Powered By Blogger

Senin, 28 Februari 2011

Nurdin Bungkam Soal Pencalon Ketua Umum PSSI

Jakarta - Ketua Umum
PSSI Nurdin Halid yang sebentar lagi habis
masa jabatannya, menolak berkomentar soal
keinginannya mencalonkan kembali sebagai
Ketua Organisasi Tertinggi Sepak Bola Indonesia
untuk periode 2011-2015.
Setelah pencalonanya dianulir Komite Banding
PSSI, Nurdin memilih bungkam berbicara hal
itu. "Tidak ada hubungannya dengan jumpa
pers, tidak akan dijawab," kata Nurdin kepada
wartawan saat jumpa pers di Kantor Badan Liga
Indonesia, Kuningan, Senin (28/2).
Apabila Keputusan Komite Pemilihan PSSI tidak
dianulir Komite Banding, Nurdin merupakan
calon kuat Ketua Umum PSSI bersama Nirwan
Dermawan Bakrie. Tapi, setelah adanya anulir
dari Komite yang diketuai Tjipta Lesmana
tersebut, pencalonannya gugur.
Kongres Empat Tahunan PSSI di Bali, 26 Maret
nanti dengan agenda pemilihan pengurus, batal.
Kongres tersebut ditunda sampai waktu yang
belum ditentukan menunggu keputusan FIFA.
Nurdin mengatakan seharusnya hari ini,
Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes,
menyampaikan kepada seluruh calon peserta
kongres tentang undangan, materi kongres,
dan nama-nama calon Ketua Umum, Wakil
Ketua Umum, dan Anggota Komite Eksekutif
PSSI. "Tapi ada satu yang tidak bisa
disampaikan Sekjen PSSI, yaitu soal nama-
nama calon tersebut karena adanya hasil
keputusan Komite Banding," ujar Nurdin.
Komite Banding, lanjut Nurdin, juga menolak
banding dari Arifin Panigoro dan George
Toisutta dari bursa calon lain Ketua Umum dan
Wakil Ketua Umum PSSI, Jumat (25/2) kemarin.
"Untuk itu Komite Eksekutif memutuskan bahwa
sampai saat ini proses menuju kongres tidak
bisa dilaksanakan," tambahnya.

Inilah Surat FIFA tentang PSSI

Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal
Federasi Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA)
mengirimkan surat kepada Persatuan Sepakbola
Seluruh Indonesia (PSSI). Surat tersebut
membalas laporan dari PSSI terkait pernyataan
Menpora Andi Mallarangeng.
"Kami beritahukan surat Saudara tanggal 22
Februari 2011 telah diterima, berkaitan dengan
pernyataan kepada umum dari Menteri Olahraga
Republik Indonesia tentang pemilihan Pengurus
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang
akan datang," demikian kalimat awal surat dari
FIFA.
Dalam suratnya, FIFA menyatakan bahwa
tindakan seperti yang dilaporkan PSSI tentang
pernyataan Menpora sudah termasuk melanggar
statuta FIFA. Untuk itu, FIFA mengancam akan
memberikan sanksi kepada PSSI.
"Oleh karena itu penting memberitahukan
menteri tentang sikap FIFA dan kemungkinan
konsekuensi yang akan diterima PSSI, apabila
penguasa tetap kukuh pada intervensi mereka,"
tulis FIFA kepada PSSI.
Pembahasan persoalan sepakbola Indonesia ini
bakal dilakukan pada hari Selasa (1/3/2011) saat
pertemuan Komite Asosiasi FIFA. Berikut isi surat
lengkap dari Sekjen FIFA Jerome Valcke berkode
SG/tre/pco yang dikirimkan melalui email pada
Kamis, 24 Februari 2011 kepada Sekjen PSSI
Nugraha Besoes:
Yth.Sekretaris Jenderal,
Kami beritahukan surat Saudara tanggal 22
Februari 2011 telah diterima, berkaitan dengan
pernyataan kepada umum dari Menteri Olahraga
Republik Indonesia tentang pemilihan Pengurus
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang
akan datang.
Kami memahami dari pernyataan yang telah
anda terjemahkan untuk kami bahwa Menteri
Olahraga meminta Komite Pemilihan untuk
mengubah beberapa keputusan yang telah
ditetapkan terhadap beberapa orang calon yang
akan ikut pada pemilihan yang akan datang.
Selanjutnya Menteri nampaknya memperingatkan
apabila dalam hal instruksi tidak dipatuhi,
pemerintah dan komite olimpiade Indonesia akan
mengambil tindakan terhadap PSSI.
Secara materi ancaman dalam pernyataan dari
Menteri tersebut, jelas telah melanggar Statuta
FIFA dan terlebih lagi khususnya Pasal 13 dan 17
yang menyatakan antara lain bahwa asosiasi
sepakbola harus mengelola kegiatan-kegiatan
mereka secara independen dan memastikan
bahwa kegiatan-kegiatan mereka sendiri tidak
dipengaruhi oleh pihak ketiga siapapun, sebagai
tambahan pelanggaran terhadap kewajiban-
kewajiban ini akan mengakibatkan dijatuhkannya
sanksi. Oleh karena itu penting memberitahukan
menteri tentang sikap FIFA dan kemungkinan
konsekuensi yang akan diterima PSSI, apabila
penguasa tetap kukuh pada intervensi mereka.
Ini menunjukkan bagaimana FIFA sangat
menaruh perhatian terhadap kegiatan-kegiatan
yang berlangsung di sekitar pemilihan pengurus
PSSI dan dalam hubungan ini kasus pemilihan
pengurus PSSI akan dibicarakan dalam
pertemuan Komite Asosiasi FIFA mendatang,
yang akan diadakan pada tanggal 01 Maret 2011.
Kami mengucapkan terimakasih atas perhatian
anda terhadap penjelasan diatas, dan agar
memberitahukan kami bilamana ada
perkembangan.
Hormat Kami,
FIFA
ttd
Jerome Valcke
Sekretaris Jenderal
Surat ini ditembuskan kepada President
Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) Mohammed bin
Hammam.

Andi: Sanksi FIFA Tidak Luar Biasa

Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi
Alifian Mallarangeng (GOAL.com)
Menpora Andi Mallarangeng tetap
memeprtahankan sikapnya yang meminta PSSI
untuk segera melakukan perubahan. Menpora
juga mengaku sanksi yang kemungkinan
dijatuhkan FIFA kepada Indonesia bukan hal yang
luar biasa.
Menurut Andi, pemberian sanksi kepada
anggotanya bukan hal baru bagi FIFA. Induk
organisasi sepakbola internasional itu sudah
terlalu sering menjatuhkan sanki kepada
anggotanya. Namun sanksi tersebut berjumlah
variasi.
“ Sudah banyak negara yang menerima sanksi
dari FIFA, termasuk Inggris. Jadi ini sudah
menjadi hal yang biasa, bukan luar biasa, ” ujar
Andi dalam dengar pendapat dengan DPR-RI di
Jakarta hari ini.
“ Jika kita [Indonesia] menerima sanksi, mereka
akan membantu untuk mencari solusinya.
Banyak negara yang mendapat sanksi dari FIFA
justru mendapat bantuan unutk memecahkan
solusinya. Dan hasilnya akan jauh lebih baik lagi.”
Dalam kesempatan itu juga, Menpora
menyatakan agar PSSI menghormati semangat
pemerintah untuk menyelesaikan kisruh di induk
organisasi sepakbola nasional tersebut. Menpora
pun menyatakan bakal melakukan dialog dengan
FIFA.
“Kami dari pemerintah sudah siap untuk berdialog
dan berkomunikasi. Kalau perlu, FIFA sendiri yang
datang untuk mengorganisir pelaksanaan
kongres. Kami juga siap kalau berdialog dengan
FIFA di markasnya, ” kata Andi.

83 Pemegang Suara Tolak Kepengurusan Nurdin

Polemik seputar Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia
(PSSI) terus bergulir. Saat ini, sebanyak 83 yang
mengklaim pemilik hak suara pada kongres PSSI
2011 menggelar sidang paripurna di Hotel Atlet
Century Park, Senin, 28 Maret 2011.
Hasil sidang itu memutuskan membentuk Komite
Penyelamat Persepakbolaan Nasional. Dari hasil
sidang itu juga mengeluarkan mosi tidak percaya
kepada kepengurusan PSSI saat ini.
Para peserta dalam sidang itu terdiri dari 26
pengurus provinsi dan 53
pengurus dari klub. "Sidang memberikan tugas
kepada Komite Penyelamat Persepakbolaan
Nasional untuk bertindak sebagai Komite
Pemilihan dan menyelenggarakan Kongres PSSI
tahun 2011 untuk memilih Komite Eksekutif dan
pengurus lainnya," kata Syahrial K Damopolii
yang berasal dari Pengprov Sulawesi Utara, saat
memberikan keterangan pers di Hotel Atlet
Century Park.
Komite akan diberikan tugas selama 60 hari untuk
menjalankan tugasnya. "Memberikan tugas dan
kewenangan kepada komite untuk melakukan
tindakan yang dianggap perlu untuk
menyelamatkan sepakbola nasional ujar Syahrial.
Rencananya, hasil sidang ini juga akan dilaporkan
kepada pemerintah dan Federasi Sepakbola Dunia
(FIFA). "Agar FIFA tahu duduk persoalannya,"
tegasnya.
Berikut ini pengurus Komite Penyelamat
Persepakbolaan Nasional:
1. Sukawi J. Sutarip sebagai ketua dari Pengprov
Jawa Tengah
2. Syahrial K Damopolii sebagai wakil ketua dari
Pengprov Sulawesi Utara.
3. Tuty Dau sebagai sekretaris komite
4. Umuh Muchtar
5. M Sidiq Jafar
6. Atqia Abubakar
7. Mujib Abdal
8.Bons Rumbruren
9. Adnan Dambea
10. Dirk Soplanit.
Atas terbentuknya Komite Penyelamat
Pesebakbolaan Nasional ini, pihak PSSI belum
memberikan komentar. Sejumlah pengurus yang
dihubungi mengaku sedang mengikuti rapat
PSSI di kantor Badan Liga. Rencana malam ini
Ketua Umum PSSI Nurdin Halid akan
memberikan keterangan pers.

Mosi Tak Percaya PSSI, 83 Pemilik Suara akan Gelar Kongres

Jakarta, Ketua umum, wakil ketua
umum, dan Komite Eksekutif PSSI mendapat
mosi tidak percaya dari 83 pemilik hak suara di
organisasi tersebut. Mereka membentuk Komite
Penyelamat Persepakbolaan Nasional dan akan
menggelar kongres tersendiri.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Hotel
Atlet Century, Jakarta, Senin (28/2/2011), mosi
tidak percaya itu diklaim telah disepakati oleh 83
dari 100 pemilik suara, yang terdiri dari Pengprov
dan klub-klub PSSI.
"Sejak tadi malam kami rapat, tadi pagi juga.
Akhirnya kami memutuskan mosi tidak percaya
pada PSSI, dan juga membentuk Komite
Penyelamat Persepakbolaan Nasional," demikian
tutur Saleh Mukadar.
"Ini bentuk dari mosi tidak percaya," timpal Bob
Hippy tentang pembentukan komite tersebut.
"Kalau ada yang bilang tergantung FIFA, bukan
FIFA yang menentukan. Sepakbola Indonesia
ditentukan oleh 100 orang yang punya suara.
Pemegang suara tertinggi itu yang 100, FIFA
hanya organisasi internasional."
Komite yang diketuai oleh Sukawi Sutarip ini juga
akan menjalinkan koordinasi pemerintah dengan
FIFA, dan melaksanakan tugas kongres paling
lambat 60 hari ke depan. Mereka juga
berkeinginan mengembalikan statuta PSSI
dengan mengacu secara lebih benar pada statuta
FIFA. Hasilnya akan dilaporkan kepada
pemerintah melalui menteri pemuda dan
olahraga.
Sebelas anggota komite tersebut adalah Sukawi
Sutarip, Syahrial K. Damopolli, Saleh Mukadar,
Tuty Dau, Umuh Muchtar, Ilham Arif Siradjuddin,
Algia Abu Bakar, Bons Rumbruren, Adnan
Dambea, Dirk Soplanit, dan Ujib Abdal Sender
Ijong.

Nurdin Siap Koordinasi dengan Menpora

Jakarta - Ketua Umum
PSSI Nurdin Halid akhirnya membuka diri. Ia
menyatakan bersedia berkoordinasi dengan
Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian
Mallarangeng untuk membahas kemelut PSSI
yang terjadi selama proses pemilihan Ketua
Umum PSSI 2011-2015.
"Kami menunggu undangan dari bapak
Menpora untuk koordinasi hal ini," kata Nurdin,
menanggapi pertanyaan wartawan dalam
konferensi pers di Kantor Badan Liga Indonesia
di Kuningan, Jakarta, Senin (28/2).
Selama ini PSSI menuding Andi Mallarangeng
telah melakukan intervensi terhadap PSSI.
Puncaknya terjadi saat Andi secara terang-
terangan mendesak Komite Banding PSSI
menggoreksi hasil keputusan Komite Pemilihan
yang mencoret dua nama Arifin Panigoro dan
George Toisutta dari bursa calon Ketua Umum
dan Wakil Ketua Umum PSSI periode
mendatang.
Di sisi lain, Menpora merasa tindakannya
terhadap PSSI bukan bentuk intervensi. Andi
mengtakan bahwa pernyataannya di hadapan
wartawan di kantornya, Senin (21/2) kemarin
adalah bentuk peringatan.

Menpora: Sanksi FIFA Hal Biasa

Jakarta, PSSI dan kalangan yang
mendukungnya selama ini terkesan amat takut
pada sanksi FIFA jika pemerintah ikut campur
tangan. Tapi menurut Menpora Andi
Mallarangeng, ketakutan itu jangan berlebihan.
"Sanksi FIFA bukan hal yang luar biasa, biasa itu,
banyak negara pernah mendapat sanksi FIFA,"
tegas Menpora dalam raker dengan Komisi X DPR
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin
(28/2/2011).
Di sejumlah negara, Menpora menuturkan,
sudah sering diberlakukan sanksi FIFA.
Menurutnya sanksi FIFa terkadang justru
memacu semangat persepakbolaan negara yang
dikenakan sanksi.
"Sanksi FIFA itu bervariasi ada yang hanya dua
puluh empat jam dicabut ada yang enam bulan
ada yang dua tahuh di-suspend. Dengan di-
suspend bisa kemudian prestasinya menjadi
lebih baik lagi menjadi luar biasa," tutur Menpora.
Menpora menuturkan akan segera menggelar
komunikasi dengan FIFA. Menpora terbuka
dengan masuknya tim FIFA untuk menuntaskan
masalah PSSI.
"Kami pemerintah siap untuk berdiskusi dan
berkomunikasi dengan FIFA. Kalau perlu FIFA
datang sendiri mengorganisasikan kongres yang
berlaku. Tidak masalah kalau FIFA mau
mensupervisi kongres PSSI," terang Menpora.
Menpora berharap PSSI menghormati semangat
pemerintah menuntaskan kisruh PSSI. Utamanya
jika ingin masalah di PSSI berakhir bahagia.
"Saya ingatkan posisi pemerintah masih dalam
tahap memberikan peringatan. Harapan kita
semua kongres dilakukan sesuai aturan yang
berlaku. Kalau semua dilakukan happy ending
tapi kalau tidak diikuti pemerintah harus
menggunakan kewenangannya," tandasnya.

83 Pemegang Suara PSSI Siapkan Mosi Tidak Percaya

Jakarta - Sebanyak 83
pemegang suara menyatakan komitmen
mereka untuk menyerahkan mosi tidak percaya
terhadap kepengurusan PSSI pada pertemuan
di Hotel Atlet Century, Senin (28/2). Selain itu,
dibentuk Komite Penyelamat Sepakbola
Indonesia yang berisikan 11 anggota.
"Tugasnya adalah melakukan tindakan-tindakan
yang perlu untuk melakukan penyelamatan
sepakbola Indonesia," kata Ketua PSSI Sulawesi
Utara Syahrial Damopolii dalam konferensi pers
di Hotel Atlet Century, Senin (28/2).
Dengan dibentuknya komite ini, diharapkan agar
tercipta kongres pemilihan pengurus yang
sesuai dengan Statuta Federasi Sepakbola Dunia
(FIFA) dan Statuta PSSI.
Selain itu, Syahrial - yang juga ditunjuk sebagai
wakil ketua komite tersebut - juga menyebutkan
adanya upaya untuk menyempurnakan Statuta
PSSI agar bisa disesuaikan dengan standar yang
ditetapkan FIFA. "Yang ada saat ini (Statuta PSSI)
sarat kepentingan kelompok tertentu yang tidak
mencerminkan kondisi sepakbola Indonesia,"
kata Syahrial.
Nantinya, kata dia, mosi tidak percaya yang
sudah ditandatangani oleh 83 pemegang suara
ini akan disampaikan kepada seluruh pihak,
termasuk Komite Eksekutif PSSIi. "Kami
menyerahkannya kepada FIFA dan juga kepada
pemerintah," katanya.
Sekretaris Komite Penyelamat Sepakbola
Indonesia Saleh Mukadar menjelaskan, pihaknya
mendapatkan waktu untuk menjalankan tugas
selambat-lambatnya 60 hari setelah komite
dibentuk.
Menurutnya, dalam masa menjalankan tugas
itu, seluruh kegiatan yang ada dalam tubuh
PSSI seharusnya tetap berjalan seperti biasa.
"Lembaganya tetap ada, aktivitas tetap berjalan
seperti biasa," katanya.

Nugraha: Tidak Akan Ada Demisioner PSSI

Jakarta - Sekretaris
Jenderal PSSI Nugraha Besoes menegaskan,
apapun hasil keputusan FIFA, tidak akan ada
status demisioner dalam kepengurusan PSSI. Ia
memastikan roda organisasi akan tetap berjalan
normal walaupun nantinya ada sanksi
pembekuan dari FIFA.
"Pengurus PSSI tetap akan menjalankan tugas-
tugasnya seperti biasa," kata Nugraha Besoes, di
kantor Badan Liga Indonesia, di Kuningan, Senin
(28/2).
Nugraha mengatakan, pihaknya bisa menerima
hasil keputusan Komite Banding yang
menggugurkan semua calon Ketua Umum
PSSI. Komite yang diketuai Tjipta Lesmana itu,
secara independen tidak ada campur tangan
dari siapa pun.
Saat ini, kata Nugraha, Komite Eksekutif PSSI
hanya bisa menunggu hasil keputusan FIFA.
Pengurus PSSI tidak tahu berapa lama
keputusan FIFA akan terbit. "Semua kami
kembalikan pada FIFA yang memiliki wewenang
itu," ujar Nugraha. Kondisi yang dialami PSSI
saat ini, dia menambahkan, adalah hal yang
baru terjadi sekarang.

Kongres Ditunda, PSSI Minta Arahan FIFA

PSSI akhirnya menunda Kongres
empat tahunan untuk memilih Ketua Umum PSSI
periode 2011-2015 menyusul keputusan Komite
Banding. PSSI meminta arahan FIFA untuk
menyelesaikan masalah ini.
Setelah Komite Banding menolak banding dua
bakal calon Ketua Umum PSSI, Arifin Panigoro
dan George Toisutta, serta menganulir semua
keputusan Komite Pemilihan, Jumat 25 Februari
2011 lalu, mandat kemudian dikembalikan Komite
Banding kepada PSSI selaku pemberi mandat.
Komite Eksekutif (Exco) PSSI kemudian menerima
hasil Komite Banding tadi siang, Senin 28 Februari
2011,.Setelah mengkajinya, Exco PSSI sampai
kepada keputusan untuk menunda Kongres yang
sedianya dilakukan di Bali, 26 Maret 2011
mendatang.
"Seharusnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI
harusnya hari ini sudah mengirim undangan
kongres, materi kongres dan nama-nama calon
ketua dan wakil ketua PSSI serta anggota Exco,"
ujar Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dalam
jumpa pers di kantor PT Liga Indonesia,
Kuningan, Senin 28 Februari 2011 malam.
"Undangan dan materi kongres sudah disiapkan,
namun karena hasil Komite Banding, Sekjen tidak
bisa memberikan nama calon ketua, wakil ketua
dan anggota Exco," lanjut Nurdin.
Nurdin kemudian menegaskan atas keputusan
Komite Banding tersebut Exco PSSI memutuskan
hingga sampai saat ini pemilihan Ketua Umum
PSSI tidak bisa dilanjutkan karena tidak memiliki
calon. Selanjutnya PSSI meminta arahan FIFA
untuk menyelesaikan masalah ini.
"Atas laporan tersebut Exco memutuskan,
pertama menunda Kongres tanggal 26 Maret
tersebut dan meminta arahan FIFA. Kedua,
meminta FIFA untuk tidak menjatuhkan sanksi
kepada PSSI," pungkas Nurdin.
Laporan PSSI ini akan diberikan kepada FIFA
selambat-lambatnya malam ini. "Kapan Kongres
akan digelar, kita harus menunggu arahan FIFA,"
papar Nurdin.
FIFA sendiri akan menggelar rapat di Zurich,
Swiss, 1 Februari 2011. Salah satu agendanya
membahas laporan PSSI masalah Liga Primer
Indonesia. Dengan demikian PSSI akan
memberikan laporan tambahan terkait pemilihan
Ketua Umum untuk dibahas oleh FIFA.

Nurdin: Kongres PSSI di Bali Terpaksa Ditunda

Jakarta - Ketua Umum
PSSI Nurdin Halid mengumumkan keputusan
Kongres PSSI empat tahunan yang
mengagendakan pemilihan Ketua Umum
2011-2015, ditunta sampai ada kuputusan dari
Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).
Penangguhan waktu kongres ini belum
diketahui sampai kapan. Semula, kongres ini
bakal berlangsung di Bali, 26 Maret nanti.
"Komite Eksekutif PSSI memutuskan menunda
pelaksanaan kongres. Selanjutnya, kami akan
meminta arahan FIFA," kata Nurdin Halid saat
konferensi pers di kantor Badan Liga Indonesia
di Kuningan, Senin (28/2).
Saat mengumumkan keputusan tersebut,
Nurdin didampingi Sekretaris Jenderal PSSI,
Nugraha Besoes, dua anggota Komite Eksekutif,
Muhammad Zein dan Togar Mahanan Nero, dan
Direktur Badan Liga Indonesia Andi Darussalam
Tabusalla.
Selain itu, lanjut Nurdin, PSSI akan meminta
FIFA agar tidak menjatuhkan sanksi pembekuan
terhadap Indonesia. "Kita akan berjuang agar
sanksi FIFA itu tidak sampai jatuh."
Keputusan ini diambil menyusul setelah adanya
keputusan Komite Banding yang menganulir
semua calon Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,
dan Komite Eksekutif PSSI. " Saat ini tidak ada
calon yang bisa diajukan ke kongres," jelas
Nurdin.
Komite Eksekutif PSSI mengaku baru mendapat
surat laporan keputusan dari Komite Banding
secara resmi, siang tadi. Selanjutnya, Komite
Eksekutif langsung membahasnya dan
mengumumkan hasil rapat malam ini juga.
"Keputusan ini akan disampaikan ke FIFA juga
malam ini, melalui surat," Nurdin menerangkan.
Nurdin menegaskan dirinya tidak akan berandai-
andai memikirkan kemungkinan sanksi FIFA
berupa pembekuan yang mungkin dijatuhkan
kepada Indonesia karena adanya campur
tangan pemerintah. "Yang jelas Komite Eksekutif
PSSI terus berjuang meyakinkan FIFA,"
tambahnya.

NH Tak Pernah Intervensi Komite Pemilihan & Banding

Jakarta, Keputusan-keputusan yang
dikeluarkan Komite Pemilihan dan Komite
Banding dicurigai banyak mendapat pengaruh
dari pengurus PSSI saat ini khususnya Nurdin
Halid. NH pun menyangkal isu tersebut.
Demo-demo yang belakangan dilakukan oleh
kelompok suporter sekarang pemicunya adalah
keputusan Komite Pemilihan yang mengagalkan
George Toisutta dan Arifin Panigoro untuk lolos
sebagai calon Ketum PSSI periode 2011-2015.
Sjarif Bastaman dkk malah meloloskan Nurdin
serta Nirwan Darmawan Bakrie yang jadi musuh
bersama para penggemar sepakbola Tanah Air.
Hampir seminggu demo itu berlangsung dan
pada Jumat kemarin akhirnya Komite Banding
akhirnya menolak banding George serta Arifin.
Bahkan mereka pun menganulir keputusan
Komite Pemilihan yang meluluskan Nurdin serta
Nirwan.
Lantas berbagai pendapat pun langsung muncul
terkait keputusan Komite Banding yang terkesan
"main aman" tersebut. Bahkan ada yang menilai
jika kerja Komite Pemilihan dan Komite Banding
banyak mendapat tekanan dari berbagai pihak
khususnya incumbent yang ada di PSSI saat ini.
"Saya belum bisa mengerti pendapat soal orang-
orang yang bilang PSSI menutup diri. Padahal
PSSI dan EXCO kalau habis rapat pasti ada
konpers untuk memberitahukan kepada publik
lewat media massa," tutur Nurdin dalam
wawancara dengan Metro TV, Senin (28/2/2011)
malam WIB.
"Coba tanya kepada komite pemilihan dan
banding, apakah saya pernah mengintervensi
mereka dan mempengaruhi mereka. Saya sejak
komite pemilihan itu bekerja saya tidak pernah ke
kantor dan meminta sekretaris saya mengirim
surat-surat ke rumah saya,"sambungnya
Saya ingin mereka bekerja independen. Bisa
tanya kepada Pak Tjipta, Pak Gayus, apakah saya
pernah mempengaruhi mereka."
"Saya belum bisa berpendapat soal keputusan
komisi banding. kita akan meminta opini kepada
komite legal PSSI dan orang-orang PSSI yang
kebetulan berlatar belakang hukum mengenai
langkah apa yang akan kami ambil," tuntas pria
yang akrab dipanggil Puang.

Nurdin Halid Tunggu Undangan dari Menpora

Jakarta, Menpora Andi
Mallarangeng beberapa kali mengingatkan PSSI
untuk berbenah. Nurdin Halid sendiri mengatakan
pihaknya tengah menunggu undangan dari
Menpora untuk berdialog.
Kisruh yang terjadi di PSSI mendapatkan
perhatian dari Menpora Andi Mallarangeng.
Menpora memperingatkan agar organisasi yang
dipimpin Nurdin Halid itu untuk berbenah.
Sementara itu di sisi lain masyarakat mulai
bergerak menuntut agar Sang Puang meletakkan
jabatan.
Oleh PSSI, apa yang terjadi sejauh ini dipandang
sebagai sebuah bentuk intervensi yang bisa
membuat Indonesia di-banned oleh FIFA.
"Pasal 13 statuta FIFA mengatakan PSSI harus
independen, bukan hanya dari pemerintah
namun juga pihak ketiga. Jadi tak hanya dari
pemerintah namun juga tekanan yang ada," kata
Nurdin dalam wawancaranya yang ditayangkan
MetroTV, Senin (28/2/2011) sore WIB.
Meski begitu Nurdin mengatakan pihaknya masih
menanti ajakan dialog dari Menpora untuk
membicarakan masalah ini.
"Saya tunggu undangan dari Bapak Menpora
untuk berkonsultasi, diskusi, kita bicara tentang
aturan, organisasi," jelas Nurdin.
Terkait desakan untuk mundur, Nudin
mengklaim bahwa dirinya juga masih
mendapatkan dukungan.
"Saya berkunjugn ke daerah, ke Singapura juga,
banyak bertemu masyarakat di jalan. Mereka
bilang Anda dizalimi, tetap tawakal maju terus.
Itu suara masyarakat," jelasnya.
"Di daerah telepon saya, kita juga mau bergerak,
mau imbangi, dukung PSSI, dukung Pak
Nurdin," klaimnya.
"Kepada mereka, saya katakan jangan lah. Tapi
tidak bisa saya tahan. Jangan gara-gara saya, kita
terpecah belah. PSSI didirikan untuk menjadi alat
perjuangan bangsa di samping memajukan
sepakbola. Itu merupakan mukadimah
pembukaan PSSI," pungkas dia.

Nurdin Halid: Saya Tidak Maju, tapi Dicalonkan

Jakarta, Nurdin Halid membantah
bahwa dirinya mengajukan diri sebagai calon
ketua umum PSSI periode berikutnya. Pria
berjuluk "Sang Puang" itu menegaskan dirinya
dicalonkan, bukan maju.
Kecaman merupakan sesuatu yang sering
diarahkan kepada Nurdin Halid oleh masyarakat.
Ketiadaan prestasi tim nasional, kompetisi yang
carut marut, statusnya sebagai mantan
narapidana, dan berbagai hal lain dialamatkan
kepada Nurdin dan juga PSSI.
Tak pelak situasi ini membuat banyak seruan
yang meminta "Sang Puang" untuk mundur. Di
stadion-stadion kala tim nasional berlaga
misalnya, tak jarang penonton yang hadir
menyuarakan koor: Nurdin Turun, Nurdin Turun.
Kini gerakan itu semakin menguat. Dalam kurun
waktu sekitar sepekan terakhir, ribuan suporter
dari seluruh Indonesia "mengepung" kantor
PSSI.
Nama Nurdin terdapat dalam daftar calon PSSI
yang dinyatakan lulus verifikasi, meski kini hal itu
sudah dianulir oleh komite banding. Namun
tampilnya kembali nama ketua umum PSSI sejak
tahun 2003 itu di daftar calon ketum PSSI periode
berikutnya menimbulkan kecaman.
Dalam wawancara dengan MetroTV, Senin
(28/2/2011) sore WIB, Nurdin mengatakan bahwa
dirinya tidak mengajukan diri tapi dicalonkan.
"Saya tidak mungkin mau. Saya dicalonkan. Saya
berkomunikasi dengan kawan-kawan di daerah,
apakah saya dicalonkan berdasar nalar yang
jernih dan objektif?" kata Nurdin.
"Saya tidak akan maju. Mekanismenya tidak akan
maju. Saya dicalonkan. Kapasitas saya adalah
menerima dan tidak menerima pencalonan,"
tegas dia.

Nurdin Halid Balik Pertanyakan Demo Suporter

Jakarta, Nurdin Halid akhirnya buka
suara secara langsung soal demo suporter yang
belakangan marak menentangnya. Ketua Umum
PSSI itu malah balik mempertanyakan demo
suporter tersebut.
"Itu tentu sangat berpengaruh pada diri saya dan
keluarga saya," ujarnya mengomentari demo-
demo yang muncul di berbagai daerah itu dalam
wawancaranya dengan Metro TV. "Bohong kalau
tidak," lanjutnya.
Dengan gamblang, ia kemudian mengaku bahwa
banyak juga orang yang mendukungnya. Oleh
karenanya, ia malah balik mempertanyakan
kesungguhan para suporter yang berdemo
mengritik dirinya tersebut.
"Tapi ini sepakbola. Mengapa harus ada
pergerakan seperti itu?"
"Apakah itu idealisme orang-orang yang
bergerak, kalau demikian tidak apa-apa, atau
justru ada orang yang menggerakkannya?" tukas
dia.
Demo suporter sudah berlangsung selama
kurang lebih sepekan terakhir. Di Jakarta, suporter
sampai melakukan tindak penyegelan kantor PSSI
di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara di
berbagai daerah lainnya, suporter ramai berorasi
meminta Nurdin turun.

Nurdin Halid Bertahan Demi Harga Diri

Jakarta, Ketua umum PSSI Nurdin
Halid mengatakan dirinya menolak desakan untuk
mundur yang selama ini mengemuka dan terus
membesar. Nurdin mengatakan dirinya bertahan
demi harga diri.
Desakan mundur terhadap Nurdin Halid akhir-
akhir ini menguat. Di stadion-stadion kala tim
nasional berlaga misalnya, tak jarang penonton
yang hadir menyuarakan koor: "Nurdin Turun,
Nurdin Turun".
Kini gerakan itu semakin menguat. Dalam kurun
waktu sekitar sepekan terakhir, ribuan suporter
dari seluruh Indonesia "mengepung" kantor
PSSI.
Dalam wawancara yang ditayangkan MetroTV,
Senin (28/2/2011) sore WIB, Nurdin mengatakan
bahwa gerakan-gerakan tersebut telah membuat
dirinya dan keluarga terganggu. Pria berjuluk
"Sang Puang" itu menambahkan bahwa
keluarganya pun menanyakan alasannya untuk
bertahan di kursi ketua umum PSSI.
"Awal-awal waktu muncul gerakan, istri saya,
anak saya sudah diskusi di meja makan. Mereka
bertanya 'ada apa kok bapak mau bertahan?
Kalau memang bermasalah, jangan pertahankan
jabatan itu', " jelas Nurdin.
"Saya jelaskan bahwa saya bertahan bukan
karena sesuatu karena kepentingan pribadi saya.
Ini harga diri untuk sebuah organisasi, yang
menurut saya sudah bekerja secara sekuat
tenaga kemudian memiliki visi yang sangat kuat
meningkatkan prestasi," terang Nurdin.
"Tidak ada penghargaan sama sekali di semua
tingkatan. Sama sekali tak ada penghargaan. Ini
yang membuat harga diri saya tercabik-cabik,
anak istri memahami alasan itu," lugas ketua
umum PSSI sejak tahun 2003 itu.
Nurdin pun meminta agar publik melihat sesuatu
dengan objektif. "Mungkin saya banyak
kelemahan, tapi saya punya sesuatu yang saya
lakukan untuk bangsa ini. Apa itu nggak boleh?"
tuntas dia.

Menpora: Mantan Napi Dilarang Jadi Ketua PSSI

Jakarta, Menteri Pemuda dan Olah
Raga (Menpora) Andi Malarangeng
mengungkapkan statuta FIFA terkait
kepemimpinan PSSI. Dalam statuta FIFA, Ketua
PSSI tidak boleh pernah terlibat kasus pidana.
"Standar statuta FIFA pasal 32 ayat (4)
menyatakan "..They shall have already been
active in football, must not have been previously
found guilty of a criminal offense .." Yang dalam
terjemahan bahasa indonesia-nya adalah
"..Mereka telah aktif dalam kegiatan sepakbola dan
tidak pernah dinyatakan bersalah dalam tindak
pidana ..." ujar Menpora mengungkap statuta
FIFA dalam raker Komisi X DPR di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Senin (28/2/2011).
Selain itu aturan kepengurusan PSSI tidak boleh
tersangkut kasus pidana juga diatur dalam aturan
AFC. AFC melarang keanggotaan organisasi
sepakbola diisi oleh pelanggar kasus pidana.
"Pasal 68 (b) AFC diciplinary code ".. Ensurte that
no one is involved in the management of clubs
or the member association itself who is under
prosecution fort action unworthy of such a
position (especially doping, corruption, forgery,
etc) or who has been convicted of a criminal
offense in the past five years (Memastikan bahwa
tidak ada seorangpun yang terkait dengan
manajemen dari klub atau anggota asosiasi
tersebut yang berada dalam penuntutan terkait
kasus (doping, korupsi, dan penipuan, dll) atau
pernah dinyatakan bersalah di dalam tindak
pidana dalam lima tahun terakhir)," beber
Menpora.
Selain itu dalam undang-undang Kongres
Sepakbola Nasional juga diatur bahwa kepala
induk organisasi sepakbola tidak boleh tersangkut
kasus pidana.
"UU KSN Jo PP No. 16 th 2007 tentang
penyelenggaraan keolahragaan pasal 123 ayat (2)
yang menyebutkan bahwa dalam hal ketua
umum induk organisasi cabang olahraga atau
induk organisasi olahraga fungsional berhalangan
tetap dan/atau. Menjalani pidana penjara
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, ketua
umum induk organisasi wajib diganti melalui
forum tertinggi organisasi sesuai AD dan ART,"
papar Menpora.
Karena itu, Menpora lalu menyimpulkan PSSI
telah melanggar aturan itu. Pemerintah pun telah
memperingatkan PSSI untuk kembali ke undang-
undang yang berlaku.
"Kami mendesak PSSI segera melakukan koreksi
penyelenggaraan kongres 4 tahunan ini sesuai
catatan yang telah disampaikan, sehingga
kongres 4 tahunan PSSI yang akan datang sesuai
dengan semangat dan rekomendasi KSN,
peraturan perundang undangan, serta ketentuan
organisasi olahraga yang berlaku," jelasnya.

Besok, Demo Nurdin Akan Dihadiri 4.000 Orang

VIVAnews - Setelah hampir 4 jam melakukan
demo di sekitar kantor PSSI, Senayan, Jakarta,
Gerakan Revolusi PSSI (GRP) membubarkan diri.
GRP berjanji akan membawa lebih banyak massa
besok.
GRP mengerahkan sekitar 100 lebih orang untuk
demo hari ini, Senin 28 Februari 2011. Mereka
menentang pencalonan Nurdin Halid sebagai
Ketua Umum PSSI periode 2011-2015.
Setelah memulai demo di PSSI sekitar pukul 13.00
WIB, GRP menyudahinya pukul 16.40 WIB.
Namun, aksi GRP menuntut pencalonan kembali
Nurdin Halid tidak berakhir hari ini.
Koordinator GRP, Dhani Jamper, menegaskan
pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan
lebih banyak massa. Bahkan, Dhani mengaku
akan mengerahkan hingga 4.000 orang untuk
aksi besok, Selasa 1 Maret 2011.
"Besok estimasi kami akan membawa 4.000
orang. Ditambah teman-teman kami dari Malang,
Yogyakarta, Bandung, Bogor, Lampung dan
Tangerang, mungkin akan ada 5.000 orang," ujar
Dhani di sela-sela aksi.
"Kami akan sekalian menunggu hasil sidang FIFA
di Zurich besok. Intinya, kami ingin Pemerintah
segera membekukan PSSI dan susunan
pengurus PSSI," lanjutnya.
Dhani menegaskan semua biaya aksi demo yang
sudah dilakukan GRP dalam lima hari terakhir
murni dari masing-masing peserta demo. "Biaya
gerakan ini murni dari daerah masing-masing.
Kalaupun ada bantuan cuma makan dan minum
saja. Ini bukan gerakan yang dibuat-buat, ini
serentak seluruh indonesia," kilah Dhani.

MPSI Tetap Akan Mengadukan PSSI ke FIFA

Jakarta - Masyarakat
Pengawas Sepak Bola Indonesia (MPSI) tetap
akan mendatangi markas FIFA di Jenewa,
Swiss, apapun hasil keputusan FIFA terhadap
PSSI, yang rencananya akan diputuskan besok
Selasa (1/3).
Wakil Ketua MPSI Max Sopacua menyatakan tim
dari MPSI yang berjumlah lima orang akan tetap
ke markas FIFA meskipun jika besok keputusan
FIFA tidak menjatuhkan sanksi terhadap PSSI
sekalipun. "Tim yang berangkat diketuai oleh
Ketua MPSI, Sumaryoto. Kita berangkat pakai
dana sendiri, tidak minta ke mana-mana," kata
Max kepada Tempo, Senin (28/2).
Max menjelaskan pihaknya masih akan
menunggu keluarnya keputusan FIFA dalam
satu atau dua hari ini sambil menyiapkan
bahan-bahan yang akan disampaikan ke FIFA
nanti.
Saat ini MPSI juga tengah melakukan
penerjemahan dengan melibatkan pihak
independen atas Statua FIFA. "Statuta FIFA telah
diputarbalikkan PSSI. PSSI telah memelintirnya,"
ujar Max.
Max kembali mengatakan, salah satu pasal yang
mengatur soal persyaratan pengurus, Pasal 23
ayat 4 Statuta FIFA, telah dipelintir oleh PSSI. Di
dalamnya dijelaskan bahwa seseorang yang
sebelumnya telah dinyatakan bersalah atas
tindakan kejahatan tak bisa dipilih menjadi
pengurus.
Menurut Max, MPSI sebagai lembaga pengawas
independen sepak bola ingin dilakukan segala
perbaikan di tubuh PSSI yang selama ini banyak
keliru besar. "Kami mendukung calon-calon
ketua umum PSSI yang ingin melakukan
perubahan perbaikan sepak bola Indonesia.
Masak orang seperti George Toisutta dan Arifin
Panigoro dicoret. Hanya orang gila yang
mendukung kembali Nurdin Halid menjadi ketua
umum," Max menegaskan.

Menpora: Kami Tetap Peringatkan PSSI

VIVAnews - Menteri Negara Pemuda dan
Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng, masih
mempelajari hasil keputusan Komite Banding
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
"Kami tetap pada posisi awal yaitu memberikan
peringatan terhadap pencalonan Ketua Umum
PSSI," kata Andi Mallarangeng dalam rapat kerja
dengan Komisi X DPR, Jakarta, Senin 28 Februari
2011.
Andi mengingatkan agar PSSI menaati aturan-
aturan yang berlaku. PSSI dan pengurusnya
harus mematuhi statuta FIFA. Andi juga
mendesak PSSI menerapkan PP Nomor 16 Tahun
2007, yang berlaku sejak 5 Februari 2007, yang
menyebutkan ketua umum induk organisasi
olahraga tidak boleh seorang terpidana.
"Kalau ini belum dilaksanakan, tolong
dilaksanakan. Kami mendesak PSSI segera
melakukan koreksi dengan catatan-catatan," ujar
Andi.
Andi berharap, bila PSSI menerapkan PP Nomor
16 tahun 2007, maka kongres yang digelar
berjalan sesuai perundang-undangan yang
berlaku. Tidak hanya itu, kongres juga berjalan
sesuai dengan peraturan lembaga olahraga.
"Yang kami lakukan sangat terukur, yakni
memberikan peringatan dengan melaksanakan
aturan," tegas Andi.
Soal standar Statuta FIFA, PSSI menyebut
Menegpora salah menginterpretasikannya.
Pasalnya, PSSI telah mengikutinya. "Jangan salah,
PSSI sudah mengikuti statuta FIFA," kata Max
Boboy, Direktur Hukum dan Peraturan PSSI..

Pemerintah Siap Berdialog Dengan FIFA

VIVAnews - Menteri Negara Pemuda dan
Olahraga (Menegpora), Andi Alfian Mallarangeng,
siap menjelaskan kemelut sepakbola nasional ke
FIFA, induk sepakbola dunia, terkait tudingan
campur tangan pemerintah terhadap PSSI..
"Bila ada kesempatan, kami siap berkomunikasi
dengan FIFA apa yang menjadi sikap pemerintah.
Tapi kami berharap FIFA juga demikian
[Berkomunikasi dengan Menegpora]," kata Andi
Mallarangeng saat rapat kerja dengan Komisi X
DPR, di Senayan, Jakarta, Senin, 28 Februari 2011.
Karena, menurut Menegpora, sepakbola tidak
berjalan di ruang vakum, tetapi berjalan di sebuah
negara yang ada aturannya, dan pemerintah
sudah sejalan dan senafas dengan aturan FIFA itu.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menegpora
dikabarkan mengancam Komisi Banding terkait
kekisruhan yang terjadi akibat keputusan komite
pemilihan.
"Keras sekali ancaman-ancaman dari berbagai
pihak, tetapi tidak kami layani. Kami tidak mau
didikte. Tadi pagi juga mengancam PSSI agar
mengabulkan banding agar kongres PSSI lancar.
Ini adalah tekanan," ungkap Tjipta Lesmana, Ketua
Komisi Banding, Jumat, 27 Februari 2011 lalu.

Angie dan Sindiran Soal Nurdin Gantikan Adjie

VIVAnews - Rapat kerja Dewan Perwakilan
Rakyat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
Andi Mallarangeng yang membahas kisruh di
tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
berlangsung seru. Usai Andi menjelaskan
langkah-langklah yang diambil pemerintah dalam
mengatasi kisruh di PSSI, sejumlah anggota
dewan gencar memberikan tanggapan.
Hampir seluruh anggota Komisi X yang hadir
antre memberikan tanggapan maupun
pertanyaan. Pro dan kontra bermunculan,
terutama terkait dengan proses pemilihan Ketua
Umum PSSI yang akan digelar 23 Maret
mendatang di Bali.
Salah satu yang menarik, pernyataan Angelina
Sondakh, anggota Komisi XI dari Fraksi
Demokrat. Istri mendiang Manajer Badan Tim
Nasional (BTN) Adjie Massaid ini mendesak agar
konflik sepakbola nasional tidak berlarut-larut dan
segera diselesaikan.
Angie mendesak pemerintah lebih tegas lagi.
"Jangan sampai ada yang ribut di dunia maya.
Saya baca di Twitter ramai ditulis soal PSSI ini
macam-macam. Sampai ada yang berbunyi,
'Dulu saya berharap Adjie Massaid menggantikan
Nurdin Halid sebagai ketua PSSI, tapi sekarang
saya berharap Nurdin Halid yang menggantikan
Adjie Massaid," katanya.
Kontan saja, pernyataan Angie yang baru saja
ditinggal suaminya itu membuat tersenyum
anggota dewan. Termasuk Andi Mallarangeng.
"Itu kan kasar sekali," kata Angie melanjutkan.
Kalau perdebatan ini terus terjadi, lanjut Angie,
kasihan masyarakat. Pecah belah dan akhirnya
yang menjadi korban adalah timnas, yang jadi
terbengkelai.
Seperti diketahui kisruh PSSI makin memanas.
Desakan agar Ketua PSSI Nurdin Halid mundur
terjadi di mana-mana. Baik di lapangan, hingga
dunia maya. Twitter, facebook, mailing list hingga
forum di dunia maya tak henti-hentinya meminta
Nurdin mundur. Demikian juga di blackberry
messenger hingga pesan berantai.
Nurdin Halid juga tidak tinggal diam. Akhir pekan
lalu PSSI mengirimkan surat ke badan tertinggi
sepakbila dunia FIFA, karena adanya campur
tangan pemerintah. Dijadwalkan, Selasa, 1 Maret
2011 besok, FIFA akan membahas nasib PSSI.

Menpora Pelajari Hasil Komite Banding PSSI

VIVAnews - Menteri Negara Pemuda dan
Olahraga Andi Mallarangeng belum bisa
menyatakan sikap resminya atas keputusan
Komite Banding Persatuan Sepakbola Seluruh
Indonesia. Menpora juga belum menerima
keputusan tertulis Komite yang menolak banding
dua calon Ketua Umum PSSI dan menolak
Komite Pemilihan PSSI.
"Terus terang kami sedang mempelajari apa yang
dimaksud Komite Banding itu. Kami juga masih
menunggu yang tertulisnya," kata Andi
Mallarangeng dalam rapat kerja dengan Komisi X
DPR, Jakarta, Senin 28 Februari 2011.
Andi baru mengetahui isi Komite Banding dari
pemberitaan di televisi. Menurut mantan juru
bicara Presiden SBY ini, Komite Banding
memberikan semacam pesan bahwa semua
kembali ke titik awal. "Ini kesan yang kami
dapatkan. Tapi kami belum lihat keputusan
hukumnya," tegas Andi.
Pengajuan banding yang disampaikan bakal calon
Ketua Umum PSSI, Jenderal George Toisutta dan
Arifin Panigoro resmi ditolak oleh Komite
Banding.
Komite Banding juga memutuskan menolak
keputusan Komite Pemilihan PSSI, yang telah
menetapkan calon ketua umum, wakil ketua
umum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI.
Selanjutnya, Komite Banding mengembalikan
permasalahan ini kepada pengurus PSSI.
Komite ini mengaku telah lima kali mengadakan
sidang yakni sejak 21-25 Februari 2011 untuk
mengambil keputusan. Tjipta selalu menggelar
sidang bersama Wakil Ketua Gayus Lumbuun
dan Alfred Simanjuntak (anggota). Satu lagi
anggota Komite Banding yakni Max Boboy.

Pasal-pasal Kritik Menegpora kepada PSSI

VIVAnews - Hari ini, Menteri Negara Pemuda
dan Olahraga, Andi Mallarangeng memaparkan
soal kemelut PSSI di hadapan Komisi X Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia.
Dalam rapat dengar pendapat itu, Menegpora
menyampaikan 12 pasal yang merupakan kritik
terhadap pencalonan Ketua Umum PSSI:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional (UU-SKN), Pasal 13,
bahwa “Pemerintah mempunyai kewenangan
untuk mengatur, membina, mengembangkan,
melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan
keolahragaan secara nasional ”.
2. UU-SKN Pasal 16, bahwa “Ketentuan lebih lanjut
mengenai tugas, wewenang, dan tanggung
jawab Pemerintah dan pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai
dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan
Pemerintah ”.
3. UU-SKN Pasal 87, bahwa “Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan
pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
Pengawasan dilakukan dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan, Pasal 118, bahwa “Pengawasan
dimaksud meliputi pengendalian internal dilakukan
dengan cara memantau, mengevaluasi, dan
menilai unsur kebijakan, prosedur,
pengorganisasian, personil, perencanaan,
penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari
penyelenggara kegiatan keolahragaan.
5. Pasal 121, bahwa “Dalam rangka efektivitas
pengawasan, Menteri, gubernur, dan bupati/
walikota dapat mengenakan sanksi administratif
kepada setiap orang atau organisasi olahraga
yang melakukan pelanggaran administratif dalam
pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan,
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.” Serta “Pengenaan sanksi administratif
pada tiap pelanggaran administratif dalam
pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan
tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri. ”
6. Pasal 122, bahwa “Bentuk sanksi administratif
dimaksud meliputi peringatan; teguran tertulis;
pembekuan izin sementara; pencabutan izin;
pencabutan keputusan atas pengangkatan atau
penunjukkan, atau pemberhentian; pengurangan,
penundaan, atau penghentian penyaluran dana
bantuan; dan/atau kegiatan keolahragaan yang
bersangkutan tidak diakui.
7. Syarat calon Ketua Umum berdasarkan
ketentuan Standar Statuta FIFA (they shall have
already been active in football) dan Statuta PSSI
(Pasal 35 Ayat 4) sendiri adalah “telah aktif
sekurang-kurangnya 5 tahun dalam kegiatan
sepakbola ”, haruslah diartikan sebagaimana
adanya dan tidak ditafsirkan dalam arti sempit
yaitu menjadi bagian dari kepengurusan PSSI
selama 5 tahun.
8. Pasal 62 ART KOI, yang menyatakan AD/ART
setiap anggota KOI harus memuat ketentuan
yang menyatakan bahwa setiap anggota
pengurus induk organisasi harus memenuhi
persyaratan: “... (2) tidak pernah tersangkut
perkara pidana dan/atau dijatuhi hukuman
penjara ”.
9. Standar Statuta FIFA Pasal 32 Ayat (4) yang
menyatakan “... they shall have already been
active in football, must not have been previously
found guilty of a criminal offense ... ” yang dalam
terjemahan Bahasa Indonesia-nya adalah “...
mereka telah aktif dalam kegiatan sepakbola dan
tidak pernah dinyatakan bersalah dalam tindak
pidana ... ”
10. Pasal 68 (b) AFC Diciplinary Code “... ensure
that no-one is involved in the management of
clubs or the Member Association itself who is
under prosecution for action unworthy of such a
position (especially doping, corruption, forgery,
etc.) or who has been convicted of a criminal
offence in the past five years ”, yang dalam
terjemahan Bahasa Indonesia-nya adalah “...
memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang
terkait dengan manajemen dari klub atau Anggota
Asosiasi tersebut yang berada dalam penuntutan
terkait kasus (doping, korupsi, dan penipuan, dll.)
atau pernah dinyatakan bersalah di dalam tindak
pidana dalam lima tahun terakhir. ”
11. UU-SKN Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan Pasal 123 Ayat (2) yang
menyebutkan bahwa “Dalam hal ketua umum
induk organisasi cabang olahraga atau induk
organisasi olahraga fungsional berhalangan tetap
dan/atau menjalani pidana penjara berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, ketua umum induk
organisasi wajib diganti melalui forum tertinggi
organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga. ”
12. PP No 16/2007 ini, PSSI telah nyata-nyata tidak
menjalankan ketentuan tersebut. Karena itu,
dengan ini Pemerintah mengingatkan agar dalam
Kongres 4 tahunan PSSI ini, ketentuan ini
dilaksanakan dengan meninjau ulang ketentuan
tentang persyaratan dan penetapan Calon Ketua
Umum PSSI.
Reaksi PSSI
Soal Standar Statuta FIFA, PSSI menyebut
Menegpora salah menginterpretasikannya.
Pasalnya, PSSI mengaku telah mengikutinya.
"Jangan salah, PSSI sudah mengikuti statuta
FIFA," kata Max Boboy, Direktur Hukum dan
Peraturan PSSI. "Di standar FIFA memang itu ada,
tapi di statunya FIFA sudah tidak memakainya.
Artinya, standar itu disesuaikan dengan peraturan
negara-negara masing-masing."
"Misalnya, seorang pegawai negeri atau anggota
DPR baru dipecat setelah diputuskan harus
menjalani hukuman pidana minimal selama 5
tahun. Sedangkan sampai 2 tahun tidak," lanjut
Max.
Lebih lanjut, Max meminta Menegpora agar tak
melakukan ancaman,"Menegpora pernah bilang
ketika PSSI masih ada huruf 'I', maka harus ikut
semua peraturan perundangan di Indonesia. Tapi,
saya tanya, siapa yang membuat peraturan
permainan sepakbola, FIFA kan?"
"Saya minta Menegpora membuat peraturan
permainan sepakbola Indonesia," tegas Max.

Menpora Ancam Tindak Tegas PSSI

Jakarta, Menpora Andi
Mallarangeng memberi penjelasan ke DPR terkait
kisruh PSSI. Menpora mengancam akan
mengambil sikap tegas kepada PSSI jika tidak
segera mengadakan pembenahan internal.
"Kami mendesak PSSI segera melakukan koreksi
sehingga Kongres PSSI dilaksanakan sesuai UU
dan organisasi," ujar Menpora melaporkan sikap
tegas yang telah diambil pemerintah terkait PSSI,
dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/2/2011).
Menpora menuturkan catatan tegas tersebut telah
dikirim ke PSSI. Namun demikian belum ada
respon positif dari otoritas tertinggi sepakbola
Indonesia tersebut.
"Jika peringatan tidak dilaksanakan maka
pemerintah akan menjalankan wewenangnya
sesuai aturan berlaku," tegas Menpora.
Menpora lalu menuturkan terbukanya pintu
komunikasi dengan PSSI. Menpora bersedia
menjelaskan titik-titik yang perlu dikoreksi di
PSSI.
"Kami menjalankan tugas yang sangat terukur
yakni memberikan peringatan supaya bisa
dilakukan koreksi-koreksi. Kalau tidak dilakukan
akan ada konsekuensi-konsekuensinya,"
tandasnya.

Menpora Belum Mau Komentar Soal Putusan Komite Banding

Jakarta, Komite Banding akhirnya
menelurkan keputusannya Jumat lalu. Meski
begitu Menpora tetap bersikeras pada keputusan
awalnya dan belum mau berkomentar jauh soal
keputusan Komite Banding.
Hari Jumat lalu bertempat di Hotel Santika Komite
Banding akhirnya memutuskan untuk menolak
banding dua bakal calon Ketum PSSI 2011-2015,
George Toisutta dan Arifin Panigoro.
Tak hanya itu komite yang diketuai Tjipta
Lesmana itu juga menganulir keputusan Komite
Pemilihan yang meluluskan Nurdin Halid dan
Nirwan Darmawan Bakrie.
Sebuah hasil yang tentunya mengejutkan di
mana artinya pemilihan calon dimulai dari nol
lagi. Padahal kongres pemilihan Ketua Umum
akan bergulir tanggal 26 Maret mendatang di Bali.
Menpora, yang baru-baru ini mengeluarkan
ancaman kepada PSSI agar bersikap fair dalam
pemilihan nanti, mengaku belum ada sikap
lanjutan dari pihaknya terkait keputusan komite
banding itu. Andi Mallarangeng masih menunggu
penjelasan lebih lanjut dari Tjipta Lesmana dkk.
"Kami masih mempelajari komite banding itu apa
dan kami masih liat keputusannya itu apa. Kami
perlu pengkajian soal itu dan apa maksud dari
keputusan itu," tutur Andi dalam Rapat Kerja
dengan Komisi X di Kantor DPR, Senayan, Senin
(28/2/2011) siang WIB.
"Kami masih menunggu yang tertulisnya dan
apa maksudnya. Komite banding sampai
sekarang masih merumuskan tertulisnya.
Namun dari yang kami dengar dalam
wawancara belakangan ini, ada kesan dari komite
banding bilang pemilihan start dari awal kembali.
Istilahnya restart," sambung pria asal Sulawesi
Selatan itu.
Lebih lanjut Menpora menegaskan Pemerintah
tetap akan pada keputusan awalnya yaitu
mengawasi secara detil jalannya kongres
pemilihan Ketum PSSI hingga usai. Baginya
ancaman yang diberikan kepada PSSI beberapa
waktu lalu tetap berlaku.
"kami masih berada dalam posisi awal, dalam
memberikan peringatan dalam rangka
pencalonan ketum PSSI. kami masih menunggu
apa yang akan terjadi selanjutnya. Mudah-
mudahan Ke depan nantinya proses menjadi
lebih baik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan sistem keolahragaan."
"Lepas dari itu kami masih belum bisa
berkomentar soal keputusan komite banding.
Kami intinya masih menunggu dan meliahtnya
apakah hal itu masih sesuai dengan peraturan-
peraturan saat ini. Ya kalau menurut komite
banding semuanya mulai dari nol atau awal, ya
kami (Menpora) tetap juga seperti semula,"
pungkasnya.

Lalu Mara: Indonesia Tidak Bisa Jalan Tanpa FIFA

Jakarta - Manajer Pelita
Jaya Lalu Mara Satria Wangsa mengatakan, PSSI
sebagai anggota Federasi Sepak Bola Dunia
(FIFA) harus tunduk pada aturan FIFA. Apabila
Indonesia dibekukan dari keanggotaannya,
secara otomatis tidak bisa berlaga di event yang
digelar di bawah FIFA.
"Jangan merasa hebat, kita tidak bisa berjalan
tanpa FIFA," kata Lalu kepada Tempo, Senin
(28/2). Selama ini, PSSI selalu berkoordinasi
dengan FIFA. Setiap tindakan yang diambil PSSI,
selalu dilaporkan kepada badan sepak bola yang
bermarkas di Swiss itu.
Adanya kemelut PSSI yang terjadi di Indonesia
dalam pemilihan Ketua Umum PSSI, ternyata
mendapat respon cepat dari FIFA. Setelah
melayangkan teguran melalui surat elektronik
kepada Suryadharma Dali Tahir, Anggota
Komite Etik FIFA, selanjutnya mengagendakan
pembahasan kemelut PSSI di rapat Komite
Asosiasi FIFA yang akan berlangsung Selasa
(1/3) di markas FIFA.
"Saat ini kita sebaiknya menunggu sanksi yang
diberikan FIFA. Yang bisa kita lakukan adalah
mentaati sanksi yang nanti mungkin akan
diberikan FIFA," kata Lalu. Munculnya anggapan
Indonesia bisa tanpa FIFA, menurutnya itu
salah.
Apabila Indonesia tidak lagi menjadi anggota
FIFA, Indonesia akan mengalami kerugian.
Agenda pertandingan internasional di bawah
FIFA yang dijadwalkan tahun ini, tidak akan bisa
diikuti lagi oleh Indonesia. Laga tersebut, yaitu
Pra Olimpiade yang akan digelar 9 Maret nanti,
Pra Kualifikasi Piala Dunia, dan SEA Games 2011
pada November nanti.
Pemerintah, kata Lalu, sebaiknya jangan
mengintervensi PSSI. Ia menilai Menteri
Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng telah
melakukan intervensi secara vulgar di hadapan
media masa melalui pernyataannya meminta
Komite Banding menggoreksi Keputusan
Komite Pemilihan. "Itu jelas intervensi," katanya.
Melihat perkembangan kemelut yang terjadi saat
ini, menurutnya sebaiknya PSSI menyampaikan
hasil keputusan Komite Banding. Dalam
penyampaian kepada masyarakat, sebaiknya
berikut fakta-fakta yang disampaikan ketua
komite, Tjipta Lesmana termasuk tentang
adanya bentuk ancaman yang mereka terima.
"Bentuk ancaman yang mereka terima
sebaiknya dijelaskan pada masyarakat,"
katanya.

Menpora Tetap Beri Peringatan PSSI

Jakarta - Menteri Pemuda
dan Olahraga Andi Mallarangeng menegaskan
bahwa pihaknya tetap pada posisi memberikan
peringatan bagi Persatuan Sepakbola Seluruh
Indonesia. Peringatan diarahkan terutama terkait
proses pemilihan Pengurus PSSI periode
2011-2015 yang sedang berlangsung saat ini.
Adanya keputusan Komite Banding untuk
memutihkan kembali keputusan Komite
Pemilihan dan menolak banding, dalam
penilaian Andi diharapkan bisa membuat PSSI
menjalankan proses yang lebih baik lagi. "Kalau
kembali ke start awal, pemerintah masih pada
posisi yang sama. Kami memberikan
peringatan," katanya saat menyampaikan
pemaparan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X
DPR RI, Senin (28/2).
Andi secara khusus menyatakan belum
menyatakan sikap atas keputusan Komite
Banding tersebut. "Hingga saat ini belum ada
keputusan tertulis, sehingga saya kira masih
dibutuhkan waktu untuk mempelajari
keputusan Komite Banding," katanya.
Dalam penilaian Andi, untuk menafsirkan
keputusan Komite Banding tidak bisa sekadar
berdasar pada pernyataan lisan yang
disampaikan pekan lalu. "Banyak yang
memberikan pengertian kalau itu berarti proses
pemilihan kembali lagi pada posisi start awal,"
lanjutnya.
Dengan demikian, Andi menyatakan bahwa
sampai saat ini pihaknya tetap pada posisi
memberikan peringatan seperti pernyataan
yang pernah disampaikannya pada awal pekan
lalu. Di dalamnya, Andi memberikan dasar-
dasar hukum yang sebaiknya digunakan dalam
proses pemilihan pengurus PSSI.
"Kita harapkan ke depannya proses untuk
pemilihan pengurus PSSI ini bisa lebih baik lagi,
kami juga belum memposisikan ke yang lebih
formal untuk masalah itu selain memberikan
peringatan," katanya.

Pemerintah Siap Diskusi dengan FIFA Soal Kisruh PSSI

Jakarta, Tindak tanduk Menpora
belakangan yang mulai mencampuri urusan PSSI
dinilai sebagai bentuk intervensi yang bakal
berujung pada sanksi FIFA. Tak ingin hal itu
terjadi pemerintah pun siap berkomunikasi
dengan FIFA soal kekisruhan PSSI
"Kami siap berkomunikasi dengan FIFA, apa yang
menjadi sikap pemerintah," jelas Menpora Andi
Mallarangeng di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Senin (28/2/2011).
Namun Andi mengingatkan, seharusnya FIFA
juga melakukan komunikasi dengan pihak
Kemenpora. "Karena sepakbola tidak berjalan di
ruang vakum, tetapi berjalan di sebuah negara
yang ada aturannya," sambung Andi.
Pemerintah melalui Menpora baru-baru ini
memberi ancaman pada PSSI terkait kekisruhan
yang terjadi akibat keputusan komite pemilihan.
Ada empat calon yang maju yakni Nurdin Halid,
Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin
Panigoro. Dua calon terakhir ditolak tim klarifikasi
dengan alasan tidak pernah aktif di PSSI.
Hal ini menjadi sasaran protes sejumlah pihak
atas keganjilan di PSSI. Menpora pun kemudian
meminta agar PSSI bersikap fair.
"Kami ingin pastikan peraturan yang ada diikuti,
pemerintah belum memberikan sanksi," tuturnya
mengenai sikap pemerintah yang baru akan
memberikan sanksi jika PSSI benar melakukan
pelanggaran
Bagaimana dengan pengurus PSSI dari kalangan
politisi? "Kalau yang namanya sepakbola,
siapapun boleh menjadi pengurus, termasuk
politisi sepanjang memenuhi ketentuan yang
berlaku," tutupnya.

Menpora: Prestasi PSSI Turun Delapan Tahun Terakhir

Jakarta, Menpora Andi Malarangeng
mencatat penurunan prestasi PSSI selama masa
kepemimpinan Nurdin Halid. Menpora mencatat
rangking FIFA turun hingga urutan 120.
"Tahun 2003 sampai sekarang Ketua PSSI nya
Pak Nurdin Halid sampai sekarang Mungkin ada
beberapa masalah-masalah. Selama delapan
tahun ini. Terakhir tim Indonesia kalah dari
Malaysia di Piala AFF," ujar Menpora dalam Raker
Komisi X DPR , di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Senin (28/2/2011).
Menpora menuturkan, prestasi Timnas Indonesia
dibawah pembinaan PSSI menurun. Alhasil
Indonesia hanya bercokol di posisi 200 besar di
rangking FIFA.
"FIFA world rangking, kita pernah di rangking
100, sekarang turun jadi 120. Peringkat Timnas
PSSI di SEA Games pernah juara I sekarang juara
8," keluh Menpora.
Menpora menuturkan banyak persoalan yang
membuat Timnas turun prestasinya. Menpora
berharap PSSI melakukan pembinaan untuk
memaksimalkan Timnas sepakbola Indoensia.
"Prolematika penurunan prestasi karena
persoalan di lapangan. Tetapi ada juga persoalan
mafia sepakbola, ada persoalan soal kekerasan
dan sebagainya. Pembinaan usai dini juga perlu
ditingkatkan," tandasnya.

Agung Laksono: Pemerintah Tak Intervensi PSSI

Jakarta:Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono,
mengatakan pemerintah tidak berupaya
mengintervensi Organisasi Persatuan Sepakbola
Seluruh Indonesia (PSSI), yang akan menggelar
kongres untuk memilih ketua umumnya di Bali.
Pemerintah, kata Agung, hanya menjalankan
tugas memastikan peraturan organisasi di
bawah FIFA itu berjalan. "Pemerintah hanya
mengawasi pelaksanaannya jangan sampai
disalahgunakan," kata Agung seusai menutup
seminar Penduduk dan Ketahanan Pangan di
kantor Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Senin
(28/2).
PSSI banyak menuai protes sejak sepekan
terakhir, karena hanya meloloskan Nurdin Hakid
dan Nirwan Bakri, sebagai calon ketua umum.
Nurdin, dikritik karena tak kunjung memberikan
prestasi dan dinilai tidak layak karena bekas
narapidana. Dia juga diduga terlibat sejumlah
skandal korupsi Anggaran Pembangunan dan
Belanja Daerah, selama menjabat Ketua PSSI.
Ribuan suporter dari berbagai daerah menyegel
kantor PSSI, mendesak Nurdin mundur.
Sebelumnya, Nurdin terlibat konflik dengan
Menteri Pemuda dan Olahraga Andi
Mallarangeng yang mengancam akan
membekukan PSSI jika tidak merevisi bursa
calon ketua umum.
Menurut Agung, Pemerintah hanya
menjalankan fungsinya mengawasi organisasi
sepakbola itu tetap pada koridor yang benar.
"Tidak ada gunanya peraturan yang telah dibuat
FIFA kalau tidak dijalankan," kata politikus senior
Golkar itu.

Suporter Daerah Terus Gempur PSSI

Banda Aceh, Demo suporter untuk
mendesak agar PSSI direformasi terus
berlangsung. Di Aceh, suporter kembali
menyuarakan hal yang sama seperti pekan silam.
Sementara di Garut, ratusan orang meminta
Nurdin Halid untuk turun dari jabatannya.
Puluhan warga Banda Aceh yang tergabung
dalam Komunitas Cinta Sepak Bola (KCB)
Darussalam dan Aceh Mania menggelar aksi
unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima, Banda
Aceh, Senin (28/2/2011). Mereka menyatakan
“ perang” terhadap PSSI di bawah kepemimpinan
Nurdin Halid serta menolak pencalonan kembali
Nurdin dalam bursa Ketua Umum PSSI.
Koordinator aksi Razikin dalam orasinya
mengatakan, di bawah kepemimpinan Nurdin,
kondisi sepakbola tanah air terus dirundung
keprihatinan, sejurus dengan melorotnya
prestasasi Tim Nasional.
PSSI juga mereka nilai kerap dilanda berbagai
persoalan korupsi. Dan ini merupakan bukti nyata
ketidakprofesionalan pengurus induk sepak bola
Indonesia tersebut.
"Itulah sebabnya, masyarakat Aceh perlu
menyatakan sikap perang dan turut mendukung
Revolusi menyeluruh di tubuh PSSI, ” kata
Razikin. Dalam aksi yang berlangsung sekitar satu
jam itu, demonstran membakar poster dan
spanduk sebagai bentuk penolakan terhadap
kepemimpinan Nurdin Halid.
Hampir sepekan silam, demo yang sama juga
berlangsung di Banda Aceh. yang mereka
suarakan ketika itu juga sama, meminta Nurdin
Halid dan para pengurus PSSI mundur.
Sementara itu, di Garut, Ratusan anggota
pendukung Persib Bandung yang
mengatasnamakan Viking Garut, menggelar aksi
unjuk rasa menolak pencalonan Nurdin Halid
sebagai ketua PSSI periode 2011-2015 di
Lapangan Jayaraga Garut, Jawa Barat.
Aksi tersebut, dilakukan di sela pertandingan Liga
Pendidikan Indonesia antara SMA se-Kabupaten
Garut yang memperebutkan piala Bupati Garut.
“ Kami berharap ada perubahan total di tubuh
PSSI " ujar panglima Viking Garut, Tatang Enday,
saat berorasi disepan ratusan anggota Viking
Garut.
Menurut Tatang, pencalonan Nurdin Halid dinilai
sarat nuansa politis, mengingat selama dua
periode Nurdin memimpin PSSI tidak ada
prestasi yang membanggakan bagi bangsa
Indonesia. "Justru malah muncul ketidakberesan
di tubuh PSSI, seperti korupsi, pengaturan
pertandingan dan jual-beli skor pertandingan,"
ungkapnya.
Viking Garut juga menilai selama ini potensi
persepakbolaan di Indonesia tidak tergarap
dengan baik. Bahkan, PSSI Korda Garut pun
selama ini vakum. “Sehingga Nurdin itu tidak ada
apa-apanya," tambah Tatang.
Ratusan Viking Garut mengancam akan
memboikot segala bentuk kegiatan PSSI bila
Nurdin terpilih kembali menjadi ketua umum.
"Bahkan kita akan melakukan konsolidasi dengan
para suporter dan tokoh sepakbola untuk
membuat PSSI tandingan," tandas Tatang.

PSSI Kisruh, Pemerintah Harus Turun Tangan

Jombang (beritajatim.com) - Katua Pengcab
PSSI Jombang, H Marsaid, berharap pemerintah
turun tangan dalam kisruh yang ada di tubuh
PSSI. Hanya saja, proses intervensi itu dalam
batas kewajaran. Semisal, pemerintah tidak ikut
menentukan siapa yang akan menduduki kursi
Ketua PSSI.
"Tapi jangan sampai intervensi pemerintah itu
terlalu berlebihan. Misalnya, Menpora
mengeluarkan SK (Surat Keputusan) menunjuk
Ketua Umum PSSI. Nah, kalau itu dilakukan baru
namanya intervensi berlebihan. Yang pasti
pemerintah harus turun tangan," kata Marsaid,
ketika ditemui di kantornya, Senin (28/2/2011).
Menurut Marsaid, adalah sesuatu yang wajar jika
pemerintah ikut intervensi dalam kisruh di tubuh
PSSI. Alasannya, selama ini anggaran untuk
sepak bola bersumber dari APBN. Dengan begitu,
PSSI juga harus bisa bertanggung jawab
terhadap pemerintah.
"Selama ini PSSI dibiayai oleh APBN yang
notabene uang rakyat. Sehingga dalam proses
kegiatannya harus sesuai dengan keinginan dan
harapan masyarakat. Bukan keinginan
sekelompok atau segolongan orang saja," kata
pria yang pernah diusir Nurdin Halid saat
persiapan kongres PSSI di Hotel Nirwana Bali ini.
Dia juga menjelaskan, PSSI cenderung
menggunakan kebijakan tangan besi dalam
menjalankan organisasi. Hal tersebut, lanjut
Marsaid, terlihat dari adanya rekayasa dalam
pemilihan ketua PSSI serta upaya
mempertahankan rezim Nurdin selama 8 tahun.
"Partisipasi masyarakat dalam membangun
sepak bola dikebiri. Jadi sudah selayaknya
pemerintah segera turun tangan," pungkasnya.

PSSI Jombang: Nurdin Dalang Amburadulnya Sepak Bola

Jombang (beritajatim.com) - Perlawanan
terhadap Ketua Umum PSSI Nurdin Halid (NH)
juga bergulir di Jombang. Mereka berpandangan
revolusi di tubuh lembaga sepak bola tersebut
harus segera dilakukan alias harga mati. Bahkan
PSSI Jombang menilai bahwa Nurdin adalah
biang kerok amburadulnya persepak bolaan
nasional.
"Agar sepak bola nasional berdiri pada rel yang
sebenarnya, maka Nurdin dan kroni-kroninya
harus ditebang habis. Artinya, harus dilakukan
revolusi di tubuh PSSI. Selama Nurdin
memimpin PSSI, tidak ada prestasi yang berarti,"
kata H Marsaid, Ketua Pengcab PSSI Jombang,
Senin (28/2/2011).
Pria yang pernah ditolak Nurdin saat persiapan
kongres di hotel Nirwana Bali ini mengatakan,
sepak bola Indonesia selama dipimpin Nurdin tak
ubahnya dengan mafia. Sistem kompetisi yang
dibangun bukan mengedepankan prestasi.
Namun sebaliknya, kompetisi hanya berdasarkan
like and dislike (suka dan tidak suka). "Jadi siapa
yang dekat dengan pengurus PSSI itulah yang
bisa menjadi juara," katanya mengkritik.
Marsaid berharap, sebaiknya semua pihak
kembali pada statuta FIFA dengan PSSI. Namun,
harus sesuai dengan penafsiran yang sama
sesuai dengan konteks aslinya. Jika itu dilakukan,
katanya, maka Nurdin yang juga mantan napi
secara otomatus tidak boleh maju menjadi
pengurus PSSI.
"Kalau statuta FIFA diterapkan, tidak mungkin ada
kisruh sepak bola seperti sekarang ini. Kisruh itu
dipicu oleh masih adanya oknum PSSI
menginginkan status quo bertahan. Dan yang
pasti, jangan sampai ada yang menjadikan PSSI
sebagai media politik," tegasnya.

Seribu Tanda Tangan dari Banjarmasin Tuntut Nurdin Mundur

Banjarmasin - Pecinta
sepak bola di Banjarmasin menggalang seribu
tanda tangan dari warga di Kalimantan Selatan.
Aksi seribu tanda tangan berlangsung di jalan
utama Mayor Jenderal DI Panjaitan Kota
Banjarmasin, Senin (28/2).
Dari ribuan tanda tangan yang dibubuhkan di
spanduk berukuran besar yang bagian atasnya
bertuliskan 'Go Now Nurdin Halid From PSSI' itu
ada sejumlah pesan yang mengecam Nurdin
Halid dengan kata-kata kasar dan ada pula yang
hanya menulis ’Mundur Nurdin Halid dari Ketua
Umum PSSI’ dan 'Revolusi PSSI'.
”Saya suka sepak bola, tapi merasa kecewa
dengan kepemimpinan Nurdin Halid. Kalau bisa
diganti, ” ujar Ardiansyah, warga Kelayan
Banjarmasin, seusai membubuhkan tanda
tangan.
Aksi penggalangan seribu tanda tangan ini
diprakarsai oleh Satgasda Keluarga Besar Forum
Komunikasi Purnawirawan Putra-Putri TNI/Polri
XIV Kalimantan Selatan. Dan dalam aksinya,
mereka mengusung George Toisutta sebagai
kandidat calon ketua umum PSSI pengganti
Nurdin Halid.
Ketua Satgasda Keluarga Besar Forum
Komunikasi Purnawirawan Putra-Putri TNI/Polri
XIV Kalsel, Ari Bimo, mengatakan alasan mereka
menggalang seribu tanda tangan dari warga
dan pencinta sepak bola di Banjarmasin karena
merasa sebagai keluarga besar TNI dan peduli
sepak bola Indonesia. "Untuk itu kami
mendukung George Toisutta sebagai kandidat
ketua umum PSSI," ujarnya.

Lagi, Ratusan Boromania akan Geruduk Markas PSSI

Jakarta, Kelompok suporter Persibo
Bojonegoro hari ini akan kembali ke Jakarta untuk
melanjutkan kampanye merevolusi PSSI dan
menurunkan ketua umumnya, Nurdin Halid.
Senin (28/2/2011) siang ini ratusan Boromania
berkumpul di Stadion Letjend H Soedirman untuk
menyiapkan keberangkatannya kembali ke
ibukota, setelah minggu lalu turut menggeruduk
markas PSSI di Senayan bersama ribuan
suporter lain.
Sedikitnya 11 bus akan meluncur, yang rata-rata
akan diisi 60 suporter. "Tinggal dihitung saja
berapa jumlahnya. Kita akan berangkat siang ini
menuju Jakarta," kata Arif Bondet, Koordinator
Lapangan (Korlap) dalam aksi kali ini.
Hingga pukul 11.30 WIB, para Boromania terus
berdatangan di Stadion. Bereka berkumpul
terlebih dulu, untuk selanjutnya berangkat
bersama-sama menuju Jakarta.
"Kami akan terus melakukan aksi sampai tujuan
kami benar-benar terealisasi. Yaitu, menurunkan
Nurdin dari PSSI," sambungnya.
Sepulangnya ratusan Boromania dari Jakarta
beberapa lalu, mereka tetap menggelar aksi
demonstrasi di daerahnya sendiri.

Prihatin, FIFA Pantau Intervensi PSSI

Jakarta - Federasi Asosiasi Sepakbola
Internasional (FIFA) menyatakan keprihatinannya
yang mendalam atas kisruh yang tengah
melingkupi Persatuan sepakbola Seluruh
Indonesia (PSSI).
Otoritas sepakbola sedunia itu meminta semua
pihak menahan diri dan sama-sama
mengembangkan suasana kondusif.
"FIFA tidak menyukai kondisi yang terjadi di
Indonesia sekarang ini, mereka mengkhawatirkan
perkembangannya akan sangat tidak
menguntungkan buat kita," ungkap Suryadharma
“ Dali” Tahir, anggota Komite Etik FIFA dari
Indonesia, Minggu (27/2/2011), di Zurich, Swiss
sebagaimana dikutip laman resmi PSSI, Senin
(28/2/2011).
Menurut Dali Tahir, FIFA tengah memantau
dengan seksama kondisi yang terjadi di
Indonesia. FIFA menilai pernyataan Menpora Andi
Alifian Mallarangeng yang mengecam keputusan
verifikasi calon-calon Exco melalui Komite
Pemilihan serta mengintimidasi Komite Banding
dan mengancam membekukan PSSI sebagai
intervensi pemerintah terhadap kedaulatan
sepakbola.
"FIFA sangat menyayangkan pernyataan-
pernyataan itu, ” ujar Dali Tahir.
Menyikapi situasi yang terjadi di Indonesia, ujar
Dali Tahir, FIFA sudah mengirim surat pada 24
Februari lalu yang antara lain memuat
keprihatinan atas pernyataan-pernyataan keras
pemerintah terhadap kebijakan organisasi PSSI.
"FIFA menginginkan semua pihak bisa berpikir
jernih sehingga situasinya tidak malah bertambah
rumit," jelas Dali.
Surat FIFA pada 24 Februari ditandatangani oleh
Sekjen FIFA Jerome Valcke. Surat ini dikirim
sebagai balasan dari surat yang dikirim PSSI pada
22 Februari, sebagai laporan atas adanya
pernyataan keras Menpora sehari sebelumnya
(21/2/2011).
Dali Tahir menginformasikan perkembangan
situasi di Indonesia akan menjadi salah satu
agenda Sidang Komite Asosiasi FIFA di Zurich,
Senin (1/3/2011) mulai pukul 16.00 waktu
setempat (Selasa, 2/3/2011 pukul 01.00 WIB).
Sidang Komite Asosiasi yang dipimpin Geoff
Thompson (Inggris) itu membahas berbagai
kondisi atau permasalahan yang tengah dialami
negara-negara anggota FIFA di seluruh dunia.
Karena membahas berbagai materi penting dan
krusial, sidang Komite Asosiasi kerap juga disebut
Komite Emergency.
Hasil sidang Komite Asosiasi selanjutnya menjadi
bahan rekomendasi untuk dibawa ke pertemuan
yang lebih tinggi, yakni sidang Komite Eksekutif
(Exco) FIFA. Sidang Exco FIFA biasanya dipimpin
Presiden FIFA Joseph S Blatter dan dihadiri
sembilan wakil Presiden FIFA beserta 15 anggota
Exco FIFA yang sebagian ialah perwakilan para
ketua konfederasi.

Ketum PSSI Tetap Nurdin, Persigo Pilih LPI

Ketua pengurus klub Persigo Gorontalo, Adhan
Dambea, menegaskan bahwa klubnya akan hijrah
ke Liga Primer Indonesia apabila pimpinan
tertinggi PSSI masih tetapi dipegang oleh Nurdin
Halid.
Adhan menilai LPI lebih profesional dan fair
karena memakai wasit asing yang independen.
Adhan juga tidak ingin klubnya bermain di bawah
kepengurusan Nurdin yang dianggap selalu
tergantung dari uang.
"Wasit saja dari luar negeri, dan tentu lebih
independen. Kalau PSSI terus dipimpin Nurdin,
semuanya tergantung duit," katanya.
"Persigo saja baru dikasih dana Rp300 juta, tapi
setelah PSSI mendapat kecaman dari banyak
kalangan. Padahal, sebelumnya dia tidak perhatian
dengan nasib klub," ungkapnya.
Selain itu, Adhan juga mengecam perlakuan PSSI
terhadap pemain muda Persigo, Burhanudin
Nihe, yang tiba-tiba dicoret dari tim nasional
Indonesia U-23 tanpa ada keterangan jelas.
"Saya menolak mendukung Nurdin, serta lebih
condong ke George Toisutta dan Arifin Panigoro.
Jangan heran Burhanudin langsung dicoret sesaat
sebelum berangkat ke Hongkong," jelasnya.

KONI NTT Himbau PSSI NTT Dukung Toisutta

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan
bahwa mereka mendukung Jendral George
Toisutta menjadi ketua umum PSSI periode
2011-2015.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua
Harian KONI Provinsi NTT, Esthon Foenay, yang
menilai PSSI membutuhkan perubahan agar
sepakbola nasional dapat berkembang lebih maju.
"KONI NTT akan memberikan dukungan kepada
George Toisutta untuk menjadi Ketua Umum
PSSI, walaupun yang bersangkutan dicoret dari
pencalonan oleh Komite Pemilihan," kata Foenay,
yang juga Wakil Gubernur NTT.
Selain itu, Esthon berharap yang mendukung
TOisutta bukan hanya KONI saja melainkan
Pengprov PSSI NTT. Oleh karena itu, KONI telah
menyampaikan aspirasi mereka tersebut ke
Pengprov PSSI NTT.
"Kami sudah menginformasikan dukungan
tersebut kepada Pengprov PSSI NTT. Kami
mengharapkan George Toisutta lolos verifikasi
calon, dan terpilih menjadi Ketua Umum PSSI,"
ujarnya, berharap.

Banyak Menyedot Massa, PSSI Jadi Rebutan Politis

Banyak Menyedot Massa, PSSI Jadi Rebutan Politis

Demo Menentang Nurdin Kembali Digelar di PSSI

VIVAnews - Demonstrasi menentang
pencalonan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum
PSSI periode 2011-2015, kembali berlangsung di
areal sekitar kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Senin,
28 Februari 2011. Kali ini unjuk rasa dilakukan oleh
kelompok yang menamakan diri Gerakan
Revolusi PSSI (GRP) dari Jakarta. GRP memulai
demonya pukul 13.00 WIB.
Ratusan orang dari GRP yang mayoritas
mengenakan baju berwarna merah membagikan
selebaran berisi tiga tuntutan.
Pertama, GRP menolak kehadiran kembali Nurdin
Halid dan kroni-kroninya di persepakbolaan
Indonesia karena akan memperburuk sepakbola
Indonesia. Tuntutan kedua adalah mendesak
pemerintah untuk mengambil alih PSSI. GRP
menganggap langkah itu bukanlah suatu bentuk
intervensi, tapi semata untuk menyelamatkan
PSSI. Yang ketiga, mereka mendukung
pemerintah membekukan PSSI.
Salah satu pemimpin demonstrasi, Toge,
mengatakan ini adalah kali kelima GRP melakukan
aksi di Senayan. Toge menyatakan kelompoknya
tidak akan berhenti mendemo Nurdin setiap hari
di Senayan.
"Kami akan terus melakukan aksi ini hingga
Nurdin tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum
PSSI. Ini aksi kami yang kelima di Senayan,"
katanya di tengah-tengah aksi.

Wakil Ketua DPR: PSSI Jangan Jadi Permainan Politik

Jakarta, Menanggapi kisruhnya
PSSI, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung
berharap segera ada reformasi di internal
organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia itu.
PSSI tak boleh dijadikan ajang permainan politik.
"Harus ada reformasi, pengurus PSSI
seharusnya tidak punya beban politik. PSSI tidak
menjadi ajang perebutan partai politik. PSSI
jangan dijadikan permainan partai politik," ujar
Pram kepada wartawan di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Senin (28/2/2011).
Pram menyambut sikap tegas Menpora Andi
Malarangeng dalam memperingatkan PSSI
supaya segera berubah. Ia berharap apa yang
diputuskan komisi banding PSSI sebagai pijakan
awal reformasi di tubuh PSSI.
"Dengan keputusan Komite Banding menganulir
calon, ini cukup baik karena bagaimanapun ada
independensi dari komisi banding," tutur Pram.
Pram juga yakin tidak akan ada sanksi dari FIFA
jika dilakukan reformasi di tubuh PSSI. Dasarnya
adalah, PSSI berada di negara Indonesia yang
merdeka dan berhak mereformasi diri.
"Mengenai statuta FIFA 'kan Indonesia punya
aturan main sebagai negara yang berdaulat.
Seharusnya aturan FIFA itu sama dengan aturan
PSSI. Saya menduga ada oknum di PSSI yang
ingin mempertahankan status quo," tandasnya.

FIFA Akan Tentukan Nasib PSSI Selasa

Jakarta - Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) akan
membahas kemelut di PSSI, Selasa (1/3). Melalui
rapat Komite Nasional Asosiasi FIFA yang akan
digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss tersebut,
nasib PSSI akan ditentukan.
"Dalam rapat itu terdapat agenda pembahasan
mengenai adanya campur tangan pemerintah
Indonesia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga
terhadap PSSI. Keputusan FIFA di rapat ini
nantinya akan memutuskan nasib PSSI," kata
Suryadharma Dali Tahir, Anggota Komite Etik
FIFA di Zurich, melalui sambungan telpon kepada
Tempo, Minggu (27/2).
Dali mengaku belum mengetahui sanksi apa yang
kemungkinan akan dijatuhkan FIFA terhadap
organisasi sepak bola tertinggi Indonesia nanti.
"Sanksi FIFA itu berlapis-lapis, saya tidak tahu
sanksi dari FIFA apa terhadap Indonesia," katanya.
Menurut Dali, FIFA terus memantau
perkembangan kemelut sepak bola yang terjadi di
Indonesia saat ini. Respon yang diberikan FIFA
pun cepat. Dali mengaku langsung mendapat
surat elektronik dari FIFA setelah Komisi Banding
Pemilihan PSSI mengumumkan keputusannya
menganulir semua calon Ketua Umum PSSI.
"Isi suratnya, menolak intervensi pemerintah dan
itu adalah peringatan dari FIFA," katanya. Dali
mengatakan, intervensi pemerintah tampak jelas
sekali pada 25 poin pernyataan Menteri Pemuda
dan Olahraga Andi Mallarangeng yang
disampaikan di hadapan wartawan, Senin (21/2)
kemarin.
Kepadawartawan di kantornya saat itu, Andi
menegaskan bahwa selama PSSI menggunakan
hufur I yang berarti singakatan Indonesia, PSSI
harus mengikuti aturan yang ada di negara
Indonesia. Andi juga meminta Komite Banding
menggoreksi keputusan Komite Pemilihan.
"Mengapa kita tidak menyelesaikan persoalan ini
dengan kepala dingin untuk mencari penyelesaian
terbaik. Malu di dunia internasional," kata Dali
menyayangkan. Apabila pembekuan menimpa
Indonesia, kata Dali, Indonesia tidak bisa berlaga
di pertandingan leg kedua Pra Olimpiade di
Turkmenistan, 9 Maret nanti, dilarang mengikuti
Kualifikasi Piala Dunia, dan SEA Games 2011.
Dalam rapat FIFA nanti, Dali berencana
menjelaskan di hadapan forum tersebut tentang
kondisi sepak bola Indonesia teranyar. "Saya akan
mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi,
saya harap FIFA tidak memberlakukan
pembekuan karena itu akan merugikan sepak bola
Indonesia," kata Dali. Selain dia, tidak ada
pengurus PSSI yang hadir pada rapat tersebut
karena ini rapat FIFA.
Hasil rapat tersebut, sekaligus akan menentukan
kelanjutan Kongres Empat Tahunan PSSI di Bali,
26 Maret nanti. Apakah tetap digelar sesuai
rencana semula atau mundur. Awalnya Kongres
PSSI di Pulau Dewata itu mengagendakan
pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan
Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015.
Selama ini, PSSI selalu melaporkan
perkembangan menjelang kongres PSSI kepada
FIFA. "Setelah muncul keputusan Komisi Banding
Pemilihan yang menganulir semua calon, saya
tidak tahu apa keputusan FIFA," kata Dali.

FIFA Akan Tentukan Nasib PSSI Selasa

Jakarta - Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) akan
membahas kemelut di PSSI, Selasa (1/3). Melalui
rapat Komite Nasional Asosiasi FIFA yang akan
digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss tersebut,
nasib PSSI akan ditentukan.
"Dalam rapat itu terdapat agenda pembahasan
mengenai adanya campur tangan pemerintah
Indonesia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga
terhadap PSSI. Keputusan FIFA di rapat ini
nantinya akan memutuskan nasib PSSI," kata
Suryadharma Dali Tahir, Anggota Komite Etik
FIFA di Zurich, melalui sambungan telpon kepada
Tempo, Minggu (27/2).
Dali mengaku belum mengetahui sanksi apa yang
kemungkinan akan dijatuhkan FIFA terhadap
organisasi sepak bola tertinggi Indonesia nanti.
"Sanksi FIFA itu berlapis-lapis, saya tidak tahu
sanksi dari FIFA apa terhadap Indonesia," katanya.
Menurut Dali, FIFA terus memantau
perkembangan kemelut sepak bola yang terjadi di
Indonesia saat ini. Respon yang diberikan FIFA
pun cepat. Dali mengaku langsung mendapat
surat elektronik dari FIFA setelah Komisi Banding
Pemilihan PSSI mengumumkan keputusannya
menganulir semua calon Ketua Umum PSSI.
"Isi suratnya, menolak intervensi pemerintah dan
itu adalah peringatan dari FIFA," katanya. Dali
mengatakan, intervensi pemerintah tampak jelas
sekali pada 25 poin pernyataan Menteri Pemuda
dan Olahraga Andi Mallarangeng yang
disampaikan di hadapan wartawan, Senin (21/2)
kemarin.
Kepadawartawan di kantornya saat itu, Andi
menegaskan bahwa selama PSSI menggunakan
hufur I yang berarti singakatan Indonesia, PSSI
harus mengikuti aturan yang ada di negara
Indonesia. Andi juga meminta Komite Banding
menggoreksi keputusan Komite Pemilihan.
"Mengapa kita tidak menyelesaikan persoalan ini
dengan kepala dingin untuk mencari penyelesaian
terbaik. Malu di dunia internasional," kata Dali
menyayangkan. Apabila pembekuan menimpa
Indonesia, kata Dali, Indonesia tidak bisa berlaga
di pertandingan leg kedua Pra Olimpiade di
Turkmenistan, 9 Maret nanti, dilarang mengikuti
Kualifikasi Piala Dunia, dan SEA Games 2011.
Dalam rapat FIFA nanti, Dali berencana
menjelaskan di hadapan forum tersebut tentang
kondisi sepak bola Indonesia teranyar. "Saya akan
mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi,
saya harap FIFA tidak memberlakukan
pembekuan karena itu akan merugikan sepak bola
Indonesia," kata Dali. Selain dia, tidak ada
pengurus PSSI yang hadir pada rapat tersebut
karena ini rapat FIFA.
Hasil rapat tersebut, sekaligus akan menentukan
kelanjutan Kongres Empat Tahunan PSSI di Bali,
26 Maret nanti. Apakah tetap digelar sesuai
rencana semula atau mundur. Awalnya Kongres
PSSI di Pulau Dewata itu mengagendakan
pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan
Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015.
Selama ini, PSSI selalu melaporkan
perkembangan menjelang kongres PSSI kepada
FIFA. "Setelah muncul keputusan Komisi Banding
Pemilihan yang menganulir semua calon, saya
tidak tahu apa keputusan FIFA," kata Dali.

FIFA Akan Tentukan Nasib PSSI Selasa

Jakarta - Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) akan
membahas kemelut di PSSI, Selasa (1/3). Melalui
rapat Komite Nasional Asosiasi FIFA yang akan
digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss tersebut,
nasib PSSI akan ditentukan.
"Dalam rapat itu terdapat agenda pembahasan
mengenai adanya campur tangan pemerintah
Indonesia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga
terhadap PSSI. Keputusan FIFA di rapat ini
nantinya akan memutuskan nasib PSSI," kata
Suryadharma Dali Tahir, Anggota Komite Etik
FIFA di Zurich, melalui sambungan telpon kepada
Tempo, Minggu (27/2).
Dali mengaku belum mengetahui sanksi apa yang
kemungkinan akan dijatuhkan FIFA terhadap
organisasi sepak bola tertinggi Indonesia nanti.
"Sanksi FIFA itu berlapis-lapis, saya tidak tahu
sanksi dari FIFA apa terhadap Indonesia," katanya.
Menurut Dali, FIFA terus memantau
perkembangan kemelut sepak bola yang terjadi di
Indonesia saat ini. Respon yang diberikan FIFA
pun cepat. Dali mengaku langsung mendapat
surat elektronik dari FIFA setelah Komisi Banding
Pemilihan PSSI mengumumkan keputusannya
menganulir semua calon Ketua Umum PSSI.
"Isi suratnya, menolak intervensi pemerintah dan
itu adalah peringatan dari FIFA," katanya. Dali
mengatakan, intervensi pemerintah tampak jelas
sekali pada 25 poin pernyataan Menteri Pemuda
dan Olahraga Andi Mallarangeng yang
disampaikan di hadapan wartawan, Senin (21/2)
kemarin.
Kepadawartawan di kantornya saat itu, Andi
menegaskan bahwa selama PSSI menggunakan
hufur I yang berarti singakatan Indonesia, PSSI
harus mengikuti aturan yang ada di negara
Indonesia. Andi juga meminta Komite Banding
menggoreksi keputusan Komite Pemilihan.
"Mengapa kita tidak menyelesaikan persoalan ini
dengan kepala dingin untuk mencari penyelesaian
terbaik. Malu di dunia internasional," kata Dali
menyayangkan. Apabila pembekuan menimpa
Indonesia, kata Dali, Indonesia tidak bisa berlaga
di pertandingan leg kedua Pra Olimpiade di
Turkmenistan, 9 Maret nanti, dilarang mengikuti
Kualifikasi Piala Dunia, dan SEA Games 2011.
Dalam rapat FIFA nanti, Dali berencana
menjelaskan di hadapan forum tersebut tentang
kondisi sepak bola Indonesia teranyar. "Saya akan
mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi,
saya harap FIFA tidak memberlakukan
pembekuan karena itu akan merugikan sepak bola
Indonesia," kata Dali. Selain dia, tidak ada
pengurus PSSI yang hadir pada rapat tersebut
karena ini rapat FIFA.
Hasil rapat tersebut, sekaligus akan menentukan
kelanjutan Kongres Empat Tahunan PSSI di Bali,
26 Maret nanti. Apakah tetap digelar sesuai
rencana semula atau mundur. Awalnya Kongres
PSSI di Pulau Dewata itu mengagendakan
pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan
Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015.
Selama ini, PSSI selalu melaporkan
perkembangan menjelang kongres PSSI kepada
FIFA. "Setelah muncul keputusan Komisi Banding
Pemilihan yang menganulir semua calon, saya
tidak tahu apa keputusan FIFA," kata Dali.

FIFA Akan Tentukan Nasib PSSI Selasa

Jakarta - Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) akan
membahas kemelut di PSSI, Selasa (1/3). Melalui
rapat Komite Nasional Asosiasi FIFA yang akan
digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss tersebut,
nasib PSSI akan ditentukan.
"Dalam rapat itu terdapat agenda pembahasan
mengenai adanya campur tangan pemerintah
Indonesia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga
terhadap PSSI. Keputusan FIFA di rapat ini
nantinya akan memutuskan nasib PSSI," kata
Suryadharma Dali Tahir, Anggota Komite Etik
FIFA di Zurich, melalui sambungan telpon kepada
Tempo, Minggu (27/2).
Dali mengaku belum mengetahui sanksi apa yang
kemungkinan akan dijatuhkan FIFA terhadap
organisasi sepak bola tertinggi Indonesia nanti.
"Sanksi FIFA itu berlapis-lapis, saya tidak tahu
sanksi dari FIFA apa terhadap Indonesia," katanya.
Menurut Dali, FIFA terus memantau
perkembangan kemelut sepak bola yang terjadi di
Indonesia saat ini. Respon yang diberikan FIFA
pun cepat. Dali mengaku langsung mendapat
surat elektronik dari FIFA setelah Komisi Banding
Pemilihan PSSI mengumumkan keputusannya
menganulir semua calon Ketua Umum PSSI.
"Isi suratnya, menolak intervensi pemerintah dan
itu adalah peringatan dari FIFA," katanya. Dali
mengatakan, intervensi pemerintah tampak jelas
sekali pada 25 poin pernyataan Menteri Pemuda
dan Olahraga Andi Mallarangeng yang
disampaikan di hadapan wartawan, Senin (21/2)
kemarin.
Kepadawartawan di kantornya saat itu, Andi
menegaskan bahwa selama PSSI menggunakan
hufur I yang berarti singakatan Indonesia, PSSI
harus mengikuti aturan yang ada di negara
Indonesia. Andi juga meminta Komite Banding
menggoreksi keputusan Komite Pemilihan.
"Mengapa kita tidak menyelesaikan persoalan ini
dengan kepala dingin untuk mencari penyelesaian
terbaik. Malu di dunia internasional," kata Dali
menyayangkan. Apabila pembekuan menimpa
Indonesia, kata Dali, Indonesia tidak bisa berlaga
di pertandingan leg kedua Pra Olimpiade di
Turkmenistan, 9 Maret nanti, dilarang mengikuti
Kualifikasi Piala Dunia, dan SEA Games 2011.
Dalam rapat FIFA nanti, Dali berencana
menjelaskan di hadapan forum tersebut tentang
kondisi sepak bola Indonesia teranyar. "Saya akan
mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi,
saya harap FIFA tidak memberlakukan
pembekuan karena itu akan merugikan sepak bola
Indonesia," kata Dali. Selain dia, tidak ada
pengurus PSSI yang hadir pada rapat tersebut
karena ini rapat FIFA.
Hasil rapat tersebut, sekaligus akan menentukan
kelanjutan Kongres Empat Tahunan PSSI di Bali,
26 Maret nanti. Apakah tetap digelar sesuai
rencana semula atau mundur. Awalnya Kongres
PSSI di Pulau Dewata itu mengagendakan
pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan
Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015.
Selama ini, PSSI selalu melaporkan
perkembangan menjelang kongres PSSI kepada
FIFA. "Setelah muncul keputusan Komisi Banding
Pemilihan yang menganulir semua calon, saya
tidak tahu apa keputusan FIFA," kata Dali.

FIFA Akan Tentukan Nasib PSSI Selasa

Jakarta - Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) akan
membahas kemelut di PSSI, Selasa (1/3). Melalui
rapat Komite Nasional Asosiasi FIFA yang akan
digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss tersebut,
nasib PSSI akan ditentukan.
"Dalam rapat itu terdapat agenda pembahasan
mengenai adanya campur tangan pemerintah
Indonesia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga
terhadap PSSI. Keputusan FIFA di rapat ini
nantinya akan memutuskan nasib PSSI," kata
Suryadharma Dali Tahir, Anggota Komite Etik
FIFA di Zurich, melalui sambungan telpon kepada
Tempo, Minggu (27/2).
Dali mengaku belum mengetahui sanksi apa yang
kemungkinan akan dijatuhkan FIFA terhadap
organisasi sepak bola tertinggi Indonesia nanti.
"Sanksi FIFA itu berlapis-lapis, saya tidak tahu
sanksi dari FIFA apa terhadap Indonesia," katanya.
Menurut Dali, FIFA terus memantau
perkembangan kemelut sepak bola yang terjadi di
Indonesia saat ini. Respon yang diberikan FIFA
pun cepat. Dali mengaku langsung mendapat
surat elektronik dari FIFA setelah Komisi Banding
Pemilihan PSSI mengumumkan keputusannya
menganulir semua calon Ketua Umum PSSI.
"Isi suratnya, menolak intervensi pemerintah dan
itu adalah peringatan dari FIFA," katanya. Dali
mengatakan, intervensi pemerintah tampak jelas
sekali pada 25 poin pernyataan Menteri Pemuda
dan Olahraga Andi Mallarangeng yang
disampaikan di hadapan wartawan, Senin (21/2)
kemarin.
Kepadawartawan di kantornya saat itu, Andi
menegaskan bahwa selama PSSI menggunakan
hufur I yang berarti singakatan Indonesia, PSSI
harus mengikuti aturan yang ada di negara
Indonesia. Andi juga meminta Komite Banding
menggoreksi keputusan Komite Pemilihan.
"Mengapa kita tidak menyelesaikan persoalan ini
dengan kepala dingin untuk mencari penyelesaian
terbaik. Malu di dunia internasional," kata Dali
menyayangkan. Apabila pembekuan menimpa
Indonesia, kata Dali, Indonesia tidak bisa berlaga
di pertandingan leg kedua Pra Olimpiade di
Turkmenistan, 9 Maret nanti, dilarang mengikuti
Kualifikasi Piala Dunia, dan SEA Games 2011.
Dalam rapat FIFA nanti, Dali berencana
menjelaskan di hadapan forum tersebut tentang
kondisi sepak bola Indonesia teranyar. "Saya akan
mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi,
saya harap FIFA tidak memberlakukan
pembekuan karena itu akan merugikan sepak bola
Indonesia," kata Dali. Selain dia, tidak ada
pengurus PSSI yang hadir pada rapat tersebut
karena ini rapat FIFA.
Hasil rapat tersebut, sekaligus akan menentukan
kelanjutan Kongres Empat Tahunan PSSI di Bali,
26 Maret nanti. Apakah tetap digelar sesuai
rencana semula atau mundur. Awalnya Kongres
PSSI di Pulau Dewata itu mengagendakan
pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan
Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015.
Selama ini, PSSI selalu melaporkan
perkembangan menjelang kongres PSSI kepada
FIFA. "Setelah muncul keputusan Komisi Banding
Pemilihan yang menganulir semua calon, saya
tidak tahu apa keputusan FIFA," kata Dali.

Inilah 7 Alasan Pemerintah Harus Ambil Alih PSSI

Jakarta (beritajatim.com) - Gerakan Save our
soccer (SOS) mendesak kementerian pemuda
dan olahraga (Kemenpora) mengambil alih
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Anggota SOS Emerson Yunto dalam siaran pers
yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Minggu
(27/2/2011), membeberkan tujuh alasan
pemerintah harus mengambil alih PSSI.
Pertama, PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain
adalah uang rakyat sehingga dalam proses
kegiatanya harus sesuai dengan keinginan dan
harapan masyarakat. Bukan keinginan
sekelompok atau segolongan orang. "Posisi
tuntutan dan harapan masyarakat saat ini adalah
ambil alih PSSI," ujarnya.
Kedua, PSSI telah gagal dalam membangun
sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi.
Dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid
(NH) di PSSI, sepak bola Indonesia belum pernah
juara dalam level regional maupun internasional.
Liga sepak bola Indonesia juga tidak lepas dari
praktik suap dan persaingan beberapa kelompok
kepentingan, bukan murni untuk sepak bola yang
fair play.
Ketiga, adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini
terlihat dari pengelolaan keuangan baik tiket AFF
ataupun dana dari APBN yang tidak transparan
dan akuntable. Selain itu juga Ketua Umum PSSI
pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan
sekarang tersangkut dua kasus yang masih
dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait
dugaan kasus korupsi cek pelawat dan korupsi
APBD Kalimantan Timur.
Keempat, PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait
dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang
menggunakan sepak bola Indonesia untuk
kepentingan partai politik saat Piala AFF
berlangsung. Alasan selanjutnya ialah PSSI telah
berupaya mengambil alih fungsi pemerintah.
Diantaranya rencana mendeportasi pemain,
pelatih, dan wasit asing yang merumput untuk
Liga Primer Indonesia. Hal itu melangkahi fungsi-
fungsi negara diantaranya bagian imigrasi, dan
diduga juga melanggar HAM.
Alasan keenam ialah PSSI tidak demokratis dan
cenderung oligarki. Hal itu terlihat dari adanya
rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha
untuk mempertahankan rezim Nurdin Halid
selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi
masyarakat dalam membangun sepak bola
Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.
Dan alasan terakhir PSSI merekayasa statuta dan
bertentangan dengan FIFA. Beberapa statuta FIFA
dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan
Nurdin Halid dalam pencalonan diri dan
melanggengkan rezim. Diantaranya terkait
dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak
boleh menjadi ketua umum induk organisasi
sepak bola Indonesia.

SOS: Ambil Alih PSSI, Pemerintah!

Jakarta (beritajatim.com) - Gerakan Save our
soccer (SOS) mendesak pemerintah dalam hal ini
kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora)
mengambil alih Persatuan Sepak bola Seluruh
Indonesia (PSSI) dari tangan-tangan yang
menginginkan status quo. Apalagi dengan hasil
keputusan Komite Banding yang menolak semua
calon ketua.
Pengambil alihan yang ditawarkan oleh SOS
dilakukan dengan cara membentuk tim seleksi
Independen untuk pemilihan ketua umum PSSI
seiring dengan berakhrinya kepengurusan PSSI.
Dan menggelar kongres PSSI secara transparan
dan akuntabel.
"Dalam kondisi khusus, pemerintah dapat
melakukan pembekuan terhadap PSSI hingga
kepengurusan pada periode ini berakhir termasuk
tidak memberikan izin pertandingan yang
diselenggarakan oleh PSSI di bawah Nurdin Halid
dan Kongres PSSI yang direkayasa hanya untuk
melanggengkan status quo," ujar anggota SOS
Emerson Yunto dalam siaran pers di Jakarta,
Minggu (27/2/2011).
Pemerintah jangan takut terhadap ancaman
sanksi FIFA, dalam rangka upaya penyelamatan
terhadap sepak bola Indonesia dan PSSI. Sanksi
dari FIFA justru menjadi fase untuk memperbaiki
kepengurusan PSSI, pembinaan usia muda, dan
kompetisi ditingkat nasional. "Mundur selangkah
untuk maju seribu langkah," ujarnya. "Tuntutan
ini dimaksudkan untuk menyelamatkan dan
sekaligus membangun sepakbola Indonesia yang
lebih baik," tambah Emerson.