Powered By Blogger

Selasa, 08 Maret 2011

Penyerang Manajer Timnas Bisa Dijerat UU Darurat

Jakarta- Pelaku penyerangan manajer tim nasional Andi Darussalam bisa terancam Undang-Undang Darurat No 2 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan senjata api.
Itu dimungkinkan karena lima orang tersangka penyerangan dan perusak mobil Andi Darussalam itu merupakan kelompok pengamanan yang ilegal. Jika terbukti mereka memiliki senjata api atau senjata tajam, polisi akan menjerat mereka dengan UU Darurat.
"Mereka tidak boleh bawa senjata. Tidak boleh membawa alat paksa misalkan itu akan terkena UU darurat," katanya di Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharuddin Djafar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (8/3/2011).
Sebelumnya pada Jumat (4/3/2011), mobil Andi Darusalam dirusak oleh sekelompok orang tidak dikenal, usai menghadiri rapat antara PSSI dan KONI, di Kantor Koni, Jalan Pintu 1, Senayan. Polisi sempat menahan 11 orang yang diduga melakukan pengrusakan mobil tersebut.

Kader-kader Golkar Setiakawan Kepada Nurdin

Jakarta - Selain membahas koalisi, Koordinasi III Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Se-Indonesia juga membahas nasib Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang dianggap sudah dizalimi.

"Kesetiakawanannya adalah kita tidak bisa membiarkan anggota Partai Golkar terzalimi oleh siapapun dan dimanapun. Itu bentuk implementasi rasa kesetiakawanan itu, tidak membiarkan penzaliman," tandas Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham seusai acara Pertemuan Koordinasi III Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Se-Indonesia di Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Menurut Idrus, partainya tidak akan tinggal diam jika terjadi tindakan penzaliman terhadap semua kadernya. Golkar siap membela kadernya. "Tentu kalau ada kader-kader yang kita anggap terzalimi tidak boleh terjadi. Jangan kan kader Golkar, orang lain pun kalau terzalimi, Golkar akan tampil sebagai pembela," tandasnya.

Menurutnya, pembahasan soal Nurdin Halid dibahas secara umum. "Secara umum tadi dibicarakan perlunya kesetiakawanan sesama kader. Bukan PSSI-nya yang dibahas. Karena PSSI itu organisasi yang independen dan punya aturan sendiri. Tetapi Nurdin Halid adalah kader. Itu yang harus dibedakan," tuturnya.

Namun, Idrus meminta agar pembahasan ini tidak dianggap sebagai upaya intervensi terhadap PSSI. "Janggap kami bicara PSSI dan mau melakukan intervensi. Tidak. Kita menghargai independensi PSSI," katanya.

DPR Serukan Panitia Kongres PSSI Independen

JAKARTA – Kisruh seputar PSSI terutama mengenai perebutan legitimasi pengurus yang nantinya akan menggelar kongres kembali disorot oleh DPR RI. Anggota komisi X, Rohmani, MA dengan tegas menyerukan agar masalah tersebut segera diselesaikan dengan melakukan dialog untuk kemudian pihak-pihak terkait bersama-sama membentuk panitia kongres yang independen.

Saat dua kubu yang saling bertentangan adalah PSSI pimpinan Nurdin Halid dan Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN). Keduanya sama-sama mengklaim memiliki wewenang untuk melangsungkan kongres untuk membentuk komite pemilihan serta pemilihan pengurus untuk periode mendatang seusuai amanat FIFA yang disampaikan pekan lalu..

Belum ada penyelesaian serta kejelasan mengenai dualisme tersebut, DPR RI melalui komisi X memberikan tanggapan sekaligus seruan. PSSI dan KPPN diminta duduk bersama melakukan dialog untuk mencari solusi atas masalah yang ada.

“Seharusnya semua pihak harus berpikir jernih, melihat kedepan. Menjadikan Timnas sebagai raksasa sepak bola dunia,” kata Rohmani, (Senin 7/3/2011).

“Sebenarnya kita hanya butuh dialog dengan jiwa besar duduk bersama membicarakan masa depan PSSI,” sambungnya.

Selain dua pihak yang saling bersebrangan, Rohmani juga meminta pemerintah, tokoh-tokoh dan stakeholder sepak bola lainnya ikut dilibatkan. Dari dialog ini diharapkan ada sebuah kesepakatan bersama yang bertujuan untuk memperbaiki masa depan sepak bola nasional salah satunya membentuk panitia kongres yang independen.

“Dialog ini sebagai langkah awal untuk melaksanakan kongres PSSI. Bila PSSI dengan kepengurusan Nurdin Halid yang melakukan kongres, ada pihak-pihak menentang. Sebaliknya bila kongres dilakukan oleh pihak lain maka pihak Nurdin Halid tidak setuju. Alangkah baiknya bila kepanitiaan itu inpenden. Dipercaya semua pihak karena atas kesepakatan bersama. Mewakili semua kepentingan yang ada. Jangan sampai masing-masing pihak membuat panitia sendiri dan kongres sendiri,” kata anggota Fraksi PKS DPR itu.

Kepada pemerintah, Rohmani juga meminta menjadi mediator yang baik. Sebagai fasilitator untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Pemerintah tidak boleh memiliki kepentingan apapun selain menjadi penengah atas konflik yang ada.

“Ini bukan intervensi, selama bersikap netral dan memiliki agenda memajukan sepak bola nasional. Menurut saya, ini perlu dilakukan agar persoalan PSSI segera diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut. Kita tidak akan dapat apa-apa dari konflik ini. Justru kemunduran yang ada,” jelas Rohmani.

Aktivis Mahasiswa: Pemerintah Jangan Ikut Campur Urusan PSSI

Aktivis mahasiswa 1974, Hariman Siregar, meminta pemerintah Indonesia tidak terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga PSSI, karena kondisi sepakbola yang kini dikelola PSSI sudah berubah.

Hariman yang juga mantan pengurus PSSI Kodya Jakarta Selatan tersebut menilai sepakbola saat ini sudah bukan lagi olahraga dan hiburan semata, tetapi sekarang sepakbola sudah menjadi sebuah bisnis besar.

"PSSI sudah tidak lagi menjadi olahraga rakyat yang amatiran, atau hanya sekadar sebuah kesenangan semata, seperti yang saya alami dulu sebagai pengurus PSSI tingkat Kodya Jakarta Selatan. Tapi hari ini, PSSI sudah menjadi sebuah bisnis besar," kata Hariman.

"Sehingga, ada baiknya kita melihat dulu PSSI dan FIFA mau bagaimana. Biarkan mereka melangkah sesuai dengan polanya. Dan Negara tidak perlu ikut campur di wilayah itu. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah bagaimana mereka mengurusi dasar-dasar olahraganya saja. Seperti pembinaan olahraga di tingkat sekolah, fasilitas olahraga yang berkualitas seperti lapangan dan lainnya sesuai tata ruang yang ada, serta memberikan kemudahan bagi mereka yang berprestasi,” imbuhnya.

Hariman juga menambahkan bahwa jika PSSI dan pemerintah mengetahui peran mereka masing-masing, harapan untuk melihat sepakbola nasional berprestasi pasti akan segera terwujud.

Pendaftaran Calon Ketum PSSI Masih Sepi

Jakarta: Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang mengaku mewakili mayoritas pemilik suara di PSSI sejak kemarin telah membuka pendaftaran calon ketua umum organisasi sepakbola di Tanah Air itu. Namun, hingga Selasa (8/30 siang Kantor KPPN di Jalan Wijaya 3 nomor 2, Jakarta Selatan, masih sepi dan belum ada kegiatan berarti. Para wartawan media cetak dan elektronik yang justru memenuhi kantor tersebut.

Selama ini KPPN mendukung dua calon ketua, yakni George Toisutta dan Arifin Panigoro. Merujuk kepada keputusan FIFA soal kongres, KPPN telah siap menggelar kongres di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 30 April nanti.

Sebelumnya, Forum Pemilik Suara PSSI (FPSP) yang mengklaim mewakili pemilik suara yang sah menyatakan mereka masih mempercayai PSSI sebagai pelaksana kongres. Namun sampai sekarang PSSI belum menentukan waktu pelaksanaan kongres.

Akhir pekan lalu hasil sidang Komite Eksekutif di Zurich, Swiss, dilansir di situs resmi FIFA. Keputusannya antara lain PSSI harus menggelar kongres untuk memilih ketua umum paling lambat 30 April mendatang. Ketua umum terpilih harus sesuai dengan standar yang ditetapkan FIFA.

Pemerintah Cegah Kongres Kembar PSSI

Jakarta - Pemerintah berupaya mencegah terjadinya dua kongres PSSI, yang masing-masing akan digelar oleh kubu Nurdin Halid dan kubu Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional (KPPN).
Staf Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, Faizal Abdullah, berharap kongres kembar PSSI tidak sampai terjadi. "Kan masih belum terjadi. Itu nanti masih kita lihat," kata Faizal kepada Tempo, Selasa (8/3).

Faizal mengatakan, hanya satu kongres yang bisa dilakukan, yaitu yang mendapat mandat dari badan sepak bola dunia, FIFA. "Makanya kita sekarang menunggu bagaimana hasil pertemuan Duta Besar di Swiss Djoko Susilo dengan FIFA hari ini," ujarnya.

Faizal mengaku bahwa segala permasalahan yang disampaikan KPPN mengenai PSSI dan sepak bola Indonesia sudah diteruskan kepada pihak Kedutaan Besar di Swiss. "Kita sudah laporkan semuanya ke Pak Dubes, termasuk yang dari KPPN dan segala aspirasi masyarakat luas," kata dia.

Menurut Faizal, siapapun pihak yang diberi mandat dari FIFA untuk melaksanakan Kongres PSSI maka pihak itulah yang nanti menggelar kongres. "Bisa saja mandat itu diberikan FIFA ke KONI. Kalau PSSI yang diberi mandat dengan supervisi dari FIFA, maka PSSI lah yang nanti menjalankan kongres," ujarnya.

Begitupun jika KPPN yang diberi mandat dengan supervisi FIFA, kata Faizal, maka KPPN yang berhak melaksanakan kongres, dan semua pihak harus menghormati keputusan tersebut.

"Jadi semua langkah-langkah yang akan diambil harus terukur, tidak bisa serampangan begitu saja. Jangan sampai FIFA nanti menjatuhkan sanksi ke kita," kata Faizal.

Kubu KPPN dan kubu Ketua Umum PSSI Nurdin Halid sama-sama ngotot menggelar kongres PSSI sesuai versi masing-masing. Kalau tidak ada titik temu, kongres kembar PSSI yang dijadwalkan digelar pada akhir Maret dan April mendatang tak akan terhindarkan.

Hariman: Negara Jangan Campuri Urusan PSSI

Aktivis mahasiswa 1974 Hariman Siregar yang yang juga mantan pengurus PSSI Kodya Jakarta Selatan, mengharapkan, agar negara tidak perlu ikut campur terlalu jauh ke dalam rumah tangga PSSI karena kondisi sudah berubah.
"PSSI sudah tidak lagi menjadi olahraga rakyat yang amatiran, atau hanya sekadar sebuah kesenangan semata, seperti yang saya alami dulu sebagai pengurus PSSI tingkat Kodya Jakarta Selatan. Tapi hari ini, PSSI sudah menjadi sebuah bisnis besar," katanya di Jakarta, Senin.
Dengan kondisi tersebut, sambung Hariman, dalam industri sepakbola yang notabene dikelola oleh PSSI, membutuhkan uang besar. Itu bisa dilihat dari bagaimana pengelolaan sebuah turnamen yang membutuhkan uang tidak sedikit. Mulai dari tata pengelolaan, iklan, tayangan langsung di televisi maupun fasilitas bagi pemain maupun mereka-mereka yang terlibat di dalamnya.
"Sehingga, ada baiknya kita melihat dulu PSSI dan FIFA mau bagaimana. Biarkan mereka melangkah sesuai dengan polanya. Dan Negara tidak perlu ikut campur di wilayah itu. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah bagaimana mereka mengurusi dasar-dasar olahraganya saja. Seperti pembinaan olahraga di tingkat sekolah, fasilitas olahraga yang berkualitas seperti lapangan dan lainnya sesuai tata ruang yang ada, serta memberikan kemudahan bagi mereka yang berprestasi,” ujarnya.
Menurut dia, jika PSSI maupun pemerintah memahami perannya masing-masing, lanjut Hariman, harapan akan meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga tanah air pasti akan terwujud.
"Tapi sekarang, saya lihat pemerintah sudah terjebak. Olahraga, khususnya dunia sepakbola, sudah jauh berubah. Sepakbola sudah menjadi bisnis. Jadi, biarkan FIFA yang mengatur PSSI dan pemerintah menjadi fasilitator memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dengan kualitas terbaik," kata Hariman.
Dia melihat, saat ini mereka yang mau ikut masuk pengurus ke PSSI sesungguhnya tidak memahami bahwa sepakbola sudah berubah menjadi industri besar yang sarat dengan profesionalisme. "Karena ke depan, pemain asing yang bermain di Indonesia akan semakin banyak dan penontonnya pun semakin bertambah dengan pola supporter yang semakin professional. Ini yang perlu kita perhatikan bersama," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pengprov PSSI Riau Indra Mukhlis menjelakan sebagai pengurus PSSI bukannya tidak mau diintervensi oleh pemerintah. Sebagai sebuah organisasi, PSSI tetap terbuka dengan siapapun. Terlebih oleh pemerintah, bahkan bagi mereka yang mau menjadi pemimpin di PSSI, terbuka bagi siapapun.
Namun, Indra menegaskan, tetap harus sesuai dengan peraturan yang ada, yakni statuta PSSI dan FIFA.
"Terus terang, bukannya kita tidak mau diintervensi oleh pemerintah. Kita sangat tergantung dengan statuta PSSI dan FIFA. Jika kita menyalahi aturan yang ada, kita akan dapat kesulitan berarti yang bisa jadi membuat dunia persepakbolaan kita terhambat karena jatuhnya sanksi, seperti yang dialami sejumlah negara. Padahal, statuta yang ada selama ini sudah demokratis dan bersifat independen," kata Indra.
Karena selama ini, lanjut Indra, dengan menggunakan statuta tersebut dalam menjalankan tugas dan fun gsinya, kepengurusan yang ada di PSSI, baik di pusat maupun daerah sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. "Semua itu tetap berpatokan terhadap statuta FIFA yang kemudian diturunkan ke statutaPSSI. Jadi jika pemerintah mau intervensi, silakan intervensi di kongres yang dihadiri oleh seluruh anggota se-Indonesia," papar Indra.
Di kongres PSSI, menurut Indra, pemerintah pun diundang, baik sebagai yang membuka acara maupun nara sumber saat ada diskusi terkait sepakbola tanah air. Namun, saat kongres, perwakilan pemerintah, dalam hal ini Menpora, hanya sebagai peninjau yang memiliki hak bicara tapi tidak memiliki hak suara. "Karena yang memiliki hak suara hanya anggota dan pengurus PSSI, dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah serta para pengelola klub sepakbola di liga super," ujar Indra.
Tidak diperkenankannya intervensi pemerintah, lanjut Indra, tidak hanya berlaku di pusat. Di daerah di tingkat provinsi pun berlaku hal yang sama. ”Seperti di tingkat provinsi. Saya sebagai Ketua Pengprov PSSI Riau tidak bisa diintervensi oleh Gubernur Riau. Kalau hanya memberikan masukan dan pokok-pokok pikiran terkait persepakbolaan, kita terima dengan terbuka. Tapi hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, nanti kita (PSSI) juga yang kena," ujarnya.
Untuk itu, Indra mengajak semua pihak untuk menyelamatkan PSSI. Jika ada yang menginginkan terjadi revolusi di tubuh PSSI, Indra berharap hal itu terjadi di kongres. Karena jika bicara tentang perubahan ke arah yang lebih baik, seperti yang diharapkan semua pihak dengan bicara revolusi PSSI, itupun seirama dengan Indra dan pengurus PSSI yang lain. Karena kepentingan tersebut adalah kepentingan bangsa dan Negara demi kemajuan persepakbolaan nasional.

Andi Darussalam Ingin Pensiun

Tak lama lagi, Presiden Direktur PT Liga Indonesia Andi Darussalam Tabusalla bakal pensiun dari aktivitasnya di pentas sepak bola nasional. Ketua Badan Liga Indonesia (BLI) ini menyatakan akan istirahat dari dunia persepakbolaan karena usianya sudah tua dan ingin menikmati sisa hidup dengan keluarga.

Keputusan Andi Darussalam itu memang terkesan mendadak. Namun, dia membantah keinginan tersebut lantaran adanya kisruh di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang tak kunjung selesai. Bagi dia,saat inilah yang tepat untuk menyerahkan tongkat estafet kepada generasi baru.“ Kalau memang mau melakukan perubahan, jangan setengah- setengah. Harus perubahan secara menyeluruh. Di BLI, memang sudah harus ada wajah-wajah baru, dan saya yakin mereka bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya saat berbincang dengan wartawan di Jalan Paotere Makassar,kemarin.

Tekad ADS istirahat dari persepakbolaan Tanah Air terlihat juga dari sikapnya yang tidak ingin mencampuri kemelut di organisasi induk sepak bola nasional tersebut. Ipar Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini mengaku tidak ingin terlibat dalam kisruh PSSI termasuk pro dan kontra pencalonan kembali Nurdin Halid sebagai ketua umum PSSI. “Saya ini orangnya Nirwan Bakrie (anggota Komite Eksekutif PSSI). Tapi saya tidak mau terlibat dalam kisruh itu.Saya juga bukan pengurus PSSI,”tandasnya.

Dia menjelaskan,prinsip hidupnya tidak ingin terlibat dalam berbagai polemik yang ada, dan tidak ingin memiliki musuh melainkan memperbanyak kawan.“Kawan yang saya miliki sekarang belum cukup. Dan saya ingin punya lebih banyak kawan lagi, ”ungkapnya. Ketika ditanyai soal kehadiran Liga Primer Indonesia (LPI), ADS tidak ingin angkat bicara. Prinsipnya, lagi-lagi dia tidak ingin terlibat polemik dengan orang lain.

Dia lantas membeberkan bahwa sejumlah pihak yang sedang berseberangan dengan kepengurusan PSSI saat ini merupakan sahabat dan teman-temannya.ADS menyebut satu per satu,mulai dari Menpora Andi Alifian Mallarangeng yang juga saudara sepupunya.Adapun penggagas LPI Arifin Ponigoro adalah sahabat ayahnya dan Manajer Persebaya 1927 Saleh Mukadar adalah sahabatnya. “Saya baru-baru ini bertemu Arifin Ponigoro di sebuah rumah makan di Jakarta. Kami menyapa seperti biasa antara seorang sahabat dengan sahabatnya.Bahkan dia sempat menanyakan terkait pengrusakan mobil saya di kantor KONI,”ungkapnya.

Penyerangan ADS

Terkait insiden penyerangan mobil pribadinya Toyota Vellfire warna hitam di depan kantor pusat KONI,Jumat (4/3) lalu, ayah kandung mantan calon Wakil Bupati Maros Devo Khadaffi ini mengaku tidak mengenal para pelaku yang berjumlah 11 orang itu.Hanya saja, dia mengetahui jika para pelaku tersebut sangat dekat dengan adik bungsu Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, yakni Nursyam Halid.“Saya tidak kenal mereka.Tapi adiknya Pak Nurdin kenal mereka.Saya tidak tahu kenapa mobil saya diserang.

Polisi juga masih menyelidikinya,” tuturnya. Sementara itu,Polda Metro Jaya masih memburu lima orang yang diduga menjadi pelaku utama pengrusakan mobil milik Andi Darussalam.Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Baharudin Jafar mengatakan, dari keterangan sebelas orang saksi yang telah diperiksa diketahui otak dari pelaku penyerangan berinisial E.Namun,pria berdarah Bone-Enrekang ini enggan menyebutkan empat pelaku lainnya.“

Dari pengakuan 11 orang yang diamankan kemarin, mereka mengaku kalau disuruh oleh E untuk melakukan pengamanan terhadap Nurdin Halid,” katanya. Namun, saat penyerangan terjadi mereka mengaku tidak terlibat sedangkan E atau yang menyuruh mereka mengawal Nurdin ikut menyerang Andi Darussalam.Menurut Kabid,E mempunyai peran sangat besar dalam peristiwa yang terjadi di pintu satu Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat lalu.

Sampai saat ini kepolisian belum mengetahui motif kejadian tersebut. Sementara itu, Mantan manajer PSM Makassar Kadir Halid memastikan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid,tidak membawa pengawal ketika menghadiri pertemuan di Kantor KONI Jakarta, Jumat (4/3). Pengakuan Kadir Halid yang berani memastikan bahwa Nurdin tidak memiliki pengawal karena karena saat kejadian, dia dan Nurdin yang juga kakak kandungnya sama-sama berangkat ke KONI menggunakan mobil yang sama.“Dalam mobil hanya ditumpangi empat orang yakni saya, Pak Nurdin bersama ajudannya serta sopir,” kata Ketua PSSI Sulsel ini.