adalah Nurdin Halid, George Toisutta, Nirwan D
Bakrie, dan Arifin Panigoro.
Sebelumnya, Komite Pemilihan menganulir
pencalonan dari George Toisutta dan Arifin
Panigoro. Calon yang diloloskan hanya Nurdin
Halid dan Nirwan D Bakrie. Keputusan Komite
Pemilihan ini memantik reaksi keras dari
masyarakat pecinta bola di tanah air. Ribuan
suporter melalukan menuntut pemerintah agar
membekukan PSSI. Bahkan, kantor PSSI sempat
disegel oleh massa. [but]
Hasil Rapat Komite Eksekutif FIFA :
The FIFA Executive Committee, chaired by
President Joseph S. Blatter, took note of the 2010
FIFA Financial Report announcing a positive result
of USD 631 million for the four-year period
2007-2010 during a two-day meeting held in
Zurich on 2 and 3 March. The committee also
decided on the hosts of eight FIFA competitions,
including the FIFA Women ’s World Cup 2015™,
which will be held in Canada, and the slots per
confederation for the 2014 FIFA World Cup ™.
During the 2007-2010 four-year cycle, FIFA
obtained revenue of USD 4,189 million, while the
expenses amounted to USD 3,558 million, leading
to an overall result of USD 631 million. This very
positive result reflects the financial success of the
2010 FIFA World Cup ™ in South Africa, which has
allowed FIFA to continue with its development
programmes and the organisation of football
competitions and events. The financial result
from this period has also helped to strengthen
FIFA ’s reserves (now amounting to USD 1,280
million), which is required by the FIFA Statutes
and is also important in view of FIFA ’s strong
financial dependency on the FIFA World Cup™.
The FIFA Financial Report is produced in
accordance with IFRS (International Financial
Reporting Standards) and can be read in its
entirety on FIFA.com.
The committee also decided on the slots for the
2014 FIFA World Cup ™, which will be as follows:
AFC 4.5, CAF 5.0, CONCACAF 3.5, CONMEBOL
4.5, OFC 0.5, UEFA 13.0 and one slot the host
Brazil. This is the same distribution of slots as for
the 2006 and 2010 FIFA World Cups ™. For the
play-offs relating to the half slots, a draw will
determine how the four confederations involved
(AFC, CONCACAF, CONMEBOL and OFC) will pair
off. Sufficient time will be allowed between the
home and away legs of these play-offs.
Furthermore, the committee appointed the hosts
for several FIFA competitions in the years 2012 to
2015. These decisions were as follows: FIFA
Women ’s World Cup 2015™ and FIFA U-20
Women’s World Cup 2014 awarded to Canada;
FIFA U-20 World Cup 2013 to Turkey; FIFA U-20
World Cup 2015 to New Zealand; FIFA U-17
World Cup 2013 to the United Arab Emirates; FIFA
U-17 World Cup 2015 to Chile; FIFA U-20
Women ’s World Cup 2012 to Uzbekistan and
FIFA U-17 Women’s World Cup 2014 to Costa
Rica.
Meanwhile, Budapest (Hungary) was selected as
the venue of the 62nd FIFA Congress in 2012 and
Mauritius was appointed as the venue of the 63rd
FIFA Congress in 2013.
Franz Beckenbauer was confirmed as chairman
of the FIFA Task Force Football 2014, which will
work on concrete proposals to improve football
in areas such as the Laws of the Game,
refereeing, competition regulations, women ’s
football, medical matters and fair play.
The Executive Committee approved the
Regulations Governing International Matches,
which will ensure that the notification, reporting
and registration of international “A” matches is
more transparent and efficient. These regulations
are now pending the adoption of amendments to
the FIFA Statutes by the FIFA Congress 2011.
Regarding the situation in various associations,
the committee approved the following proposals:
- Indonesia (PSSI): the PSSI should
organise the general assembly on 26 March
2011 to elect the electoral commission and
adopt an electoral code based on the FIFA
standard electoral code. The electoral
commission will then organise elections
before 30 April 2011. In addition, if the PSSI
is not able to regain control of the
breakaway league, the case will be
submitted to the FIFA Executive
Committee for a potential suspension.
- Benin (FBF): the appointment of the co-opted
members of the FBF Executive Committee will be
submitted for the approval of the general
assembly by mid-April. If accepted, they will stay
in place until the end of the mandate. If not, the
FBF should organise elections within two months
as stipulated in their statutes.
In addition, the Football Federation of Kosovo
(FFK) has requested authorisation to play
international friendly games at both club and
representative team level. It was agreed that this
request should be referred to UEFA.
Finally, the committee was informed of the
launch of FIFA ’s media rights programme for the
2018 and 2022 FIFA World Cups™, and approved
the TV agreements made so far, which are worth
USD 1.7 billion. These agreements cover the
Middle East and selected territories in Asia and
Latin America and represent a 90% increase
approximately compared to the same territories
for the 2010 and 2014 FIFA World Cups ™.
At the start of the meeting, the committee
welcomed two new members, FIFA Vice-
President David Chung, elected as OFC President
at the 2011 OFC Congress in Pago Pago
(American Samoa), and FIFA Executive
Committee member Mohamed Raouraoua,
elected by CAF in the recently-held CAF Congress
in Khartoum (Sudan).
FIFA Minta PSSI Selesaikan Masalah LPI
VIVAnews - Selain memutuskan agenda
kongres PSSI, komite eksekutif (Exco) FIFA telah
meminta induk organisasi sepakbola Indonesia itu
untuk membereskan permasalahan Liga Primer
Indonesia (LPI).
Dilansir laman resmi FIFA, jika PSSI tidak bisa
menyelesaikan permasalahan breakaway league,
kasus ini akan diserahkan kepada Exco FIFA yang
berpotensi sanksi terhadap Indonesia.
Sebelumnya, FIFA meminta PSSI untuk terus
memberikan laporan mengenai perkembangan
persepakbolaan di Indonesia terkait bergulirnya
kompetisi LPI.
Melalui surat tertanggal 10 Februari yang
ditandatangani deputi Sekjen FIFA Markus Kattner,
dan dikirim melalui faksimil, FIFA memberikan
wewenang kepada PSSI untuk menyelesaikan
permasalahan yang muncul, dan dipersilahkan
mengambil sikap tegas terhadap pihak-pihak
yang berada di dalamnya.
Surat tersebut dikirim FIFA merespon surat yang
dikirim PSSI pada 27 Januari lalu. Dalam surat ini
disebutkan, PSSI dapat menjatuhkan sanksi
kepada klub anggota yang membelot, perangkat
pertandingan, dan pemain yang terlibat di dalam
LPI.
kongres PSSI, komite eksekutif (Exco) FIFA telah
meminta induk organisasi sepakbola Indonesia itu
untuk membereskan permasalahan Liga Primer
Indonesia (LPI).
Dilansir laman resmi FIFA, jika PSSI tidak bisa
menyelesaikan permasalahan breakaway league,
kasus ini akan diserahkan kepada Exco FIFA yang
berpotensi sanksi terhadap Indonesia.
Sebelumnya, FIFA meminta PSSI untuk terus
memberikan laporan mengenai perkembangan
persepakbolaan di Indonesia terkait bergulirnya
kompetisi LPI.
Melalui surat tertanggal 10 Februari yang
ditandatangani deputi Sekjen FIFA Markus Kattner,
dan dikirim melalui faksimil, FIFA memberikan
wewenang kepada PSSI untuk menyelesaikan
permasalahan yang muncul, dan dipersilahkan
mengambil sikap tegas terhadap pihak-pihak
yang berada di dalamnya.
Surat tersebut dikirim FIFA merespon surat yang
dikirim PSSI pada 27 Januari lalu. Dalam surat ini
disebutkan, PSSI dapat menjatuhkan sanksi
kepada klub anggota yang membelot, perangkat
pertandingan, dan pemain yang terlibat di dalam
LPI.
FIFA Tenggat PSSI Hingga 30 April untuk Gelar Pemilihan Ketum
Zurich, FIFA akhirnya melansir sikap
resminya menyusul kisruh yang melanda PSSI.
Mereka meminta sebelum tanggal 30 April 2011
PSSI sudah melakukan pemilihan ketua umum.
Dalam sidang Komite Eksekutif FIFA di Zurich,
Swiss, Kamis (3/3/2011), induk organisasi
sepakbola dunia itu membahas beberapa
masalah, salah satunya adalah kisruh yang
melanda PSSI terkait pemilihan ketua umum
periode berikutnya. Lewat situs resminya,
mereka mengeluarkan pernyataan.
"PSSI harus menggelar sidang umum pada 26
Maret 2011 untuk memilih Komite Pemilihan dan
mengadopsi electoral code berdasarkan standar
electoral code FIFA. Komite Pemilihan selanjutnya
akan melakukan pemilihan sebelum 30 April
2011," demikian pernyataan FIFA.
FIFA sama sekali tak menyinggung soal peluang
Nurdin Halid untuk ikut kembali dalam pemilihan
tersebut. Namun jika merujuk pada pernyataan
bahwa proses pemilihan harus "mengadopsi
electoral code berdasarkan standar electoral code
FIFA", maka Nurdin yang berstatus mantan
narapidana tak diizinkan masuk dalam
kepengurusan PSSI.
Selain soal pemilihan ketua umum, FIFA juga
menyinggung soal Liga Primer Indonesia (LPI).
Mereka meminta PSSI bisa mengontrol kompetisi
gagasan Arifin Panigoro tersebut jika tak mau
dijatuhi sanksi.
"Sebagai tambahan, jika PSSI tak mampu
mendapatkan kembali kontrol atas liga yang
memisahkan diri, kasus ini akan dibawa ke
komite eksekutif FIFA untuk hukuman yang
mungkin dijatuhkan."
resminya menyusul kisruh yang melanda PSSI.
Mereka meminta sebelum tanggal 30 April 2011
PSSI sudah melakukan pemilihan ketua umum.
Dalam sidang Komite Eksekutif FIFA di Zurich,
Swiss, Kamis (3/3/2011), induk organisasi
sepakbola dunia itu membahas beberapa
masalah, salah satunya adalah kisruh yang
melanda PSSI terkait pemilihan ketua umum
periode berikutnya. Lewat situs resminya,
mereka mengeluarkan pernyataan.
"PSSI harus menggelar sidang umum pada 26
Maret 2011 untuk memilih Komite Pemilihan dan
mengadopsi electoral code berdasarkan standar
electoral code FIFA. Komite Pemilihan selanjutnya
akan melakukan pemilihan sebelum 30 April
2011," demikian pernyataan FIFA.
FIFA sama sekali tak menyinggung soal peluang
Nurdin Halid untuk ikut kembali dalam pemilihan
tersebut. Namun jika merujuk pada pernyataan
bahwa proses pemilihan harus "mengadopsi
electoral code berdasarkan standar electoral code
FIFA", maka Nurdin yang berstatus mantan
narapidana tak diizinkan masuk dalam
kepengurusan PSSI.
Selain soal pemilihan ketua umum, FIFA juga
menyinggung soal Liga Primer Indonesia (LPI).
Mereka meminta PSSI bisa mengontrol kompetisi
gagasan Arifin Panigoro tersebut jika tak mau
dijatuhi sanksi.
"Sebagai tambahan, jika PSSI tak mampu
mendapatkan kembali kontrol atas liga yang
memisahkan diri, kasus ini akan dibawa ke
komite eksekutif FIFA untuk hukuman yang
mungkin dijatuhkan."
FIFA Perintahkan PSSI Gelar Kongres Luar Biasa
Bola.net - Federasi Sepakbola Dunia, FIFA, hari
ini, Kamis, (3/3) mengeluarkan pernyataan bahwa
PSSI harus segera mengadakan Kongres Luar
Biasa guna memilih Exco (Executive Commite)
atau Komisi Pemilihan Ketua Umum PSSI Periode
2011-2015.
"PSSI harus mengatur Kongres Luar Biasa pada
tanggal 26 Maret 2011, guna memilih Komisi
Pemilihan dan mengadopsi peraturan pemilihan
berdasarkan standar pemilihan FIFA," bunyi
pernyataan resmi FIFA tersebut.
Dari pernyataan di atas, maka Komisi Pemilihan
ini nantinya harus membuat peraturan pemilihan
berdasarkan peraturan FIFA, bukan peraturan
PSSI.
"Komisi Pemilihan, kemudian harus segera
mengadakan pemilihan ketua umum sebelum
April 30 Juni 2011," lanjut pernyataan dalam
website resmi FIFA itu.
Dalam pernyataannya FIFA juga sempat
menyinggung keberadaan Liga Primer Indonesia
(LPI) yang menurut mereka harus segera
dikontrol keberadaannya oleh PSSI. "Jika PSSI
tidak mampu mengontrol kembali liga yang
terpisah dari mereka, maka kasus ini akan
diserahkan kepada Komisi Eksekutif FIFA dan
berpotensi mendapatkan hukuman," lanjut
statement mereka tentang LPI.
ini, Kamis, (3/3) mengeluarkan pernyataan bahwa
PSSI harus segera mengadakan Kongres Luar
Biasa guna memilih Exco (Executive Commite)
atau Komisi Pemilihan Ketua Umum PSSI Periode
2011-2015.
"PSSI harus mengatur Kongres Luar Biasa pada
tanggal 26 Maret 2011, guna memilih Komisi
Pemilihan dan mengadopsi peraturan pemilihan
berdasarkan standar pemilihan FIFA," bunyi
pernyataan resmi FIFA tersebut.
Dari pernyataan di atas, maka Komisi Pemilihan
ini nantinya harus membuat peraturan pemilihan
berdasarkan peraturan FIFA, bukan peraturan
PSSI.
"Komisi Pemilihan, kemudian harus segera
mengadakan pemilihan ketua umum sebelum
April 30 Juni 2011," lanjut pernyataan dalam
website resmi FIFA itu.
Dalam pernyataannya FIFA juga sempat
menyinggung keberadaan Liga Primer Indonesia
(LPI) yang menurut mereka harus segera
dikontrol keberadaannya oleh PSSI. "Jika PSSI
tidak mampu mengontrol kembali liga yang
terpisah dari mereka, maka kasus ini akan
diserahkan kepada Komisi Eksekutif FIFA dan
berpotensi mendapatkan hukuman," lanjut
statement mereka tentang LPI.
Nurdin Halid Terpojok di FIFA
Jakarta - Badan Sepak Bola
Dunia FIFA memutuskan PSSI harus merangkul
Liga Primer Indonesia dan melaksanakan
kongres yang sesuai standar badan sepak bola
dunia itu.
Keputusan FIFA yang bersidang di Zurich itu
diterima Duta Besar Indonesia di Swiss, Djoko
Susilo, Kamis (3/3) pukul 22.30 WIB.
Ada tiga poin dari surat FIFA kepada PSSI.
Djoko kemudian membacakan isi surat itu
kepada Tempo. Pertama, PSSI harus melakukan
sidang umum untuk membentuk panitia
pemilihan paling lambat 26 Maret. Kedua, panitia
tersebut harus melakukan kongres sebelum 30
April. Kongres itu harus didasarkan pada
standar FIFA.
Ketiga, PSSI harus merangkul Liga Primer
Indonesia. Jika tidak bisa melakukan tiga poin
tersebut, FIFA akan membekukan PSSI.
Menanggapi pertanyaan Tempo soal Nurdin
Halid, Djoko menjawab, »Ya otomatis dia tidak
bisa mencalonkan lagi karena statusnya sebagai
mantan narapidana. ” Peraturan standar FIFA
memang tidak memperbolehkan narapidana
memimpin anggota asosiasinya.
Dunia FIFA memutuskan PSSI harus merangkul
Liga Primer Indonesia dan melaksanakan
kongres yang sesuai standar badan sepak bola
dunia itu.
Keputusan FIFA yang bersidang di Zurich itu
diterima Duta Besar Indonesia di Swiss, Djoko
Susilo, Kamis (3/3) pukul 22.30 WIB.
Ada tiga poin dari surat FIFA kepada PSSI.
Djoko kemudian membacakan isi surat itu
kepada Tempo. Pertama, PSSI harus melakukan
sidang umum untuk membentuk panitia
pemilihan paling lambat 26 Maret. Kedua, panitia
tersebut harus melakukan kongres sebelum 30
April. Kongres itu harus didasarkan pada
standar FIFA.
Ketiga, PSSI harus merangkul Liga Primer
Indonesia. Jika tidak bisa melakukan tiga poin
tersebut, FIFA akan membekukan PSSI.
Menanggapi pertanyaan Tempo soal Nurdin
Halid, Djoko menjawab, »Ya otomatis dia tidak
bisa mencalonkan lagi karena statusnya sebagai
mantan narapidana. ” Peraturan standar FIFA
memang tidak memperbolehkan narapidana
memimpin anggota asosiasinya.
Max Boboy Bantah Adanya Surat FIFA 2007
Jakarta – Direktur Hukum
dan Peraturan PSSI, Max Boboy, membantah
adanya surat dari Badan Sepak Bola Dunia (FIFA)
pada Juni 2007 yang melarang Nurdin Halid
menjadi Ketua Umum PSSI setelah diputus
bersalah oleh pengadilan dan dihukum.
»Tidak ada surat itu. Apabila memang ada,
silakan ditunjukkan, ” kata Max saat dihubungi
Tempo, Kamis malam (3/3).
Max berkilah apabila surat FIFA tersebut
memang pernah diterbitkan pastilah Nurdin
tidak bisa aktif dalam berbagai kegiatan FIFA.
Buktinya, lanjut Max, Nurdin baru saja diundang
dalam kegiatan Kongres Federasi Sepak Bola
Asia (AFC) di Qatar. Bahkan, Presiden FIFA Sepp
Blatter sempat mengunjungi Indonesia pada
saat pertandingan Piala AFC.
Informasi tentang adanya surat FIFA tahun
2007 tersebut diungkapkan Duta Besar Indonsia
di Swiss, Djoko Susilo. Menurut Djoko, surat itu
berisi melarang Nurdin menjadi Ketua Umum
PSSI karena sudah pernah diputuskan bersalah
oleh pengadilan dan dihukum. FIFA dalam
suratnya ke PSSI juga meminta PSSI harus
melakukan pemilihan ulang Ketua Umum PSSI.
Djoko menduga Nurdin menyembunyikan
surat tersebut.
Djoko mengatakan dengan terkuaknya
kebohongan PSSI ini, seharusnya Nurdin dan
Nugraha Besoes bisa digugat karena mereka
sudah tahu tapi mendiamkannya. Djoko menilai
FIFA selama ini mendapat informasi sepihak dari
PSSI saja mengenai sepak bola di Indonesia.
Selama ini, menurutnya jika pengurus PSSI ke
markas FIFA di Zurich, Swiss selama ini tidak
pernah koordinasi.
»Kita tidak ada urusan lapor Kedutaan Besar
Swiss karena urusan kita sama orang FIFA, ”
kata Max.
dan Peraturan PSSI, Max Boboy, membantah
adanya surat dari Badan Sepak Bola Dunia (FIFA)
pada Juni 2007 yang melarang Nurdin Halid
menjadi Ketua Umum PSSI setelah diputus
bersalah oleh pengadilan dan dihukum.
»Tidak ada surat itu. Apabila memang ada,
silakan ditunjukkan, ” kata Max saat dihubungi
Tempo, Kamis malam (3/3).
Max berkilah apabila surat FIFA tersebut
memang pernah diterbitkan pastilah Nurdin
tidak bisa aktif dalam berbagai kegiatan FIFA.
Buktinya, lanjut Max, Nurdin baru saja diundang
dalam kegiatan Kongres Federasi Sepak Bola
Asia (AFC) di Qatar. Bahkan, Presiden FIFA Sepp
Blatter sempat mengunjungi Indonesia pada
saat pertandingan Piala AFC.
Informasi tentang adanya surat FIFA tahun
2007 tersebut diungkapkan Duta Besar Indonsia
di Swiss, Djoko Susilo. Menurut Djoko, surat itu
berisi melarang Nurdin menjadi Ketua Umum
PSSI karena sudah pernah diputuskan bersalah
oleh pengadilan dan dihukum. FIFA dalam
suratnya ke PSSI juga meminta PSSI harus
melakukan pemilihan ulang Ketua Umum PSSI.
Djoko menduga Nurdin menyembunyikan
surat tersebut.
Djoko mengatakan dengan terkuaknya
kebohongan PSSI ini, seharusnya Nurdin dan
Nugraha Besoes bisa digugat karena mereka
sudah tahu tapi mendiamkannya. Djoko menilai
FIFA selama ini mendapat informasi sepihak dari
PSSI saja mengenai sepak bola di Indonesia.
Selama ini, menurutnya jika pengurus PSSI ke
markas FIFA di Zurich, Swiss selama ini tidak
pernah koordinasi.
»Kita tidak ada urusan lapor Kedutaan Besar
Swiss karena urusan kita sama orang FIFA, ”
kata Max.
Max Boboy: Kami Masih Cek 86 Suara Itu
Jakarta - Persatuan Sepak
Bola Seluruh Indonesia (PSSI) masih menyelidiki
kebenaran tentang adanya 86 anggota PSSI
yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap
Nurdin Halid dan jajarannya.
»Kami masih mengecek kebenarannya melalui
nama jelas yang tercantum dalam surat mosi
tidak percaya itu, ” kata Max Boboy, Direktur
Hukum dan Peraturan PSSI, kepada Tempo,
Kamis malam (3/3).
Max mengatakan tiga suara dari 86 suara yang
kabarnya telah mendukung Komite Penyelamat
Persepakbolaan Nasional (KPPN), jelas-jelas
bukan anggota PSSI lagi. Mereka adalah Ketua
Komitenya, Syachrial Darmopolii (Ketua Umum
Pengprov Sulawesi Utara), Saleh Mukadar
(Ketua Umum Pengprov Surabaya), dan Iham
Arif Sirajuddin (Ketua Umum Pengprov
Makasar).
»Dari nama-nama tiga itu saja, sudah pasti
bukan anggota PSSI. Untuk yang lain saya
belum tahu, karena tidak ada namanya baru
diklaim pengprov atau klubnya saja, ” kata Max
menerangkan.
Bola Seluruh Indonesia (PSSI) masih menyelidiki
kebenaran tentang adanya 86 anggota PSSI
yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap
Nurdin Halid dan jajarannya.
»Kami masih mengecek kebenarannya melalui
nama jelas yang tercantum dalam surat mosi
tidak percaya itu, ” kata Max Boboy, Direktur
Hukum dan Peraturan PSSI, kepada Tempo,
Kamis malam (3/3).
Max mengatakan tiga suara dari 86 suara yang
kabarnya telah mendukung Komite Penyelamat
Persepakbolaan Nasional (KPPN), jelas-jelas
bukan anggota PSSI lagi. Mereka adalah Ketua
Komitenya, Syachrial Darmopolii (Ketua Umum
Pengprov Sulawesi Utara), Saleh Mukadar
(Ketua Umum Pengprov Surabaya), dan Iham
Arif Sirajuddin (Ketua Umum Pengprov
Makasar).
»Dari nama-nama tiga itu saja, sudah pasti
bukan anggota PSSI. Untuk yang lain saya
belum tahu, karena tidak ada namanya baru
diklaim pengprov atau klubnya saja, ” kata Max
menerangkan.
Langganan:
Postingan (Atom)