Powered By Blogger

Minggu, 27 Februari 2011

Surat Ketua PSSI Jateng Sampai ke FIFA

Jakarta - Kemelut yang terjadi menjelang proses
pemilihan pengurus Persatuan Sepak bola
Seluruh Indonesia (PSSI) masih terus terjadi.
Tuntutan lewat unjuk rasa mulai menyeruak di
saat Komite Pemilihan memutuskan hanya nama
Nurdin Halid dan Nirwan Dermawan Bakrie yang
pantas menjadi calon Ketua Umum PSSI.
Pada saat setiap orang mempertanyakan otoritas
Federasi Sepak bola Dunia (FIFA) terhadap
kemelut yang terjadi, ada yang berani bergerak
langsung mendekati organisasi sepak bola
tertinggi itu. Surat bertandatangan Ketua PSSI
Jawa Tengah Sukawi Sutarip telah sampai kepada
Wakil Presiden FIFA Geoff Thompson yang juga
merupakan petinggi FIFA Associations Committe.
Laman worldfootballinsider.com membeberkan
isi surat itu pada Kamis (24/2) lalu.
Surat itu menyebutkan beberapa kejanggalan
yang terjadi sepanjang kepengurusan PSSI di
bawah kepemimpinan Nurdin Halid. Disebutkan
bahwa Nurdin Halid telah melanggar kode etik
FIFA saat menjalankan kepemimpinan dari balik
jeruji penjara pada tahun 2007. Selain sampai ke
tangan Thompson, surat ini juga ditembuskan
pada Komite Eksekutif FIFA.
Surat itu juga menyebutkan bahwa Nurdin Halid
sudah melanggar prinsip netralitas yang diusung
FIFA dengan melakukan politisasi PSSI. Dalam
surat itu disebutkan bagaimana Nurdin
memanfaatkan pengajuan Indonesia sebagai tuan
rumah Piala Dunia 2022 sebagai bagian dari upaya
kampanye pencalonan Jusuf Kalla dari Partai
Golkar untuk menjadi Presiden dalam Pemilu
2009. Selain itu, dibeberkan juga bagaimana
hubungan Nurdin dengan Tommy Soeharto.
Sukawi Sutarip merupakan salah satu nama yang
dicalonkan menjadi Wakil Ketua Umum PSSI
periode 2011-2015. Namanya kemudian
digugurkan oleh Komite Pemilihan dan dia tidak
mengajukan banding.
Surat dari Sukawi tidak hanya menyebutkan
pelanggaran Nurdin Halid. Dia juga menyebutkan
nama pengurus PSSI lainnya yaitu Nirwan
Dermawan Bakrie serta Nugraha Besoes. Di
dalam surat itu memang disebutkan beberapa
catatan terkait rangkaian pelanggaran yang
dilakukan di tubuh PSSI dan bagaimana proses
pemilihan pengurus telah diselewengkan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komite Disiplin PSSI
Hinca Pandjaitan menyatakan bahwa surat yang
disampaikan salah satu anggota PSSI itu akan
dimentahkan FIFA. Sama seperti saat surat dari
Perseba Bangkalan yang mengangkat masalah
suap yang dikirimkan sepekan sebelumnya.
“Surat dari Bangkalan dikembalikan kepada PSSI
karena FIFA menilai pihaknya belum mempunyai
otoritas untuk menangani masalah itu,” katanya
saat ditemui dalam acara diskusi Jumat lalu.
Hal berbeda justru disampaikan anggota Komisi X
DPR RI dari Fraksi PDIP Dedi Suwandi Gumelar.
Baginya, adanya surat aduan semacam itu
setidaknya bisa membuat pertimbangan
tersendiri bagi FIFA. “Biar FIFA dapat
menentukan,” katanya. Jika memang surat itu
ditanggapi, seharusnya surat yang ditandangani
Sukawi ini masuk dalam pembahasan Komite
Asosiasi FIFA pada Selasa pekan depan atau
masuk dalam agenda rapat Exco FIFA sehari
setelahnya.

Komisi Banding PSSI Dinilai Cengeng

Denpasar, Keputusan Komisi
Banding nilai sebagai jalan tengah di tengah
kemelut PSSI. Namun, komisi yang dipimpin
oleh Prof Tjipta Lesmana dinilai cengeng saat
mengumumkan keputusannya.
Putusan Komisi Banding yg menolak
permohonan banding sekaligus menganulir
keputusan Tim Verifikasi yg meloloskan Nurdin
Halid dan Nirwan Bakrie keputusan jalan tengah
yg baik.
"Hanya saja materi keputusannya lebih banyak
berisi keluh kesah sehingga terkesan cengeng,"
kata anggota Komisi X DPR RI Gede Pasek
Suardika kepada detikSport via telepon.
Seharusnya soal keluh kesah itu tidak perlu ada di
materi penyampaian keputusan karena dengan
hiruk pikuk kisruh PSSI pastilah suasananya tidak
sehat. "Mestinya materi keputusan berisi
pertimbangan hukum kenapa banding ditolak
dan kenapa keputusan Tim Verifikasi juga
ditolak."
Suardika menambahkan keputusan mestinya
berisi pertimbangan hukum bukan keluh kesah.
Dengan demikian rakyat jadi tahu alasannya apa,
masuk akal atau tidak dan lainnya.
"Misalnya banding ditolak karena administrasi
kurang lengkap, atau keputusan tim yg
meloloskan NH ditolak karena ada
penyelewengan terjemahan statuta FIFA soal
aspek kriminal. Jadi jelas dasar hukumnya,"
tegasnya.
Selain itu sangat disesalkan juga kenapa secara
demonstratif menyatakan hanya memakai empat
dasar hukum dan mengabaikan UU yg berlaku di
Indonesia. "Kalau sekelas mereka nggak mau
gunakan UU dan PP yang berlaku, terus siapa lagi
yang taati aturan hukum yang berlaku di
Indonesia," kata dia.

Puji Bonek Swiss, Jurnalis Anggap Aksi Sia- Sia

Puji Bonek Swiss, Jurnalis Anggap Aksi Sia- Sia

Jember (beritajatim.com) - Semangat
Budiono, Bonek yang tengah berada di Swiss,
untuk menggugat nasib sepakbola Indonesia
kepada FIFA mendapat pujian. Namun, aksi itu
juga dinilai sia-sia.
Budiono memberikan petisi soal sepakbola
Indonesia langsung ke kantor FIFA di Zurich.
Selain menjelaskan kondisi sepakbola Indonesia di
bawah kepemimpinan Nurdin Halid, ada lima
pertanyaan yang menggugat kepedulian FIFA
terhadap sepakbola Indonesia.
Kepada beritajatim.com via surat elektronik,
Budiono menjelaskan, ide untuk memberikan
surat itu berasal dari seorang kawan sesama
warga negara Indonesia yang takut datang ke
kantor FIFA. "Akhirnya dia kontak saya untuk
bergabung. Dia tahu aku sudah pernah
mendatangi kantor FIFA," katanya, Sabtu
(26/2/2011).
Maka, Jumat pagi (25/2/2011), mereka berkumpul.
Di bawah suasana mendung dan berkabut, pukul
sebelas sudah sampai kantor FIFA. "Kami sengaja
datang pagi untuk mengejar waktu, karena jam
kantor Sepp Blatter (Presiden FIFA) sampai jam
satu siang," kata Budiono.
Budiono menyatakan tidak berunjukrasa, namun
hanya memberikan petisi. "Susah nembus pintu
utama, ketemu langsung sama Sepp Blatter.
Padahal beliau ada di tempat. Kemarin yang
menemui hanya sekretaris," katanya.
Sebelum pulang, Budiono bertemu dengan
jurnalis asing yang berada di kantor FIFA. "Dia
mengatakan, aksi anda sia-sia. Soalnya bukan
Indonesia saja yang mempunyai kasus itu, tapi
negara lain juga punya kasus yang sama,
misalnya Brasil. Tapi saya salut atas perjuangan
anda (puji jurnalis itu)," katanya.
Dalam petisi itu, Budiono melancarkan lima
pertanyaaan bernada menggugat. Pertama,
apakah FIFA tahu tentang kondisi
menyelewengkan bunyi statuta ini. Kedua, apa
langkah yang akan diambil FIFA terkait hal ini akan
menyelidikinya.
Ketiga, benarkah FIFA pernah menegur PSSI pada
2007 itu, terkait aturan mantan narapidana.
Keempat, jika pemerintah mengintervensi
Kongres PSSI,bagaimana tanggapan FIFA.
Terakhir, jika pelaku sepakbola Indonesia
membuat asosiasi sepakbola baru karena
banyaknya pelangaran oleh PSSI, apa yang akan
dilakukan FIFA.

Bonek Swiss Siapkan Demo Lagi di FIFA

Jember (beritajatim.com) - Budiono, Bonek
yang saat ini tengah berada di Swiss, berharap
bisa menemui Presiden FIFA Sepp Blatter. Ia siap
menggalang aksi demo lagi di markas federasi
sepakbola dunia itu.
Bersama tiga orang kawannya, Budiono
menyerahkan petisi kepada FIFA di Zurich, Jumat
(25/2/2011). Sebenarnya, ia ingin bertemu dengan
Sepp Blatter, namun gagal. "Harapan kami
semoga ada tindakan dari FIFA untuk PSSI,"
katanya kepada beritajatim.com, melalui surat
elektronik, Sabtu (26/2/2011).
Budiono mengatakan, dirinya dan beberapa
warga negara Indonesia di Swiss peduli dengan
sepakbola nasional. Mereka ingin ada perbaikan.
Tanggal 1 Maret mendatang, Budiono mendengar
FIFA akan mengadakan rapat penting. Ia
merancang aksi demonstrasi sebagaimana yang
pernah diprakarsainya dulu di markas FIFA. "Kita
lagi menggalang persatuan dengan masyarakat di
sini dan warga indonesia yang cinta tanah air,
untuk mengelar aksi untuk bertemu langsung
dengan Sepp Blatter," katanya.
Budiono menitipkan pesan kepada Bonek dan
seluruh suporter sepakbola di Indonesia, agar
bersatu jika ingin sepakbola Indonesia lebih maju.
"Rivalitas hanya untuk 90 menit pertandingan
bukan di kehidupan sosial. Kita satu Indonesia,"
katanya.

Intervensi Menpora Dinilai Tidak Tepat

Langkah Menteri Pemuda dan
Olahraga yang mengintervensi Pemilihan Ketua
Umum PSSI periode 2011-2015 dinilai tidak tepat.
Hal ini diungkapkan Lalu Mara Satriawangsa
selaku juru bicara Aburizal Bakrie. Lalu Mara
sangat menyayangkan sikap pemerintah, dalam
hal ini Menpora Andi Alfian Mallarangeng, yang
intervensi terhadap proses pemilihan Ketua
Umum PSSI periode 2011-2015.
Lalu Mara mengungkapkan hal ini setelah Komite
Banding Ketum PSSI, yang diketuai Tjipta
Lesmana, mengaku tidak bisa bekerja dengan
baik dalam menghasilkan keputusan menyusul
adanya sejumlah intervensi dan intimidasi,
termasuk dari pemerintah.
Komite Banding, Jumat 25 Februari 2011, akhirnya
mengeluarkan keputusan untuk menolak banding
dua bakal calon Ketum PSSI, Arifin Panigoro dan
George Toisutta, sekaligus menolak keputusan
verifikasi Komite Pemilihan.
Dalam jumpa pers yang digelar kemarin tersebut,
Tjipta mengaku pihaknya tidak bisa bekerja
dengan baik setelah mendapat intervensi. Komite
Banding akhirnya mengembalikan semua
keputusan kepada Komite Eksekutif PSSI sebagai
pemberi mandat.
"Pemerintah dalam hal ini Menpora sebaiknya
menghormati anggaran dasar rumah tangga,
Statuta FIFA dan PSSI. Jangan pakai cara yang
otoriter, kekuatan dan intimidasi. Serahkan semua
pemilihan ini ke anggota PSSI yang memiliki
suara," ujar Lalu Mara, Sabtu 26 Februari 2011.
"Partai Golkar tidak ikut campur, hanya concern
dengan perkembangan yang saat ini. Tampak
jelas Menpora mengintervensi kerja Komite
Banding, mengintimidasi dan menggunakan
kekuasaan."
"Jangan ada intervensi. Serahkan masalah ini
kepada anggota PSSI sesuai anggaran dasar yang
benar," tutup Lalu Mara.
Sepakbola Indonesia terancam dibekukan FIFA
selaku otoritas tertinggi sepakbola dunia jika
terbukti pemerintah campur tangan dalam urusan
sepakbola dalam negeri.

Kalla Ingin Polemik PSSI Dihentikan

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla,
berharap kisruh seputar pemilihan Ketua Umum
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
dihentikan. Menurut Kalla, sebaiknya semua pihak
fokus untuk memperbaiki prestasi tim nasional
Indonesia.
"Sepakbola Indonesia harus berprestasi, tentunya
dengan dukungan dari para pengurus (PSSI),"
kata Kalla usai peluncuran komik yang berjudul
'Yuk, Belajar dari Pak JK', di Istana Anak Taman
Mini Indonesia Indah, Sabtu 26 Februari 2011.
Pernyataan Kalla ini satu hari setelah keputusan
Komite Banding Pemilihan (KBP) diumumkan,
Jumat, 25 Februari 2011. KBP dalam keputusannya
menolak banding Jenderal George Toisutta dan
Arifin Panigoro dan menganulir keputusan
Komite Pemilihan (KP). Selanjutnya, Komite
Banding mengembalikan permasalahan ini kepada
pengurus PSSI.
Sebelumnya, KP telah menetapkan calon ketua
umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite
Eksekutif PSSI. Keputusan KP itu menimbulkan
reaksi dari masyarakat yang telah meloloskan
Nurdin Halid dan menolak pencalonan George
dan Arifin.
Polemik calon Ketua PSSI itu langsung
mengundang keprihatinan berbagai pihak
termasuk Kalla. Menurutnya, semua pihak harus
mengikuti ketentuan yang berlaku termasuk dari
FIFA dan PSSI.
"Seharusnya yang lebih penting adalah
bagaimana sepakbolanya yang berprestasi, bukan
PSSI-nya," ujar Kalla.
Kemelut seputar PSSI belakangan makin
memanas. Berbagai demonstrasi pecah di
sejumlah kota, sebagian besar mendesak Nurdin
Halid turun dari posisinya. Terakhir, suasana
semakin memanas setelah Menteri Negara
Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng
mengancam menjatuhkan sanksi kepada PSSI.

Pengcab PSSI Kota Kediri Dukung Pembekuan PSSI

Kediri - Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI
Kota Kediri Barnadi berharap, pemerintah
melakukan intervensi terhadap perkembangan
sepak bola Indonesia. Hal itu dianggap sebagai
langkah terbaik untuk mengakhiri konflik PSSI
yang terus bergulir.
"Saya lebih setuju sekali kalau pemerrintah
intervensi. Supaya PSSI dibekukan. Jadi selama
dua tahun kita menata administrasi dan
perubahan yang baru. Pemerintah campur
tangan, itu sudah bagus," kata Barnadi , Kamis
(24/2/2011)
Purnawirawan TNI itu melihat, konflik yang terjadi
saat ini sudah sangat mengganggu
keberlangsungan persepak bolaan Nasional. Oleh
sebab itu, perubahan dari atas ke bawah adalah
solusi yang tepat.
"Satu sisi pak Nurdin Cs ngotot, sementara
pemerintah menginginkan ada perubahan. Tetapi
dengan tidak lolosnya pak George menjadi tidak
enak," imbuh Barnadi.
Masih kata Barnadi, apabila pembekuan itu
memang terjadi, selama kurun waktu dua tahun
dapat digunakan dalam melakukan pembinaan, ke
arah yang lebih matang.
Barnadi mencontohkan pembekuan persepak
bolaan seperti yang terjadi Brunei Darussalam
dan Kuwait. "Di Brunei pemerintah melakukan
intervensi dengan mendukung ketua umum tetap
bertahan pada kursinya. Sehingga akhirnya, FIFA
membekukan," kata Barnadi
Terlepas dari konflik PSSI yang terjadi saat ini,
Barnadi melihat, siapapun yang akan menjadi
Ketua Umum (Ketum) nya, kedepan pastinya
akan lebih sulit. Sebab, klub-klub sepak bola
sudah tidak boleh mengandalkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
.Sementara upaya mencari sponsor sendiri juga
bukan hal yang gampang.

Ketum PSM: Sudahlah Pak Nurdin, Mundur Saja!

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola
Makassar, Ilham Arief Sirajuddin meminta Ketua
Umum PSSI Nurdin Halid berjiwa besar
mengundurkan diri. Apalagi kata dia, gelombang
tuntutan pengunduran diri Nurdin sudah meluas
sampai 19 Provinsi.
"Sebagai orang Sulsel, kita juga jadi malu. Beliau
mengorbankan materi dan waktu untuk
mengurus bola, tapi publik sudah
menginginkannya mundur. Foto diinjak-injak,
dibakar. Sudahlah, Pak nurdin mundur sajalah,"
pinta Ilham saat ditemui di Jakarta, Jumat (25/2)
malam.
Pria yang akrab disapa Aco ini mengaku
mengapresisasi jasa-jasa Nurdin memimpin PSSI
selama dua periode. Namun kata dia, tuntutan
atas pengunduran diri Nurdin juga harus
direspon.
"Jujur saja, melihat dinamika msyarakat sepak
bola yang sudah memberikan apresiasi begitu
besar. Mestinya Nurdin sadarlah. Dia harus
berjiwa besar menerima ini, tidak usah arogansi
karena harga diri atau gimanalah. Ini publik
menolak di 19 provinsi. Dan penolakannya kan,
sangat tidak manusiawi dan tidak beretika,"
ujarnya.
Aco yang juga Walikota Makassar lantas
menyebut sosok Goerge Toisutta yang layak
memimpin PSSI. Hanya saja dalam verifikasi
calon kata dia, digugurkan begitu saja oleh tim
verifikasi pemilihan Ketum PSSI.
"Banyak orang mau, salah satunya Pak Goerge,
kenapa digugurkan gitu. Cuma untuk
menyelamatkan Nurdin, inikan sudah. Kalau mau
fair, kasi lolos saja Pak Goerge, mestinya Nurdin
sadar kalau ada sesuatu yang salah dalam dirinya.
Seorang ketua itu bukan orang mantan nara
pidana," ujarnya.

Menpora: Offside Ya Harus Disemprit!

BANDUNG - Menteri Pemuda dan Olahraga
(Menpora) RI Andi Alfian Mallarangeng
menyatakan siap berkomunikasi dengan Federasi
Sepak Bola Dunia (FIFA) terkait ancamannya
terhadap Nurdin Halid dan PSSI. "Pemerintah siap
berkomunikasi dengan pihak mana pun termasuk
dengan FIFA," tegas Andi, usai mengisi kuliah
umum pemuda dan kemajuan bangsa Indonesia
di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB),
Jalan Ganeca, kemarin (26/2).
Menurutnya, ancaman yang dilontarkannya demi
kebaikan sepak bola Indonesia, bukan intervensi.
Hal itu ditegaskan Andi terkait adanya pihak yang
menilai ancaman Menpora sebagai intervensi
pemerintah terhadap PSSI. Mereka menilai, jika
pemerintah melakukan intervensi, FIFA bisa
membekukan keanggotaan PSSI.
Andi menjelaskan, tugas pemerintah bersama
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan
Komite Olimpiade Indonesia (KOI) adalah
membina, mengawasi, dan mengingatkan setiap
cabang olahraga yang melakukan kesalahan.
Kapasitas pemerintah adalah menjalankan fungsi
tersebut. "Itu tugas pemerintah, jadi salah jika kita
tidak melakukan itu. Kalau ada yang offside ya
perlu disemprit. Tapi dalam konteks yang sangat
terbatas untuk mengikuti aturan yang ada,"
bebernya.
Lanjut Andi, mengacu kepada UU dan peraturan
di Indonesia. Aturan ini berlaku bagi semua
cabang atau organisasi olahraga di Indonesia.
"Jika pemerintah melakukan itu lalu ada pihak
yang tidak senang, silakan saja," kata Andi.
"Dalam Undang-undang tidak menyebutkan
pemerintah Indonesia mengatur, membina, dan
mengawasi semua cabang olahraga kecuali sepak
bola," tandasnya.
Mengenai proses banding yang dilakukan calon
peserta seleksi Ketua Umum PSSI yang gagal
mengikuti kongres, Andi enggan berkomentar
karena belum sempat mempelajari proses
banding tersebut. Dia juga enggan berkomentar
soal pembekuan PSSI. "Saya tidak mau sampai ke
situ," tukasnya.
Seperti diketahui, Menpora Andi Mallarangeng
berang terhadap Komite Pemilihan Ketua Umum
PSSI. Andi ingin PSSI merevisi hasil verifikasi
calon Ketua Umum PSSI. Otoritas sepak bola
tanah air itu tetap mensahkan dua incumbent,
Nurdin Halid dan Nirwan D. Bakrie, lolos pada
kongres PSSI di Tabanan Bali 26 Maret nanti.
Dalam pencalonan itu ada dua yang tidak lolos,
yakni Arifin Panigoro dan Kepala Staf Angkatan
Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta.