Kediri (beritajatim.com) - Persik Kediri berhasil
meraih poin sempurna setelah mengalahkan
tamunya Perseman Manokwari dengan skor 1-0
pada lanjutan Kompetisi Divisi Utama Liga Ti-
Phone 2010/2011 di Stadion Brawijaya, Kota
Kediri.
Kini jumlah total poin Persik menjadi 23. Atas
kemenangan kali ini, Pelatih Persik Jaya Hartono
mengaku bersyukur. "Gol Legimin Raharjo berkat
Allah. Saya sangat bersyukur," kata Jaya Hartono
dalam jumpa pers, Selasa (1/3/2011)
Jaya melihat, laga kali ini lebih berat daripada
ketika meladeni Persiram Raja Ampat yang hanya
berakhir imbang tanpa gol beberapa hari lalu.
"Permainan Perseman jauh berbeda dari
sebelumnya, saat kita main di Papua," imbuh
Jaya Hartono.
Meski sukses mendapat poin tiga, Jaya
mengatakan, pada laga kali ini timnya banyak
memperoleh peluang emas, yang seharusnya
dapat dijadikan gol. Hasil mengesankan ini
diharapkan semakin memperbaiki performa anak
asuhnya.
Sementara pelatih Perseman Djoko Susilo
mengakui, permainan Persik memang baik.
Djoko menyatakan apresiasinya kepada anak
asuhnya yang sudah bermain dengan baik pula.
Selasa, 01 Maret 2011
LPI Hadir, Curhat Nurdin Halid ke Komisi X DPR Ditunda
Jakarta, Rapat tertutup antara
Komisi X DPR dengan PSSI ditunda sampai ada
jadwal baru. Penundaan ini karena rapat dengar
pendapat dengan LPI sudah terlanjur dijadwalkan
dan jajaran pengurusnya juga sudah sejak siang
hari hadir di Gedung DPR.
"Memang ditunda untuk memberi kesempatan
kepada LPI. Kan mereka sudah kita undang dan
jadwalnya juga tertunda sejak siang," jelas Rully
Chaerul Azwar, anggota Komisi X DPR di Gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3/2011).
Lalu kapan Ketua PSSI Nurdin Halid diberi
kesempatan curhat mengenai ancaman terhadap
keselamatan nyawa dan keluarnya di dalam rapat
tertutup dengan Komisi X DPR?
"Kita jadwalkan lagi nanti setelah rapat internal,
kapan waktunya yang tepat," jawab Rully.
Berdasar pantauan repoter detikcom, delegasi
petinggi LPI sudah sejak pukul 18.45 WIB siap di
ruang rapat Komisi X DPR. Anggota delegasi
berjumlah 20 orang dan dipimpin langsung oleh
Dirut LPI, Widjojanto.
"Pak Arifin Panigoro tidak hadir sebab beliau
bukan pengurus LPI. Kan yang diundang
pengurus LPI, bukan Pak Arifin Panigoro?" jawab
Widjojanto ditanya mengenai Arifin Panigoro
yang tidak terlihat di antara rombongan delegasi
LPI.
Lebih lanjut pria yang berkemeja putih dengan
logo LPI di bagian dada kirinya itu mengatakan,
pihaknya akan menyampaikan pemaparan
mengenai kompetisi sepak bola yang LPI gelar.
Tidak akan disinggung mengenai kemelut yang
dihadapi PSSI.
"Paling nanti kami ditanya soal mengapa tidak
diakui oleh FIFA," sambung Widjojanto.
Sedianya rapat dengar pendapat Komisi X DPR
dengan LPI berlangsung pada pukul 14.00 WIB.
Namun karena pada saat itu sesi rapat dengan
PSSI masih berlangsung, maka rapat ditunda
hingga pukul 19.00 WIB.
Namun hingga pukul 19.30 WIB, ruang rapat
Komisi X DPR masih satu-dua orang saja dari
anggota DPR yang tampak hadir. Hanya delegasi
LPI yang telah siap di tempat yang disediakan.
Komisi X DPR dengan PSSI ditunda sampai ada
jadwal baru. Penundaan ini karena rapat dengar
pendapat dengan LPI sudah terlanjur dijadwalkan
dan jajaran pengurusnya juga sudah sejak siang
hari hadir di Gedung DPR.
"Memang ditunda untuk memberi kesempatan
kepada LPI. Kan mereka sudah kita undang dan
jadwalnya juga tertunda sejak siang," jelas Rully
Chaerul Azwar, anggota Komisi X DPR di Gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3/2011).
Lalu kapan Ketua PSSI Nurdin Halid diberi
kesempatan curhat mengenai ancaman terhadap
keselamatan nyawa dan keluarnya di dalam rapat
tertutup dengan Komisi X DPR?
"Kita jadwalkan lagi nanti setelah rapat internal,
kapan waktunya yang tepat," jawab Rully.
Berdasar pantauan repoter detikcom, delegasi
petinggi LPI sudah sejak pukul 18.45 WIB siap di
ruang rapat Komisi X DPR. Anggota delegasi
berjumlah 20 orang dan dipimpin langsung oleh
Dirut LPI, Widjojanto.
"Pak Arifin Panigoro tidak hadir sebab beliau
bukan pengurus LPI. Kan yang diundang
pengurus LPI, bukan Pak Arifin Panigoro?" jawab
Widjojanto ditanya mengenai Arifin Panigoro
yang tidak terlihat di antara rombongan delegasi
LPI.
Lebih lanjut pria yang berkemeja putih dengan
logo LPI di bagian dada kirinya itu mengatakan,
pihaknya akan menyampaikan pemaparan
mengenai kompetisi sepak bola yang LPI gelar.
Tidak akan disinggung mengenai kemelut yang
dihadapi PSSI.
"Paling nanti kami ditanya soal mengapa tidak
diakui oleh FIFA," sambung Widjojanto.
Sedianya rapat dengar pendapat Komisi X DPR
dengan LPI berlangsung pada pukul 14.00 WIB.
Namun karena pada saat itu sesi rapat dengan
PSSI masih berlangsung, maka rapat ditunda
hingga pukul 19.00 WIB.
Namun hingga pukul 19.30 WIB, ruang rapat
Komisi X DPR masih satu-dua orang saja dari
anggota DPR yang tampak hadir. Hanya delegasi
LPI yang telah siap di tempat yang disediakan.
Ilham Ikut Gulirkan Mosi Tidak Percaya
Makassar - Ketua Umum
PSM Makassar Ilham Arief Sirajuddin
menyatakan, dirinya ikut menggulirkan mosi
tidak percaya kepada kepengurusan PSSI di
bawah krpimpinan Nurdin Halid. »Ini
merupakan akumulasi tuntutan publik. Kami
berharap mosi ini bisa menjadi bahan
introspeksi bagi Nurdin,” kata Ilham kepada
Tempo, Selasa (1/3) malam.
Menurut Ilham, mosi tidak percaya ini muncul
dari maraknya aksi PSSI terkait penolakan
kepemimpinan Nurdin. Setelah mencermari
aspirasi rakyat ini, yang menjadi topik diskusi
dengan beberapa teman, disepakati untuk
membentuk Komite Penyelamat Sepakbola
Indonesia yang terdiri dari 11 orang, dipimpin
oleh Sukawi Sutarip, Pengurus Daerah PSSI
Jawa Tengah.
Ilham yang juga Wali Kota Makassar,
merupakan salah satu anggota komite, bersama
sembilan anggota lainnya yakni Saleh
Muqaddar, Umuh Bachtiar, Syahrial Damopolli,
Tuty Dau, Algia Abu Bakar, Bons Rumbruren,
Dirk Soplanit, Adnan Dambea, serta Ujib Abdal
Sender Ijong. »Gerakan ini lahir sebagai langkah
penyelamatan sepakbola Indonesia,» katanya.
Keberadaan komite ini mendapat dukungan dari
83 persen (83 dari 100 peserta) pemegang suara
kongres PSSI. Mereka ini ikut menandatangani
pernyataan dukungan mosi tidak percaya ini,
minus PSM Makassar, Persema Malang,
Persebaya Surabaya dan Persibo Bojonegoro.
Ilham berharap gerakan ini menjadi awal
langkah maju pembenahan sepakbola di
Indonesia. Sebelumnya, Wakil Ketua Komite
yang juga Ketua PSSI Sulawesi Utara, Syahrial
Damopoli, mengatakan pembentukan komite
dimaksudkan untuk melakukan tindakan-
tindakan penyelamatan sepakbola Indonesia
PSM Makassar Ilham Arief Sirajuddin
menyatakan, dirinya ikut menggulirkan mosi
tidak percaya kepada kepengurusan PSSI di
bawah krpimpinan Nurdin Halid. »Ini
merupakan akumulasi tuntutan publik. Kami
berharap mosi ini bisa menjadi bahan
introspeksi bagi Nurdin,” kata Ilham kepada
Tempo, Selasa (1/3) malam.
Menurut Ilham, mosi tidak percaya ini muncul
dari maraknya aksi PSSI terkait penolakan
kepemimpinan Nurdin. Setelah mencermari
aspirasi rakyat ini, yang menjadi topik diskusi
dengan beberapa teman, disepakati untuk
membentuk Komite Penyelamat Sepakbola
Indonesia yang terdiri dari 11 orang, dipimpin
oleh Sukawi Sutarip, Pengurus Daerah PSSI
Jawa Tengah.
Ilham yang juga Wali Kota Makassar,
merupakan salah satu anggota komite, bersama
sembilan anggota lainnya yakni Saleh
Muqaddar, Umuh Bachtiar, Syahrial Damopolli,
Tuty Dau, Algia Abu Bakar, Bons Rumbruren,
Dirk Soplanit, Adnan Dambea, serta Ujib Abdal
Sender Ijong. »Gerakan ini lahir sebagai langkah
penyelamatan sepakbola Indonesia,» katanya.
Keberadaan komite ini mendapat dukungan dari
83 persen (83 dari 100 peserta) pemegang suara
kongres PSSI. Mereka ini ikut menandatangani
pernyataan dukungan mosi tidak percaya ini,
minus PSM Makassar, Persema Malang,
Persebaya Surabaya dan Persibo Bojonegoro.
Ilham berharap gerakan ini menjadi awal
langkah maju pembenahan sepakbola di
Indonesia. Sebelumnya, Wakil Ketua Komite
yang juga Ketua PSSI Sulawesi Utara, Syahrial
Damopoli, mengatakan pembentukan komite
dimaksudkan untuk melakukan tindakan-
tindakan penyelamatan sepakbola Indonesia
Ilham Ikut Gulirkan Mosi Tidak Percaya
Makassar - Ketua Umum
PSM Makassar Ilham Arief Sirajuddin
menyatakan, dirinya ikut menggulirkan mosi
tidak percaya kepada kepengurusan PSSI di
bawah krpimpinan Nurdin Halid. »Ini
merupakan akumulasi tuntutan publik. Kami
berharap mosi ini bisa menjadi bahan
introspeksi bagi Nurdin,” kata Ilham kepada
Tempo, Selasa (1/3) malam.
Menurut Ilham, mosi tidak percaya ini muncul
dari maraknya aksi PSSI terkait penolakan
kepemimpinan Nurdin. Setelah mencermari
aspirasi rakyat ini, yang menjadi topik diskusi
dengan beberapa teman, disepakati untuk
membentuk Komite Penyelamat Sepakbola
Indonesia yang terdiri dari 11 orang, dipimpin
oleh Sukawi Sutarip, Pengurus Daerah PSSI
Jawa Tengah.
Ilham yang juga Wali Kota Makassar,
merupakan salah satu anggota komite, bersama
sembilan anggota lainnya yakni Saleh
Muqaddar, Umuh Bachtiar, Syahrial Damopolli,
Tuty Dau, Algia Abu Bakar, Bons Rumbruren,
Dirk Soplanit, Adnan Dambea, serta Ujib Abdal
Sender Ijong. »Gerakan ini lahir sebagai langkah
penyelamatan sepakbola Indonesia,» katanya.
Keberadaan komite ini mendapat dukungan dari
83 persen (83 dari 100 peserta) pemegang suara
kongres PSSI. Mereka ini ikut menandatangani
pernyataan dukungan mosi tidak percaya ini,
minus PSM Makassar, Persema Malang,
Persebaya Surabaya dan Persibo Bojonegoro.
Ilham berharap gerakan ini menjadi awal
langkah maju pembenahan sepakbola di
Indonesia. Sebelumnya, Wakil Ketua Komite
yang juga Ketua PSSI Sulawesi Utara, Syahrial
Damopoli, mengatakan pembentukan komite
dimaksudkan untuk melakukan tindakan-
tindakan penyelamatan sepakbola Indonesia
PSM Makassar Ilham Arief Sirajuddin
menyatakan, dirinya ikut menggulirkan mosi
tidak percaya kepada kepengurusan PSSI di
bawah krpimpinan Nurdin Halid. »Ini
merupakan akumulasi tuntutan publik. Kami
berharap mosi ini bisa menjadi bahan
introspeksi bagi Nurdin,” kata Ilham kepada
Tempo, Selasa (1/3) malam.
Menurut Ilham, mosi tidak percaya ini muncul
dari maraknya aksi PSSI terkait penolakan
kepemimpinan Nurdin. Setelah mencermari
aspirasi rakyat ini, yang menjadi topik diskusi
dengan beberapa teman, disepakati untuk
membentuk Komite Penyelamat Sepakbola
Indonesia yang terdiri dari 11 orang, dipimpin
oleh Sukawi Sutarip, Pengurus Daerah PSSI
Jawa Tengah.
Ilham yang juga Wali Kota Makassar,
merupakan salah satu anggota komite, bersama
sembilan anggota lainnya yakni Saleh
Muqaddar, Umuh Bachtiar, Syahrial Damopolli,
Tuty Dau, Algia Abu Bakar, Bons Rumbruren,
Dirk Soplanit, Adnan Dambea, serta Ujib Abdal
Sender Ijong. »Gerakan ini lahir sebagai langkah
penyelamatan sepakbola Indonesia,» katanya.
Keberadaan komite ini mendapat dukungan dari
83 persen (83 dari 100 peserta) pemegang suara
kongres PSSI. Mereka ini ikut menandatangani
pernyataan dukungan mosi tidak percaya ini,
minus PSM Makassar, Persema Malang,
Persebaya Surabaya dan Persibo Bojonegoro.
Ilham berharap gerakan ini menjadi awal
langkah maju pembenahan sepakbola di
Indonesia. Sebelumnya, Wakil Ketua Komite
yang juga Ketua PSSI Sulawesi Utara, Syahrial
Damopoli, mengatakan pembentukan komite
dimaksudkan untuk melakukan tindakan-
tindakan penyelamatan sepakbola Indonesia
Nirwan Bakrie Ternyata Menolak Dicalonkan
Jakarta (beritajatim.com) - Teka teki tidak
diloloskannya Nirwan D Bakrie dalam pencalonan
Ketua Umum PSSI kini terkuak. Nirwan Bakrie
ternyata memang tidak mau mencalonkan diri.
Fakta ini diungkapkan oleh Ketua Komite Banding
Tjipta Lesmana dalam talk show di TVOne, Selasa
(1/3/2011) malam. "Dari empat bakal calon, hanya
satu yang lolos verifikasi, dia adalah Nirwan D
Bakrie. Sedang tiga lainnya gagal memenuhi
syarat," katanya.
Lantas mengapa pencalonan Nirwan juga
dianulir? Tjipta memaparkan, Komite Banding
mengundang Nirwan untuk datang. Dia ditanyai
tentang kesediaannya menjadi calon tunggal
dalam Kongres Luar Biasa PSSI.
"Nirwan menjawab, saya sebenarnya tidak mau
dicalonkan. Saya tanya lagi, tolong dijawab yang
tegas. Dijawabnya, ya saya menolak dicalonkan.
Dari pernyataan itu, semua bakal calon menjadi
gugur," paparnya.
Tjipta Lesmana juga memaparkan gagalnya
pencalonan George Toisutta, Nurdin Halid, dan
Arifin Panigoro. "Arifin Panigoro gagal karena dia
penggagas Liga Primer Indonesia. Padahal, liga
itu dinyatakan ilegal oleh FIFA," katanya.
Perihal Nurdin Halid, Tjipta menyatakan bahwa
Nurdin digagalkan karena ada tekanan besar dari
banyak pihak. Tekanan utamanya dari Menpora
Andi Mallarangeng. "Di luar tekanan itu, Nurdin
memang tidak memenuhi syarat untuk maju,"
katanya.
Soal George Toisutta, Tjipta tidak mau
membeberkan. Dia menyerahkan penjelasan
kepada Gayus Lumbuun. "Berkas yang
disampaikan Pak George belum sempat kami
bahas. Itu karena waktu yang diberikan oleh PSSI
terlalu pendek," kata Gayus Lumbuun.
diloloskannya Nirwan D Bakrie dalam pencalonan
Ketua Umum PSSI kini terkuak. Nirwan Bakrie
ternyata memang tidak mau mencalonkan diri.
Fakta ini diungkapkan oleh Ketua Komite Banding
Tjipta Lesmana dalam talk show di TVOne, Selasa
(1/3/2011) malam. "Dari empat bakal calon, hanya
satu yang lolos verifikasi, dia adalah Nirwan D
Bakrie. Sedang tiga lainnya gagal memenuhi
syarat," katanya.
Lantas mengapa pencalonan Nirwan juga
dianulir? Tjipta memaparkan, Komite Banding
mengundang Nirwan untuk datang. Dia ditanyai
tentang kesediaannya menjadi calon tunggal
dalam Kongres Luar Biasa PSSI.
"Nirwan menjawab, saya sebenarnya tidak mau
dicalonkan. Saya tanya lagi, tolong dijawab yang
tegas. Dijawabnya, ya saya menolak dicalonkan.
Dari pernyataan itu, semua bakal calon menjadi
gugur," paparnya.
Tjipta Lesmana juga memaparkan gagalnya
pencalonan George Toisutta, Nurdin Halid, dan
Arifin Panigoro. "Arifin Panigoro gagal karena dia
penggagas Liga Primer Indonesia. Padahal, liga
itu dinyatakan ilegal oleh FIFA," katanya.
Perihal Nurdin Halid, Tjipta menyatakan bahwa
Nurdin digagalkan karena ada tekanan besar dari
banyak pihak. Tekanan utamanya dari Menpora
Andi Mallarangeng. "Di luar tekanan itu, Nurdin
memang tidak memenuhi syarat untuk maju,"
katanya.
Soal George Toisutta, Tjipta tidak mau
membeberkan. Dia menyerahkan penjelasan
kepada Gayus Lumbuun. "Berkas yang
disampaikan Pak George belum sempat kami
bahas. Itu karena waktu yang diberikan oleh PSSI
terlalu pendek," kata Gayus Lumbuun.
Nirwan Bakrie Ternyata Menolak Dicalonkan
Jakarta (beritajatim.com) - Teka teki tidak
diloloskannya Nirwan D Bakrie dalam pencalonan
Ketua Umum PSSI kini terkuak. Nirwan Bakrie
ternyata memang tidak mau mencalonkan diri.
Fakta ini diungkapkan oleh Ketua Komite Banding
Tjipta Lesmana dalam talk show di TVOne, Selasa
(1/3/2011) malam. "Dari empat bakal calon, hanya
satu yang lolos verifikasi, dia adalah Nirwan D
Bakrie. Sedang tiga lainnya gagal memenuhi
syarat," katanya.
Lantas mengapa pencalonan Nirwan juga
dianulir? Tjipta memaparkan, Komite Banding
mengundang Nirwan untuk datang. Dia ditanyai
tentang kesediaannya menjadi calon tunggal
dalam Kongres Luar Biasa PSSI.
"Nirwan menjawab, saya sebenarnya tidak mau
dicalonkan. Saya tanya lagi, tolong dijawab yang
tegas. Dijawabnya, ya saya menolak dicalonkan.
Dari pernyataan itu, semua bakal calon menjadi
gugur," paparnya.
Tjipta Lesmana juga memaparkan gagalnya
pencalonan George Toisutta, Nurdin Halid, dan
Arifin Panigoro. "Arifin Panigoro gagal karena dia
penggagas Liga Primer Indonesia. Padahal, liga
itu dinyatakan ilegal oleh FIFA," katanya.
Perihal Nurdin Halid, Tjipta menyatakan bahwa
Nurdin digagalkan karena ada tekanan besar dari
banyak pihak. Tekanan utamanya dari Menpora
Andi Mallarangeng. "Di luar tekanan itu, Nurdin
memang tidak memenuhi syarat untuk maju,"
katanya.
Soal George Toisutta, Tjipta tidak mau
membeberkan. Dia menyerahkan penjelasan
kepada Gayus Lumbuun. "Berkas yang
disampaikan Pak George belum sempat kami
bahas. Itu karena waktu yang diberikan oleh PSSI
terlalu pendek," kata Gayus Lumbuun.
diloloskannya Nirwan D Bakrie dalam pencalonan
Ketua Umum PSSI kini terkuak. Nirwan Bakrie
ternyata memang tidak mau mencalonkan diri.
Fakta ini diungkapkan oleh Ketua Komite Banding
Tjipta Lesmana dalam talk show di TVOne, Selasa
(1/3/2011) malam. "Dari empat bakal calon, hanya
satu yang lolos verifikasi, dia adalah Nirwan D
Bakrie. Sedang tiga lainnya gagal memenuhi
syarat," katanya.
Lantas mengapa pencalonan Nirwan juga
dianulir? Tjipta memaparkan, Komite Banding
mengundang Nirwan untuk datang. Dia ditanyai
tentang kesediaannya menjadi calon tunggal
dalam Kongres Luar Biasa PSSI.
"Nirwan menjawab, saya sebenarnya tidak mau
dicalonkan. Saya tanya lagi, tolong dijawab yang
tegas. Dijawabnya, ya saya menolak dicalonkan.
Dari pernyataan itu, semua bakal calon menjadi
gugur," paparnya.
Tjipta Lesmana juga memaparkan gagalnya
pencalonan George Toisutta, Nurdin Halid, dan
Arifin Panigoro. "Arifin Panigoro gagal karena dia
penggagas Liga Primer Indonesia. Padahal, liga
itu dinyatakan ilegal oleh FIFA," katanya.
Perihal Nurdin Halid, Tjipta menyatakan bahwa
Nurdin digagalkan karena ada tekanan besar dari
banyak pihak. Tekanan utamanya dari Menpora
Andi Mallarangeng. "Di luar tekanan itu, Nurdin
memang tidak memenuhi syarat untuk maju,"
katanya.
Soal George Toisutta, Tjipta tidak mau
membeberkan. Dia menyerahkan penjelasan
kepada Gayus Lumbuun. "Berkas yang
disampaikan Pak George belum sempat kami
bahas. Itu karena waktu yang diberikan oleh PSSI
terlalu pendek," kata Gayus Lumbuun.
Pertandingan Persigo VS Persiba Ricuh
Gorontalo – Pertandingan
lanjutan divisi utama liga T-Phone wilayah tiga
antara Persigo Gorontalo versus Persiba Bantul
berakhir dengan skor 0-0. Namun laga di
stadion 23 Januari Telaga, Selasa (1/3), itu
berakhir ricuh.
Pemain dan pendukung Persigo melakukan
tindakan pemukulan terhadap Adi Priyatna,
wasit asal kendal yang memimpin laga tersebut.
Bahkan usai pertandingan, pemain dan ofisial
dari Persiba Bantul »disandera ” selama 30 menit
dan tak bisa keluar dari stadion karena
mendapat lemparan batu dan botol mineral dari
penonton.
Tanda-tanda kericuhan mulai nampak pada
paruh kedua laga di menit ke 73, ketika salah
seorang pemain tuan rumah terjatuh di kotak
terlarang Persiba Bantul. Namun wasit menilai
hal itu bukanlah sebuah pelanggaran. Akibatnya
pemain Persigo melakukan aksi protes hingga
memukul wasit.
Selain itu, kekecewaan juga diperlihatkan salah
seorang tim ofisial dari Persigo Gorontalo, Rizal
Datau. Ia melempari inspektur pertandingan
menggunakan botol air kemasan.
Usai wasit meniup pertandingan yang berakhir
dengan skor kacamata itu, tiba-tiba sebagian
pendukung Persigo langsung memasuki
lapangan dan memukul wasit beserta hakim
garis. Beruntung petugas kepolisian langsung
bertindak cepat mengamankan wasit dari
lemparan penonton.
Namun aksi mereka kemudian dialihkan kepada
pemain dan ofisial Persiba Bantul. Penonton
melempari mereka dengan batu dan memukul
salah seorang ofisial dari Persiba Bantul. Karena
situasi tersebut, para pemain tidak bisa keluar
stadion. Mereka terkurung hingga 30 menit
lamanya.
Kekecewaan penonton juga dilakukan dengan
cara merusak kursi yang berada dibagian VIP
tribun di stadion tersebut. Ion Sondakh, panitia
pelaksana pertandingan laga itu langsung
mengambil pengeras suara untuk meredam
emosi penonton.
Menurut Ion, kericuhan dalam laga itu akibat
ulah dari ketidakbecusan pengurus PSSI dalam
menyelenggarakan pertandingan. Pasalnya, kata
dia, pada laga awal yang berlangsung di
kandang Persiba Bantul sebelumnya, pemain
Persigo dicurangi oleh wasit dan akhirnya kalah
telak 1-3 di kandang Bantul.
»Kericuhan ini karena PSSI tidak becus. Saatnya
kita menginginkan perubahan ditubuh PSSI, ”
tandas Ion. Pernyataan ini langsung disambut
gembira oleh pendukung Persigo Gorontalo.
Mereka lalu meneriakan yel-yel agar Persigo
beralih ke Liga Primer Indonesia atau LPI.
lanjutan divisi utama liga T-Phone wilayah tiga
antara Persigo Gorontalo versus Persiba Bantul
berakhir dengan skor 0-0. Namun laga di
stadion 23 Januari Telaga, Selasa (1/3), itu
berakhir ricuh.
Pemain dan pendukung Persigo melakukan
tindakan pemukulan terhadap Adi Priyatna,
wasit asal kendal yang memimpin laga tersebut.
Bahkan usai pertandingan, pemain dan ofisial
dari Persiba Bantul »disandera ” selama 30 menit
dan tak bisa keluar dari stadion karena
mendapat lemparan batu dan botol mineral dari
penonton.
Tanda-tanda kericuhan mulai nampak pada
paruh kedua laga di menit ke 73, ketika salah
seorang pemain tuan rumah terjatuh di kotak
terlarang Persiba Bantul. Namun wasit menilai
hal itu bukanlah sebuah pelanggaran. Akibatnya
pemain Persigo melakukan aksi protes hingga
memukul wasit.
Selain itu, kekecewaan juga diperlihatkan salah
seorang tim ofisial dari Persigo Gorontalo, Rizal
Datau. Ia melempari inspektur pertandingan
menggunakan botol air kemasan.
Usai wasit meniup pertandingan yang berakhir
dengan skor kacamata itu, tiba-tiba sebagian
pendukung Persigo langsung memasuki
lapangan dan memukul wasit beserta hakim
garis. Beruntung petugas kepolisian langsung
bertindak cepat mengamankan wasit dari
lemparan penonton.
Namun aksi mereka kemudian dialihkan kepada
pemain dan ofisial Persiba Bantul. Penonton
melempari mereka dengan batu dan memukul
salah seorang ofisial dari Persiba Bantul. Karena
situasi tersebut, para pemain tidak bisa keluar
stadion. Mereka terkurung hingga 30 menit
lamanya.
Kekecewaan penonton juga dilakukan dengan
cara merusak kursi yang berada dibagian VIP
tribun di stadion tersebut. Ion Sondakh, panitia
pelaksana pertandingan laga itu langsung
mengambil pengeras suara untuk meredam
emosi penonton.
Menurut Ion, kericuhan dalam laga itu akibat
ulah dari ketidakbecusan pengurus PSSI dalam
menyelenggarakan pertandingan. Pasalnya, kata
dia, pada laga awal yang berlangsung di
kandang Persiba Bantul sebelumnya, pemain
Persigo dicurangi oleh wasit dan akhirnya kalah
telak 1-3 di kandang Bantul.
»Kericuhan ini karena PSSI tidak becus. Saatnya
kita menginginkan perubahan ditubuh PSSI, ”
tandas Ion. Pernyataan ini langsung disambut
gembira oleh pendukung Persigo Gorontalo.
Mereka lalu meneriakan yel-yel agar Persigo
beralih ke Liga Primer Indonesia atau LPI.
PSSI Bali Tetap Dukung Nurdin Halid
Denpasar - Ketua Umum
PSSI Bali Made Sumer menegaskan, sampai
saat ini tidak ada pencabutan dukungan dari
PSSI Bali kepada Nurdin Halid sebagai calon
Ketua Umum PSSI. "Kami ajukan dalam masa
pencalonan dua orang, yakni Nurdin Halid dan
Nirwan Bakri," sebut Ketua DPRD Kabupaten
Badung itu, Selasa (1/3).
Dia mengaku tak tahu menahu adanya
pencabutan mandat dari 83 pemegang mandat
untuk pencalonan Nurdin Halid. »Kami tidak
pernah dihubungi, jadi tidak tahu juga maksud
di balik gerakan itu, ” ujarnya.
Sumer hanya menyanyangkan bila gerakan itu
dilatarbelakangi oleh adanya campur tangan
pemerintah terhadap organisasi PSSI. Sumer
mengaku, sampai hari ini belum ada
pemberitahuan mengenai kepastian diundurnya
kongres.
»Situasinya masih belum jelas bagi kami, tapi
kami keberatan kalau mundur gara-gara
campur tangan pemerintah, ” katanya. PSSI Bali,
kata dia, merasa kepemimpinan Nurdin Halid
tidak layak dipersoalkan, karena roda
pembinaan berjalan dengan baik dan Nurdin
terus memberi perhatian penuh terhadap
keberadaan PSSI di daerah.
PSSI Bali Made Sumer menegaskan, sampai
saat ini tidak ada pencabutan dukungan dari
PSSI Bali kepada Nurdin Halid sebagai calon
Ketua Umum PSSI. "Kami ajukan dalam masa
pencalonan dua orang, yakni Nurdin Halid dan
Nirwan Bakri," sebut Ketua DPRD Kabupaten
Badung itu, Selasa (1/3).
Dia mengaku tak tahu menahu adanya
pencabutan mandat dari 83 pemegang mandat
untuk pencalonan Nurdin Halid. »Kami tidak
pernah dihubungi, jadi tidak tahu juga maksud
di balik gerakan itu, ” ujarnya.
Sumer hanya menyanyangkan bila gerakan itu
dilatarbelakangi oleh adanya campur tangan
pemerintah terhadap organisasi PSSI. Sumer
mengaku, sampai hari ini belum ada
pemberitahuan mengenai kepastian diundurnya
kongres.
»Situasinya masih belum jelas bagi kami, tapi
kami keberatan kalau mundur gara-gara
campur tangan pemerintah, ” katanya. PSSI Bali,
kata dia, merasa kepemimpinan Nurdin Halid
tidak layak dipersoalkan, karena roda
pembinaan berjalan dengan baik dan Nurdin
terus memberi perhatian penuh terhadap
keberadaan PSSI di daerah.
Kena Tipus, Suporter Berni Anti-Nurdin Pulang Kampung
Jember (beritajatim.com) - Gara-gara salah
satu personil kena tipus dan dua orang lainnya
sakit, suporter Persid yang tergabung dalam
Jember Brani (Berni) terpaksa tidak melanjutkan
aksi menentang Nurdin Halid di senayan.
Anton 'Macan', Sekretaris Jenderal Berni,
mengatakan, pihaknya bertolak kembali ke
Jember, Selasa (1/3/2011) sore ini. "Tiga anak buah
saya sakit. Salah satunya bernama Alung, kena
gejala tipus," katanya.
Gara-gara mengejar jam keberangkatan kereta
api, pasukan Berni tidak terlibat dalam aksi unjuk
rasa yang berujung bentrok hari ini. "Tadi saya
dengan sempat rusuh. Ada korban dan ada yang
ditangkap polisi," kata Anton.
Selama hampir lima hari di Jakarta, 15 personil
Berni bergabung bersama para suporter lain
Indonesia. Ini menyalakan api semangat dan
kebanggaan di dada Anton. "Saya bangga
dengan semangat teman-teman daerah yang
begitu menginginkan perubahan," katanya.
Anton optimistis, aksi unjuk rasa para suporter
Indonesia akan membuahkan hasil. "Kalau
memang mentok, kita langsung bersama-sama
saja dengan agenda serentak ke senayan dan
membangun tenda di sana. Sementara ini kan
yang terjadi (suporter datang) bergelombang,"
katanya.
satu personil kena tipus dan dua orang lainnya
sakit, suporter Persid yang tergabung dalam
Jember Brani (Berni) terpaksa tidak melanjutkan
aksi menentang Nurdin Halid di senayan.
Anton 'Macan', Sekretaris Jenderal Berni,
mengatakan, pihaknya bertolak kembali ke
Jember, Selasa (1/3/2011) sore ini. "Tiga anak buah
saya sakit. Salah satunya bernama Alung, kena
gejala tipus," katanya.
Gara-gara mengejar jam keberangkatan kereta
api, pasukan Berni tidak terlibat dalam aksi unjuk
rasa yang berujung bentrok hari ini. "Tadi saya
dengan sempat rusuh. Ada korban dan ada yang
ditangkap polisi," kata Anton.
Selama hampir lima hari di Jakarta, 15 personil
Berni bergabung bersama para suporter lain
Indonesia. Ini menyalakan api semangat dan
kebanggaan di dada Anton. "Saya bangga
dengan semangat teman-teman daerah yang
begitu menginginkan perubahan," katanya.
Anton optimistis, aksi unjuk rasa para suporter
Indonesia akan membuahkan hasil. "Kalau
memang mentok, kita langsung bersama-sama
saja dengan agenda serentak ke senayan dan
membangun tenda di sana. Sementara ini kan
yang terjadi (suporter datang) bergelombang,"
katanya.
Nurdin Mengaku Diancam Dibunuh
VIVAnews - Berbicara di hadapan anggota
Komisi X DPR RI, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid
meminta perlindungan keamanan DPR, lantaran
nyawa keluarga dan dirinya terancam.
Nurdin mengaku mendapat ancaman
pembunuhan dan penculikan dari orang tak
dikenal melalui pesan singkat (SMS) dan juga
telepon langsung.
"Saya akan blak-blakan di sini, bahwa saya
berkali-kali mendapat ancaman pembunuhan dan
penculikan melalui sms dan telepon, saya akan
ditembak," kata Nurdin di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Selasa, 1 Maret 2011.
Tentu saja, ini sangat menggangu sekali. Karena
tidak hanya dirinya, bahkan, keluarganya pun
menjadi sasaran ancaman. "Karena itu saya minta
perlindungan keamanan dan hukum," ujarnya.
Nurdin juga siap membeberkan siapa-siapa saja
orang yang sudah meneror keluarganya. "Saya
akan membeberkan siapa menteri, pejabat yang
sudah mengancam saya, asalkan saya diberikan
perlindungan hukum. Saya akan buka terang-
terangan di sini," jelasnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Jamal Aziz,
anggota Komisi X Fraksi Hanura menilai, bahwa
Nurdin memang perlu mendapat perlindungan
keamanan, begitupun keluarganya, bila memang
data-data ancaman itu kuat.
"Kami akan mendukung bila memang perlu
mengamankan beliu (Nurdin), apalagi ini juga
menyangkut keselamatan keluarganya, saya
setuju komisi X memfasilitasi (keamanan Nurdin)
," terang Jamal Aziz.
Sedangkan, Dedi Miing Gumelar (Fraksi PDIP)
menilai apa yang disampaikan Nurdin Halid sudah
di luar konteks rapat dengar pendapat umum.
Sehingga tidak perlu dibahas secara terbuka, bila
pun perlu harus secara tertutup.
Komisi X DPR RI, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid
meminta perlindungan keamanan DPR, lantaran
nyawa keluarga dan dirinya terancam.
Nurdin mengaku mendapat ancaman
pembunuhan dan penculikan dari orang tak
dikenal melalui pesan singkat (SMS) dan juga
telepon langsung.
"Saya akan blak-blakan di sini, bahwa saya
berkali-kali mendapat ancaman pembunuhan dan
penculikan melalui sms dan telepon, saya akan
ditembak," kata Nurdin di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Selasa, 1 Maret 2011.
Tentu saja, ini sangat menggangu sekali. Karena
tidak hanya dirinya, bahkan, keluarganya pun
menjadi sasaran ancaman. "Karena itu saya minta
perlindungan keamanan dan hukum," ujarnya.
Nurdin juga siap membeberkan siapa-siapa saja
orang yang sudah meneror keluarganya. "Saya
akan membeberkan siapa menteri, pejabat yang
sudah mengancam saya, asalkan saya diberikan
perlindungan hukum. Saya akan buka terang-
terangan di sini," jelasnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Jamal Aziz,
anggota Komisi X Fraksi Hanura menilai, bahwa
Nurdin memang perlu mendapat perlindungan
keamanan, begitupun keluarganya, bila memang
data-data ancaman itu kuat.
"Kami akan mendukung bila memang perlu
mengamankan beliu (Nurdin), apalagi ini juga
menyangkut keselamatan keluarganya, saya
setuju komisi X memfasilitasi (keamanan Nurdin)
," terang Jamal Aziz.
Sedangkan, Dedi Miing Gumelar (Fraksi PDIP)
menilai apa yang disampaikan Nurdin Halid sudah
di luar konteks rapat dengar pendapat umum.
Sehingga tidak perlu dibahas secara terbuka, bila
pun perlu harus secara tertutup.
Menpora Bantah Tudingan Nurdin Halid
Jakarta, Menpora Andi
Mallarangeng membantah klaim Ketum PSSI
Nurdin Halid yang menuding bahwa dirinya telah
menggerakan massa turun ke jalan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Nurdin
mengklaim kekisruhan dalam pencalonan Ketum
PSSI adalah salah Menpora. Pasalnya sebelum
adanya pernyataan dari Menpora, tidak ada demo
atau protes besar-besaran.
"Saya perlu jelaskan, sebelumnya tidak ada satu
pun yang protes atau pun turun ke jalan terkait
dengan pencalonan Ketua Umum PSSI. Tapi
setelah adanya press conference dari Menpora,
banyak yang turun ke jalan dan melakukan
protes," kata Nurdin dalam rapat dengar
pendapat dengan Komisi X DPR.
Menanggapi tuduhan ini, Andi menjelaskan
bahwa dirinya sama sekali tidak memperngaruhi
gerakan suporter turun ke jalan yang ramai
belakangan ini.
"Saya (menggerakan massa?) tidak ada," tegas
Andi di kantor Kemenpora, Jalan Pemuda,
Jakarta, Selasa (1/3/2011).
"Semua massa itu datang sendiri, saya hanya
menerima saja. Setiap hari ada yang demo, kami
terima baik-baik," tukas dia.
FIFA akan menggelar sidang komite pada sore ini
di Swiss waktu setempat. Agenda sidang
tersebut di antaranya akan membahas mengenai
kisruh yang sedang terjadi di tubuh PSSI.
"Kami meminta Dubes Swiss mewakili
pemerintah dengan FIFA yang markasnya di
Zurich. Saya telpon dubes RI di sana Pak Joko
Susilo intinya meminta proaktif berkomunikasi
dengan FIFA. Jika nantinya diperlukan keterangan
pemerintah untuk menjelaskan, kita siap
berkomunikasi baik di Zurich atau di Jakarta,"
tandasnya.
Mallarangeng membantah klaim Ketum PSSI
Nurdin Halid yang menuding bahwa dirinya telah
menggerakan massa turun ke jalan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Nurdin
mengklaim kekisruhan dalam pencalonan Ketum
PSSI adalah salah Menpora. Pasalnya sebelum
adanya pernyataan dari Menpora, tidak ada demo
atau protes besar-besaran.
"Saya perlu jelaskan, sebelumnya tidak ada satu
pun yang protes atau pun turun ke jalan terkait
dengan pencalonan Ketua Umum PSSI. Tapi
setelah adanya press conference dari Menpora,
banyak yang turun ke jalan dan melakukan
protes," kata Nurdin dalam rapat dengar
pendapat dengan Komisi X DPR.
Menanggapi tuduhan ini, Andi menjelaskan
bahwa dirinya sama sekali tidak memperngaruhi
gerakan suporter turun ke jalan yang ramai
belakangan ini.
"Saya (menggerakan massa?) tidak ada," tegas
Andi di kantor Kemenpora, Jalan Pemuda,
Jakarta, Selasa (1/3/2011).
"Semua massa itu datang sendiri, saya hanya
menerima saja. Setiap hari ada yang demo, kami
terima baik-baik," tukas dia.
FIFA akan menggelar sidang komite pada sore ini
di Swiss waktu setempat. Agenda sidang
tersebut di antaranya akan membahas mengenai
kisruh yang sedang terjadi di tubuh PSSI.
"Kami meminta Dubes Swiss mewakili
pemerintah dengan FIFA yang markasnya di
Zurich. Saya telpon dubes RI di sana Pak Joko
Susilo intinya meminta proaktif berkomunikasi
dengan FIFA. Jika nantinya diperlukan keterangan
pemerintah untuk menjelaskan, kita siap
berkomunikasi baik di Zurich atau di Jakarta,"
tandasnya.
Umuh: Persib Termasuk Yang Tak Percaya Nurdin Halid Cs
Bandung - Manajer Persib
Bandung Umuh Muhtar menyatakan, Persib
termasuk dalam 80 lebih pemegang hak suara
dalam rapat tertinggi PSSI yang menyatakan
mosi tidak percaya kepada Nurdin Halid sebagai
Ketua Umum PSSI 2007-2011 dan jajaran
kepengurusannya.
"Persib itu termasuk (klub penyampai mosi
tidak percaya kepada Nurdin). Itu kan bersama
Bontang FC dan lain-lain. Itu hasil kontak-
kontakan kami semua, spontan, bukan
permintaan atau intervensi orang luar," kata
Umuh di Bandung, Selasa (1/3).
"Karena, kalau mereka-mereka lagi (Nurdini cs
yang memimpin PSSI), mau bagaimana
sepakbola kita nanti," ujarnya. Umuh tak
percaya bila Persib tak tercantum dalam 83
pengurus provinsi PSSI dan klub yang tak
percaya lagi kepemimpinan Nurdin cs.
"Wah masak nggak ada. Kan saya yang tanda
tangan. Saya juga kan anggota Komite-nya
(Komite Penyelamat Sepakbola Nasional). Masak
Persib-nya nggak ada?" kata Umuh.
Selain Umuh, Manajer Persikab Bandung,
Marlan, juga menegaskan bila klubnya termasuk
kelompok 83. "Persikab termasuk klub Divisi
Utama yang sudah punya hak suara (di rapat
tertinggi PSSI). Kami juga kemarin hadir di
Jakarta dan termasuk 83 klub yang menyatakan
mosi tidak percaya (kepada Nurdin cs)," kata
Marlan.
Bandung Umuh Muhtar menyatakan, Persib
termasuk dalam 80 lebih pemegang hak suara
dalam rapat tertinggi PSSI yang menyatakan
mosi tidak percaya kepada Nurdin Halid sebagai
Ketua Umum PSSI 2007-2011 dan jajaran
kepengurusannya.
"Persib itu termasuk (klub penyampai mosi
tidak percaya kepada Nurdin). Itu kan bersama
Bontang FC dan lain-lain. Itu hasil kontak-
kontakan kami semua, spontan, bukan
permintaan atau intervensi orang luar," kata
Umuh di Bandung, Selasa (1/3).
"Karena, kalau mereka-mereka lagi (Nurdini cs
yang memimpin PSSI), mau bagaimana
sepakbola kita nanti," ujarnya. Umuh tak
percaya bila Persib tak tercantum dalam 83
pengurus provinsi PSSI dan klub yang tak
percaya lagi kepemimpinan Nurdin cs.
"Wah masak nggak ada. Kan saya yang tanda
tangan. Saya juga kan anggota Komite-nya
(Komite Penyelamat Sepakbola Nasional). Masak
Persib-nya nggak ada?" kata Umuh.
Selain Umuh, Manajer Persikab Bandung,
Marlan, juga menegaskan bila klubnya termasuk
kelompok 83. "Persikab termasuk klub Divisi
Utama yang sudah punya hak suara (di rapat
tertinggi PSSI). Kami juga kemarin hadir di
Jakarta dan termasuk 83 klub yang menyatakan
mosi tidak percaya (kepada Nurdin cs)," kata
Marlan.
Menit 77, Kapten Persik Jebol Gawang Perseman
Kediri (beritajatim.com) - Kapten kesebelasan
Persik Kediri Legimin Raharjo memecah
kebuntuan bagi timnya. Melalui eksekusi bola
mati, pemain bernomor punggung 24 itu berhasil
menyarangkan si kulit bundar ke gawang
Perseman Manokwari pada menit-77.
Kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk tuan
rumah Persik membuat atmosfir pertandingan di
Stadion Brawijaya Kota Kediri menjadi tinggi.
Ribuan persikmania memberikan dukungan
dengan meneriakkan yel-yel.
Lima menit kemudian terjadi insiden di dalam
lapangan. Bermula dari terjatuhnya Dodit Fitrio di
sektor sebelah kiri gawang Perseman, anak asuh
Djoko Susilo menjadi emosi. Hal inilah yang
akhirnya memicu striker Adrian Trinidad marah.
Keributan pun terjadi sampai akhirnya official
kedua tim masuk ke lapangan.
Lahirnya gol perdana Persik tidak lepas dari
strategi yang diterapkan pelatih Jaya Hartono.
Jaya memasukkan Sigit Sudarmawan dan
menggantikan Berta Yuana. Serangan Persik
semakin gencar, sampai akhirnya Wawan
Widiantoro berupaya menerobos lini pertahanan
Perseman, dan dilanggar.
Persik Kediri Legimin Raharjo memecah
kebuntuan bagi timnya. Melalui eksekusi bola
mati, pemain bernomor punggung 24 itu berhasil
menyarangkan si kulit bundar ke gawang
Perseman Manokwari pada menit-77.
Kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk tuan
rumah Persik membuat atmosfir pertandingan di
Stadion Brawijaya Kota Kediri menjadi tinggi.
Ribuan persikmania memberikan dukungan
dengan meneriakkan yel-yel.
Lima menit kemudian terjadi insiden di dalam
lapangan. Bermula dari terjatuhnya Dodit Fitrio di
sektor sebelah kiri gawang Perseman, anak asuh
Djoko Susilo menjadi emosi. Hal inilah yang
akhirnya memicu striker Adrian Trinidad marah.
Keributan pun terjadi sampai akhirnya official
kedua tim masuk ke lapangan.
Lahirnya gol perdana Persik tidak lepas dari
strategi yang diterapkan pelatih Jaya Hartono.
Jaya memasukkan Sigit Sudarmawan dan
menggantikan Berta Yuana. Serangan Persik
semakin gencar, sampai akhirnya Wawan
Widiantoro berupaya menerobos lini pertahanan
Perseman, dan dilanggar.
Komite Penyelamat Dukung Jenderal Toisutta
Pada saat pengurus PSSI telah
memutuskan menunda kongres, sejumlah
pemegang hak suara di Kongres PSSI
menyatakan dukungan kepada George Toisutta
dan Arifin Panigoro menjadi Ketua dan Wakil
Ketua Umum PSSI. Mereka telah menyampaikan
keinginan tersebut kepada Menteri Negara
Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng di
Senayan, Jakarta, Selasa 1 Maret 2011.
Hal ini merupakan kelanjutan dari pertemuan 84
pemilik suara di Jakarta, kemarin. Hasil pertemuan
itu juga mendeklarasikan Komite Penyelamat
Sepakbola Indonesia (KPSI) yang mengklaim telah
mendapatkan 84 suara untuk mendukung
George Toisutta yang juga KSAD itu.
"Kami 84 anggota PSSI yang punya hak suara
terdiri dari 26 pengurus cabang dan 58 klub PSSI
memberikan dukungan kepada George Toisutta
dan Arifin Panigoro menjadi Ketua dan Wakil
Ketua PSSI periode 2011-2015," kata Wakil Ketua
KPSI, Syahrial Damopoli.
Selain itu, KPSI juga memberikan empat
pernyataan. Pertama, menolak kepemimpinan
Nurdin Halid jadi Ketum PSSI. Kedua, KPSI
memberi kewenangan untuk melaksanakan
sidang paling lambat 60 hari setelah pertemuan.
Ketiga, memberi kewenangan kepada Menegpora
untuk menindaklanjuti hasil sidang. Terakhir,
mengharap agar Pemerintah tidak melepas PSSI.
Pertemuan ini dihadiri juga oleh beberapa
perwakilan klub. Menpora pun menyambutnya
dengan positif.
"Saya melihat ini sebagai proses demokratisasi
yang berkembang," kata Menpora. "Tugas
Pemerintah adalah membina dan mengurus.
Sudah saatnya Pemerintah melakukan pembinaan
dan pengurusan."
Langkah 84 pengurus PSSI daerah yang
mendukung George Toisuta ditanggapi dingin
pengurus PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha
Besoes menyatakan belum bisa banyak
berkomentar.
Dia mengatakan PSSI harus terlebih dulu melihat
surat pernyataan dari 83 pengurus tersebut.
"Kami harus lihat dulu tentang mosi tidak percaya
ini. Kami harus lihat dulu siapa yang tanda
tangan," ujar Nugraha usai jumpa pers
penundaan Kongres di kantor PT Liga Indonesia,
Kuningan, Jakarta, Senin malam, 28 Februari 2011.
"Kami cek dulu apakah surat itu untuk PSSI atau
bukan. Karena yang bisa menandatangani surat
adalah Ketua Pengurus Provinsi dan Sekretaris
Umum."
KPSI diketuai Sukawi J. Sutarip yang juga
menjabat Ketua Pengurus Provinsi PSSI Jawa
Tengah. Sedangkan wakilnya adalah Syahrial K.
Damopolii yang merupakan Wakil Ketua
Pengurus Provinsi PSSI Sulawesi Utara.
memutuskan menunda kongres, sejumlah
pemegang hak suara di Kongres PSSI
menyatakan dukungan kepada George Toisutta
dan Arifin Panigoro menjadi Ketua dan Wakil
Ketua Umum PSSI. Mereka telah menyampaikan
keinginan tersebut kepada Menteri Negara
Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng di
Senayan, Jakarta, Selasa 1 Maret 2011.
Hal ini merupakan kelanjutan dari pertemuan 84
pemilik suara di Jakarta, kemarin. Hasil pertemuan
itu juga mendeklarasikan Komite Penyelamat
Sepakbola Indonesia (KPSI) yang mengklaim telah
mendapatkan 84 suara untuk mendukung
George Toisutta yang juga KSAD itu.
"Kami 84 anggota PSSI yang punya hak suara
terdiri dari 26 pengurus cabang dan 58 klub PSSI
memberikan dukungan kepada George Toisutta
dan Arifin Panigoro menjadi Ketua dan Wakil
Ketua PSSI periode 2011-2015," kata Wakil Ketua
KPSI, Syahrial Damopoli.
Selain itu, KPSI juga memberikan empat
pernyataan. Pertama, menolak kepemimpinan
Nurdin Halid jadi Ketum PSSI. Kedua, KPSI
memberi kewenangan untuk melaksanakan
sidang paling lambat 60 hari setelah pertemuan.
Ketiga, memberi kewenangan kepada Menegpora
untuk menindaklanjuti hasil sidang. Terakhir,
mengharap agar Pemerintah tidak melepas PSSI.
Pertemuan ini dihadiri juga oleh beberapa
perwakilan klub. Menpora pun menyambutnya
dengan positif.
"Saya melihat ini sebagai proses demokratisasi
yang berkembang," kata Menpora. "Tugas
Pemerintah adalah membina dan mengurus.
Sudah saatnya Pemerintah melakukan pembinaan
dan pengurusan."
Langkah 84 pengurus PSSI daerah yang
mendukung George Toisuta ditanggapi dingin
pengurus PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha
Besoes menyatakan belum bisa banyak
berkomentar.
Dia mengatakan PSSI harus terlebih dulu melihat
surat pernyataan dari 83 pengurus tersebut.
"Kami harus lihat dulu tentang mosi tidak percaya
ini. Kami harus lihat dulu siapa yang tanda
tangan," ujar Nugraha usai jumpa pers
penundaan Kongres di kantor PT Liga Indonesia,
Kuningan, Jakarta, Senin malam, 28 Februari 2011.
"Kami cek dulu apakah surat itu untuk PSSI atau
bukan. Karena yang bisa menandatangani surat
adalah Ketua Pengurus Provinsi dan Sekretaris
Umum."
KPSI diketuai Sukawi J. Sutarip yang juga
menjabat Ketua Pengurus Provinsi PSSI Jawa
Tengah. Sedangkan wakilnya adalah Syahrial K.
Damopolii yang merupakan Wakil Ketua
Pengurus Provinsi PSSI Sulawesi Utara.
'UU Olahraga Tidak Tepat Diterapkan dalam Statuta PSSI'
Jakarta, Nurdin Halid mengatakan
bahwa Undang-undang Olahraga tidak tepat
diterapkan dalam statuta PSSI. Ketika undang-
undang itu mulai menyentuh dalam hal
kepengurusan PSSI, itu tidak tepat.
Hal tersebut dikemukakan oleh Nurdin Halid
dalam rapat dengan Komisi X DPR, Selasa
(1/3/2011) siang WIB. Nurdin mendasarkan
ucapannya kepada disertasi yang dibuat oleh
ketua komisi disiplin PSSI Hinca Panjaitan untuk
mendapatkan gelar doktoral di salah satu
universitas swasta di Jakarta, Januari silam.
"UU olahraga tidak tepat diterapkan dalam statuta
PSSI dan statuta FIFA. UU Olahraga hadir tiga
tahun yang lalu. Statuta FIFA lahir 1904. Statuta
PSSI lahir 2009. Itu kata beliau (Hinca Panjaitan--
red)," kata Nurdin.
"Saya sebagai warganegara harus tunduk UU di
negara saya. Betul, tapi tidak semua kedaulatan
kita sebagai warga negara diserahakn kpd
negara. Ini sudah terlalu jauh," lanjut ketua
umum PSSI sejak tahun 2003 tersebut.
"PSSI gelar pertandingan, tunduk keamanan.
PSSI sebagai badan hukum tunduk pada
undang-undang negara. Tapi bila masuk ke
kepengurusan, itu tidak tepat. Intervensi
pemerintah dlm sepakbola," jelas dia.
Pria berjuluk "Sang Puang" itu mengatakan
bahwa penelitian yang dilakukan oleh Hinca
Panjaitan tersebut berjudul Intervensi Negara
Terhadap Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan
Penyelesaian Sengketa Sepakbola Profesional di
Era Globalisasi Dalam Rangka Memajukan
Kesejahteraan Umum di Indonesia (Suatu Kajian
Hukum Tata Negara Mengenai Kedaulatan Negara
versus Kedaulatan FIFA).
"Salah satu pengujinya adalah bapak Andi Alfian
Mallarangeng," jelas Nurdin.
bahwa Undang-undang Olahraga tidak tepat
diterapkan dalam statuta PSSI. Ketika undang-
undang itu mulai menyentuh dalam hal
kepengurusan PSSI, itu tidak tepat.
Hal tersebut dikemukakan oleh Nurdin Halid
dalam rapat dengan Komisi X DPR, Selasa
(1/3/2011) siang WIB. Nurdin mendasarkan
ucapannya kepada disertasi yang dibuat oleh
ketua komisi disiplin PSSI Hinca Panjaitan untuk
mendapatkan gelar doktoral di salah satu
universitas swasta di Jakarta, Januari silam.
"UU olahraga tidak tepat diterapkan dalam statuta
PSSI dan statuta FIFA. UU Olahraga hadir tiga
tahun yang lalu. Statuta FIFA lahir 1904. Statuta
PSSI lahir 2009. Itu kata beliau (Hinca Panjaitan--
red)," kata Nurdin.
"Saya sebagai warganegara harus tunduk UU di
negara saya. Betul, tapi tidak semua kedaulatan
kita sebagai warga negara diserahakn kpd
negara. Ini sudah terlalu jauh," lanjut ketua
umum PSSI sejak tahun 2003 tersebut.
"PSSI gelar pertandingan, tunduk keamanan.
PSSI sebagai badan hukum tunduk pada
undang-undang negara. Tapi bila masuk ke
kepengurusan, itu tidak tepat. Intervensi
pemerintah dlm sepakbola," jelas dia.
Pria berjuluk "Sang Puang" itu mengatakan
bahwa penelitian yang dilakukan oleh Hinca
Panjaitan tersebut berjudul Intervensi Negara
Terhadap Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan
Penyelesaian Sengketa Sepakbola Profesional di
Era Globalisasi Dalam Rangka Memajukan
Kesejahteraan Umum di Indonesia (Suatu Kajian
Hukum Tata Negara Mengenai Kedaulatan Negara
versus Kedaulatan FIFA).
"Salah satu pengujinya adalah bapak Andi Alfian
Mallarangeng," jelas Nurdin.
Nurdin Minta Didukung Jadi Calon Ketua AFF
Jakarta, Ketua PSSI Nurdin Halid
memohon dukungan DPR agar terpilih menjadi
Ketua ASEAN Football Federation (AFF). Nurdin
berharap kali ini ia dapat memimpin organisasi
sepakbola kawasan Asia Tenggara tersebut.
"Alhamdulilah saya juga menjadi salah satu
kandidat Ketua AFF, kalau AFF ini ASEAN," ujar
Nurdin dalam rapat dengan Komisi X DPR di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3/2011).
Nurdin menuturkan pemilihan Ketua AFF juga
mengikuti statuta FIFA. Dirinya pun lolos menjadi
kandidat Ketua AFF. "Dan AFF ini juga mengacu
statuta FIFA," beber Nurdin.
Nurdin juga curhat kegagalannya menjadi Ketua
Asian Football Confederation (AFC). Nurdin
berharap kali ini dia lolos menjadi Ketua AFF.
"Kemarin saya juga menjadi salah satu kandidat
Ketua AFC. Semoga kali ini saya sudah
melakukan lobi-lobi untuk 10 April 2010 terpilih
menjadi Ketua AFF mohon dukungan," tutur
Nurdin.
Ketua Komisi X DPR, Mahyudin, yang memimpin
rapat pun memberikan dukungan. "Oke, mari
kita aplause dulu," ajak Mahyudin disambut
tepukan tangan anggota Komisi X DPR.
memohon dukungan DPR agar terpilih menjadi
Ketua ASEAN Football Federation (AFF). Nurdin
berharap kali ini ia dapat memimpin organisasi
sepakbola kawasan Asia Tenggara tersebut.
"Alhamdulilah saya juga menjadi salah satu
kandidat Ketua AFF, kalau AFF ini ASEAN," ujar
Nurdin dalam rapat dengan Komisi X DPR di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3/2011).
Nurdin menuturkan pemilihan Ketua AFF juga
mengikuti statuta FIFA. Dirinya pun lolos menjadi
kandidat Ketua AFF. "Dan AFF ini juga mengacu
statuta FIFA," beber Nurdin.
Nurdin juga curhat kegagalannya menjadi Ketua
Asian Football Confederation (AFC). Nurdin
berharap kali ini dia lolos menjadi Ketua AFF.
"Kemarin saya juga menjadi salah satu kandidat
Ketua AFC. Semoga kali ini saya sudah
melakukan lobi-lobi untuk 10 April 2010 terpilih
menjadi Ketua AFF mohon dukungan," tutur
Nurdin.
Ketua Komisi X DPR, Mahyudin, yang memimpin
rapat pun memberikan dukungan. "Oke, mari
kita aplause dulu," ajak Mahyudin disambut
tepukan tangan anggota Komisi X DPR.
Nugraha: Kami Ingin Menyelamatkan Sepakbola Indonesia
Surabaya (beritajatim.com) - Sekretaris
Jenderal (Sekjen) PSSI, Nugraha Besoes
menyebut, pihaknya berusaha menyelamatkan
sepakbola Indonesia dengan mengirim surat ke
FIFA agar Indonesia tidak dibekukan.
"Kami kirimkan surat ke FIFA. Kami meminta
petimbangkan dari FIFA tentang Kongres," kata
Nugraha dalam dialog dengan Komisi X DPR RI,
Selasa (1/3/2011) siang ini.
"Kami juga memohon ke FIFA untuk tidak
menghukum Indonesia. Kenapa? Kami ingin
menyelamatkan sepakbola Indonesia,"
tambahnya.
Menurut Nugraha, jika Indonesia dihukum, maka
Indonesia bakal malu. Apalagi Indonesia adalah
tuan rumah SEA Games XXVI akhir tahun
mendatang.
"Kalau dikenakan, Indonesia tidak boleh ikut SEA
Games. Lebih celaka lagi, negara-negara lain tidak
boleh bertanding di Indonesia. Karena kalau
mereka bertanding, mereka akan dihukum juga,"
tambahnya.
Rencananya, FIFA akan melakukan rapat hari ini di
Zurich, Swiss. Menurut Nugraha, ada dua agenda
dari Indonesia. "Satu masalah LPI dan satunya
adalah Kongres," pungkas Nugraha.
Jenderal (Sekjen) PSSI, Nugraha Besoes
menyebut, pihaknya berusaha menyelamatkan
sepakbola Indonesia dengan mengirim surat ke
FIFA agar Indonesia tidak dibekukan.
"Kami kirimkan surat ke FIFA. Kami meminta
petimbangkan dari FIFA tentang Kongres," kata
Nugraha dalam dialog dengan Komisi X DPR RI,
Selasa (1/3/2011) siang ini.
"Kami juga memohon ke FIFA untuk tidak
menghukum Indonesia. Kenapa? Kami ingin
menyelamatkan sepakbola Indonesia,"
tambahnya.
Menurut Nugraha, jika Indonesia dihukum, maka
Indonesia bakal malu. Apalagi Indonesia adalah
tuan rumah SEA Games XXVI akhir tahun
mendatang.
"Kalau dikenakan, Indonesia tidak boleh ikut SEA
Games. Lebih celaka lagi, negara-negara lain tidak
boleh bertanding di Indonesia. Karena kalau
mereka bertanding, mereka akan dihukum juga,"
tambahnya.
Rencananya, FIFA akan melakukan rapat hari ini di
Zurich, Swiss. Menurut Nugraha, ada dua agenda
dari Indonesia. "Satu masalah LPI dan satunya
adalah Kongres," pungkas Nugraha.
Suporter Palembang Diminta Bersatu dan Menjaga Ketenangan
Palembang, Sekretaris Umum
Pengprov PSSI Sumsel Augie Bunyamin
meminta semua suporter sepakbola di
Palembang tetap bersatu dan menjaga
ketenangan, guna menyukseskan berbagai event
sepakbola dan olahraga di Palembang.
"Jangan sampai aksi yang terkait dengan suksesi
ketua umum membuat Palembang terkesan tidak
aman, sehingga mengganggu event maupun
persiapan berbagai event olahraga seperti SEA
Games," kata Augie kepada detikSport, Selasa
(01/03/2011) pagi.
"Saya takut para suporter terjebak dengan
persoalan politik yang kini tampak masuk ke
wilayah PSSI. Suporter Palembang harus bersatu
guna menjaga iklim positif dunia olahraga di
Palembang," katanya.
Mengenai polemik calon ketua umum PSSI, kata
Augie, dapat dilakukan dialog secara baik-baik.
Tidak harus dilakukan dengan aksi di jalan.
Ia juga menyakatakan bahwa usulan para sporter
itu akan disampaikan kepada para pengurus PSSI
di Sumsel guna memutuskan siapa yang akan
diusung sebagai calon ketua umum.
"Tolonglah jaga keamanan Palembang yang
selama ini banyak mendapat kepercayaan
menggelar berbagai event olahraga nasional
maupun international," pintanya.
Pengprov PSSI Sumsel Augie Bunyamin
meminta semua suporter sepakbola di
Palembang tetap bersatu dan menjaga
ketenangan, guna menyukseskan berbagai event
sepakbola dan olahraga di Palembang.
"Jangan sampai aksi yang terkait dengan suksesi
ketua umum membuat Palembang terkesan tidak
aman, sehingga mengganggu event maupun
persiapan berbagai event olahraga seperti SEA
Games," kata Augie kepada detikSport, Selasa
(01/03/2011) pagi.
"Saya takut para suporter terjebak dengan
persoalan politik yang kini tampak masuk ke
wilayah PSSI. Suporter Palembang harus bersatu
guna menjaga iklim positif dunia olahraga di
Palembang," katanya.
Mengenai polemik calon ketua umum PSSI, kata
Augie, dapat dilakukan dialog secara baik-baik.
Tidak harus dilakukan dengan aksi di jalan.
Ia juga menyakatakan bahwa usulan para sporter
itu akan disampaikan kepada para pengurus PSSI
di Sumsel guna memutuskan siapa yang akan
diusung sebagai calon ketua umum.
"Tolonglah jaga keamanan Palembang yang
selama ini banyak mendapat kepercayaan
menggelar berbagai event olahraga nasional
maupun international," pintanya.
Nurdin Halid: FIFA Anggap Surat Menpora Sebagai Bentuk Intervensi
Jakarta, Nurdin Halid mengatakan
pihaknya telah mengirim surat Menpora kepada
PSSI kepada FIFA. Dalam balasannya, organisasi
sepakbola dunia itu mengatakan surat Menpora
itu sebagai bentuk intervensi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Nurdin Halid di
ruang rapat Komisi X DPR, Jakarta, Selasa
(1/3/2011) pagi WIB.
"Kami terima surat diteken sekretaris kementrian
pemuda dan olahraga. Apakah surat ini sudah
bisa dikategorikan intervensi? Jawaban saya
adalah iya," lugas Nurdin dalam rapat yang
disiarkan langsung oleh TV One tersebut.
"Bunyi surat ini jelas intervensi dari pemerintah.
Kenapa saya berani menyatakan? FIFA
menyatakan komentar itu adalah intervensi.
Jangankan kementrian, UU olahraga diterapkan di
PSSI itu intervensi," lanjut dia.
Beberapa waktu lalu Menpora Andi Mallarangeng
mengingatkan PSSI untuk melakukan peninjauan
terhadap hasil verifikasi calon ketua umum PSSI
2011-2015. Nurdin kemudian menjelaskan poin-
poin apa saja yang dianggap sebagai bentuk
intervensi.
"Poin 2 pemerintah bersama KONI
memperingatkan/mendesak kepada: a. PSSI
untuk melakukan peninjauan ulang, sesuai
semangat KSN, undang-undang, dasar negara
yang berlaku. Jangankan KSN, UU saja tidak tepat
diterapkan di PSSI menurut FIFA. Apalagi kami
diperintahkan untuk mengacu kepada FIFA.
Apalagi KSN. FIFA pertanyakan KSN, apakah
peserta merupakan wakil stake holder bola
Indonesia?" jelas Nurdin.
"Kemudian poin b-komite banding melakukan
koreksi terhadap keputusan komite pemilihan,
komite exco PSSI. Ini perintah kepada komite
banding," lanjut ketua umum PSSI sejak tahun
2003 itu.
" Poin c-apabila peringatan, desakan, dia sudah
peringatkan, desak lagi. tidak dilaksanakan maka
pemerintah bersama KONI dan KOI ambil
tindakan sebagaimana sesuai UU berlaku. Tafsir
dari FIFA lewat suratnya pada paragraf empat
menyatakan begini: materi ancaman pernyataan
dari menteri langgar statuta FIFA terlebih lagi
pasal 13 dan 17 yang nyatakan antara lain asosiasi
sepakbola harus kelola kegiatan mereka secara
indpeneden tidak dipenuhi pihak ketiga siapapun.
akan diakibatkan sanksi FIFA. Oleh karena itu
penting beritahukan mentri tentang sikap FIFA
dan konsekuensi bila penguasa tetap kukuh pada
sikap mereka," lanjut dia.
Nurdin sendiri mengatakan bahwa sejauh ini
pihaknya tidak pernah melaporkan adanya
intervensi kepada FIFA.
"Saya ingin menegaskan sampai detik ini,
alhamdulillah kami tidak pernah laporakan adanya
intervensi. Kami laporkan adanya press
conference Menpora, surat itu, kami antarkan ke
FIFA. Kalau tidak kirim, kami ditegur karena FIFA
karena FIFA sangat disiplin. Roh dari FIFA adalah
statuta, roh PSSI adalah statuta," pungkas dia.
pihaknya telah mengirim surat Menpora kepada
PSSI kepada FIFA. Dalam balasannya, organisasi
sepakbola dunia itu mengatakan surat Menpora
itu sebagai bentuk intervensi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Nurdin Halid di
ruang rapat Komisi X DPR, Jakarta, Selasa
(1/3/2011) pagi WIB.
"Kami terima surat diteken sekretaris kementrian
pemuda dan olahraga. Apakah surat ini sudah
bisa dikategorikan intervensi? Jawaban saya
adalah iya," lugas Nurdin dalam rapat yang
disiarkan langsung oleh TV One tersebut.
"Bunyi surat ini jelas intervensi dari pemerintah.
Kenapa saya berani menyatakan? FIFA
menyatakan komentar itu adalah intervensi.
Jangankan kementrian, UU olahraga diterapkan di
PSSI itu intervensi," lanjut dia.
Beberapa waktu lalu Menpora Andi Mallarangeng
mengingatkan PSSI untuk melakukan peninjauan
terhadap hasil verifikasi calon ketua umum PSSI
2011-2015. Nurdin kemudian menjelaskan poin-
poin apa saja yang dianggap sebagai bentuk
intervensi.
"Poin 2 pemerintah bersama KONI
memperingatkan/mendesak kepada: a. PSSI
untuk melakukan peninjauan ulang, sesuai
semangat KSN, undang-undang, dasar negara
yang berlaku. Jangankan KSN, UU saja tidak tepat
diterapkan di PSSI menurut FIFA. Apalagi kami
diperintahkan untuk mengacu kepada FIFA.
Apalagi KSN. FIFA pertanyakan KSN, apakah
peserta merupakan wakil stake holder bola
Indonesia?" jelas Nurdin.
"Kemudian poin b-komite banding melakukan
koreksi terhadap keputusan komite pemilihan,
komite exco PSSI. Ini perintah kepada komite
banding," lanjut ketua umum PSSI sejak tahun
2003 itu.
" Poin c-apabila peringatan, desakan, dia sudah
peringatkan, desak lagi. tidak dilaksanakan maka
pemerintah bersama KONI dan KOI ambil
tindakan sebagaimana sesuai UU berlaku. Tafsir
dari FIFA lewat suratnya pada paragraf empat
menyatakan begini: materi ancaman pernyataan
dari menteri langgar statuta FIFA terlebih lagi
pasal 13 dan 17 yang nyatakan antara lain asosiasi
sepakbola harus kelola kegiatan mereka secara
indpeneden tidak dipenuhi pihak ketiga siapapun.
akan diakibatkan sanksi FIFA. Oleh karena itu
penting beritahukan mentri tentang sikap FIFA
dan konsekuensi bila penguasa tetap kukuh pada
sikap mereka," lanjut dia.
Nurdin sendiri mengatakan bahwa sejauh ini
pihaknya tidak pernah melaporkan adanya
intervensi kepada FIFA.
"Saya ingin menegaskan sampai detik ini,
alhamdulillah kami tidak pernah laporakan adanya
intervensi. Kami laporkan adanya press
conference Menpora, surat itu, kami antarkan ke
FIFA. Kalau tidak kirim, kami ditegur karena FIFA
karena FIFA sangat disiplin. Roh dari FIFA adalah
statuta, roh PSSI adalah statuta," pungkas dia.
Nugraha Besoes Balik Singgung Intervensi Pemerintah
Jakarta, PSSI kembali mengacung-
acungkan peraturan FIFA dalam pertemuan
mereka dengan Komisi X DPR. Salah satu yang
mereka singgung adalah soal intervensi
pemerintah.
Intervensi pemerintah ini, tak lain dan tak bukan,
berkatian dengan desakan dari Menpora Andi
Mallarangeng, yang juga mewakili KONI/KOI,
yang meminta PSSI segera mereformasi
kepengurusannya, mematuhi semangat Kongres
Sepakbola Nasional tahun lalu, dan
memperhatikan tuntutan masyarakat sepakbola
Indonesia.
Menpora menjadikan UU Olahraga sebagai
dasarnya. Sementara Ketua Umum PSSI
membantah dengan mengatakan bahwa UU
Olahraga tak cocok dengan statuta FIFA.
Di sisi lain, Sekjen PSSI Nugraha Besoes juga
menambahkan bahwa apa yang dilakukan
pemerintah tersebut adalah sebuah bentuk
intervensi. Dalam pembelaannya, ia menyebut
bahwa ini bisa membahayakan sepakbola
Indonesia.
"Ingat kita nanti ada SEA Games. Kalau sanksi ini
dijatuhkan, kita tak akan bisa berlaga di SEA
Games atau laga-laga internasional lainnya," ujar
Nugraha.
Dalam konferensi pers Senin (28/2/2011) lalu,
Nurdin menyebutkan bahwa mereka meminta
FIFA untuk tak menjatuhkan sanksi terhadap
Indonesia. Sementara itu, Menpora justru
berpendapat bahwa sanksi FIFA adalah hal yang
biasa.
"Sanksi FIFA bukan hal yang luar biasa, biasa itu,
banyak negara pernah mendapat sanksi FIFA,"
tegas Menpora dalam raker dengan Komisi X DPR
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
acungkan peraturan FIFA dalam pertemuan
mereka dengan Komisi X DPR. Salah satu yang
mereka singgung adalah soal intervensi
pemerintah.
Intervensi pemerintah ini, tak lain dan tak bukan,
berkatian dengan desakan dari Menpora Andi
Mallarangeng, yang juga mewakili KONI/KOI,
yang meminta PSSI segera mereformasi
kepengurusannya, mematuhi semangat Kongres
Sepakbola Nasional tahun lalu, dan
memperhatikan tuntutan masyarakat sepakbola
Indonesia.
Menpora menjadikan UU Olahraga sebagai
dasarnya. Sementara Ketua Umum PSSI
membantah dengan mengatakan bahwa UU
Olahraga tak cocok dengan statuta FIFA.
Di sisi lain, Sekjen PSSI Nugraha Besoes juga
menambahkan bahwa apa yang dilakukan
pemerintah tersebut adalah sebuah bentuk
intervensi. Dalam pembelaannya, ia menyebut
bahwa ini bisa membahayakan sepakbola
Indonesia.
"Ingat kita nanti ada SEA Games. Kalau sanksi ini
dijatuhkan, kita tak akan bisa berlaga di SEA
Games atau laga-laga internasional lainnya," ujar
Nugraha.
Dalam konferensi pers Senin (28/2/2011) lalu,
Nurdin menyebutkan bahwa mereka meminta
FIFA untuk tak menjatuhkan sanksi terhadap
Indonesia. Sementara itu, Menpora justru
berpendapat bahwa sanksi FIFA adalah hal yang
biasa.
"Sanksi FIFA bukan hal yang luar biasa, biasa itu,
banyak negara pernah mendapat sanksi FIFA,"
tegas Menpora dalam raker dengan Komisi X DPR
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Nurdin: UU SKN Tidak Bisa Diterapkan Statuta FIFA
Surabaya (beritajatim.com) - Ketua Umum
PSSI, Nurdin Halid menilai UU Sistem
Keolahragaan Nasional (SKN) tidak tepat bila
dihubungkan dengan statuta FIFA. Hal ini
disampaikan Nurdin dalam dialog dengan Komisi
X DPR RI, Selasa (1/3/2011) siang ini.
"Kamis sudah mendatangkan seorang ahli
tentang ini, lalu bagaimana posisi UU SKN? UU
SKN tidak tepat diterapkan dalam statuta FIFA. Ini
sudah terlalu jauh. Negara sudah mencampuri
olahraga," kata Nurdin.
Yang dimaksud Nurdin sebagai ahli itu adalah DR
Hinca Pandjaitan, yang tak lain adalah Ketua
Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. "Itu adalah kata DR
Hinca Pandjaitan yang barus aja mendapat gelar
doktor dengan status Cum laude. Tesisnya juga
diuji DR Alifian Mallarangeng," tambahnya.
"Jangankan surat kementrian, undang-undang
olahraga diterapkan di PSSI itu sudah bentuk
intervensi," tegas Nurdin.
PSSI, Nurdin Halid menilai UU Sistem
Keolahragaan Nasional (SKN) tidak tepat bila
dihubungkan dengan statuta FIFA. Hal ini
disampaikan Nurdin dalam dialog dengan Komisi
X DPR RI, Selasa (1/3/2011) siang ini.
"Kamis sudah mendatangkan seorang ahli
tentang ini, lalu bagaimana posisi UU SKN? UU
SKN tidak tepat diterapkan dalam statuta FIFA. Ini
sudah terlalu jauh. Negara sudah mencampuri
olahraga," kata Nurdin.
Yang dimaksud Nurdin sebagai ahli itu adalah DR
Hinca Pandjaitan, yang tak lain adalah Ketua
Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. "Itu adalah kata DR
Hinca Pandjaitan yang barus aja mendapat gelar
doktor dengan status Cum laude. Tesisnya juga
diuji DR Alifian Mallarangeng," tambahnya.
"Jangankan surat kementrian, undang-undang
olahraga diterapkan di PSSI itu sudah bentuk
intervensi," tegas Nurdin.
Nugraha Besoes: Ending Ketum Sesuai Masa Jabatannya
Jakarta, Sekjen PSSI Nugraha
Besoes tidak setuju jika jabatan Ketua Umum
PSSI mendapatkan intervensi. Dalam
penjelasannya kepada Komisi X DPR RI, ia
menyebut hal tersebut tak ada dalam sepakbola.
Dalam pertemuannya dengan Komisi X tersebut,
Selasa (1/3/2011), Nugraha memberikan
penjelasan panjang lebar mengenai bagaimana
PSSI berusaha sebisa mungkin menjalankan
kongres sesuai peraturan FIFA. Dalih yang sama
pula diungkapkannya mengenai persoalan Ketua
Umum PSSI.
Seperti diketahui, belakangan banyak yang
meminta Nurdin Halid untuk mundur dari
jabatannya itu atau tidak dipilih lagi dalam
kongres PSSI mendatang. Bahkan desakan juga
muncul dari Menpora Andi Mallarangeng. PSSI
menilai ini adalah sebuah bentuk intervensi.
"Dalam kepengurusan sepakbola tidak ada yang
disebut demisioner," ujarnya.
"Ending-nya adalah sesuai masa jabatan. Pada
saat nanti kongres menunjuk ketum,
automatically merekalah nanti yang bakal
mengambil-alih," tegas Nugraha.
Nugraha juga menyebutkan bahwa intervensi
dari pemerintah juga bisa membuat sepakbola
Indonesia dijatuhi sanksi dari FIFA. Namun
demikian, Andi Mallarangeng sudah menyebut
bahwa sanksi FIFA adalah hal yang biasa.
Besoes tidak setuju jika jabatan Ketua Umum
PSSI mendapatkan intervensi. Dalam
penjelasannya kepada Komisi X DPR RI, ia
menyebut hal tersebut tak ada dalam sepakbola.
Dalam pertemuannya dengan Komisi X tersebut,
Selasa (1/3/2011), Nugraha memberikan
penjelasan panjang lebar mengenai bagaimana
PSSI berusaha sebisa mungkin menjalankan
kongres sesuai peraturan FIFA. Dalih yang sama
pula diungkapkannya mengenai persoalan Ketua
Umum PSSI.
Seperti diketahui, belakangan banyak yang
meminta Nurdin Halid untuk mundur dari
jabatannya itu atau tidak dipilih lagi dalam
kongres PSSI mendatang. Bahkan desakan juga
muncul dari Menpora Andi Mallarangeng. PSSI
menilai ini adalah sebuah bentuk intervensi.
"Dalam kepengurusan sepakbola tidak ada yang
disebut demisioner," ujarnya.
"Ending-nya adalah sesuai masa jabatan. Pada
saat nanti kongres menunjuk ketum,
automatically merekalah nanti yang bakal
mengambil-alih," tegas Nugraha.
Nugraha juga menyebutkan bahwa intervensi
dari pemerintah juga bisa membuat sepakbola
Indonesia dijatuhi sanksi dari FIFA. Namun
demikian, Andi Mallarangeng sudah menyebut
bahwa sanksi FIFA adalah hal yang biasa.
Nurdin Enggan Turun, Persipro Siap Hengkang
Lumajang(beritajatim.com) - Walikota
Probolinggo, H.M Buchori angkat bicara soal
bobrok kepengurusan PSSI Pusat yang dipimpin
Nurdin Halid dan kroni-kroni. Dia meminta PSSI
pusat untuk dilakukan perubahan secara besar-
besaran, dikarenakan sepak bola Indonesia jalan
di Tempat.
"Jika PSSI dipimpin Nurdin Halid kembali, Persipro
Hengkang dari Liga Indonesia divisi Utama ke
LPI," kata Buckhori yang juga Ketua Umum
Persipro pada wartawan, Selasac (01/03/2011).
Menurut dia, selama PSSI dipegang Nurdin Hali,
sepak bola indonesia tidak mengalami kemajuan
yang pesat dan cenderung menurun. "Ditingkat
ASEAN belum bisa apa-apa, apalagi se Asia,"
ungkapnya.
Ketua Persipro meminta Nurdin Halid untuk
mundur dari ketua PSSI sebagai bentuk dan
langkah maju sepak bola. Soal keputusan komisi
banding yang mengagalkan Arifin Panigoro dan
Toisutta serta membatalkan lolosnya Nurdin Halid
dan Nirwan Bakrie sebagai langkah yang tepat.
"Jujur saya ingin perubahan di tubuh PSSI," tegas
orang nomor satu di Kota Mangga itu.
Jika PSSI direvolusi, Buchori berharap soal
kepemimpinan wasit yang sering dimasuki mafia
untuk dilakukan evaluasi. Sebab setiap
pertandingan di LSI, Divisi Utama, Divisi 1, Divisi 2
dan Divisi 3, mafia masih menghantui persepak
bolaan Indonesia.
"Kalau ada perubahan dan ada pengurus baru,
Hakim lapangan alias wasit harus menjadi
prioritas," pungkasnya.
Probolinggo, H.M Buchori angkat bicara soal
bobrok kepengurusan PSSI Pusat yang dipimpin
Nurdin Halid dan kroni-kroni. Dia meminta PSSI
pusat untuk dilakukan perubahan secara besar-
besaran, dikarenakan sepak bola Indonesia jalan
di Tempat.
"Jika PSSI dipimpin Nurdin Halid kembali, Persipro
Hengkang dari Liga Indonesia divisi Utama ke
LPI," kata Buckhori yang juga Ketua Umum
Persipro pada wartawan, Selasac (01/03/2011).
Menurut dia, selama PSSI dipegang Nurdin Hali,
sepak bola indonesia tidak mengalami kemajuan
yang pesat dan cenderung menurun. "Ditingkat
ASEAN belum bisa apa-apa, apalagi se Asia,"
ungkapnya.
Ketua Persipro meminta Nurdin Halid untuk
mundur dari ketua PSSI sebagai bentuk dan
langkah maju sepak bola. Soal keputusan komisi
banding yang mengagalkan Arifin Panigoro dan
Toisutta serta membatalkan lolosnya Nurdin Halid
dan Nirwan Bakrie sebagai langkah yang tepat.
"Jujur saya ingin perubahan di tubuh PSSI," tegas
orang nomor satu di Kota Mangga itu.
Jika PSSI direvolusi, Buchori berharap soal
kepemimpinan wasit yang sering dimasuki mafia
untuk dilakukan evaluasi. Sebab setiap
pertandingan di LSI, Divisi Utama, Divisi 1, Divisi 2
dan Divisi 3, mafia masih menghantui persepak
bolaan Indonesia.
"Kalau ada perubahan dan ada pengurus baru,
Hakim lapangan alias wasit harus menjadi
prioritas," pungkasnya.
Kisruh PSSI Masuk Agenda Sidang Komite Asosiasi FIFA
Jakarta, Sore ini pukul 16.00 WIB
waktu setempat FIFA akan menggelar sidang
Komite Asosiasi. Salah satu agenda yang akan
dibahas adalah mengenai kisruh yang terjadi di
tubuh PSSI.
Seperti diketahui PSSI akhirnya memutuskan
untuk mengundurkan waktu pelaksanaan
Kongres Pemilihan Ketua Umum Periode
2011-2015 yang sedianya akan dihelat 26 Maret
mendatang di Bali.
Alasan PSSI tersebut jelas terkait putusan Komite
Banding yang menolak banding dua bakal calon
Ketum George Toisutta dan Arifin Panigoro, serta
menolak pula keputusan Komite Pemilihan. Arti
mudahnya tak ada calon yang lulus.
Akibat tak ada calon yang diluluskan tersebut,
PSSI mengaku belum bisa mengambil langkah
lebih lanjut. Dalam konferensi pers di PT Liga
Indonesia, Senin (28/2/2011) kemarin, Nurdin
Halid mengungkapkan bahwa PSSI akan
mengirimkan surat kepada FIFA lebih dulu untuk
mengambil langkah lebih lanjut.
Dalam konpers yang sama, Ketua Umum PSSI
itu juga mengungkapkan bahwa PSSI langsung
mengirimkan surat kepada FIFA malam itu juga.
Isinya, antara lain juga meminta agar federasi
sepakbola dunia itu tak menjatuhkan sanksi
kepada Indonesia.
Hari ini, Selasa (1/3/2011), Nurdin tengah
menghadap ke Komisi X DPR untuk menjelaskan
segala persoalan yang ada belakangan. Sehari
sebelumnya, Komisi X DPR telah memanggil
Menpora Andi Mallarangeng, juga terkait
persoalan yang sama.
Sejauh ini, Nurdin mengaku dirinya siap duduk
satu meja dengan Andi untuk membahas
permasalahan ini.
waktu setempat FIFA akan menggelar sidang
Komite Asosiasi. Salah satu agenda yang akan
dibahas adalah mengenai kisruh yang terjadi di
tubuh PSSI.
Seperti diketahui PSSI akhirnya memutuskan
untuk mengundurkan waktu pelaksanaan
Kongres Pemilihan Ketua Umum Periode
2011-2015 yang sedianya akan dihelat 26 Maret
mendatang di Bali.
Alasan PSSI tersebut jelas terkait putusan Komite
Banding yang menolak banding dua bakal calon
Ketum George Toisutta dan Arifin Panigoro, serta
menolak pula keputusan Komite Pemilihan. Arti
mudahnya tak ada calon yang lulus.
Akibat tak ada calon yang diluluskan tersebut,
PSSI mengaku belum bisa mengambil langkah
lebih lanjut. Dalam konferensi pers di PT Liga
Indonesia, Senin (28/2/2011) kemarin, Nurdin
Halid mengungkapkan bahwa PSSI akan
mengirimkan surat kepada FIFA lebih dulu untuk
mengambil langkah lebih lanjut.
Dalam konpers yang sama, Ketua Umum PSSI
itu juga mengungkapkan bahwa PSSI langsung
mengirimkan surat kepada FIFA malam itu juga.
Isinya, antara lain juga meminta agar federasi
sepakbola dunia itu tak menjatuhkan sanksi
kepada Indonesia.
Hari ini, Selasa (1/3/2011), Nurdin tengah
menghadap ke Komisi X DPR untuk menjelaskan
segala persoalan yang ada belakangan. Sehari
sebelumnya, Komisi X DPR telah memanggil
Menpora Andi Mallarangeng, juga terkait
persoalan yang sama.
Sejauh ini, Nurdin mengaku dirinya siap duduk
satu meja dengan Andi untuk membahas
permasalahan ini.
Faktor Politisi, Alasan Saleh Mukadar Mundur dari KPPN
Jakarta, Saleh Ismail Mukadar
mundur dari posisi sekretaris Komite
Penyelamatan Persepakbolaan Nasional. Alasan
pengunduran diri Saleh adalah karena dirinya
merupakan politisi.
Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional
(KPPN) dibentuk oleh 83 pemilik hak suara di
PSSI. Dari sebelas anggota komite, terdapat
nama Saleh Mukadar yang berposisi sebagai
sekretaris komite.
"Saya sudah mundur. Saya penggagas dari
pertemuan tersebut. Namun saya minta pleno
dan saya mundur," ujar Saleh ketika dihubungi
detiksport, Selasa (1/3/2011) pagi WIB.
Ia mengatakan bahwa salah satu faktor yang
membuatnya mundur adalah faktor dirinya yang
juga merupakan politisi.
"Saya mundur karena saya politisi. Ini langkah
agar politisi tidak lagi urusin bola," jelas Saleh.
Selama ini sudah banyak seruan agar PSSI dan
manajemen klub tidak diisi oleh politisi atau
orang dari partai politik, karena berpotensi segala
kegiatan sepakbola dipolitisasi.
"Faktor kedua karena saya tidak punya suara
karena diskorsing, meski skorsing itu tidak benar.
Saya hargai itu. Daripada dipersolkan, saya pilih
mundur," pungkas Saleh.
mundur dari posisi sekretaris Komite
Penyelamatan Persepakbolaan Nasional. Alasan
pengunduran diri Saleh adalah karena dirinya
merupakan politisi.
Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional
(KPPN) dibentuk oleh 83 pemilik hak suara di
PSSI. Dari sebelas anggota komite, terdapat
nama Saleh Mukadar yang berposisi sebagai
sekretaris komite.
"Saya sudah mundur. Saya penggagas dari
pertemuan tersebut. Namun saya minta pleno
dan saya mundur," ujar Saleh ketika dihubungi
detiksport, Selasa (1/3/2011) pagi WIB.
Ia mengatakan bahwa salah satu faktor yang
membuatnya mundur adalah faktor dirinya yang
juga merupakan politisi.
"Saya mundur karena saya politisi. Ini langkah
agar politisi tidak lagi urusin bola," jelas Saleh.
Selama ini sudah banyak seruan agar PSSI dan
manajemen klub tidak diisi oleh politisi atau
orang dari partai politik, karena berpotensi segala
kegiatan sepakbola dipolitisasi.
"Faktor kedua karena saya tidak punya suara
karena diskorsing, meski skorsing itu tidak benar.
Saya hargai itu. Daripada dipersolkan, saya pilih
mundur," pungkas Saleh.
Komisi X DPR Panggil PSSI
Jakarta - Komisi X DPR RI akan memanggil
Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI)
dan Liga Primer Indonesia (LPI). Pemanggilan ini
guna meminta penjelasan terkait perselisihan
keduanya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua komisi X Heri
Akhmadi kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa
(1/3/2011).
"Pagi ini jam 10.00 giliran PSSI dan jam 13.00
ganti LPI dkk," kata Heri melalui pesan singkatnya.
Heri juga mengatakan pemanggilan terhadap
PSSI dan LPI guna meminta keterangan dari
kedua belah pihak terkait pertikaian yang terjadi
antara PSSI dan LPI.
"Komisi mau dengar semua pihak," cetusnya.
Sebelumnya, Senin (1/3/2011) Komisi X juga telah
memanggil Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi
Mallarangeng ke DPR.
Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI)
dan Liga Primer Indonesia (LPI). Pemanggilan ini
guna meminta penjelasan terkait perselisihan
keduanya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua komisi X Heri
Akhmadi kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa
(1/3/2011).
"Pagi ini jam 10.00 giliran PSSI dan jam 13.00
ganti LPI dkk," kata Heri melalui pesan singkatnya.
Heri juga mengatakan pemanggilan terhadap
PSSI dan LPI guna meminta keterangan dari
kedua belah pihak terkait pertikaian yang terjadi
antara PSSI dan LPI.
"Komisi mau dengar semua pihak," cetusnya.
Sebelumnya, Senin (1/3/2011) Komisi X juga telah
memanggil Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi
Mallarangeng ke DPR.
Persik Akui Gabung KPPN, Anti Nurdin
Kediri (beritajatim.com) - Persik Kediri
mengaku menjadi bagian dari 17 klub di Jawa
Timur yang menolak Nurdin Halid menjadi Ketua
Umum PSSI peredeo (2011-2015). Sikap anti
Nurdin diperlihatkan Persik sejak rencana
pencalonan George Toisutta, menjadi salah satu
kandidat ketua.
"Sejak awal, Ketua Umum (Walikota Kediri
Samsul Ashar) sudah menyatakan dukungannya
kepada pak George Toisutta. Jadi secara otomatis
kita menolak pak Nurdin," kata Sekretaris Umum
Persik Barnadi ketika dikonfirmasi melalui telepon
selulernya, Selasa (1/3/2011)
Alasan utama menolak Nurdin Halid, kata Barnadi,
Persik Kediri menginginkan ada perubahan ke
arah yang lebih baik pada persepak bolaan
Nasional. Bahkan, sebelumnya Walikota Kediri,
sudah membulatkan tekadnya membawa Persik
ke Liga Primer Indonesia (LPI) karena sikap anti
Nurdin Halid.
Kendati demikian, Barnadi mengungkapkan,
keputusan resminya ikut dalam 17 klub di Jatim
anti Nurdin akan dinyatakan oleh manajemen
setelah rapat di Jakarta selesai.
Seperti diberitakan sebelumnya Komite
Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN)
merilis semua klub di Jatim yang berlaga di
kompetisi di bawah naungan PSSI dan memiliki
hak suara untuk memilih calon ketua umum
dalam Kongres Luar Biasa PSSI menyatakan anti
Nurdin Halid.
17 klub asal Jatim yang diklaim bergabung
dengan KPPN: PSBI Blitar, Madiun Putra, Persenga
Nganjuk, Persela Lamongan, Persik Kediri, Arema
Indonesia, Persid Jember, Persiwangi
Banyuwangi, Deltras Sidoarjo, Gresik Putra,
Persepam Pamekasan, Perseba Bangkalan,
Persebaya Surabaya, Gresik United, Persekap
Kota Pasuruan, Blitar Kota, dan Mitra Bola Utama
Surabaya.
mengaku menjadi bagian dari 17 klub di Jawa
Timur yang menolak Nurdin Halid menjadi Ketua
Umum PSSI peredeo (2011-2015). Sikap anti
Nurdin diperlihatkan Persik sejak rencana
pencalonan George Toisutta, menjadi salah satu
kandidat ketua.
"Sejak awal, Ketua Umum (Walikota Kediri
Samsul Ashar) sudah menyatakan dukungannya
kepada pak George Toisutta. Jadi secara otomatis
kita menolak pak Nurdin," kata Sekretaris Umum
Persik Barnadi ketika dikonfirmasi melalui telepon
selulernya, Selasa (1/3/2011)
Alasan utama menolak Nurdin Halid, kata Barnadi,
Persik Kediri menginginkan ada perubahan ke
arah yang lebih baik pada persepak bolaan
Nasional. Bahkan, sebelumnya Walikota Kediri,
sudah membulatkan tekadnya membawa Persik
ke Liga Primer Indonesia (LPI) karena sikap anti
Nurdin Halid.
Kendati demikian, Barnadi mengungkapkan,
keputusan resminya ikut dalam 17 klub di Jatim
anti Nurdin akan dinyatakan oleh manajemen
setelah rapat di Jakarta selesai.
Seperti diberitakan sebelumnya Komite
Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN)
merilis semua klub di Jatim yang berlaga di
kompetisi di bawah naungan PSSI dan memiliki
hak suara untuk memilih calon ketua umum
dalam Kongres Luar Biasa PSSI menyatakan anti
Nurdin Halid.
17 klub asal Jatim yang diklaim bergabung
dengan KPPN: PSBI Blitar, Madiun Putra, Persenga
Nganjuk, Persela Lamongan, Persik Kediri, Arema
Indonesia, Persid Jember, Persiwangi
Banyuwangi, Deltras Sidoarjo, Gresik Putra,
Persepam Pamekasan, Perseba Bangkalan,
Persebaya Surabaya, Gresik United, Persekap
Kota Pasuruan, Blitar Kota, dan Mitra Bola Utama
Surabaya.
17 Klub Jatim Tolak Nurdin, Termasuk Arema
Surabaya (beritajatim.com) - Sebanyak 17
klub di Jawa Timur diklaim menolak Ketua Umum
PSSI Nurdin Halid. Termasuk di dalamnya Arema
Indonesia.
Dalam rilis yang diedarkan oleh Komite
Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN),
hampir semua klub di Jatim yang berlaga di
kompetisi di bawah naungan PSSI dan memiliki
hak suara untuk memilih calon ketua umum
dalam Kongres Luar Biasa PSSI menyatakan anti
Nurdin Halid.
Uniknya termasuk juga Arema Indonesia.
Padahal selama ini, Arema diketahui mendapat
sokongan dari para pengurus PSSI. Misalnya
kerjasama sponsor dengan perusahaan Bakrie
Grup. Bahkan, presiden direktur PT Liga
Indonesia Andi Darussalam merupakan
penasehat klub Arema.
Berikut 17 klub asal Jatim yang diklaim bergabung
dengan KPPN: PSBI Blitar, Madiun Putra, Persenga
Nganjuk, Persela Lamongan, Persik Kediri, Arema
Indonesia, Persid Jember, Persiwangi
Banyuwangi, Deltras Sidoarjo, Gresik Putra,
Persepam Pamekasan, Perseba Bangkalan,
Persebaya Surabaya, Gresik United, Persekap
Kota Pasuruan, Blitar Kota, dan Mitra Bola Utama
Surabaya.
klub di Jawa Timur diklaim menolak Ketua Umum
PSSI Nurdin Halid. Termasuk di dalamnya Arema
Indonesia.
Dalam rilis yang diedarkan oleh Komite
Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN),
hampir semua klub di Jatim yang berlaga di
kompetisi di bawah naungan PSSI dan memiliki
hak suara untuk memilih calon ketua umum
dalam Kongres Luar Biasa PSSI menyatakan anti
Nurdin Halid.
Uniknya termasuk juga Arema Indonesia.
Padahal selama ini, Arema diketahui mendapat
sokongan dari para pengurus PSSI. Misalnya
kerjasama sponsor dengan perusahaan Bakrie
Grup. Bahkan, presiden direktur PT Liga
Indonesia Andi Darussalam merupakan
penasehat klub Arema.
Berikut 17 klub asal Jatim yang diklaim bergabung
dengan KPPN: PSBI Blitar, Madiun Putra, Persenga
Nganjuk, Persela Lamongan, Persik Kediri, Arema
Indonesia, Persid Jember, Persiwangi
Banyuwangi, Deltras Sidoarjo, Gresik Putra,
Persepam Pamekasan, Perseba Bangkalan,
Persebaya Surabaya, Gresik United, Persekap
Kota Pasuruan, Blitar Kota, dan Mitra Bola Utama
Surabaya.
LPI Jawab Kritikan dengan Tuding PSSI Diskriminatif
Jakarta, Eksistensi Liga Primer
Indonesia (LPI) mendapat kritik terkait ketiadaan
peluang pemainnya masuk ke timnas. LPI sendiri
berargumen kalau kondisi itu justru lahir karena
diskriminasi PSSI.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengamat
sepakbola Johny F Tamaela menilai bahwa status
LPI saat ini membuat karir para pemainnya
mentok di level internasional karena tidak akan
bisa membela timnas Indonesia.
Dalam pandangannya, keberadaan LPI pun
sedikit banyak telah membatasi kesempatan
timnas mendapatkan pemain-pemain terbaik,
karena mereka sudah tampil di kompetisi yang
tidak diakui PSSI sebagai induk organisasi
sepakbola Indonesia tersebut.
"Siapa pun boleh memberi kritik LPI. Kritik bagus,
(tapi) kritik itu harusnya disampaikan ke PSSI,"
tukas juru bicara LPI Abi Hasantoso dalam
perbincangan dengan detikSport menanggapi
kritik tersebut.
"Ada diskriminasi terhadap LPI. PSSI melarang
pemain LPI masuk timnas. Kritik itu harusnya ke
PSSI," tegas Abi.
Menurut Abi, kritik itu selayaknya ditujukan
kepada PSSI karena pada dasarnya LPI malah
ingin berada di bawah naungan PSSI. "PSSI yang
nggak mau," cetusnya.
LPI, lanjutnya, justru berusaha menjadi wadah
untuk para pemain muda memelihara mimpinya
masuk timnas lewat kompetisi yang kompetitif
sehingga melahirkan bakat-bakat unggul dalam
sepakbola.
"Lihat kualitas pemain muda LPI seperti Irfan
(Bachdim), Kim (Kurniawan) dari Persema, Andik
Vermansyah, Rendy Irawan (Persebaya 1927)
dan Samsul Arif (Persibo). Kualitasnya jauh di
atas pemain timnas U-23 sekarang."
"Yang nggak bolehin pemain masuk timnas kan
PSSI. Kuncinya, PSSI sudah melakukan
diskriminasi," papar Abi.
Indonesia (LPI) mendapat kritik terkait ketiadaan
peluang pemainnya masuk ke timnas. LPI sendiri
berargumen kalau kondisi itu justru lahir karena
diskriminasi PSSI.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengamat
sepakbola Johny F Tamaela menilai bahwa status
LPI saat ini membuat karir para pemainnya
mentok di level internasional karena tidak akan
bisa membela timnas Indonesia.
Dalam pandangannya, keberadaan LPI pun
sedikit banyak telah membatasi kesempatan
timnas mendapatkan pemain-pemain terbaik,
karena mereka sudah tampil di kompetisi yang
tidak diakui PSSI sebagai induk organisasi
sepakbola Indonesia tersebut.
"Siapa pun boleh memberi kritik LPI. Kritik bagus,
(tapi) kritik itu harusnya disampaikan ke PSSI,"
tukas juru bicara LPI Abi Hasantoso dalam
perbincangan dengan detikSport menanggapi
kritik tersebut.
"Ada diskriminasi terhadap LPI. PSSI melarang
pemain LPI masuk timnas. Kritik itu harusnya ke
PSSI," tegas Abi.
Menurut Abi, kritik itu selayaknya ditujukan
kepada PSSI karena pada dasarnya LPI malah
ingin berada di bawah naungan PSSI. "PSSI yang
nggak mau," cetusnya.
LPI, lanjutnya, justru berusaha menjadi wadah
untuk para pemain muda memelihara mimpinya
masuk timnas lewat kompetisi yang kompetitif
sehingga melahirkan bakat-bakat unggul dalam
sepakbola.
"Lihat kualitas pemain muda LPI seperti Irfan
(Bachdim), Kim (Kurniawan) dari Persema, Andik
Vermansyah, Rendy Irawan (Persebaya 1927)
dan Samsul Arif (Persibo). Kualitasnya jauh di
atas pemain timnas U-23 sekarang."
"Yang nggak bolehin pemain masuk timnas kan
PSSI. Kuncinya, PSSI sudah melakukan
diskriminasi," papar Abi.
PSSI Kirim Utusan ke FIFA
Jakarta (beritajatim.com) - Sekjen Federasi
Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA) Jerome
Valcke menerima kunjungan utusan khusus
Persatuan sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
Suryadharna 'Dali' Tahir, Senin (28/2/2011) siang
waktu setempat atau sore WIB.
Pertemuan Dali Tahir dengan Sekjen FIFA itu
berlangsung pukul 12.00 waktu Zurich atau pukul
17.00 WIB itu antara lain untuk membicarakan
permasalahan yang tengah merundung
persepakbolaan Indonesia, khususnya terkait
dengan dengan kisruh pencalonan anggota
Komite Eksekutif (Exco) PSSI 2011-2015 menjelang
Kongres Luar Biasa PSSI di Bali 16 Maret nanti.
Keberadaan Dali Tahir, yang juga anggota Komite
Etik FIFA, bertepatan dengan akan
dilangsungkannya sidang Komite Asosiasi FIFA
pada Selasa (1/3/2011) sore di Zurich, Swiss. Salah
satu agenda yang akan dibicarakan pada Sidang
Associations Commitee itu ialah kemungkinan
dijatuhkannya sanksi terhadap Indonesia akibat
adanya intervensi dari pemerintah terhadap
proses pencalonan anggota Exco PSSI 2011-2015,
termasuk ketua umum, wakil ketua umum, dan
anggotanya.
"Saya yakin masyarakat Indonesia yang
mayoritas menyukai sepakbola tidak
menginginkan adanya sanksi dari FIFA ini," jelas
Dali Tahir yang dihubungi menjelang
pertemuannya dengan Jarome Valcke, Senin
sore.
Pemerintah, melalui Menegpora Andi Alifian
Mallarangeng mengisyaratkan tidak ingin
Indonesia mendapatkan sanksi FIFA. Dalam rapat
kerja dengan Komisi X DPR Senin siang tadi,
Menegpora menyatakan siap berkomunikasi
dengan FIFA.
"Kami siap berkomunikasi dengan FIFA, apa yang
menjadi sikap pemerintah," kata Andi di Gedung
DPR.
Kendati demikian, Andi Malarangeng juga
mengingatkan seharusnya FIFA juga melakukan
komunikasi dengan pihak Kemenpora. "Karena
sepakbola tidak berjalan di ruang vakum, tetapi
berjalan di sebuah negara yang ada aturannya."
Dalam merespons pernyataan Menegpora itu,
Dali Tahir mengatakan siapa pun bisa
berkomunikasi dengan FIFA, apalagi seorang
Menteri. "Saya juga sering bilang, kalau memang
Pemerintah masih merasa ragu dengan isi dan
subtansi dari Statuta PSSI yang sudah mengacu
pada Statuta FIFA itu, Pemerintah bisa berdialog
dengan FIFA," jelas Dali Tahir.
Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA) Jerome
Valcke menerima kunjungan utusan khusus
Persatuan sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
Suryadharna 'Dali' Tahir, Senin (28/2/2011) siang
waktu setempat atau sore WIB.
Pertemuan Dali Tahir dengan Sekjen FIFA itu
berlangsung pukul 12.00 waktu Zurich atau pukul
17.00 WIB itu antara lain untuk membicarakan
permasalahan yang tengah merundung
persepakbolaan Indonesia, khususnya terkait
dengan dengan kisruh pencalonan anggota
Komite Eksekutif (Exco) PSSI 2011-2015 menjelang
Kongres Luar Biasa PSSI di Bali 16 Maret nanti.
Keberadaan Dali Tahir, yang juga anggota Komite
Etik FIFA, bertepatan dengan akan
dilangsungkannya sidang Komite Asosiasi FIFA
pada Selasa (1/3/2011) sore di Zurich, Swiss. Salah
satu agenda yang akan dibicarakan pada Sidang
Associations Commitee itu ialah kemungkinan
dijatuhkannya sanksi terhadap Indonesia akibat
adanya intervensi dari pemerintah terhadap
proses pencalonan anggota Exco PSSI 2011-2015,
termasuk ketua umum, wakil ketua umum, dan
anggotanya.
"Saya yakin masyarakat Indonesia yang
mayoritas menyukai sepakbola tidak
menginginkan adanya sanksi dari FIFA ini," jelas
Dali Tahir yang dihubungi menjelang
pertemuannya dengan Jarome Valcke, Senin
sore.
Pemerintah, melalui Menegpora Andi Alifian
Mallarangeng mengisyaratkan tidak ingin
Indonesia mendapatkan sanksi FIFA. Dalam rapat
kerja dengan Komisi X DPR Senin siang tadi,
Menegpora menyatakan siap berkomunikasi
dengan FIFA.
"Kami siap berkomunikasi dengan FIFA, apa yang
menjadi sikap pemerintah," kata Andi di Gedung
DPR.
Kendati demikian, Andi Malarangeng juga
mengingatkan seharusnya FIFA juga melakukan
komunikasi dengan pihak Kemenpora. "Karena
sepakbola tidak berjalan di ruang vakum, tetapi
berjalan di sebuah negara yang ada aturannya."
Dalam merespons pernyataan Menegpora itu,
Dali Tahir mengatakan siapa pun bisa
berkomunikasi dengan FIFA, apalagi seorang
Menteri. "Saya juga sering bilang, kalau memang
Pemerintah masih merasa ragu dengan isi dan
subtansi dari Statuta PSSI yang sudah mengacu
pada Statuta FIFA itu, Pemerintah bisa berdialog
dengan FIFA," jelas Dali Tahir.
'LPI Buat Prestasi Pemain Sepakbola Mentok'
Bandung, Pengamat Sepakbola
Johny F Tamaela menyatakan keberadaan Liga
Primer Indonesia (LPI) membuat prestasi pemain
mentok dan tak berkembang. Pasalnya, sebagus
apapun seorang pemain di LPI ia hanya akan
berputar-putar dalam kompetisi itu.
Johny mengemukakan penilaiannya tersebut
dalam acara diksusi "Di Balik Kisruh Suksesi
Ketum PSSI" yang diselenggarakan Pengurus
Daerah Jabar Perhimpunan Jurnalis Indonesia, di
Ruang Burangrang Hotel Horison, Jalan Pelajar
Pejuang, Bandung, Senin (28/2/2011).
Berdasarkan pandangannya tersebut, Johny pun
kemudian menyayangkan jika ada bintang
sepakbola yang justru tak bisa membela Timnas
karena hal itu.
"Terlepas dari pro dan kontra tentang LPI. Tapi
saya menilai, kalau di LPI pemain tidak bisa
mencapai prestasi tertinggi yaitu mengikuti ajang
piala dunia. Dia hanya terbatas menjadi juara klub
saja. Dia akan berhenti di tingkat lokal saja,"
katanya.
Hal itu disebabkan karena LPI adalah sebuah
kompetisi yang tidak diakui oleh PSSI sebagai
induk organisasi sepakbola di Indonesia di bawah
FIFA. Maka jenjang peningkatan kompetisi pun
jadi terbatas.
"Kesempatan bangsa ini memperoleh pemain
terbaik pun jadi hilang. Jika pemain terbaik di LPI
lalu main di timnas, maka FIFA akan
menganggap ilegal, dan itu sangat disayangkan
padahal dia adalah pemain berbakat," ujar Johny.
Johny menuturkan, saat ini masih ada
pemahaman yang belum sama terhadap liga.
Karena itu menurutnya perlu ada pertemuan,
akan seperti apa persepakbolaan di Indonesia ini.
"Ada aturan yang berbeda namun tak perlu
dibenturkan. Kalau nanti LPI bisa bergabung
bersama juga nanti tidak akan langsung masuk
ke divisi utama, pasti akan ada jenjang," katanya.
Lebih lanjut Johny mengatakan, lebih dari 50
tahun Indonesia mengenal dunia persepakbolaan,
tetapi aturan yang dimengerti oleh masyarakat
luas hanyalah sekedar peraturan di lapangan.
Masyarakat tak mengetahui bagaimana aturan
keorganisasian di PSSI, terlebih setelah
mengadaptasi penuh aturan FIFA pada tahun
2007.
"Kita harus mengakui bahwa pengetahuan
masyarakat kita itu baru rule of game di
lapangan, belum sampai mengerti tata tertib
FIFA," ujar Johny.
Johny F Tamaela menyatakan keberadaan Liga
Primer Indonesia (LPI) membuat prestasi pemain
mentok dan tak berkembang. Pasalnya, sebagus
apapun seorang pemain di LPI ia hanya akan
berputar-putar dalam kompetisi itu.
Johny mengemukakan penilaiannya tersebut
dalam acara diksusi "Di Balik Kisruh Suksesi
Ketum PSSI" yang diselenggarakan Pengurus
Daerah Jabar Perhimpunan Jurnalis Indonesia, di
Ruang Burangrang Hotel Horison, Jalan Pelajar
Pejuang, Bandung, Senin (28/2/2011).
Berdasarkan pandangannya tersebut, Johny pun
kemudian menyayangkan jika ada bintang
sepakbola yang justru tak bisa membela Timnas
karena hal itu.
"Terlepas dari pro dan kontra tentang LPI. Tapi
saya menilai, kalau di LPI pemain tidak bisa
mencapai prestasi tertinggi yaitu mengikuti ajang
piala dunia. Dia hanya terbatas menjadi juara klub
saja. Dia akan berhenti di tingkat lokal saja,"
katanya.
Hal itu disebabkan karena LPI adalah sebuah
kompetisi yang tidak diakui oleh PSSI sebagai
induk organisasi sepakbola di Indonesia di bawah
FIFA. Maka jenjang peningkatan kompetisi pun
jadi terbatas.
"Kesempatan bangsa ini memperoleh pemain
terbaik pun jadi hilang. Jika pemain terbaik di LPI
lalu main di timnas, maka FIFA akan
menganggap ilegal, dan itu sangat disayangkan
padahal dia adalah pemain berbakat," ujar Johny.
Johny menuturkan, saat ini masih ada
pemahaman yang belum sama terhadap liga.
Karena itu menurutnya perlu ada pertemuan,
akan seperti apa persepakbolaan di Indonesia ini.
"Ada aturan yang berbeda namun tak perlu
dibenturkan. Kalau nanti LPI bisa bergabung
bersama juga nanti tidak akan langsung masuk
ke divisi utama, pasti akan ada jenjang," katanya.
Lebih lanjut Johny mengatakan, lebih dari 50
tahun Indonesia mengenal dunia persepakbolaan,
tetapi aturan yang dimengerti oleh masyarakat
luas hanyalah sekedar peraturan di lapangan.
Masyarakat tak mengetahui bagaimana aturan
keorganisasian di PSSI, terlebih setelah
mengadaptasi penuh aturan FIFA pada tahun
2007.
"Kita harus mengakui bahwa pengetahuan
masyarakat kita itu baru rule of game di
lapangan, belum sampai mengerti tata tertib
FIFA," ujar Johny.
PSSI Jabar Kritik Menpora
Bandung, Ketua Pengda PSSI Jabar
Tony Apriliani menyebut berlarut-larutnya kisruh
di tubuh PSSI adalah akibat Menpora Andi
Mallarangeng mengintervensi PSSI, yang sudah
jelas memiliki aturan main sendiri. Ia menilai
Menpora tak berpengalaman dalam organisasi.
Penilaian tersebut dilontarkan Tony dalam diskusi
"Di Balik Kisruh Suksesi Ketum PSSI" yang
diselenggarakan Pengurus Daerah Jabar
Perhimpunan Jurnalis Indonesia, di Ruang
Burangrang Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang,
Bandung, Senin (28/2/2011).
"Selama ada PSSI sejak tahun 1952, baru
sekarang terjadi kisruh seperti ini. Kenapa
sekarang jadi masalah pada saat kepemimpinan
menpora yang ini. Saya lihat dia kurang
pengalaman dalam organisasi. Lihat saja
organisasi KNPI di bawah kepemimpinan dia,
sekarang pecah jadi 2 kubu. Apa PSSI mau
dibuat begitu juga," kritik Tony.
Ia pun menuturkan, menanggapi kongres yang
akan dilakukan pada akhir Maret ini, masyarakat
diimbau untuk tidak terpancing emosi. Ia
khawatir itu justru akan merugikan dunia
persepakbolaan Indonesia.
"Yang saya tahu, di FIFA itu ada klausul yang bisa
saja mengangkat ketua umum seumur hidup.
Jangan sampai seperti itu karena kita terlalu emosi
malah kita yang rugi. Kan nggak mau kalau sama
dia (Nurdin --red) terus," katanya.
Ia menuturkan, pemilihan Ketum PSSI telah
diatur dalam aturan FIFA yaitu standard electoral
code yang harus ditempuh. "Ini semua ada
mekanisme, ikuti saja dulu," tutur Tony.
Dalam mekanisme tersebut, jumlah suara yang
sebelumnya berjumlah 560 suara kini hanya
menjadi 108 suara yang diwakili oleh pengcab,
pengda, klub sepakbola, asosiasi sepakbola dan
lainnya.
Tony Apriliani menyebut berlarut-larutnya kisruh
di tubuh PSSI adalah akibat Menpora Andi
Mallarangeng mengintervensi PSSI, yang sudah
jelas memiliki aturan main sendiri. Ia menilai
Menpora tak berpengalaman dalam organisasi.
Penilaian tersebut dilontarkan Tony dalam diskusi
"Di Balik Kisruh Suksesi Ketum PSSI" yang
diselenggarakan Pengurus Daerah Jabar
Perhimpunan Jurnalis Indonesia, di Ruang
Burangrang Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang,
Bandung, Senin (28/2/2011).
"Selama ada PSSI sejak tahun 1952, baru
sekarang terjadi kisruh seperti ini. Kenapa
sekarang jadi masalah pada saat kepemimpinan
menpora yang ini. Saya lihat dia kurang
pengalaman dalam organisasi. Lihat saja
organisasi KNPI di bawah kepemimpinan dia,
sekarang pecah jadi 2 kubu. Apa PSSI mau
dibuat begitu juga," kritik Tony.
Ia pun menuturkan, menanggapi kongres yang
akan dilakukan pada akhir Maret ini, masyarakat
diimbau untuk tidak terpancing emosi. Ia
khawatir itu justru akan merugikan dunia
persepakbolaan Indonesia.
"Yang saya tahu, di FIFA itu ada klausul yang bisa
saja mengangkat ketua umum seumur hidup.
Jangan sampai seperti itu karena kita terlalu emosi
malah kita yang rugi. Kan nggak mau kalau sama
dia (Nurdin --red) terus," katanya.
Ia menuturkan, pemilihan Ketum PSSI telah
diatur dalam aturan FIFA yaitu standard electoral
code yang harus ditempuh. "Ini semua ada
mekanisme, ikuti saja dulu," tutur Tony.
Dalam mekanisme tersebut, jumlah suara yang
sebelumnya berjumlah 560 suara kini hanya
menjadi 108 suara yang diwakili oleh pengcab,
pengda, klub sepakbola, asosiasi sepakbola dan
lainnya.
Rekomendasi DPR Soal Kisruh PSSI
VIVAnews - Komisi X DPR, di Senayan, Jakarta,
Senin, 28 Februari 2011, menggelar rapat kerja
dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
(Menegpora) Andi Alfian Mallarangeng. Hasil Rapat
Kerja Komisi X DPR RI menghasilkan tiga
rekomendasi.
Pimpinan sidang Mahyuddin NS, yang
membacakan rekomendasi menyampaikan
Komisi X DPR RI menghargai sikap pemerintah
dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian
permasalahan persepakbolaan nasional dengan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, aturan organisasi PSSI dan statuta
FIFA dalam rangka memajukan persepakbolaan
nasional.
Untuk selanjutnya Komisi X DPR RI mendesak
Pemerintah bersikap bijaksana, tegas dalam
menerapkan kebijakan sistem keolahragaan
nasional tanpa harus mengorbankan kepentingan
nasional.
Kedua bahwa Komisi X DPR RI mendesak
pemerintah untuk memerintahkan KONI/KOI
supaya melakukan komunikasi secepatnya
dengan PSSI untuk menyelesaikan permasalahan
yang terkait dengan kongres.
Ketiga, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah
untuk melakukan komunikasi secepatnya secara
langsung dengan FIFA untuk mengklarifikasi
statuta PSSI sekaligus menjelaskan posisi
Pemerintah dan permasalahan organisasi PSSI.
Menpora sendiri sudah menyatakan siap
menjelaskan kemelut sepakbola nasional ke FIFA,
induk sepakbola dunia, terkait tudingan campur
tangan pemerintah terhadap PSSI.
Senin, 28 Februari 2011, menggelar rapat kerja
dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
(Menegpora) Andi Alfian Mallarangeng. Hasil Rapat
Kerja Komisi X DPR RI menghasilkan tiga
rekomendasi.
Pimpinan sidang Mahyuddin NS, yang
membacakan rekomendasi menyampaikan
Komisi X DPR RI menghargai sikap pemerintah
dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian
permasalahan persepakbolaan nasional dengan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, aturan organisasi PSSI dan statuta
FIFA dalam rangka memajukan persepakbolaan
nasional.
Untuk selanjutnya Komisi X DPR RI mendesak
Pemerintah bersikap bijaksana, tegas dalam
menerapkan kebijakan sistem keolahragaan
nasional tanpa harus mengorbankan kepentingan
nasional.
Kedua bahwa Komisi X DPR RI mendesak
pemerintah untuk memerintahkan KONI/KOI
supaya melakukan komunikasi secepatnya
dengan PSSI untuk menyelesaikan permasalahan
yang terkait dengan kongres.
Ketiga, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah
untuk melakukan komunikasi secepatnya secara
langsung dengan FIFA untuk mengklarifikasi
statuta PSSI sekaligus menjelaskan posisi
Pemerintah dan permasalahan organisasi PSSI.
Menpora sendiri sudah menyatakan siap
menjelaskan kemelut sepakbola nasional ke FIFA,
induk sepakbola dunia, terkait tudingan campur
tangan pemerintah terhadap PSSI.
Menpora Siap Lapor ke FIFA
Jakarta -Dari pertemuan
dengan DPR RI, Menteri Pemuda dan Olahraga
Andi Mallarangeng menyatakan siap
berkomunikasi dengan FIFA terkait ancaman
sanksi dari organisasi sepak bola internasional
ini kepada PSSI. "Kami siap berkomunikasi
dengan FIFA mengenai apa yang sudah
menjadi sikap pemerintah dan FIFA kalau mau
melakukan kebijakan apapun perlu
berkomunikasi dengan pemerintah," katanya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI,
Andi memang sempat dipertanyakan sikapnya
terkait masalah sanksi tersebut. Salah satunya
dilontarkan oleh Ferdiansyah dari Fraksi Golkar
yang menyatakan ada surat FIFA yang diterima
PSSI pada Jumat (25/2) lalu. Dalam surat itu,
anggota Komite Etik FIFA Suryadharma "Dali"
Tahir, menjelaskan FIFA menolak intervensi
pemerintah dan itu adalah peringatan dari FIFA.
"Dan jelas diatur dalam Electoral Code FIFA
bahwa campur tangan pemerintah tidak
diperbolehkan," katanya saat menyampaikan
pandangan di dalam rapat.
Namun, sebaliknya I Gede Pasek dari Fraksi
Demokrat justru mendukung pemerintah.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Menpora
sudah tepat. "PSSI bukan kerajaan sendiri yang
bisa diwariskan golongan tertentu saja,"
katanya. Dia mengharapkan agar sebaiknya
pemerintah tetap berupaya untuk mendapatkan
jalan keluar terbaik untuk masalah PSSI. "Jangan
sampai kita diracuni anggapan pemerintah
melakukan intervensi. Kini,
tugas kita mencari jalan keluar yang terbaik para
pecinta sepak bola," ujar Pasek.
Hanya saja, dia mengharapkan ada
batas waktu yang jelas agar peringatan dari
pemerintah terhadap PSSI. Hal serupa
diungkapkan Utut Adianto dari Fraksi PDI
Perjuangan. Menurutnya,
campur tangan pemerintah sah-sah saja.
"Pemerintah diperbolehkan ikut campur. Tapi,
satu hal harus memikirkan juga soal
kemungkinan dibekukan," jelas Utut.
dengan DPR RI, Menteri Pemuda dan Olahraga
Andi Mallarangeng menyatakan siap
berkomunikasi dengan FIFA terkait ancaman
sanksi dari organisasi sepak bola internasional
ini kepada PSSI. "Kami siap berkomunikasi
dengan FIFA mengenai apa yang sudah
menjadi sikap pemerintah dan FIFA kalau mau
melakukan kebijakan apapun perlu
berkomunikasi dengan pemerintah," katanya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI,
Andi memang sempat dipertanyakan sikapnya
terkait masalah sanksi tersebut. Salah satunya
dilontarkan oleh Ferdiansyah dari Fraksi Golkar
yang menyatakan ada surat FIFA yang diterima
PSSI pada Jumat (25/2) lalu. Dalam surat itu,
anggota Komite Etik FIFA Suryadharma "Dali"
Tahir, menjelaskan FIFA menolak intervensi
pemerintah dan itu adalah peringatan dari FIFA.
"Dan jelas diatur dalam Electoral Code FIFA
bahwa campur tangan pemerintah tidak
diperbolehkan," katanya saat menyampaikan
pandangan di dalam rapat.
Namun, sebaliknya I Gede Pasek dari Fraksi
Demokrat justru mendukung pemerintah.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Menpora
sudah tepat. "PSSI bukan kerajaan sendiri yang
bisa diwariskan golongan tertentu saja,"
katanya. Dia mengharapkan agar sebaiknya
pemerintah tetap berupaya untuk mendapatkan
jalan keluar terbaik untuk masalah PSSI. "Jangan
sampai kita diracuni anggapan pemerintah
melakukan intervensi. Kini,
tugas kita mencari jalan keluar yang terbaik para
pecinta sepak bola," ujar Pasek.
Hanya saja, dia mengharapkan ada
batas waktu yang jelas agar peringatan dari
pemerintah terhadap PSSI. Hal serupa
diungkapkan Utut Adianto dari Fraksi PDI
Perjuangan. Menurutnya,
campur tangan pemerintah sah-sah saja.
"Pemerintah diperbolehkan ikut campur. Tapi,
satu hal harus memikirkan juga soal
kemungkinan dibekukan," jelas Utut.
Inilah Mereka yang Tak Percaya Lagi Kepada Nurdin
Jakarta - Mereka adalah 83
dari 100 pemegang hak suara dalam rapat
tertinggi PSSI yang menyatakan mosi tidak
percaya kepada Nurdin Hallid sebagai Ketua
Umum PSSI 2007-2011 dan jajaran
kepengurusannya.
Pengurus Provinsi
1. Kalimantan Timur
2. Jawa Barat
3. Gorontalo
4. Kepulauan Riau
5. Sumatra Barat
6. Sumatra Utara
7. Jambi
8. Lampung
9. Bengkulu
10. Banten
11. Nanggroe Aceh Darusallam
12. Nusa Tenggara Timur
13. Sulawesi Utara
14. Bangka Belitung
15. Lampung
16. Kalilmantan Tengah
17. Daerah Istimewa Yogyakarta
18. Sumatra Selatan
19. Papua Barat
20. Papua
21. Maluku
22. Maluku Utara
23. Nusa Tenggara Barat
24. Sulawesi Tenggara
25. Kalimantan Barat
26. JAwa Timur
Klub Sepakbola
1. Persiraja Banda Aceh
2. Persekat Katingan
3. PS Pidie Jaya
4. Persal Aceh Selatan
5. PSGL Gayo Lues
6. Bintang Jaya Asahan
7. PS Semen Padang
8. PS Bungo
9. Persijap Jepara
10. PSCS Cilapap
11. Persiba Bantul
12. PSBI Blitar
13. Persibolmut Bolaang Mongondow Utara
14. Madiun Putra
15. Persenga Nganjuk
16. Persela Lamongan
17. Persik Kediri
18. Persepar Palangkaraya
19. Arema Indonesia
20. Persid Jember
21. Persiwangi Banyuwangi
22. Deltras Sidoarjo
23. Gresik Putra
24. Persepam Pamekasan
25. Perseba Bangkalan
26. Persebaya Surabaya
27. Gresik United
28. Persekap Kota Pasuruan
29. KSB Sumbawa Barat
30. Persisum Sumbawa
31. Persigo Gorontalo
32. Pasir Utara
33. Persedan Denpasar
34. Persewar Waropen
35. Perseman Manokwari
36. Persiwa Wamena
37. PS Biak
38. Persidafon Danfonsoro
39. Persipuja Puncak Jaya
40. PS Kaimana
41. Persiba Balikpapan
42. Bontang FC
43. Persisam Samarinda
44. PSIM Yogyakarta
45. Persires Riau
46. Persipasi Bekasi
47. PS Tenggarong
48. Mitra Kukar
49. Persikab Kab. Bandung
50. PSPS Pekanbaru
51. Blitar Kota
52. PSAP Sigli
53. ISP Purworejo
54. Mitra Bola Utama Surabaya
55. PSBL Langsa
56. Persemalra Maluku Tenggara
57. PS Martapura
dari 100 pemegang hak suara dalam rapat
tertinggi PSSI yang menyatakan mosi tidak
percaya kepada Nurdin Hallid sebagai Ketua
Umum PSSI 2007-2011 dan jajaran
kepengurusannya.
Pengurus Provinsi
1. Kalimantan Timur
2. Jawa Barat
3. Gorontalo
4. Kepulauan Riau
5. Sumatra Barat
6. Sumatra Utara
7. Jambi
8. Lampung
9. Bengkulu
10. Banten
11. Nanggroe Aceh Darusallam
12. Nusa Tenggara Timur
13. Sulawesi Utara
14. Bangka Belitung
15. Lampung
16. Kalilmantan Tengah
17. Daerah Istimewa Yogyakarta
18. Sumatra Selatan
19. Papua Barat
20. Papua
21. Maluku
22. Maluku Utara
23. Nusa Tenggara Barat
24. Sulawesi Tenggara
25. Kalimantan Barat
26. JAwa Timur
Klub Sepakbola
1. Persiraja Banda Aceh
2. Persekat Katingan
3. PS Pidie Jaya
4. Persal Aceh Selatan
5. PSGL Gayo Lues
6. Bintang Jaya Asahan
7. PS Semen Padang
8. PS Bungo
9. Persijap Jepara
10. PSCS Cilapap
11. Persiba Bantul
12. PSBI Blitar
13. Persibolmut Bolaang Mongondow Utara
14. Madiun Putra
15. Persenga Nganjuk
16. Persela Lamongan
17. Persik Kediri
18. Persepar Palangkaraya
19. Arema Indonesia
20. Persid Jember
21. Persiwangi Banyuwangi
22. Deltras Sidoarjo
23. Gresik Putra
24. Persepam Pamekasan
25. Perseba Bangkalan
26. Persebaya Surabaya
27. Gresik United
28. Persekap Kota Pasuruan
29. KSB Sumbawa Barat
30. Persisum Sumbawa
31. Persigo Gorontalo
32. Pasir Utara
33. Persedan Denpasar
34. Persewar Waropen
35. Perseman Manokwari
36. Persiwa Wamena
37. PS Biak
38. Persidafon Danfonsoro
39. Persipuja Puncak Jaya
40. PS Kaimana
41. Persiba Balikpapan
42. Bontang FC
43. Persisam Samarinda
44. PSIM Yogyakarta
45. Persires Riau
46. Persipasi Bekasi
47. PS Tenggarong
48. Mitra Kukar
49. Persikab Kab. Bandung
50. PSPS Pekanbaru
51. Blitar Kota
52. PSAP Sigli
53. ISP Purworejo
54. Mitra Bola Utama Surabaya
55. PSBL Langsa
56. Persemalra Maluku Tenggara
57. PS Martapura
Demo PSSI, Empe Mania Berangkat ke Jakarta
Mojokerto (beritajatim.com) - Empe mania
(julukan suporter PS Mojokerto Putra, red)
geram. Pasalnya, demo pada Jum'at (24/02/11)
pekan lalu, dituding sebagai massa bayaran.
Akibatnya, massa Empe mania kembali berangkat
ke Jakarta untuk merevolusi tubuh Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut.
Dengan menumpang tiga bus, suporter tim Divisi
Utama Liga Indonesia ini berangkat menuju
Jakarta. Keberangkatan mereka tersebut,
merupakan gelombang kedua. Pasalnya, pada
demo sebelumnya para Empe mania yang lain
sudah berangkat ke Jakarta.
Salah satu Empe mania, Agus Silistiono
mengatakan, mereka geram dengan adanya
tudingan yang dilakukan beberapa di depan
kantor KONI Kabupaten Mojokerto waktu lalu
merupakan massa bayaran. ''Aksi kita bukan
karena bayaran tapi kita memang geram dengan
kepemimpinan Nurdi Halid,'' ungkapnya, Senin
(28/02/11).
Mereka menganggap, kepemimpinan Nurdi Halid
dan kroninya tidak membawa persepakbolaan di
Indonesia semakin baik. Justru semakin terpuruk.
PSSI masih kata Agus, bukan lagi sebagai induk
sepak bola nasional, melainkan sebagai Pusat
Suap Sepakbola Indonesia (PSSI).
''Rencananya setelah kita tiba di kantor PSSI di
Jakarta, kita akan bergabung dengan suporter
Empe mania yang sebelumnya sudah berangkat
dan suporter yang lain. Kita tidak akan menyerah
sebelum adanya revolusi di tubuh PSSI,''
jelasnya.
(julukan suporter PS Mojokerto Putra, red)
geram. Pasalnya, demo pada Jum'at (24/02/11)
pekan lalu, dituding sebagai massa bayaran.
Akibatnya, massa Empe mania kembali berangkat
ke Jakarta untuk merevolusi tubuh Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut.
Dengan menumpang tiga bus, suporter tim Divisi
Utama Liga Indonesia ini berangkat menuju
Jakarta. Keberangkatan mereka tersebut,
merupakan gelombang kedua. Pasalnya, pada
demo sebelumnya para Empe mania yang lain
sudah berangkat ke Jakarta.
Salah satu Empe mania, Agus Silistiono
mengatakan, mereka geram dengan adanya
tudingan yang dilakukan beberapa di depan
kantor KONI Kabupaten Mojokerto waktu lalu
merupakan massa bayaran. ''Aksi kita bukan
karena bayaran tapi kita memang geram dengan
kepemimpinan Nurdi Halid,'' ungkapnya, Senin
(28/02/11).
Mereka menganggap, kepemimpinan Nurdi Halid
dan kroninya tidak membawa persepakbolaan di
Indonesia semakin baik. Justru semakin terpuruk.
PSSI masih kata Agus, bukan lagi sebagai induk
sepak bola nasional, melainkan sebagai Pusat
Suap Sepakbola Indonesia (PSSI).
''Rencananya setelah kita tiba di kantor PSSI di
Jakarta, kita akan bergabung dengan suporter
Empe mania yang sebelumnya sudah berangkat
dan suporter yang lain. Kita tidak akan menyerah
sebelum adanya revolusi di tubuh PSSI,''
jelasnya.
83 Anggota PSSI Diklaim Cabut Dukungan ke Nurdin
Jakarta (beritajatim.com) - Pembentukan
Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia sebagai
bentuk gerakan yang dilakukan oleh mayoritas
pemilik suara PSSI menunjukan jika kekuasaan
Nurdin Halid memimpin PSSI telah dikudeta
anggotanya sendiri.
Dari 100 pemilik suara PSSI, saat ini 83 suara telah
menyatakan diri mencabut kembali mandat
kepada Nurdin Halid dan jajarannya untuk
mengurus PSSI bahkan sebelum masa
kepemimpinan mantan terpidana kasus korupsi
tersebut selesai.
Sebanyak 83 pemilik suara tersebut terdiri dari 26
Pengprov PSSI, dan 57 suara merupakan dari
klub pemilik suara. Jumlah tersebut kemungkinan
semakin bertambah mengingat saat ini sisa 17
suara yang masih mendukung Nurdin Halid juga
mulai membuka mata mendengar aspirasi
masyarakat sepakbola di daerahnya.
"Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap
Ketua Umum PSSI, Komite Eksekutif PSSI dan
seluruh pengurus PSSI di bawah Nurdin Halid.
Para pemilik suara PSSI dengan ini menyatakan
membentuk Komite Penyelamat Sepakbola
Indonesia dan akan bertindak melakukan kongres
sendiri," ujar Ketua Pengprov Sulawesi Utara,
Syahrial Dampopolii, Senin (28/2/2011).
Selain tidak mengakui kepemimpinan Nurdin
Halid, mereka juga dengan tegas menyatakan
kepengurusan sekarang demisioner, dan semua
akan diambil alih Komite bentukan mayoritas
pemilik suara PSSI tersebut. Rencananya, para
pemilik suara akan menemui Presiden FIFA untuk
menjelaskan persoalan pengambil alihan
kekuasaan tersebut.
"Seluruh tanggungjawab lembaga PSSI tetap
berjalan. Seluruh fungsi dan kewenangannya
tidak hilang. Hanya saja itu semua diambil alih.
Yang berdaulat di sini adalah para pemilik suara.
Jadi kami telah membentuk Komite sendiri dan
segera menggelar kongres memilih
kepengurusan PSSI yang baru," ujar Syahrial.
Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia sebagai
bentuk gerakan yang dilakukan oleh mayoritas
pemilik suara PSSI menunjukan jika kekuasaan
Nurdin Halid memimpin PSSI telah dikudeta
anggotanya sendiri.
Dari 100 pemilik suara PSSI, saat ini 83 suara telah
menyatakan diri mencabut kembali mandat
kepada Nurdin Halid dan jajarannya untuk
mengurus PSSI bahkan sebelum masa
kepemimpinan mantan terpidana kasus korupsi
tersebut selesai.
Sebanyak 83 pemilik suara tersebut terdiri dari 26
Pengprov PSSI, dan 57 suara merupakan dari
klub pemilik suara. Jumlah tersebut kemungkinan
semakin bertambah mengingat saat ini sisa 17
suara yang masih mendukung Nurdin Halid juga
mulai membuka mata mendengar aspirasi
masyarakat sepakbola di daerahnya.
"Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap
Ketua Umum PSSI, Komite Eksekutif PSSI dan
seluruh pengurus PSSI di bawah Nurdin Halid.
Para pemilik suara PSSI dengan ini menyatakan
membentuk Komite Penyelamat Sepakbola
Indonesia dan akan bertindak melakukan kongres
sendiri," ujar Ketua Pengprov Sulawesi Utara,
Syahrial Dampopolii, Senin (28/2/2011).
Selain tidak mengakui kepemimpinan Nurdin
Halid, mereka juga dengan tegas menyatakan
kepengurusan sekarang demisioner, dan semua
akan diambil alih Komite bentukan mayoritas
pemilik suara PSSI tersebut. Rencananya, para
pemilik suara akan menemui Presiden FIFA untuk
menjelaskan persoalan pengambil alihan
kekuasaan tersebut.
"Seluruh tanggungjawab lembaga PSSI tetap
berjalan. Seluruh fungsi dan kewenangannya
tidak hilang. Hanya saja itu semua diambil alih.
Yang berdaulat di sini adalah para pemilik suara.
Jadi kami telah membentuk Komite sendiri dan
segera menggelar kongres memilih
kepengurusan PSSI yang baru," ujar Syahrial.
Mosi Tidak Percaya Bikin PSSI Tak Punya Legitimasi
Jakarta -Adanya mosi
tidak percaya yang disampaikan 83 pemegang
suara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
menjadikan lembaga sepakbola tertinggi di
Indonesia itu dianggap tidak lagi memiliki
legitimasi. Pengamat sepakbola Eddi Elison
menyatakan bahwa ketidakpercayaan yang
diberikan oleh para pemegang suara membuat
kepengurusan PSSI yang masih bertugas saat
ini tidak lagi memiliki wewenang.
"PSSI sudah tidak memiliki legitimasi, orang
yang memilih mereka sudah mencabut itu,"
katanya saat ditemui di Hotel Atlet Century,
Senin (28/2). Menurutnya, hal itu telah sesuai
dengan aturan yang tercantum dalam statuta
FIFA dan juga statuta PSSI yang selama ini
dianggap menjadi acuan utama dalam kegiatan
PSSI. "Bahkan ada pemelintiran yang ada di
PSSI terkait kuota pemegang suaranya, tetapi
yang ada di sini mendukung keduanya,"
katanya.
Dengan adanya mosi tidak percaya itu, menurut
Eddi, sudah sah untuk kongres luar biasa. Dia
menjelaskan kongres semacam itu bisa
diajukan jika sudah mendapatkan dukungan
dari para pemegang suara sesuai kuota yang
ditentukan. Dia menyebutkan bahwa dalam
statuta FIFA article 22 pasal 4 dijelaskan bahwa
ketentuan untuk diadakannya kongres luar biasa
adalah jika didukung oleh seperlima pemegang
suara. "Sementara itu pada statuta PSSI
dipelintir menjadi dua per lima dari total
pemegang suara. Tetapi tidak masalah, kuota itu
sudah dipenuhi," lanjutnya.
Berdasarkan aturan tersebut juga disebutkan
bahwa para pemilik suara yang mengharapkan
adanya kongres luar biasa itu harus
menyerahkan kepada Komite Eksekutif PSSI
untuk menggelar kongres luar biasa itu.
"Namun, jika nantinya Komite Eksekutif tidak
bisa menjalankan, maka bisa diserahkan
langsung kepada FIFA untuk kemudian bisa
menjalankan kongres luar biasa," katanya.
Adanya mosi tidak percaya itu juga dilanjutkan
dengan dibentuknya Komite Penyelamat
Sepakbola Indonesia. Komite itu mendapatkan
waktu 60 hari untuk menjalankan tugas mereka
salah satunya mempersiapkan kongres luar
biasa. Namun, dengan batas waktu yang cukup
panjang, komitmen dari para pemegang suara
yang sudah memberikan mosi tidak percaya itu
memang cukup diragukan.
Wakil Ketua Komite Penyelamat Sepakbola
Indonesia Syahrial Damopolii menyatakan
bahwa seluruh pemegang suara itu sudah
memberikan komitmennya. "Dengan
memberikan tanda tangan dengan cap.
Komitmen tidak ada berubah, kami sudah
sepakat," katanya.
Dia menjelaskan bahwa memang tidak semua
pemegang suara yang ada diwakilkan oleh para
ketuanya. Menurutnya, ada banyak pemegang
suara yang diketuai langsung oleh pimpinan
daerah terutama pengurus PSSI Propinsi yang
diketuai oleh gubernur daerah yang
bersangkutan.
Sekretaris PSSI Papua Usman Fakaubun
menyatakan bahwa keputusan pihaknya untuk
ikut menandatangani mosi tidak percaya
merupakan suatu upaya untuk mengembalikan
kepengurusan PSSI saat ini untuk lebih
berorientasi pada prestasi sepakbola. "Karena
yang saat ini lebih berorientasi pada bisnis,"
katanya.
tidak percaya yang disampaikan 83 pemegang
suara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
menjadikan lembaga sepakbola tertinggi di
Indonesia itu dianggap tidak lagi memiliki
legitimasi. Pengamat sepakbola Eddi Elison
menyatakan bahwa ketidakpercayaan yang
diberikan oleh para pemegang suara membuat
kepengurusan PSSI yang masih bertugas saat
ini tidak lagi memiliki wewenang.
"PSSI sudah tidak memiliki legitimasi, orang
yang memilih mereka sudah mencabut itu,"
katanya saat ditemui di Hotel Atlet Century,
Senin (28/2). Menurutnya, hal itu telah sesuai
dengan aturan yang tercantum dalam statuta
FIFA dan juga statuta PSSI yang selama ini
dianggap menjadi acuan utama dalam kegiatan
PSSI. "Bahkan ada pemelintiran yang ada di
PSSI terkait kuota pemegang suaranya, tetapi
yang ada di sini mendukung keduanya,"
katanya.
Dengan adanya mosi tidak percaya itu, menurut
Eddi, sudah sah untuk kongres luar biasa. Dia
menjelaskan kongres semacam itu bisa
diajukan jika sudah mendapatkan dukungan
dari para pemegang suara sesuai kuota yang
ditentukan. Dia menyebutkan bahwa dalam
statuta FIFA article 22 pasal 4 dijelaskan bahwa
ketentuan untuk diadakannya kongres luar biasa
adalah jika didukung oleh seperlima pemegang
suara. "Sementara itu pada statuta PSSI
dipelintir menjadi dua per lima dari total
pemegang suara. Tetapi tidak masalah, kuota itu
sudah dipenuhi," lanjutnya.
Berdasarkan aturan tersebut juga disebutkan
bahwa para pemilik suara yang mengharapkan
adanya kongres luar biasa itu harus
menyerahkan kepada Komite Eksekutif PSSI
untuk menggelar kongres luar biasa itu.
"Namun, jika nantinya Komite Eksekutif tidak
bisa menjalankan, maka bisa diserahkan
langsung kepada FIFA untuk kemudian bisa
menjalankan kongres luar biasa," katanya.
Adanya mosi tidak percaya itu juga dilanjutkan
dengan dibentuknya Komite Penyelamat
Sepakbola Indonesia. Komite itu mendapatkan
waktu 60 hari untuk menjalankan tugas mereka
salah satunya mempersiapkan kongres luar
biasa. Namun, dengan batas waktu yang cukup
panjang, komitmen dari para pemegang suara
yang sudah memberikan mosi tidak percaya itu
memang cukup diragukan.
Wakil Ketua Komite Penyelamat Sepakbola
Indonesia Syahrial Damopolii menyatakan
bahwa seluruh pemegang suara itu sudah
memberikan komitmennya. "Dengan
memberikan tanda tangan dengan cap.
Komitmen tidak ada berubah, kami sudah
sepakat," katanya.
Dia menjelaskan bahwa memang tidak semua
pemegang suara yang ada diwakilkan oleh para
ketuanya. Menurutnya, ada banyak pemegang
suara yang diketuai langsung oleh pimpinan
daerah terutama pengurus PSSI Propinsi yang
diketuai oleh gubernur daerah yang
bersangkutan.
Sekretaris PSSI Papua Usman Fakaubun
menyatakan bahwa keputusan pihaknya untuk
ikut menandatangani mosi tidak percaya
merupakan suatu upaya untuk mengembalikan
kepengurusan PSSI saat ini untuk lebih
berorientasi pada prestasi sepakbola. "Karena
yang saat ini lebih berorientasi pada bisnis,"
katanya.
Nugraha Besoes Akan Cek Tuntutan Mosi Tidak Percaya
Jakarta - Sekretaris
Jenderal PSSI Nugraha Besoes tidak begitu saja
mempercayai adanya 83 klub dan Pengurus
Provinsi PSSI pemegang suara yang
menyatakan mosi tidak percaya terhadap
kepengurusan PSSI.
Pernyataan mosi tidak percaya ini disampaikan
sebelas anggota PSSI yang menamakan dirinya
Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia di
Hotel Atlet Century, Senin (28/2) sore, sebelum
PSSI menyampaikan jumpa pers mengenai
penundaan kongres empat tahunan PSSI.
"Kami akan lihat dulu suratnya. Kami akan
melakukan cek, apakah benar ini anggota PSSI,"
kata Nugraha Besoes usai konferensi pers terkait
penundaan Kongres Empat Tahunan PSSI, di
Kantor Badan Liga Indonesia, di Kuningan, Senin
malam (28/2).
Ia akan mengecek tanda tangan yang tertera
dalam surat tersebut, apakah ditandatangani
Ketua Umum atau Sekretaris Umumnya. "Kami
menunggu surat dulu," tambahnya.
Komite Penyelamat yang diketuai Syahrial
Damopolii-ketua PSSI Sulawesi Utara ini,
mempunyai tugas melakukan tindakan-tindakan
yang perlu untuk melakukan penyelamatan
sepakbola Indonesia. Dengan dibentuknya
komite ini, diharapkan agar tercipta kongres
pemilihan pengurus yang sesuai dengan Statuta
Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) dan Statuta
PSSI.
Selain itu, Syahrial - yang juga ditunjuk sebagai
wakil ketua komite tersebut - juga menyebutkan
adanya upaya untuk menyempurnakan Statuta
PSSI agar bisa disesuaikan dengan standar yang
ditetapkan FIFA. Nantinya, mosi tidak percaya
yang sudah ditandatangani oleh 83 pemegang
suara ini akan disampaikan kepada seluruh
pihak, termasuk Komite Eksekutif PSSI.
Jenderal PSSI Nugraha Besoes tidak begitu saja
mempercayai adanya 83 klub dan Pengurus
Provinsi PSSI pemegang suara yang
menyatakan mosi tidak percaya terhadap
kepengurusan PSSI.
Pernyataan mosi tidak percaya ini disampaikan
sebelas anggota PSSI yang menamakan dirinya
Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia di
Hotel Atlet Century, Senin (28/2) sore, sebelum
PSSI menyampaikan jumpa pers mengenai
penundaan kongres empat tahunan PSSI.
"Kami akan lihat dulu suratnya. Kami akan
melakukan cek, apakah benar ini anggota PSSI,"
kata Nugraha Besoes usai konferensi pers terkait
penundaan Kongres Empat Tahunan PSSI, di
Kantor Badan Liga Indonesia, di Kuningan, Senin
malam (28/2).
Ia akan mengecek tanda tangan yang tertera
dalam surat tersebut, apakah ditandatangani
Ketua Umum atau Sekretaris Umumnya. "Kami
menunggu surat dulu," tambahnya.
Komite Penyelamat yang diketuai Syahrial
Damopolii-ketua PSSI Sulawesi Utara ini,
mempunyai tugas melakukan tindakan-tindakan
yang perlu untuk melakukan penyelamatan
sepakbola Indonesia. Dengan dibentuknya
komite ini, diharapkan agar tercipta kongres
pemilihan pengurus yang sesuai dengan Statuta
Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) dan Statuta
PSSI.
Selain itu, Syahrial - yang juga ditunjuk sebagai
wakil ketua komite tersebut - juga menyebutkan
adanya upaya untuk menyempurnakan Statuta
PSSI agar bisa disesuaikan dengan standar yang
ditetapkan FIFA. Nantinya, mosi tidak percaya
yang sudah ditandatangani oleh 83 pemegang
suara ini akan disampaikan kepada seluruh
pihak, termasuk Komite Eksekutif PSSI.
Tondo: Mosi Tidak Percaya Berefek ke Kongres Luar Biasa
Jakarta - Pengamat Sepak
Bola Tondo Widodo mengatakan, mosi tidak
percaya terhadap pengurus PSSI yang diusung
83 pemegang suara berefek kepada kongres
luar biasa. »Tindaklanjut dari mosi tidak
percaya, ya, KLB (kongres luar biasa), ” kata
Tondo kepada Tempo, Senin (28/2) malam.
Sebanyak 83 pemegang suara menyatakan
komitmen mereka untuk menyerahkan mosi
tidak percaya terhadap kepengurusan PSSI pada
pertemuan di Hotel Atlet Century, Senin.
Dengan adanya mosi itu, dibentuk juga Komite
Penyelamat Sepakbola Indonesia yang berisikan
11 anggota. Tugasnya melakukan tindakan-
tindakan yang perlu untuk melakukan
penyelamatan sepakbola Indonesia.
Menurut mantan pengurus PSSI era Agum
Gumelar itu, kongres luar biasa diatur dalam
peraturan PSSI. »Mosi tidak percaya dilakukan
oleh sedikitnya dua pertiga dari jumlah
anggota, ” kata dia. Kalau jumlah anggota
pemegang suara sebanyak 100 orang, maka
dua pertiganya akan mencapai sekitar 66
anggota.
»Kalau 83 anggota, sudah memenuhi syarat
penyampaian mosi tidak percaya dan
menyelenggarakan kongres luar biasa, ” ujar
Tondo. Untuk menuju pada kongres luar biasa,
kata dia, harus ada proses konstitusinya.
Yakni meminta kepada pengrus PSSI agar
menyelenggarakan kongres luar biasa,
selambat-lambatnya 60 hari ke depan. »Bila
tidak digubris oleh pengurus, para pemegang
suara bisa menyelenggarakan kongres luar
biasa sendiri, ” katanya.
Bola Tondo Widodo mengatakan, mosi tidak
percaya terhadap pengurus PSSI yang diusung
83 pemegang suara berefek kepada kongres
luar biasa. »Tindaklanjut dari mosi tidak
percaya, ya, KLB (kongres luar biasa), ” kata
Tondo kepada Tempo, Senin (28/2) malam.
Sebanyak 83 pemegang suara menyatakan
komitmen mereka untuk menyerahkan mosi
tidak percaya terhadap kepengurusan PSSI pada
pertemuan di Hotel Atlet Century, Senin.
Dengan adanya mosi itu, dibentuk juga Komite
Penyelamat Sepakbola Indonesia yang berisikan
11 anggota. Tugasnya melakukan tindakan-
tindakan yang perlu untuk melakukan
penyelamatan sepakbola Indonesia.
Menurut mantan pengurus PSSI era Agum
Gumelar itu, kongres luar biasa diatur dalam
peraturan PSSI. »Mosi tidak percaya dilakukan
oleh sedikitnya dua pertiga dari jumlah
anggota, ” kata dia. Kalau jumlah anggota
pemegang suara sebanyak 100 orang, maka
dua pertiganya akan mencapai sekitar 66
anggota.
»Kalau 83 anggota, sudah memenuhi syarat
penyampaian mosi tidak percaya dan
menyelenggarakan kongres luar biasa, ” ujar
Tondo. Untuk menuju pada kongres luar biasa,
kata dia, harus ada proses konstitusinya.
Yakni meminta kepada pengrus PSSI agar
menyelenggarakan kongres luar biasa,
selambat-lambatnya 60 hari ke depan. »Bila
tidak digubris oleh pengurus, para pemegang
suara bisa menyelenggarakan kongres luar
biasa sendiri, ” katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)