Ari Junaedi: Tak Ada Alasan Halangi Arifin dan Toisutta

Jakarta - Pengamat sepak
bola dan politik dari Universitas Indonesia, Ari
Junaedi, menilai PSSI tidak mempunyai alasan
lagi untuk menghalangi Arifin Panigoro dan
George Toisutta maju mencalonkan diri dalam
bursa Ketua Umum PSSI 2011-2015.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut layak dan
memenuhi syarat menduduki kursi pimpinan
Badan Sepak Bola Tertinggi Indonesia.
"Harusnya melihat kondisi saat ini, Komite
Eksekutif PSSI memberikan kesempatan kepada
siapa saja calon Ketua Umum PSSI asal
memenuhi syarat," kata Ari kepada Tempo,
Rabu (2/3).
Kedua tokoh yang dianggap sebagai orang
yang dianggap bisa membawa perubahan
sepak bola Indonesia ini dijegal di tahap
verifikasi oleh Komite Pemilihan. Mereka
selanjutnya mengajukan protes dan
mengajukan banding ke Komite Banding PSSI.
Namun, banding yang mereka ajukan ditolak,
tetapi mereka juga menganulir tokoh yang ada.
Keputusan ini ternyata ditanggapi dengan aksi
demontrasi di berbagai daerah dan di ibukota
Jakarta.
Menurut Ari, pada pemilihan ulang nanti
sebaiknya PSSI melaksanakannya dengan fair.
Komite Pemilihan sebaiknya dibentuk ulang dan
sebaiknya anggotanya ditambah pakar dari
universitas, jangan hanya diisi orang hukum
yang bergelar Sarjana, seperti tim sebelumnya
yang diketuai Syarif Bastaman.
Ari mengaku sudah menebak sebelumnya
terkait keputusan FIFA tersebut. "FIFA tahu
bahwa pemerintah Indonesia tidak melakukan
intervensi kepada PSSI. FIFA pasti mencari tahu
informasi tentang kemelut yang terjadi di
Indonesia," katanya.
Momentum ini, kata Ari seharusnya menjadi
titik balik yang paling tepat melakukan reformasi
sepak bola sesuai dengan Kongres Sepak Bola
Nasional yang digelar Maret tahun lalu.
"Pengurus PSSI Provinsi dan pengurus klub
anggota PSSI saat ini yang memegang kendali,
suara mereka menentukan calon Ketua Umum
sekaligus hasil akhir Ketua Umumnya," kata Ari
yang menilai semakin banyak calon yang
diajukan akan menjadi semakin baik.

84 Anggota PSSI Akan Gelar Kongres Luar Biasa di Solo

Jakarta - Sebanyak 84
anggota PSSI (dari total 100) pengusung mosi
tidak percaya pada Nurdin Halid (tergabung
dalam Komite Penyelamat Sepakbola Nasional)
akan segera menggelar kongres Luar Biasa
PSSI. "Kami baru saja rapat dengan ketua
dewan kehormatan PSSI, Agum Gumelar," kata
Ketua KPSN, Syahrial Damopolii, dihubungi
kemarin.
Syahrial menegaskan, kongres itu akan digelar
mengacu pada statuta FIFA dan statuta PSSI,
juga Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional. "Kami tidak mau
bertentangan dengan aturan," lanjutnya.
Kongres itu nantinya akan digelar di kota Solo.
"Karena kelahiran PSSI di sana, Tempat itu
memiliki historis tinggi," katanya.
Untuk memulai prosesnya panitia kongres,
komite pemilihan, dan komite banding akan
dibentuk. "Malam ini rapat dan rencananya
besok akan diumumkan," katanya.
Syahrial menyatakan sempat mendengar
adanya dukungan dari FIFA untuk menggelar
kongres luar biasa. "Namun saya masih ingin
memastikan dengan melihat langsung fisik
suratnya dan isinya seperti apa," katanya.

KPPN Ngotot Gelar Kongres PSSI

VIVAnews - Komite Penyelamat
Persepakbolaan Nasional (KPPN) akan tetap
menggelar Kongres Luar Biasa (Kongreslub) PSSI
tanpa persetujuan FIFA.
KPPN melalui sekretarisnya, Tuty Dau, mengaku
sudah mengirimkan surat kepada FIFA, Selasa 1
Maret 2011. Isinya mosi tidak percaya terhadap
PSSI dan akan menggelar Kongres luar biasa
untuk membentuk kepengurusan PSSI yang
baru.
Hingga kini, Tuty menegaskan pihaknya belum
menerima surat balasan dari FIFA. Meski begitu,
KPPN yang terdiri dari 26 Pengprov PSSI dan 58
Klub yang memiliki hak suara di Kongres, akan
tetap menggelar Kongreslub tanpa mendapat
surat balasan dari FIFA.
"Kemarin (KPPN) kirim surat ke FIFA. Tanpa perlu
balasan dari FIFA, kami akan tetap menggelar
Kongreslub karena sudah sesuai dengan Statuta
FIFA dan PSSI dengan memenuhi syarat 2/3
suara," ujar Tuty saat dihubungi wartawan, Rabu
2 Maret 2011.
Tuty kemudian menegaskan Kongreslub akan
dilaksanakan di Solo. "Namun, kami belum bisa
memastikan waktu penyelenggaraan," pungkas
Tuty yang bandingnya sebagai calon anggota
Exco ditolak oleh Komite Banding Pemilihan PSSI.
Sementara itu, Ketua KPPN, Syahrial Damopolii
menegaskan dipilihnya Solo sebagai tempat
diselenggarakannya Kongreslub karena kota di
Jawa Tengah itu sangat bersejarah bagi sepakbola
Indonesia.
"Kongreslub akan digelar di Solo, karena kelahiran
PSSI di sana. Jadi tempat itu memiliki nilai historis
yang tinggi," tutur Ketua Pengprov PSSI Sulawesi
Utara tersebut.
"Sesuai amanat 84 peserta, kami akan menggelar
Kongres Luar Biasa. Kongres ini mengacu kepada
statuta FIFA dan PSSI, serta UU no 3 tahun 2005.
Kami tidak mau bertentangan dengan aturan,"
lanjut Syahrial.
Dalam Statuta PSSI Pasal 31 ayat 2 disebutkan
bahwa anggota PSSI boleh meminta bantuan dari
FIFA. Tapi, menurut KPPN, FIFA sejauh ini belum
memberikan jawaban atas permintaan mereka.

Keuangan Minim, Persebaya Tolak Penonton

Surabaya - Demi
menekan pengeluaran biaya, Persebaya
Surabaya versi divisi utama PSSI, terpaksa
menolak penonton saat menjamu PSS Sleman
di Stadion Gelora 10 November, Rabu (2/3) sore.
Kabarnya, Persebaya yang dipimpin Ketua
DPRD Surabaya Wisnu Wardhana ini tak
mampu mengeluarkan biaya pengamanan
yang jumlahnya mencapai Rp 50 juta.
Alhasil, panitia pelaksana pertandinganpun juga
tidak mencetak tiket. Mereka mengunci pintu
masuk dan mengusir puluhan Bonekmania
yang berkeinginan masuk stadion. "Bagaimana
lagi, kami sedang dalam krisis keuangan," kata
wakil ketua pelaksana pertandingan, Gangsar.
Cupetnya keuangan ini juga berimbas pada gaji
pemain. Kuncoro dan kawan-kawan konon
sudah lima bulan tidak digaji. Pemain hanya
menerima bonus saat berhasil memenangkan
pertandingan. Total bonus yang diberikan
sebesar Rp 35 juta dan dibagi seluruh pemain
yang jumlahnya 22 orang.
Asisten pelatih Persebaya Bambang Sumantri
membenarkan kondisi tersebut. Namun ia
enggan menyebutkan besarnya bonus. "Wah
kalau soal itu saya tidak tahu," kata Bambang.
Pertandingan itu sendiri dimenangkan
Persebaya dengan skor 2-0. Gol pertama tuan
rumah dicetak oleh Sachiedo dari titik putih di
menit ke-25. Wasit Ahmad Tualeka asal
Makassar memberi hadiah penalti setelah
Charles Orock dijatuhkan bek PSS di petak
terlarang.
Adapun gol kedua dihasilkan lewat Cornelis
Kaimu di menit ke-65. "Kami puas dengan hasil
ini, tapi masih ada beberapa kelemahan yang
harus kami perbaiki sebelum melawan
Mojokerto Putra, Sabtu mendatang," kata
Bambang.
Manajer PSS Rumadi mengakui permainan
timnya kalah bagus dibanding Persebaya.
Namun ia menyesalkan keputusan wasit yang
memberikan hadiah penalti kepada tim tuan
rumah. "Versi kami tidak penalti karena Orock
sengaja menjatuhkan diri, bukan karena
diganggu pemain kami," kata Rumadi.

Komite Eksekutif PSSI Segera Rapatkan Putusan FIFA

Jakarta - Komite Eksekutif
PSSI akan segera mengadakan pertemuan
untuk menindaklanjuti keputusan Sidang Komite
Asosiasi Badan Sepak Bola Dunia (FIFA) yang
Selasa (1/3) lalu meminta PSSI menggelar
Kongres pemilihan pengurus baru selambat-
lambatnya 18 pekan ke depan.
"Kami akan segera rapat untuk mengambil
langkah-langkah yang akan diambil
mempersiapkan kongres itu," kata anggota
Komite Eksekutif, Ibnu Munzir, Rabu (2/3). Tapi,
ia mengaku belum mengetahui pasti kapan
rapat Komite Eksekutif akan dilaksanakan.
Setelah Komite Banding Pemilihan PSSI
menganulir semua calon Ketua Umum PSSI
periode 2011-2015, menurut Munzir, maka
proses pemilihan harus dilakukan mulai dari
awal lagi. "Mekanismenya sama, mulai dari
pengajuan bakal calon, kemudian diverifikasi
oleh Komite Pemilihan menjadi calon," kata
anggota DPR ini.
Komite Pemilihan yang akan kembali bertugas,
kata Munzir, kemungkinan besar adalah tim
yang diketuai Syrif Bastaman. Dia berpendapat,
tugas komite tersebut belum selesai karena
tugas mereka sampai pelaksanaan Kongres
Pemilihan.
Tapi, untuk Komite Banding Pemilihan PSSI,
lanjut Munzir, perlu dianalisis lagi. Komite yang
diketuai Tjipta Lesmana tersebut telah bertindak
melampaui kewenangannya karena adanya
tekanan. "Dalam laporannya, mereka mengakui
hal itu," katanya.

Suporter Minta FIFA Selamatkan Sepakbola Indonesia

Bola.net - Konflik berkepanjangan yang melanda
PSSI membuat banyak pihak terutama pecinta
sepakbola Indonesia prihatin.
Suporter yang tergabung dalam Gerakan
Reformasi Sepakbola National Indonesia (GRSNI)
berharap induk organisasi sepakbola dunia, FIFA,
mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan
sepakbola Indonesia.
Berikut pernyataan GRSNI pada press release-nya,
Rabu (2/3) sore.
Saatnya FIFA Bertindak Selamatkan
Sepakbola Indonesia
Kini tiba saatnya Federasi Sepakbola Internasional
(FIFA) melakukan intervensi dan menyelamatkan
sepakbola Indonesia ketika mereka sedang
melangsungkan sidang di Zurich, Switzerland
pada 1 Maret 2011.
Salah satu agenda dalam pertemuan tersebut
adalah membahas kemelut sepakbola di
Indonesia. Ini berarti seluruh catatan tentang
sepakbola Indonesia termasuk prestasi yang terus
merosot, salah urus dan berbagai
penyelewengan aturan diamati secara
internasional.
Hari Minggu kemarin, 16 pengurus provinsi dan
klub anggota PSSI mengirim surat ke FIFA
meminta secara resmi intervensi dan tidak lagi
memberikan toleransi terhadap keadaan yang
makin lama makin rumit, mendiskreditkan dan
memalukan cabang olahraga ini dan
meruntuhkan reputasi Indonesia di dunia
internasional.
Saatnya Bertindak
Hari ini, 1 Maret 2011, sebelum pelaksanaan sidang
FIFA Associations Committe, FIFA President Sepp
Blatter, anggota Komite Etik Ariel Alvarado, dan
Ketua Komite Disiplin Marcel Mathier menurut
sumber tepercaya telah menerima surat yang
ditandatangani oleh 16 anggota PSSI.
Surat tersebut meminta FIFA melakukan
intervensi untuk membersihkan nama dan
menjaga reputasi sepakbola Indonesia akibat
penyelewengan aturan, penipuan,
ketidakterbukaan dan penolakan atas saran
perbaikan yang terus menerus terjadi dalam
tubuh PSSI.
Surat tersebut juga menjelaskan akibat-akibat
buruk kepemimpinan Nurdin Halid selama 8
tahun di PSSI terhadap sepakbola Indonesia yang
ditandai dengan berbagai manipulasi aturan dan
statuta FIFA.
Di bawah kepemimpinan manajemen yang
sekarang, PSSI mencapai titik balik prestasi,
runtuhnya reputasi dan kredibilitas. Reputasi
Indonesia juga terkena dampak negatif dari
kinerja buruk manajemen PSSI tersebut.
Sepakbola adalah olahraga rakyat dan olahraga
paling digemari di Indonesia. Dengan jumlah
penduduk terbesar ke empat di dunia, sepakbola
harus mendapatkan perhatian dan berhak
mendapatkan penataan yang baik, jujur, terbuka,
manusiawi dan dengan semangat
sportsmanship.
Waktunya Memutuskan
PSSI selama ini telah terbukti makin membusuk.
Kongres yang direncanakan pada tanggal 26
Maret 2011 harus kembali ke titik awal setelah
Komite Banding menolak pengajuan banding
George Toisutta dan Arifin Panigoro, dan 2 calon
anggota Executive Committee. Di lain pihak,
pencalonan Nurdin Halid telah memicu protes dan
unjuk rasa di berbagai kota besar Indonesia.
Masalahnya, seperti telah diketahui secara luas,
Nurdin pernah menjalani hukuman selama 2
tahun akibat korupsi. Ini jelas melanggar statuta
FIFA yang berbunyi “members of the Executive
Committee … must not have been previously
found guilty of a criminal offence.”
Waktunya Untuk Berubah
Dengan berbagai kenyataan tersebut, intervensi
FIFA sungguh penting!
Sementara itu, demi terselenggaranya pemililhan
ketua PSSI yang jujur dan terbuka, para kandidat
seperti Jen. George Toisutta dan pengusaha Arifin
Panigoro dan para calon anggota Executive
Committee menyatakan siap melakukan
perubahan dan tunduk mengikuti aturan
berdasarkan investigasi dan audit tim yang
dibentuk oleh FIFA.
Kekebalan PSSI terhadap kritik dan saran harus
berakhir! George Toisutta dan Arifin Panigoro
sebenarnya memenuhi semua persyaratan untuk
maju sebagai calon dan kini keduanya
memperoleh dukungan luas, lebih dari 80 pemilik
suara anggota PSSI, untuk melakukan
pembaruan sepakbola.
Jika FIFA tidak menghentikan penyelewengan dan
pelanggaran aturan oleh PSSI dan
mismanagement dalam penyelenggaraan
organisasi, maka FIFA akan mengecewakan para
penggemar sepakbola di Indonesia. Pembiaran itu
juga akan berakibat buruk pada kelangsungan
dan masa depan sepakbola di Indonesia.
Gerakan Reformasi Sepakbola National Indonesia
(GRSNI)

Bonek Demo, Kembali Tuntut Nurdin Lengser

VIVAnews - Ratusan suporter yang tergabung
dalam Gerakan Revolusi PSSI kembali
berdemonstrasi di depan kantor PSSI, Senayan,
Jakarta, Rabu siang, 2 Maret 2011. Sekitar pukul
14.00 WIB, dari situ mereka bergerak ke kantor
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Lima wakil
pendemo akhirnya diterima oleh Staf Ahli Menteri
Bidang Informasi dan Komunikasi, Sakhyan
Asmara. Mereka kembali menuntut Menteri
Negara Pemuda dan Olah Raga agar
membekukan kepengurusan PSSI.
"Harusnya momentum ini bisa digunakan. Kami
butuh sesuatu yang kongkrit dari Menpora.
Selama Nurdin Halid masih memimpin PSSI,
sepakbola Indonesia tidak akan maju," ujar Andi
Peci yang mengklaim sebagai wakil suporter
Bonek Surabaya kepada Sakhyan.
Andi menambahkan jika Menteri tidak mengambil
tindakan, pihaknya akan mendatangkan lebih
banyak lagi massa dari Surabaya untuk
berdemonstrasi menuntut pelengseran Nurdin.
"Takutnya, kalau situasinya terus seperti ini
gelombang suporter ke Jakarta akan semakin
banyak. Di Surabaya sendiri teman-teman kami
sudah siap melakukan aksi. Suporter Jawa Timur
akan ada di garis terdepan menentang PSSI di
bawah pimpinan Nurdin," kata Andi.
Selain Bonek, ada dua kelompok suporter Jawa
Timur lain yang juga menggelar aksi di depan
Kementerian Olah Raga, yakni The Mad Man
(Madiun) dan Persik Mania (Kediri). Pekan lalu,
kelompok suporter Jawa Timur ini bertemu
pejabat Kementerian setelah menggembok pintu
masuk kantor PSSI dan menyerahkan kunci ke
pejabat Kementerian. Mereka menuntut
pembekuan PSSI dalam waktu 3 x 24 jam.
Kepada para demonstran, Sakhyan mengatakan
suara wakil kelompok suporter Jawa Timur ini
akan dijadikan masukan tambahan. "Kita semua
sudah tahu bagaimana sikap Menpora terhadap
situasi ini, tapi semua ada mekanismenya," kata
Sakhyan.
Sakhyan menjelaskan dalam waktu dekat akan
digelar pertemuan antara Menteri Pemuda dan
Olah Raga, PSSI, dan KONI/KOI. Hanya saja,
kapan pastinya tak bersedia ia ungkapkan.

FIFA Tolak Nurdin Halid Maju Ketua Umum PSSI

Surabaya (beritajatim.com) - Ada yang
dirahasiakan PSSI dalam menginformasikan surat
dari FIFA. Info tersembunyi tersebut berisi
penolakan FIFA atas pencalonan Nurdin Halid
untuk menjadi Ketua Umum PSSI periode
2011-2015.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Umum
Persebaya Saleh Mukadar seperti dilansir oleh
duniasoccer.net, Rabu (2/3/2011). Menurut Saleh
Mukadar, pengurus PSSI hanya
menginformasikan satu poin. Isinya keputusan
FIFA untuk tidak memberi sanksi terhadap PSSI.
“ Ada dua poin penting dalam surat yang
diberikan FIFA. Yang pertama adalah keputusan
mereka untuk tidak memberikan sanksi pada
persepakbolaan Indonesia. Yang kedua, tidak
menyetujui Nurdin Halid sebagai calon Ketua
umum PSSI periode mendatang, ” tegas Saleh
Mukadar.
Dipaparkannya, surat FIFA dikirimkan untuk
membalas surat yang dilayangkan oleh PSSI hari
Senin (28/2/2011). Isinya tentang keputusan PSSI
menunda Kongres Luar Biasa karena adanya
penganuliran semua bakal calon ketua umum
oleh Komite Banding.
Saleh memastikan bahwa informasi yang didapat
valid. Dia beralasan, surat tersebut dikirim FIFA
langsung dari Swiss dan dia sudah melakukan
pengecekan keasliannya. “Sebelumnya, Nurdin
hanya memaparkan poin pertama saja. Dia tidak
membeberkan poin kedua yang tertulis dalam
surat yang dikirim FIFA, ” lanjut Saleh.

Pentolan Aremania Setuju Nurdin Halid Turun

Malang - Suporter klub
Arema Indonesia, Aremania, mendukung Ketua
Umum PSSI Nurdin Halid melepaskan
jabatannya. Aremania pun mendukung
tuntutan PSSI direformasi atau direvolusi demi
perbaikan dan kemajuan sepakbola nasional.
»Kalau seluruh rakyat Indonesia menghendaki
ketua yang sekarang turun, Aremania setuju.
Kami berharap ketua yang sekarang rela
melepaskan jabatannya atas permintaan rakyat
Indonesia, bukan atas desakan atau tekanan
orang per orang atau sekelompok orang, ” kata
Yuli Sugianto alias Yuli Sumpil, dirigen
Aremania, di kantor Arema, Jalan Sultan Agung
Nomor 9, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen,
Kota Malang, Rabu (2/3).
Aremania siap menerima dan mendukung siapa
pun ketua umum PSSI terpilih asal benar-benar
sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia, bukan
hasil permainan politik dari seseorang atau
sekelompok orang.
Namun, Yuli menukas, tuntutan PSSI harus
direvolusi harus dilakukan mulai di tingkat pusat
hingga ke daerah. Selama ini tuntutan revolusi
PSSI lebih banyak digemakan di Jakarta
sehingga mengesankan tuntutan itu lebih
bermuatan politik karena ada intervensi
pemerintah. Akibat intervensi pemerintah,
keanggotaan PSSI terancam dibekukan FIFA.

RESENSI "Dosa-Dosa Nurdin Halid": Membongkar Kebobrokan PSSI

Bagi seorang jurnalis sepakbola, sulit menampik
godaan membaca dan membeli buku Dosa-Dosa
Nurdin Halid (DDNH) terbitan Galang Press yang
diluncurkan persis di tengah kisruh pencalonan
ketua umum PSSI periode 2011-2015.
Penulis DDNH adalah Erwiyantoro. Seorang
jurnalis senior -- yang juga pernah menulis untuk
GOAL.com Indonesia -- dengan riwayat
mewartakan sepakbola sejak 1985. Dalam kata
lain, mas Toro, sapaan akrabnya, sudah bergulat
di dunia sepakbola nasional sebelum rata-rata
mahasiswa S-1 saat ini sempat mengenal dunia.
DDNH bisa dibilang menjadi buku pertama yang
merangkum akun Facebook individu. Hampir
seluruh isi buku diambil mentah-mentah dari
akun indivudu penulisnya, dengan nama
samaran Cocomeo Cacamarica. Di kalangan
pengguna social media, akun tersebut sangat
dikenal menjadi salah satu acuan tersendiri bagi
penggemar sepakbola Indonesia karena sangat
informatif dan isi tulisan-tulisannya jarang
ditemukan di media massa "besar".
Seluruh tulisan dari akun tersebut diambil
sepanjang 2010. Dibentangkan dalam riwayat
sepakbola nasional, rentang DDNH mencapai
momen Kongres Sepakbola Nasional hingga
kelahiran Liga Primer Indonesia. Dari titik ini saja,
DDNH sudah mewakili sebuah periode dalam
sejarah panjang sepakbola tanah air.
Mas Toro membuka bukunya dengan
memperkenalkan Nurdin Halid. Seharusnya tidak
perlu diperkenalkan lagi siapa, tapi penting bagi
pembaca diingatkan tentang sepak terjang pria
kelahiran Watampone, 52 tahun lalu itu. Mas Toro
memilihkan riwayat Nurdin ketika tersangkut
kasus penyalahgunaan dana distribusi minyak
goreng semasa Nurdin menjabat ketua umum
Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) pada 2005. Dua
tahun masa penjara pun harus dijalani Nurdin
yang sudah menjabat sebagai ketua umum PSSI
saat itu.
Tak hanya sekali, masih pada tahun yang sama,
Nurdin juga dinyatakan bersalah karena
memasukkan gula impor secara ilegal. Namun,
tuntutan itu dibatalkan dan Nurdin diputus bebas
di akhir tahun. Pada 17 Agustus 2006, Nurdin
menerima remisi dan bebas dari kungkungan bui.
Penjesalan singkat sepanjang lima halaman itu
menjadi kunci pembuka buku setebal 274
halaman ini. Dua vonis kepada ketua umum PSSI
itu otomatis menggugurkan tiga elemen penting
yang harus dimiliki seorang pemimpin dengan
visi yang jelas. Tiga elemen tersebut adalah
karakter, kompetensi, dan koneksi. Berasarkan
tiga hal itu, PSSI membutuhkan figur selain
Nurdin Halid untuk memajukan sepakbola
nasional.
Ketika menulis, mas Toro memposisikan dirinya
sebagai "wartawan Facebook". Keunggulan status
ini menjadikan DDNH sarat dengan informasi di
belakang layar, seperti perkenalan Nurdin Halid
dengan Nirwan Bakrie; sampai campur tangan
mantan Presiden Soeharto dalam penunjukan
Ketua Umum PSSI.
Namun, pembaca harus pandai menempatkan
diri. Karena sifatnya independen, prinsip cover
both sides story praktis diabaikan. Sikap kritis
harus tetap dipegang ketika membaca. Di satu
sisi, terkesan buku ini menjelek-jelekkan -- bahkan
sangat memojokkan -- figur Nurdin Halid.
Tetapi, mas Toro tidak risau. Seperti ketika
menerbitkan dan membagi secara gratis buku
"Sepakbola Indonesia Tertinggal 50 Tahun" saat
Kongres Sepakbola Nasional berlangsung, meski
dituding menyebar black campaign, mas Toro
pantang mundur dan mempersilakan jika PSSI
hendak menyomasinya. Tampaknya sikap yang
sama tetap dipegang beliau ketika menerbitkan
DDNH.
Di tengah minimnya tema olahraga di dunia
perbukuan nasional, buku ini seperti satwa
langka. DDNH layak dimiliki sebagai salah satu
referensi dalam lemari buku pembaca. Gaya
penulisan membuat DDNH bisa dibaca kapan saja
dan dimulai dari halaman mana saja.
Sayangnya, pemindahan materi dari Facebook ke
format buku dilakukan dengan penyuntingan
yang sangat minim. Jangan heran mendapatkan
banyak kesalahan ejaan dalam buku. Bahkan ada
pula format Facebook yang dibiarkan melekat di
halaman buku, seperti fitur "lihat selengkapnya"
yang acap kali terpasang di boks komentar laman
jejaring sosial itu.
Terakhir, mas Toro membagikan lima syarat
menurunkan Nurdin Halid yang dibeberkan satu
persatu. Pertama, melalui campur tangan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua,
melalui Nirwan Bakrie yang dianggap satu-
satunya figur internal PSSI yang dapat memaksa
Nurdin turun dari jabatan.
Ketiga dan keempat, membangun PSSI tandingan
dan melalui Kongres PSSI. Syarat kelima?
Tampaknya harus ditanyakan langsung kepada
mas Toro...
DDNH sampai pada sebuah kesimpulan, paling
baik menurunkan Nurdin adalah dengan
mendekati Nirwan Bakrie. Melihat perkembangan
situasi terkini jelang Kongres PSSI, hanya skenario
itu yang belum mendekati kenyataan di antara
empat syarat lainnya.

EE Mangindaan: Nurdin Sebaiknya Legowo Mundur!

Surabaya (beritajatim.com) - Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan
Reformasi Birokrasi yang juga mantan Ketua
Harian Persebaya era-80an Evert Erenst (EE)
Mangindaan meminta Ketua Umum PSSI Nurdin
Halid legowo mundur dari jabatannya.
Untuk mengurai kekisruhan di PSSI, Mangindaan
mengaku telah bertemu dengan Nurdin. "Saya
pernah ngomong ke beliau (Nurdin Halid, red),
ayolah sama-sama duduk bersama, legowo saja,
dan beliau waktu itu jawab iya-iya," ujar EE
Mangindaan saat menyaksikan pameran 'Gelar
Komitmen Pelayanan Kepegawaian Berbasis
Elektronik di gedung negara Grahadi Surabaya,
Rabu (2/3/2011).
Mangindaan juga meminta PSSI untuk
memperlonggar persyaratan bagi calon ketua
umumnya. Ini dilakukan untuk memberikan
kesempatan bagi para pecinta bola yang selama
ini belum masuk kepengurusan bisa masuk.
"Tahun 2003 lalu saya pernah mencalonkan,
hanya banyak permainan uang, akhirnya saya
memutuskan mundur. Saat ini yang penting
syaratnya harus diperlonggar, masak harus
menjadi pengurus dulu," tuturnya.
Menurut menteri yang juga mantan Gubernur
Sulawesi Utara ini, polemik persepakbolaan yang
terjadi saat ini akibat Ketua Umum PSSI yang
terus didesak mundur, namun berusaha
mempertahankan diri dengan berbagai cara.
"Marilah sama-sama legowo semua, ini paling
bagus. Suara arus bawah harus didengar. Mari
kita duduk bersama, masyarakat pecinta bola
menunggu supaya ada hasilnya, kalau saya lebih
baik duduk bersama dan tidak ada saling
menang-menangan," tegasnya.
Mangindaan mencontohkan, adanya Liga Primer
Indonesia (LPI) harusnya bisa dirangkul PSSI.
Bukan sebaliknya malah dianggap musuh, apalagi
LPI juga mendapatkan izin dari Badan Olahraga
Profesional Indonesia (BOPI). Tapi meski
demikian, PSSI tetap menganggap liga yang
digagas pengusaha Arifin Panigoro itu ilegal.
Ketidakkompakan inilah, lanjut dia, menjadi
malapetaka bagi PSSI. Apalagi, pengalaman
dirinya saat menjadi Ketua Harian Persebaya
menunjukkan, kekompakan adalah modal utama.
"Pemain boleh tidak bagus, tapi kalau kompak
Persebaya dulu dalam satu musim bisa meraih
tiga kali kemenangan," pungkasnya.

Dali Tahir: FIFA Tak Hukum PSSI dan Indonesia

PSSI masih menunggu keputusan
resmi Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) tentang
kemelut yang melanda persepakbolaan nasional
belakangan ini.
Anggota Komite Etik Federasi Sepakbola Dunia
(FIFA) yang juga Deputi Sekjen Bidang Luar
Negeri PSSI, Suryadharma “Dali” Tahir,
mengutarakan hasil pertemuannya dengan
Sekjen FIFA, Jerome Valcke. Dali menyebut
kemungkinan besar PSSI dan juga Indonesia
takkan terkena sanksi FIFA.
"Dalam pertemuan saya dengan Sekjen FIFA,
Jerome Valcke, Senin sore lalu, masalah sanksi itu
memang tidak disebut-sebut olehnya. Hal itu
sekaligus membuktikan bahwa FIFA masih
memberikan dukungannya kepada kita, sehingga
masalah sanksi untuk kita tidak dibahas pada
sidang Komite Asosiasi tersebut," kata Dali, Rabu
pagi, 2 Maret 2011, seperti dikutip dari situs PSSI.
Meski begitu, PSSI masih menunggu keputusan
resmi dari FIFA seusai Sidang Komite Asosiasi
(Associations Committee). "Kami masih
menunggu keputusan resmi dari FIFA," kata
Sekjen PSSI, Nugraha Besoes.
Nugraha mengatakan komite-komite tetap FIFA
menggelar pertemuan pada pekan ini bertepatan
dengan Rapat Komite Eksekutif (Exco) FIFA pada
2-3 Maret di Zurich, Swiss. Rapat Exco FIFA
dipimpin langsung Presiden Joseph 'Sepp' Blatter.
"Bisa saja rekomendasi atau hasil dari sidang-
sidang komite tetap itu dibawa lebih dulu ke rapat
Exco untuk kemudian diputuskan," kata Nugraha.
"Kongres biasanya dilaksanakan maksimal enam
bulan setelah adanya permintaan dari asosiasi
masing-masing, atau bahkan bisa dua bulan,"
Nugraha menjelaskan.
Sidang Komite Asosiasi FIFA digelar sejak Selasa
kemarin, 1 Maret 2011, mulai pukul 16.00 waktu
Zurich atau pukul 23.00 WIB. Sidang itu
membahas berbagai kasus atau permasalahan
yan gtengah dihadapi asosiasi sepakbola yang
menjadi anggota FIFA. Salah satunya, adalah
permasalahan yang menyangkut Indonesia dan
Brunei Darussalam yang sudah terkena sanksi
dari FIFA.
Persoalan PSSI masuk agenda FIFA setelahpada
22 Februari 2011 Sekjen PSSI Nugraha Besoes
mengirimkan surat 'mengadukan' pernyataan
keras Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
Andi Alfian Mallarangeng terhaap pengurus PSSI
sehari sebelumnya. Oleh pengurus PSSI,
pernyataan itu ditafsirkan sebagai bentuk
intervensi pemerintah terhadap PSSI.
FIFA lalu merespons melalui surat elektronik yang
dikirimkan Sekjen FIFA Jerome Valcke pada 24
Februari 2011. Intinya, FIFA meminta PSSI terus
memberi laporan tentang segala perkembangan
yang terjadi.
PSSI juga telah melayangkan surat kepada Sekjen
FIFA Jerome Valcke pada Senin malam, 28
Februari 2011. Isinya mengabarkan pengunduran
waktu Kongres PSSI dari jadwal semula pada 26
Maret 2011 di Bali. Dalam surat itu, pengurus PSSI
juga meminta FIFA untuki tidak menjatuhkan
sanksi kepada Indonesia.

Lagi, Demo Menentang NH Berlangsung di Daerah

Purwokerto, Aksi demo
menentang Nurdin Halid sebagai calon Ketua
Umum PSS kembali berlangsung. Kali ini demo
berlangsung di kota Purwokerto, Banyumas,
Jawa Tengah, Rabu (02/03/2011).
Puluhan superter Laskar Bombastik dan Viking
Satria yang tergabung dalam Aliansi Superter
Indonesia Cabang Banyumas menggelar aksi
demo anti Nurdin Halid di Kantor KONI
Banyumas yang kemudian dilanjutkan ke alun-
alun Kota Purwokerto.
Dalam unjuk rasa tersebut, mereka membawa
spanduk dan poster yang bertuliskan kecaman
terhadap pencalonan Nurdin Halid sebagai Ketua
Umum PSSI. Layaknya suporter, mereka juga
membawa alat musik drum sambil meneriakkan
yel-yel menolak Nurdin Halid pimpin PSSI.
Koordinator aksi, Ginanjar Ismail, dalam orasinya
menyatakan bahwa aksi ini dilakukan karena
sampai hari ini Nurdin Halid masih tetap ngotot
dengan sikapnya untuk tidak mundur dari PSSI
serta prihatin dengan politisasi sepakbola
nasional.
"Haram hukumnya PSSI dipimpin oleh mantan
narapidana yang telah dihukum dalam kasus
korupsi. Dia tidak pantas menjabat sebagai ketua
umum PSSI kembali. Apa di Indonesia tidak ada
figur lain yang bersih, ” tegas Ginanjar dalam
orasinya.
Dengan kawalan puluhan Polisi, di kantor KONI
Banyumas, para pengunjuk rasa ditemui
langsung oleh ketua harian KONI Banyumas,
Sukardi. yang menyatakan dukungannya
terhadap aspirasi yang disampaikan para
pengunjuk rasa.
"Intinya secara tegas KONI Banyumas menolak
Nurdin Halid. Mendukung agar Nurdin tidak maju
mencalonkan diri menjadi ketua umum PSSI.
PSSI harus dipimpin oleh orang yang
menjunjung tinggi sportivitas," ungkapnya saat
menemui para pengunjuk rasa.
Aksi kemudian dilanjutkan ke alun-alun kota
Purwokerto. Sesudah membacakan pernyataan
sikap di alun-alun, massa kemudian
membubarkan diri dengan tertib.

Keputusan FIFA Belum Resmi

Jakarta (beritajatim.com) - Keputusan FIFA
tidak memberi sanksi terhadap PSSI belum
resmi. Masih berupa informasi lisan dari anggota
Komite Etik FIFA Suryadharma “Dali” Tahir.
PSSI saat ini sedang menunggu keputusan resmi
dari FIFA mengenai hasil Sidang Komite Asosiasi
atau Associations Committee mengenai ada atau
tidaknya sanksi untuk Indonesia. "Kita masih
menunggu keputusan resmi dari FIFA," ungkap
Sekjen PSSI Nugraha Besoes, Rabu (2/3/2011)
siang.
Nugraha Besoes menyatakan, Komite-komite
tetap FIFA pada pekan ini memang tengah
melakukan pertemuan-pertemuan, dan hal itu
bertepatan dengan akan dilangsungkannya Rapat
Komite Eksekutive atau Exco FIFA pada 2 dan 3
Maret ini di Zurich, Swiss. Rapat Exco FIFA
dipimpin langsung oleh Presiden FIFA, Joseph
Sepp Blatter.
"Bisa saja rekomendasi atau hasil dari sidang-
sidang komite tetap itu dibawa lebih dulu ke Rapat
Exco, untuk kemudian diputuskan," tegas Sekjen
PSSI Nugraha Besoes, seraya mengoreksi
pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan
bahwa FIFA kemungkinan memberikan waktu 18
pekan bagi PSSI untuk melaksanakan Kongres
Luar Biasa.
Kendati demikian, informasi bahwa FIFA tidak
menjatuhkan sanksi untuk Indonesia serta
memberi toleransi waktu bagi PSSI untuk
menyelenggarakan kongres, diakui sebagai
keberhasilan dari perjuangan PSSI. Apalagi,
menurutnya, ancaman sanksi FIFA sebenarnya
sudah di depan mata.

Persik Tunggu Pengembalian Dana Rp 7 Miliar dari LPI

Kediri:Kepastian
bergabungnya kesebelasan Persik Kediri pada Liga
Primer Indonesia (LPI) mulai tak jelas. Selain hasil
verifikasi lapangan yang tak kunjung keluar, LPI
juga belum memberikan kepastian penggantian
dana APBD sebesar Rp 7 Miliar kepada
pemerintah daerah setempat.
Sekretaris Umum Persik Barnadi mengatakan tim
verifikasi LPI telah menggantung nasib Persik
untuk bergabung. Setelah melakukan verfikasi
lapangan selama beberapa hari di Stadion
Brawijaya Kediri, hingga kini belum dikeluarkan
keputusan untuk menerima atau menolak klub
itu. »Sampai sekarang masih belum jelas,” kata
Barnadi kepada Tempo, Rabu (2/3).
Ketidakjelasan inilah yang membuat pengurus
Persik ketar-ketir atas nasib klubnya. Sebab di sisi
lain kompetisi Liga Super Indonesia telah berjalan
dan menelan biaya yang tidak sedikit. Barnadi
sendiri merasa pesimis jika Stadion Brawijaya
lolos dalam verifikasi itu. Sebab ketentuan LPI
jelas mewajibkan kapasitas penonton mencapai
40 ribu orang. »Kapasitas tribun kita hanya 10
ribu, ” kata Barnadi.
Hal lain yang masih menjadi pertanyaan bagi
pengurus klub adalah janji LPI untuk
mengembalikan dana APBD yang telah
dikucurkan pemerintah daerah setempat. Tahun
ini klub itu telah menerima kucuran sebesar Rp 7
miliar dan akan segera dikembalikan oleh LPI. Hal
serupa menurut dia juga dijanjikan LPI kepada
Persijap Jepara yang terlanjur menerima dana
APBD sebesar Rp 7 miliar.
Barnadi juga meragukan peluang Persik untuk
bergabung pada kompetisi LPI yang telah
berjalan. Sebab hal itu bisa menurunkan citra
kompetisi LPI sendiri yang akan dianggap
kacangan. »Kalau bisa menambahkan klub di
tengah kompetisi kan patut diragukan, ” ujarnya.
Manajer Persik Sunardi optimistis timnya bisa
diterima di liga yang digawangi pengusaha Arifin
Panigoro tersebut. Meski hasil verifikasi belum
keluar, dia mengaku telah menerima bocoran
kepastian tersebut. »Pasti diterima, ” katanya.
Penundaan pengumuman ini menurut dia lebih
dikarenakan kesibukan petinggi LPI pada
pelaksanaan Kongres PSSI. Namun hal itu tak
akan mempengaruhi keputusan mereka untuk
tetap menerima Persik meski kompetisi telah
berjalan.

Pengurus PSSI Mendatang Diharapkan Melebur LPI-LSI

Palembang, Wacana peleburan LPI
dan LSI disampaikan Sekum Pengda PSSI
Sumatra Selatan Auige Bunyamin. Menurut dia,
hal ini harus dilakukan siapa pun pengurus PSSI
di masa mendatang.
“Klub maupun pemain pasti punya mimpi buat
bermain di kancah internasional. Itu sebuah
kebanggaan. PSSI harus mengakomodasi LPI,
tapi tidak mencampakkan LSI, ” kata Auige, di
sela-sela persiapan Rakerda Pengda PSSI Sumsel
di Hotel Swarna Dwipa, Jalan Tasik, Palembang,
Rabu (02/03/2011).
"Jadi sebaiknya LPI dan LSI dilebur, sehingga
setiap pemain dan klub yang ada di Indonesia
memiliki kesempatan bermain di tingkat
internasional.
Keinginan meleburkan LPI dengan LSI itu, kata
Auige, harus diwujudkan para pengurus PSSI
yang akan tersusun beberapa bulan lagi.
“Kalau itu terjadi saat ini, itu jauh lebih baik,”
katanya. Sekali lagi ini demi kemajuan sepakbola
Indonesia. PSSI harus mampu mengelola
berbagai kompetisi ini. Tapi pengelola LPI juga
harus terbuka soal usulan ini, ” lanjutnya.
Memang buat meleburkannya tidak akan
gampang dan tetap harus melalui tahapan
seleksi. “Misalnya peleburan itu dilakukan
terhadap klub yang berada di posisi 1-10 setiap
kompetisi, baik LPI maupun LSI, ” usulnya.
Rakerda Pengda PSSI Sumsel sendiri akan
membahas soal program kerja Pengda PSSI
Sumsel yang telah dilakukan dan ke depan.
“ Kalau memang peserta ingin membahas soal
nama calon Ketua Umum PSSI yang akan
diusung, kita juga akan membahas persoalan
tersebut, ” kata Augie.
Gagasan melebur LPI-LSI juga mendapat
sambutan baik dari para suporter di Palembang.
Dengan peleburan kedua kompetisi itu, maka
diharapkan nantinya akan tercipta kompetisi
sepakbola yang fair dan profesional.
“Sebaiknya LSI dan LPI dilebur, biar semua klub
dapat berkompetisi bersama. Teknisnya saya
tidak mengerti. Dengan profesionalitas yang
bagus mungkin prestasi klub maupun timnas
Indonesia akan lebih meningkat, ”ujar Aang salah
seorang suporter Sriwijaya FC.

Suporter Banyumas Tolak Pengurus Parpol Masuk PSSI

Purwokerto:Aliansi Suporter
Indonesia-Banyumas kembali mendatangi
kantor KONI Banyumas mengusung revolusi di
tubuh PSSI. Secara tegas, mereka menolak
pengurus partai politik menjadi pengurus PSSI
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
»Akar kisruh permasalahan PSSI yakni politisasi
PSSI, terutama adanya pengurus parpol yang
menjadi pengurus PSSI, ” terang Koordinator
Aliansi Suporter Indonesia Banyumas, Yoyok,
Rabu (2/3).
Yoyok mengatakan, kepengurusan PSSI
seharusnya bersih dari unsur partai politik. Ia
mencontohkan Ketua PSSI, Nurdin Halid, yang
mempolitisir PSSI untuk kepentingan partai
tertentu.
Tak hanya itu, pengurus parpol di daerah juga
sama saja menjadikan PSSI daerah dan klub
sepakbola sebagai ajang pencitraan diri demi
meraih kekuasaan. Mereka dinilai mendukung
status quo penggunaan APBD untuk sepakbola.
Dalam aski tersebut, mereka menuntut delepan
hal untuk dilakukan guna revolusi PSSI.
»Pertama, surat petisi untuk parpol agar tidak
ikut campur organisasi sepakbola baik di pusat
dan daerah, ” kata Yoyok.
Sedangkan tuntutan lainnya, yakni surat petisi
untuk KPK agar mengaudit keuangan PSSI. Lalu,
melarang penggunaan APBD untuk klub bola
professional. Tuntutan lainnya, PSSI harus
memberikan ijin pada setiap usaha kompetisi
professional yang ingin memajukan
persepakbolaan Indonesia.
Mereka juga menolak calon ketua umum PSSI
yang pernah terkait kasus hukum. Sedangkan
untuk pemerintah, mereka menuntut
pembangunan sarana olah raga yang
representatif guna pengembangan
persepakbolaan Indonesia.
Sementara itu, suporter PSCS Cilacap yang
bernama Laskar Nusakambangan sore ini juga
akan menyuarakan perubahan di tubuh PSCS.
Di Stadion Wijayakusuma Cilacap, sambil
menonton laga kontra Gresik United suara
perubahan akan dikumandangkan. »Kami tidak
akan berhenti selama PSSI belum berubah,”
ujar Nizar, koordinator Laskar Nusakambangan.

Pemilihan Ketum PSSI Digelar Paling Lambat Juli 2011

Jakarta, Waktu baru untuk kongres
guna pemilihan ketua umum PSSI mulai
mendapatkan titik terang. Kegiatan tersebut
digelar paling lambat pada akhir Juli 2011.
Seperti diberitakan sebelumnya, PSSI
mengumumkan bahwa kongres untuk memilih
ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota
komite eksekutif periode 2011-2015 diundur. Ini
menyusul keputusan dari komite banding
terhadap keputusan tim verifikasi terhadap nama-
nama calon ketua umum PSSI. PSSI
menerangkan bahwa selanjutnya mereka
menunggu petunjuk dari FIFA.
Dalam perkembangan selanjutnya, muncul titik
terang soal kapan diadakan kongres tersebut.
PSSI melalui situs resminya menerangkan bahwa
FIFA telah meminta otoritas tertinggi sepakbola
Indonesia itu menggelar kongres pemilihan
selambat-lambatnya 18 pekan ke depan.
"FIFA meminta PSSI agar menggelar Kongres
Pemilihan atau Kongres Luar Biasa selambat-
lambatnya 18 pekan kedepan. Dengan demikian,
PSSI diperkirakan sudah harus melaksanakan
Kongres untuk pemilihan ketua umum, wakil
ketua umum, dan sembilan anggota Excecutive
Committee (Exco) kepengurusan 2011-2015
tersebut pada akhir Juli 2011," demikian
pengumuman yang disampaikan PSSI, Rabu
(2/3/2011) siang WIB.

PT Liga Indonesia Hambat Persik Boyong Pemain Asal Argentina

KEDIRI - Pelatih Persik
Kediri Jaya Hartono menuding ketidakjelasan
sikap PT Liga Indonesia menjadi penyebab
gagalnya skuad berjuluk Macan Putih
memboyong pemain asal Argentina Claudia
Damian Pronetto ke Indonesia.
Menurut Jaya Hartono, Pronetto diandalkan
setelah Persik memecat sembilan pemainnya.
Jaya juga mempertanyakan alasan Tim
Verifikasi PT Liga Indonesia sehingga Pronetto
tidak bisa bergabung dengan Persik. »Saya tidak
tahu ada rencana apa di balik sikap PT Liga
Indonsia itu,” kata Jaya kepada Tempo, Rabu
(2/3).
Jaya menjelaskan, berdasarkan informasi yang
diperolehnya, Pronetto dianggap memiliki
persoalan administrasi sehingga tak bisa
merumput di Indonesia.
Namun Jaya menilai alasan tersebut mengada-
ada karena sebelumnya Pronetto pernah
bermain di Indonesia saat memperkuat PSM
Makassar dan cukup produktif. Sebagai
pengganti Pronetto, PT Liga justru menawarkan
dua pemain asing yang tidak jelas kwalitas dan
latar belakangnya. Meski belum menyeleksi
kedua pemain tersebut, Jaya sudah menyatakan
sikap skeptisnya.
Jaya juga menjelaskan, hingga saat ini Tim
Verifikasi PT Liga Indonesia tidak pernah
menjelaskan secara spesifik kendala administrasi
yang menggajal Pronetto. Mereka hanya
menyatakan Pronetto tidak bisa masuk ke
Indonesia dan harus digantikan pemain lainnya.
Hal ini sangat mengecewakan Jaya Hartono.
Saat ini Pronetto dikabarkan tengah mengikuti
kompetisi kasta kelima di Argentina. Hal itulah
yang membuat PT Liga tidak mengijinkannya
bermain di Divisi Utama Indonesia. »Dia kan
bermain untuk cari makan di sana, ” ujar Jaya.
Manajer Persik Sunardi menyampaikan
kekecewaan yang sama. Dia khawatir
pelarangan impor pemain asing berkualitas oleh
PT Liga Indonesia ini akan menghambat prestasi
klub. »Kami hanya bisa mengikuti aturan, ”
ucapnya.

Komunikasi dengan FIFA, Pemerintah Tunjuk Djoko Susilo

Jakarta - Pemerintah
menunjuk Duta Besar Indonesia untuk Swiss,
Djoko Susilo, melakukan komunikasi dengan
asosiasi sepakbola internasional (FIFA).
Komunikasi dilakukan menyangkut kemelut
yang terjadi menjelang Kongres Empat
Tahunan Persatuan Sepakbola Seluruh
Indonesia (PSSI).
Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi
Mallarangeng, salah satu pertimbanngan
dipilihnya Dubes Indonesia untuk Swiss, karena
lokasi FIFA berada di kota Zurich, Swiss.
"Kami telah menelpon pada Dubes, dan telah
mengirim bahan-bahan yang diperlukan untuk
melakukan penjelasan," kata Andi di Jakarya,
Selasa (1/3).
Menurut dia, jika FIFA meminta penjelasan
langsung dari Menpora maupun Komite
Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade
Indonesia (KONI/KOI), pihaknya siap
memberikan penjelasan secara langsung.
Pihaknya, kata dia, juga akan menjelaskan
dengan detail tudingan yang intervensi pada
PSSI. "Kami siap menjelaskan di manapun jika
dibutuhan oleh FIFA baik di Jakarta maupun di
Swiss," kata Andi.
Kongres PSSI yang rencananya digelar di Bali,
26 Maret 2011, ditunda oleh Komite Eksekutif
(Exco) PSSI karena tidak ada calon akan maju
dalam pemilihan. Selain itu juga belum ada hasil
keputusan FIFA.
Tidak adanya calon yang maju, karena dua
calon yang lolos verifikasi oleh Komite
Pemilihan, yaitu Nurdin Halid dan Nirwan D
Bakrie statusnya dicabut oleh Komite Banding
Pemilihan PSSI.
Selain itu, komite yang diketuai Tjipta Lesmana
itu menolak banding dua calon Ketua Umum
PSSI lainnya, yaitu George Toisutta dan Arifin
Panigoro, serta menolak banding dua calon
Exco, yaitu Sihar Sitorus dan Tuti Dau.
Pencabutan status calon dari Nurdin Halid dan
Nirwan D. Bakrie ditengarahi karena intervensi
dari pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh
Ketua Komite Banding Pemilihan PSSI, Tjipta
Lesmana.

Diganjal PT Liga, Persik Gagal Boyong Pronetto

Kediri (beritajatim.com) - Persik Kediri
akhirnya gagal memboyong playmaker asal
Argentina Claudio Damian Pronetto. Mantan
pemain PSM Makassar itu terganjal masalah
administrasi oleh PT Liga Indonesia.
Manajer Persik Kediri Sunardi mengatakan,
Pronetto sudah dikembalikan ke negara asalnya,
Amerika Latin. "Hasil verifikasi PT Liga Indonesia,
Pronetto memang tidak memenuhi syarat
merumput di Indonesia," terang Sunardi, Rabu
(2/3/2011)
Pronetto, kata pria yang pernah mencalonkan diri
sebagai Bupati Kediri pada 2009 lalu itu, ternyata
berlaga di kompetisi kasta kelima di Argentikan,
bukan di divisi dua. Oleh sebab itu, Pronetto tidak
bisa bergabung dengan Persik Kediri.
Terpisah, Pelatih Persik Jaya Hartono mengaku
kecewa atas kegagalan merekrut Pronetto. Ia
melihat, ada faktor non teknis yang melatar
belakangi kegagalan tersebut.
"Pronetto sudah pernah bermain di Indonesia,
bahkan sudah berlaga di Superliga Indonesia.
Kemampuan serta kontribusinya terhadap tim
sudah tidak diragukan lagi. Dulu, saat dia bermain
di Deltras dapat mencetak sembilan gol. Ini luar
biasa. Kenapa sekarang tidak bisa," tanya Jaya
Hartono.
Mantan arsitek tim berjuluk The Lobster itu sejak
awal memang sangat menginginkan dapat
membina kembali Pronetto. Kemampuan
Pronetto sangat dibutuhkan Persik Kediri.

Anggota PSSI Penentang Nurdin Mencapai 84

Jakarta - Jumlah anggota
PSSI yang meneken mosi tidak percaya
terhadap ketua umum organisasi tersebut,
Nurdin Halid, berubah dari 83 menjadi 84.
Kemarin para pengusung mosi, yang
tergabung dalam Komite Penyelamat
Persepakbolaan Nasional (KPPN),
menyampaikan surat mereka kepada PSSI,
KONI Pusat, Kementerian Pemuda dan
Olahraga, serta Komisi X DPR RI.
"Sudah diserahkan semua," kata Wakil Ketua
Komite, Syahrial Damopolii, kemarin. Menurut
dia, 84 pemegang suara itu terdiri atas 26
pengurus provinsi dan 58 klub. Tapi ia enggan
memerinci daftarnya. "Sebaiknya jangan
dibeberkan dulu."
Syahrial juga menegaskan, sebenarnya yang
disampaikan pihaknya bukan mosi tidak
percaya. "Itu merupakan surat pernyataan
untuk tidak lagi mendukung Nurdin Halid
sebagai Ketua Umum PSSI," kata Ketua
Pengurus Provinsi PSSI Sulawesi Utara itu.
Salah satu klub yang ikut menandatangani mosi
adalah Persib Bandung. Manajer klub liga super
itu, Umuh Muchtar, bahkan menjadi salah satu
dari 11 anggota KPPN. "(Mosi) itu hasil kontak-
kontakan kami semua, spontan, bukan
permintaan atau intervensi orang luar," katanya.
Klub Liga Super lainnya, Persiba Balikpapan,
juga ikut dalam mosi, meski semula
mendukung Nurdin. �Kami pribadi menilai
Nurdin sudah melaksanakan tugasnya dengan
baik. Tapi, kalau masyarakat sudah tidak
percaya, buat apa? Lebih baik mundur saja, �
kata Sekretaris Umum Persiba, Irfan Taufik.
Persiba, kata dia, bergabung mengusung mosi
tersebut bersama klub Kalimantan Timur
lainnya, yakni Persisam Samarinda, Bontang FC,
dan Mitra Kukar.
Selain tiga klub itu, anggota PSSI yang sudah
memastikan ikut dalam mosi tersebut adalah
Persik Kediri, Perseman Manokwari, Persepam
Pamekasan, dan Persikab Kabupaten Bandung.
PSSI daerah yang juga ikut menandatanganinya
adalah PSSI Jawa Tengah, yang ketuanya,
Sukawi J. Sutarip, menjadi orang nomor satu di
KPPN.
PSSI Bali tak ikut dalam mosi itu. �Kami tidak
pernah dihubungi. Jadi, tidak tahu juga maksud
di balik gerakan itu, � kata ketua umumnya,
Made Sumer.
Nurdin Halid menyatakan akan memeriksa
kesahihan mosi itu. �Orang yang
menandatangani memiliki legitimasi atau tidak,�
katanya di gedung DPR kemarin. Ia curiga mosi
tersebut tidak melalui proses formal. �Apakah
orang yang bersilaturahmi kemudian bisa
memiliki kompetensi untuk masalah seperti itu.�

DPR Minta Nurdin Tak Calonkan Diri

Jakarta - Sejumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia meminta Nurdin Halid tak
mencalonkan diri menjadi Ketua Umum
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia periode
2011-2015. "Itu akan lebih terhormat, daripada
maju tapi rakyat tak menghendaki," kata
anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dedi
Wahidi, dalam rapat dengar pendapat umum
Komisi X dengan pengurus PSSI di gedung DPR
RI kemarin.
Selain Nurdin, kata Dedi, Sekretaris Jenderal PSSI
Nugraha Besoes harus mengundurkan diri.
Alasannya, Nugraha sudah terlalu lama
menjabat Sekretaris Jenderal PSSI. "Sudah
saatnya jabatan itu diserahkan kepada orang lain
yang juga memiliki kesempatan untuk
mengurus PSSI," katanya.
Pernyataan senada disampaikan oleh anggota
Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh. Nurdin,
kata Angelina, lebih baik memilih mundur
secara terhormat dengan cara tidak menerima
pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI.
"Saat kita terpilih melalui panggung terhormat,
sudah sebaiknya kita juga berhenti melalui
panggung terhormat," ujarnya.
Angelina beralasan, desakan dari berbagai pihak
sampai upaya pelecehan terhadap Nurdin sudah
sangat besar. "Saya sebetulnya tidak ingin Pak
Nurdin dilecehkan orang lain, diinjak-injak
fotonya, dibakar fotonya," ujarnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto,
menegaskan bahwa hukum yang berlaku di
Indonesia harus tetap menjadi acuan bagi PSSI
dalam menjalankan kegiatannya. "Kita tidak bisa
membiarkan hukum yang berlaku di negara ini
tidak menjadi acuan," kata Utut.
Dalam penilaian Utut, PSSI boleh saja
menjadikan aturan FIFA sebagai acuan. Namun
dasar hukum yang ada dalam negara sendiri
seharusnya tidak diabaikan. "FIFA bisa jadi
menyatakan tidak boleh ada intervensi karena
organisasi itu memang independen," katanya.
Tapi Utut mempertanyakan apakah PSSI sudah
independen. "Dalam pendanaan saja masih
mengharapkan dari anggaran negara," ujarnya.
Namun Nurdin menegaskan tidak akan
mundur. �Saya bertahan karena ingin
mempertahankan harkat, marwah, dan harga
diri PSSI, � kata Nurdin. Dia ingin mengawal
agar tidak ada intervensi dalam proses
pemilihan pengurus yang sedang berlangsung
saat ini.
Pernyataan untuk bersedia atau tidak menerima
pencalonan, kata dia, tidak bisa disampaikan
sekarang. �Saat saya sampaikan sekarang,
kemudian ada 81 suara yang meminta
(pencalonan), bagaimana? Itu sesuai dengan
aturan yang ada dalam PSSI. �
Nurdin menegaskan, dirinya hanya bisa
menyampaikan hal itu pada saat kongres empat
tahunan, yang mengagendakan pemilihan
pengurus PSSI. �Kapasitas saya menyatakan
kesediaan saya pada saat kongres itu,� katanya.
Kongres yang semula dijadwalkan berlangsung
pada 19 Maret di Pulau Bintan, Riau, itu
diundurkan menjadi 26 Maret di Bali. Namun
belakangan diundurkan lagi hingga waktu yang
belum ditentukan.
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Eko
Hendro Purnomo, mengingatkan agar kongres
jangan melewati batas waktu kepengurusan
PSSI yang berakhir pada 19 April. �Jangan
dilupakan dan ditunda terlalu lama, sampai
akhirnya batas waktu itu malah terlampaui,�
kata Eko.

LPI Sambut Baik Undangan Komisi X DPR

Komisi X DPR-RI mengundang pengurus
kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI) untuk
dengar pendapat hari ini, di Senayan, Jakarta.
Pihak LPI menyambut baik undangan tersebut.
"Ya betul, kami diundang hari ini untuk dengar
pendapat DPR dengan Komisi X. Dan kami di LPI
sangat senang karena para wakil rakyat ingin
mendengar langsung secara rinci tentang
keberadaan LPI," kata juru bicara LPI Abi
Hasantoso, Selasa (1/3).
Di Medan, vice president LPI regional Sumatera
dan Aceh, Avian Tumengkol, berharap melalui
pertemuan tersebut sebagai awal positif dari
proses komunikasi antara LPI dan semua pihak,
khusus para wakil rakyat.
"Ini merupakan proses komunikasi yang sangat
baik dan positif," katanya.
Dengan adanya pertemuan ini, lanjut Avian,
masyarakat luas akan lebih memahami secara
rinci tentang LPI.
"Dan tentu, ini akan mereduksi adanya salah
persepsi tentang LPI dan terbangun pemahaman
yang terbuka," jelas Avian.
Avian juga menjelaskan, sudah waktunya untuk
tranparansi informasi agar masyarakat bisa
benar-benar memahami konsep LPI yang
sebenarnya. Hal-hal yang selama ini dikatakan
tentang LPI, menurutnya, tidak semua benar.
Meski demikian, LPI mempersilahkan masyarakat
yang menilai.
"Pada intinya, LPI hadir untuk merespon aspirasi
masyarakat luas di Indonesia terhadap kemajuan
persepakbolaan kita. Tentu ini menjadi bagian dari
masa depan sepakbola nasional ke depan," tegas
Avian.

LPI-PSSI-Menpora Akan Dipertemukan

Jakarta, Kisruh kompetisi Liga
Primer Indonesia yang melibatkan PSSI dan
Kementrian Pemuda dan Olahraga belum
menemui titik temu. Komisi X DPR akan
mencoba melakukan mediasi antara ketiga pihak
terkait.
Demikian salah satu hasil kesimpulan Rapat
Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Liga
Primer Indonesia, di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta.
Langkah mediasi tersebut diambil sebagai bentuk
apresiasi Komisi X terhadap liga gagasan
pengusaha Arifin Panigoro tersebut. DPR
menyebut LPI telah ikut berusaha mewujudkan
sistem persepakbolaan nasional yang mandiri
dan profesional.
"Akan ada pertemuan segitiga emas: Menpora,
PSSI dan LPI. DPR akan memfasilitasi pertemuan
tersebut," ungkap anggota Komisi X DPR,
Parlindungan Hutabarat.
Rapat dengar pendapat tersebut secara
keseluruhan membahas beragam pemaparan LPI
terkait kompetisi yang mereka gelar sejak awal
2011 lalu. Beberapa anggota DPR juga
mengajukan serangkaian pertanyaan terkait
aspek legal yang berhubungan dengan PSSI serta
rencana-rencana LPI ke depannya.
DPR secara umum juga memberikan dukungan
pada LPI. Dan untuk menuntaskan kisruh yang
terjadi saat ini akan diadakan mediasi dengan
PSSI dan Kementrian Pemuda dan Olahraga
yang difasilitasi Komisi X DPR.
Berikut Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat
Umum Komisi X DPR RI dengan Liga Primer
Indonesia.
1. Komisi X DPR RI menghargai langkah-langkah
LPI untuk mewujudkan sistem persepakbolaan
nasional yang mandiri dan profesional dengan
mengedepankan nilai-nilai sportifitas, efisiensi,
keberlanjutan dan akuntabilitas.
2. Komisi X DPR RI mengharapkan LPI untuk
melakukan komunikasi dengan PSSI untuk
membicarakan organisasi LPI dan permasalahan
sepakbola nasional.
3. Komisi X DPR RI bersedia memediasi
pertemuan Kemenpora R!, PSSI dan LPI dalam
rangka mencari solusi permasalahan sepakbola
nasional.

LPI Jangan Terkontaminasi Masalah Politik

Jakarta, Liga Primer Indonesia jadi
harapan baru kompetisi sepakbola yang lebih
baik. Diharapkan LPI hanya fokus pada
pengembangan kompetisi dan prestasi serta
terbebas dari berbagai masalah politis.
"LPI jangan cuma jangka pendek. Misalnya
karena pencitraan untuk jadi ketua umum PSSI.
Atau lanjut ke (pemilu) 2014. Seperti di teman kita
di Italia," ucap Anggota Komisi X DPR, Eko
Hendro Purnomo dalam Rapat Dengar Pendapat
dengan Liga Primer Indonesia di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta.
Belakangan urusan sepakbola Indonesia dan PSSI
memang sarat berbau politis. Hal ini disayangkan
banyak pihak lantaran justru mengganggu upaya
menjadikan sepakbola sebagai olahraga
berprestasi. Apalagi sudah sejak lama Tim Merah
Putih puasa juara di beragam kompetisi regional.
Keberadaan orang-orang partai di LPI dianggap
bukan sesuatu yang haram. Namun harus
diingat kalau itu tak lantas membuat LPI menjadi
politis.
"LPI jangan berkesan politis. PSSI sekarang kacau
karena banyak unsur politis. Lebih banyak politik
dibanding olahraganya. Bisa dipahami kalau ada
orang-orang politik di dalam kepengurusannya
(LPI), tapi jangan lantas nanti jadi politis," timpal
Hanif Dhakiri dari Fraksi PKB.
Menanggapi pernyataan dari anggota DPR
tersebut, Direktur LPI, Widjayanto, memastikan
kalau kompetisi yang mereka kelola tak
bermuatan politis atau karena mengincar posisi
tertentu.
"LPI jauh dari kepentingan politik. Kompetisi ini
lahir karena desakan klub dan pengda untuk
membuat kompetisi yang mandiri," tegas
Widjayanto yang datang didampingi General
Manajer Bidang Kompetisi, Arya Abhiseka, Juru
Bicara Abi Hasantoso serta pengurus klub-klub
LPI.

Suarakan Dukungan, DPR Berharap LPI Langgeng

Jakarta, Liga Primer Indonesia
sampai hari ini masih belum dapat pengakuan
dari PSSI. Meski begitu Komisi X DPR justru
menyuarakan dukungan pada kompetisi tersebut
dan diharapkan bisa berjalan langgeng.
Demikian terungkap dalam Rapat Dengar
Pendapat antara Komisi X DPR dengan Liga
Primer Indonesia di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta. Komisi X secara umum menyatakan
dukungan terhadap bergulirnya kompetisi yang
digagas pengusaha Arifin Panigoro itu.
"Tantangan terbesar LPI adalah endurance,
ketahanan dalam menjalankan roda kompetisi.
Kalau bisa membuktikan punya kompetisi yang
lebih baik, orang nantinya akan melihat sendiri,"
ungkap anggota DPR Hanif Dhakiri.
Lebih lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa
itu juga menyesalkan keputusan PSSI yang
belum mengakui LPI dan bahkan
menganggapnya ilegal. Dalam pandangannya,
memperbanyak kompetisi adalah langkah positif
terutama jika bertujuan meningkatkan prestasi.
"Semakin banyak kompetisi semakin bagus,
apalagi ini orientasi bisnis dan prestasi dan tak
tergantung pada dana pemerintah," lanjut dia.
Harapan agar LPI bisa menggelar roda kompetisi
secara berkelanjutan juga datang dari Djamal
Aziz. Disebutnya DPR memberikan dukungan
pada LPI namun dengan syarat dijalankan
dengan konsisten, bahkan jika nanti akhirnya
diakui oleh PSSI roda kompetisi LPI tetap harus
berputar.
"DPR memberi dukungan asal konsisten,
profesional dan untuk prestasi sepakbola
nasional. Jangan hangat-hangat tahi ayam. Jika
nanti gabung PSSI, LPI juga harus jalan terus.
Jangan berhenti," ujar Djamal Aziz.
Sementara itu, besarnya nilai kontrak yang
didapat pemain yang berlaga di LPI juga jadi
perhatian Komisi X. Sri Rahayu dari PDI
Perjuangan berharap besarnya kontrak tak
sampai membuat klub kerepotan sendiri yang
pada akhirnya justru akan membuat klub mati.
"LPI itu psoitif meski ada pro dan kontra. Publik
melihat ini dimasukkan ke sisi politis sehingga
muncul perdebatan. Tapi jika dilihat lebih jauh ini
sesuatu yang baik. LPI ini berani memulai,
didominasi orang-orang muda ini memberi
harapan baru. Oleh PSSI ini harusnya jadi
pemacu, untuk meningkatkan prestasi dan
supaya pengurus PSSI bisa lebih baik lagi," timpal
Akbar Zulkafar.