Powered By Blogger

Selasa, 29 Maret 2011

PSSI Harus Duduk Bersama Untuk Ajukan KLB

Pengprov dan Pengcab PSSI se-
Indonesia beserta klub yang ada perlu duduk
bersama untuk mengajukan kongres luar biasa
(KLB) kepada Menegpora, terkait dibekukannya
kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Nurdin
Halid dengan Nugraha Besoes.
"Saya berpendapat untuk menyelesaikan masalah
PSSI ini, maka pengprov, pengcab dan klub yang
memiliki hak suara secepatnya untuk duduk
bersama menyelesaikan persoalan ini agar tidak
berlarut-larut," kata Ketua Pengcab PSSI Kota
Surakarta FX Hadi Rudyatmo, di Solo, Selasa.
Dia mengatakan untuk mengisi kekosongan
dalam kepengurusan PSSI yang dibekukan oleh
Menpora, perlu ada pendelegasian kewenangan
kepada KONI/KOI dan Pengprov PSSI, untuk
menjalankan organisasi sepak bola ini.
Saat ini, lanjutnya, kompetisi putaran kedua baik
Divisi Utama maupun Liga Super masih belum
selesai, agar tidak berhenti di tengah jalan maka
perlu adanya pendelegasian kewenangan tersebut
untuk mengatur jalannya pertandingan ini.
"Langkah-langkah berikutnya juga harus
dipikirkan. Jangan membekukan PSSI, tetapi terus
kompetisi yang masih ada tidak terurus, kalau ini
sampai terjadi tidak ada bedanya dengan
kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Nurdin
Halid, seperti yang terjadi pada pembekuan
pengurus di Pengcab Kota Surakarta," katanya.
"Kepengurusan Pengcab Kota Surakarta sekarang
telah dibekukan oleh PSSI di bawah pimpinan
Nurdin Halid, yang katanya akan mengambil alih
semua, tetapi kenyataannya sampai sekarang
juga tidak ada seorang pun dari PSSI yang
mengurus Pengcab Kota Surakarta," jelasnya.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah
dalam hal ini Menpora dengan membekukan
kepengurusan Nurdin Halid di PSSI sebenarnya
sudah tepat, tetapi juga perlu diikuti dengan
tindakan-tindakan tersebut.

DPR PSSI:Kemepora Tidak Serius Menghadapi PSSI

Dewan Pengawal Revolusi Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia (DPR PSSI) menilai
perseteruan antara Kementrian Negara Pemuda
dan Olahraga, Andi Mallarangeng dengan Ketua
Umum PSSI, Nurdin Halid di media massa
hanyalah sensasi belaka.
DPR PSSI menuding Kemenpora juga tidak serius
menyelesaikan masalah yang terjadi di PSSI.
"Itu hanya perang urat syaraf murahan.
Kemenpora (Andi Mallarangeng) hanya cari
simpati publik saja tanpa ada sedikitpun memiliki
niatan yang tulus untuk memperbaiki dan
menyelesaikan masalah yang terjadi di tubuh
PSSI," kata koordinator DPR PSSI, Sangap
Surbakti, kepada BOLA.NET, dikantor PSSI,
komplek stadion Utama Gelora Bung Karno
(SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
"Jika memang Kemenpora serius untuk
membekukan PSSI, maka harusnya segera
mengeluarkan Surat Keterangan (SK). Sayangnya,
sampai saat ini SK tersebut belum ada," lanjutnya.
Hal tersebut, masih menurut Sangap, adalah
cermin ketidakseriusan Kemenpora dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Padahal,
Sangap menjelaskan jika Kemenpora memiliki
legitimasi sosial, moral dan hukum dalam
menuntaskannya.
"Kalau Kemenpora tidak mampu, ya sudahlah.
Jangan banyak bicara dengan terus beropini di
media tanpa ada kerja nyata. Kasihan masyarakat
yang terus dibodohi, kami sudah lelah," tutupnya.

PSSI Jabar Sambut Baik Pembekuan PSSI

Pengurus Daerah (Pengda) PSSI Jawa
Barat menganggap langkah pemerintah
membekukan kepengurusan PSSI sudah tepat
untuk menyelamatkan pembinaan olahraga
khususnya sepak bola di tanah air.
"Ibaratnya beberapa waktu lalu PSSI sudah
mendapat kartu kuning dari pemerintah, sekarang
saatnya mendapatkan kartu merah. Kami
sependapat dengan langkah itu, namun
selanjutnya perlu ada langkah segera jangan
sampai kondisi seperti sekarang ini berlanjut,"
kata Ketua Pengda PSSI Jabar, Toni Aprilani ketika
dihubungi di Bandung, Selasa.
Menurut Toni, terlepas dari baik buruknya langkah
yang diambil oleh pemerintah, yang jelas apapun
yang dilakukan harus didasari untuk
penyelamatan PSSI dan pembinaan sepak bola
nasional.
Ia menyebutkan, Pengda PSSI, klub dan seluruh
pemegang suara untuk Kongres PSSI sudah siap
menggelar Kongres terkait pembentukan Komite
Pemilihan dan Komite Banding di Pekanbaru,
namun kenyataannya peserta ditinggalkan oleh
PSSI dengan alasan yang tidak bisa diterima.
"Kami pemegang suara PSSI yang hadir di
Pekanbaru disia-siakan, ditinggal begitu saja.
Seperti kehilangan induk saja kami di sana.
Padahal itu kesempatan dari FIFA bagi PSSI untuk
menyiapkan kongres," kata Toni.
Menurut Toni, Penda PSSI Jawa Barat tidak akan
mempermasalahkan hal-hal yang sudah terjadi,
namun ia berharap ke depan ada langkah dan
penanganan secepatnya.
Pengda PSSI Jabar, kata Toni tetap siap mengawal
dan mengikuti seluruh tahapan Kongres PSSI
demi terbentuknya kepengurusan dan
bergulirnya pembinaan sepak bola nasional yang
baik, sehat dan efektif.
"Dengan suara yang kami miliki, jelas akan
digunakan untuk membangun sepak bola yang
lebih baik," kata Toni.
Terkait rencana untuk melakukan mobilisasi
kekuatan untuk menentukan langkah selanjutnya,
kata Toni pihaknya menunggu perkembangan
dari FIFA dan pemerintah sendiri.
"Kami tunggu, yang jelas sebagai pemegang
suara untuk Kongres kami punya hak untuk
bicara dan sama-sama mengawal," katanya.
Pada kesempatan itu, ia enggan menyebutkan
dukungan Pengda PSSI Jawa Barat untuk calon
Ketua Umum PSSI mendatang. Menurut Toni
suara Pengda PSSI Jabar hanya akan diberikan
saat dilakukan pemilihan pada Kongres
mendatang.
"Yang penting sekarang tentukan waktu Kongres
dan pastikan seluruh tahapan bisa berjalan.
Fasilitasi diperlukan agar bisa berjalan baik,"
katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah
membekukan PSSI di bawah kepengurusan Ketua
Umum Nurdin Halid dan Sekjen Noegraha
Besoes.
Pembekuan itu berakibat seluruh fasilitas pejabat
PSSI dicabut, termasuk membekukan sementara
penggunaan dana APBN hingga terbentuknya
kepengurusan baru PSSI periode 2011-2015.
Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah
melihat perkembangan terakhir Kongres PSSI
yang digelar di Pekanbaru dianggap ricuh dan
tidak menghasilkan hal yang diharapkan sebagai
tahapan Kongres PSSI.
"Bagi Pengda PSSI Jabar sendiri pembekuan oleh
pemerintah terhadap PSSI tidak masalah, selama
ini operasional dan kegiatan Pengda PSSI Jabar
tidak pernah mendapat bantuan dari pusat," kata
Ketua Pengda PSSI Jabar itu menambahkan.

Saat Lebah Ikut Bermain Sepak Bola

Rio De Janeiro -- Ada
yang unik dalam pertandingan sepakbola junior
di Brasil. Sekumpulan lebah masuk lapangan
dan menyengat pemain serta wasit
pertandingan, Andrea Amorim. Pertadingan
pun sempat ditunda.
"Semula, saya mengira itu mungkin semacam
taktik lawan kami (agar pertandingan ditunda)
sejak kami kalah 1-0," kata Sergio China, pelatih
klub Nauticoyang bertandang di kandang klub
Ypiranga-PE, Santa Cruz do Capiperibe.
Rupanya lebah tak hanya menyengat pemain
tuan rumah. Pemimpin pertandingan Amorim
pun menjadi sasaran segatan dalam
pertandingan satu setengah jam yang digelar di
wilayah Pernambuco Ahad lalu itu.
"Saat wasit terjatuh di lapangan saya menyadari
ini sangat serius. Dia paling banyak disengat,
mungkin karena baju (kuning) yang
dipakainya," kata China seperti dikutip dari situs
media olahraga lokal Globo,
globoesporte.com.br.
"Kami tidak mendapat penjelasan (mengenai
serangan lebah) tapi kami hanya mencoba
mencari tahu kenapa pertandingan dibatalkan,"
kata China. Lucunya, lebah-lebah itu tak
menyengat satu pemain pun dari kubu China.
Dengan bantuan sengatan lebah tadi, rupanya
keberuntungan berbalik. Amorin bisa
melanjutkan pertandingan. Tim China pun
membalik keadaan menjadi unggul 3-1.

Menegpora: Silakan Nurdin Menggugat

BOGOR - Ketua Umum PSSI Nirdin Halid
dikabarkan akan menempuh jalur hukum terkait
campur tangan pemerintah dalam Kongres
PSSI. Sasaran Nurdin tentunya Menteri Negara
Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi
Mallarangeng.
Ketika ditemui wartawan di Istana Bogor, Selasa
(29/3/2011), Andi mempersilakan Nurdin
melayangkan gugatan hukum. Semua aktivitas
yang dijalankan di Indonesia berlandaskan
hukum.
"Namanya warga negara silakan saja kalau
melakukan gugatan," kata Andi di sela-sela
makan siang.
Mantan Jubir Presiden tersebut menjelaskan
pemerintah menjalankan kebijakannya
berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk itu,
segala sesuatu yang sudah melenceng dari
koridor hukum diluruskan kembali.
Andi juga menepis anggapan Nurdin yang
mengklaim pemerintah melakukan intervensi
terhadap PSSI. Kementeriannya selalu
menjalankan tugas berdasarkan amanat
Presiden.
Perlu disadari semua pihak, lanjut Andi,
berbagai kegiatan PSSI seperti pertandingan
sepakbola harus mendapat rekomendasi.
Sebaliknya, pemerintah tidak akan memberikan
rekomendasi dari pengurus PSSI saat ini.

Politisi Demokrat: Putusan Menpora Sudah Tepat

Jakarta- Politisi Partai
Demokrat Mahyuddin mengatakan, keputusan
pemerintah membekukan PSSI sudah tepat.
Menurut Ketua Komisi X DPR yang membidangi
olahraga itu, keputusan Menpora Andi
Mallarangeng sudah sesuai dengan Undang-
Undang.
"Sependapat atau tidak, ada aturannya sendiri,
kemelut di dalam olahraga, bukan hanya PSSI,
pemerintah sudah tepat. Saya kira dasarnya
undang-undang, di dalam juga ada kisruh," ujar
Mahyudin, seperti diberitakan metrotv, Selasa,
(29/3/2011).
Mahyudin menjelaskan, keputusan pemerintah itu
tidak memerlukan izin DPR. Mahyuddin
mengatakan, ada kemungkinan Komisi X
memanggil PSSI dalam rapat dengar pendapat
umum terkait masalah tersebut.
"FIFA sudah mengamanatkan untuk kongres dan
itu gagal. Komisi X berupaya memediasi PSSI-
Menpora. Kita tidak ada mitra kerja sama dengan
PSSI, tapi dalam rapat kita bisa panggil," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah
membekukan PSSI di bawah pimpinan Ketua
Umum PSSI Nurdin Halid dan Nugraha Besoes.
Tidak diakuinya lagi PSSI oleh pemerintah juga
mengakibatkan semua fasilitas pejabat PSSI
dicabut, termasuk membekukan sementara
penggunaan dana APBN untuk PSSI hingga
periode 2011-2015 dibentuk.
Keputusan yang diambil pemerintah khususnya
Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Andi
Malarangeng tersebut berdasarkan pengamatan
KONI/KOI yang menilai pelaksanaan kongres di
Pekanbaru yang berakhir ricuh tersebut tidak
memberi hasil dan tidak jelas pelaksanaannya.

Politisi Golkar: Menpora Kayak Anak Kecil

Jakarta- Politisi Partai
Golkar Bambang Soesatyo menilai,
pengambilalihan PSSI yang dilakukan oleh
Kemenegpora dinilai sebagai tindakan kekanak-
kanakan.
"Sama aja Menpora ngambek kayak anak kecil.
Seharusnya pemerintah menjalankan mekanisme
organisasi PSSI, bukan dengan mengancam
untuk menyetop dana PSSI dan segalam macam.
Ini kan sama saja kayak anak kecil," tandas
Bambang di Gedung DPR RI, Selasa (29/3/2011).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, Ketua Umum
PSSI Nurdin Halid tidak bisa dilengserkan secara
paksa, sebab hanya Kongres yang berwenang
memberhentikan.
"Kalaupun Nurdin harus mundur dan kalah itu
melalui pertarungan, bukan dilengserkan. Saya
yakin, Nurdin tidak perlu dilengserkan, dia pasti
kalah. Karena dukungan daripada para pemilik
suara sudah berkurang. Kalau melalui mekanisme
yang ada, maka kekisruhan di PSSI akan selesai
dengan baik," terangnya.
Bambang mendesak agar pemerintah mengambil
sikap tegas dengan mendorong penyelenggaraan
kongres dengan lancar.
"Pemerintah harus mengambil tindakan tegas,
mendorong penyelenggaran kongres dengan
berbagai kekuatan yang dilimiki pemerintah. Saya
yakin Nurdin akan menerima lapang dada
kekalahan dia," tandasnya.
Menurutnya, tugas pemerintah hanya melakukan
pembinaan, bukan ikut campur. Selain itu,
Bambang minta pemerintah mencermati langkah
intervensi tni dalam ajang kongres PSSI.
"Harusnya pemerintah juga melihat sejauh mana
keterlibatan TNI AD dalam kasus PSSI ini. Dalam
undang-undang TNI ditegaskan, tidak boleh
menjabat apapun selama menjadi TNI aktif,
termasuk menjabat ketua PSSI," jelasnya.

Perizinan Pertandingan Sepakbola Butuh Rekomendasi KONI

Bogor, Walau PSSI di bawah
kepemimpinan Nurdin Halid sudah tidak diakui
oleh Pemerintah, tetapi pertandingan Liga
Indonesia masih bisa berlangsung. Untuk
perizinan, harus ada rekomendasi KONI.
Sejak Senin (28/3/2011), Pemerintah melalui
Menpora Andi Mallarangeng memutuskan tidak
mengakui PSSi di bawah kepemimpinan Ketua
Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes.
Meski begitu, Pemerintah memastikan bahwa
keputusan itu tidak akan menghentikan jalannya
Liga Indonesia mulai dari Indonesia Super League
(ISL), Divisi Utama, 1, 2 dan 3.
"Sekarang ini seluruh pertandingan sepakbola
seperti ISL, Divisi Utama, 1, 2 dan 3 tetap bisa
berjalan," tegas Menpora Andi Mallarangeng di
Istana Bogor, Selasa (29/3/2011).
Namun akan terjadi perubahan dalam prosedur
perizinan ke aparat keamanan, dalam hal ini,
Polri. Untuk bisa menggelar sebuah
pertandingan, butuh rekomendasi dari KONI/KOI.
"Rekomendasinya harus datang dari KONI/KOI,
atau bersama-sama pengprov PSSI setempat"
timpal Andi.
"Jadi, pengprovnya tidak ada masalah. Yang
dipermasalahkan kepengurusan di pusat. Semua
berjalan saja, termasuk timnas untuk persiapan
SEA Games. Hanya saja kami tidak mengakui
kepengurusan PSSI yang sekarang ini dengan
semua kegiatan keluarganya," kata dia.
"Pertandingan-pertandingan sepakbola tentu saja
harus mendapat rekomendasi. Kalau
rekomendasi dari pengurus PSSI sekarang pasti
tidak dilayani," tegas Menteri dari Partai Demokrat
itu.

PSSI Kisruh, Bagaimana Nasib Sponsor?

Jakarta, Kekisruhan kongres PSSI
membuat citra pengurus organisasi tersebut
berada di titik nadir. Bagaimana nasib sponsor
yang sejauh ini menyokong kompetisi yang
digelar PSSI?
Kekisruhan di tubuh PSSI semakin menjadi-jadi
setelah kongres PSSI di Pekanbaru, Riau akhir
pekan kemarin batal. Dalam perkembangan
selanjutnya pemerintah melalui Menpora Andi
Mallarangeng menyatakan tidak mengakui PSSI di
bawah kepemimpinan Nurdin Halid. Situasi
semakin kisruh usai Nurdin Halid balik
"menyerang" Andi Mallarangeng dan
mengatakan seharusnya eks jubir presiden SBY
itu dicopot dari jabatan Menpora.
Pengamat olahraga Fritz E Simanjuntak
menuturkan bahwa saat ini citra pengurus badan
tertinggi sepakbola Indonesia itu sudah sangat
tidak baik. "Citra pengurus badan olahraga itu
(PSSI) kini sudah di titik nadir. Citranya sangat
tidak baik. Namun tidak mengakui bukan berarti
PSSI organisasi terlarang. Pengurus PSSI
diangkat dan diberhentikan anggota," jelas Fritz
saat dihubungi detikSport, Selasa (29/3/2011).
Meski citra pengurus PSSI buruk, Fritz menilai hal
itu tidak terlalu berpengaruh kepada citra pada
kompetisi yang ada di bawah naungan PSSI.
Dengan begitu maka kisruh kongres PSSI
kemungkinan tidak membuat sponsor hengkang
dari kompetisi.
"Sponsor-sponsor kompetisi kan didapat dari
swasta. Jadi ga ada pengaruh. Cuma memang
kisruh bisa membuat sponsor siapa pun jadi
mempertanyakan. Sponsor tak mau sudah
keluar duit, tiba-tiba kompetisi berhenti," jelas
Fritz yang juga pelaku bisnis ini.
"Terpengaruh bisa saja. Namun kompetisi 'kan
diurus BLI, institusi yang berbeda dengan PSSI.
BLI bisnis sendiri. Dua badan itu terpisah,"
imbuhnya
Fritz berpendapat bahwa kekisruhan ini memiliki
dua dampak yakni dampak emosional dan
dampak rasional. Fritz menejelaskan bahwa
dampak emosional itu adalah munculnya sikap
tidak senang kepada PSSI sementara dampak
rasional adalah mengusahakan agar kompetisi
terus berjalan.
Dampak rasional ini yang kemudian menjadi
pertimbangan utama sponsor dalam
menyokong kompetisi yang di bawah naungan
PSSI. "Memang kisruh di induk organisasi akan
berpengaruh ke kompetisi. Tetapi soal lanjutan
dari kompetisi, itu mempertimbangkan dampak
rasional. Sponsor memikirkan dampak rasional.
Berdasarkan penonton, viewers berapa. Jadi
kalau induk organisasi kisruh, namun penonton
tetap 100 ribu ya sponsor tidak hengkang,"
jelasnya.

HORMATI IBUMU

Allah mempunyai maksud tertentu ketika
menciptakan manusia, dan maksud
tersebutmenjadi Tugas bagi setiap Manusia
yang dilahirkan di muka bumi. Agar masing-
masing manusia dapat menjalankan tugas
yang diembannya. Allah tidak pernah lupa
untuk memberikan "fasilitas" yang unik kepada
masing-masing Orang yang kemudian
dinamakan "Bakat". Kalau sajasetiap manusia
bisa menemukan "bakat"-nya masing-masing,
berarti bahwa kita bisa menemukan "jalan"
sukses masing-masing. Dan untuk bisa
mendapat tiket masuk ke jalan tersebut,
dibutuhkan "Do'a Ibu", karena Ibu memiliki
kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah.
Ingatlah Ibumu disaat kita senang maupun
sedih karena dengan itu kita akan
mendapatkan tiket masuk ke jalan sukses, dan
kita harus bisa menjaga perilaku, dengan cara
memelihara silaturrachmi dengan Orangtua
kita. Amiin.
Kenanglah Ibu yang menyayangimu...
Untuk ibu yang selalu meneteskan air mata
ketika kita pergi...
Ingatkah engkau, ketika ibumu rela tidur tanpa
selimut demi melihatmu, tidur nyenyak
dengan dua selimut membalut tubuhmu...
Ingatkah engkau ketika jemari ibu mengusap
lembut kepalamu..? Dan ingatkah engkau
ketika air mata menetes dari mata ibumu ketika
ia melihatmu terbaring sakit..?
Sesekali jenguklah ibumu yang selalu
menantikan kepulanganmu di rumah tempat
kau dilahirkan. Kembalilah memohon maaf
pada ibumu yang selalu rindu akan
senyumanmu.
Simpanlah sejenak kesibukan-kesibukan
duniawi yang selalu membuatmu lupa untuk
pulang.
Segeralah jenguk ibumu yang berdiri
menantimu di depan pintu bahkan sampai
malampun kian larut.
Jangan biarkan engkau kehilangan saat yang
akan kau rindukan di masa datang ketika ibu
telah tiada...
Tak ada lagi yang berdiri di depan pintu
menyambut kita...
Tak ada lagi senyuman indah tanda bahagia...
Yang ada hanyalah kamar yang kosong tiada
penghuninya.
Yang ada hanyalah baju yang digantung di
lemari kamarnya.
Tak ada lagi yang menyiapkan sarapan pagi
untukmu makan...
Tak ada lagi yang rela merawatmu sampai
larut malam ketika engkau sakit...
Tak ada lagi dan tak ada lagi yang meneteskan
air mata mendo'akanmu di setiap hembusan
nafasnya...
Kembalilah segera...
Peluklah ibu yang selalu menyayangimu...
Ciumlah kaki ibu yang selalu merindukanmu
dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatnya.
Sahabat... berdo'alah untuk kesehatannya dan
rasakanlah pelukan cinta dan kasih sayangnya.
Jangan biarkan engkau menyesal di masa
datang, kembalilah pada ibu yang selalu
menyayangimu...
Kenanglah semua cinta dan kasih sayangnya...
Ibu... maafkan aku...
Sampai kapanpun jasamu tak akan terbalas...

Pahami kehidupanmu, baru rasakan bahagianya

Kadang kita berfikir kalau menjadi kaya dan
banyak harta itu pasti bisa bikin kita bahagia....
benarkah ?????
Filosofi dr kehidupan yg sebenarnya adalah :
Pernahkah kamu berpikir, untuk apa kamu
dilahirkan di dunia ini?
Pernahkah kamu berpikir, untuk apa kamu
hidup?
Memang sulit jika kita memaknai atau
memahami arti hidup sebenarnya.
Secara biologis, hidup dapat diartikan sebagai
sesuatu yang dianggap ada, nyata, bergerak,
dan dapat berkembang biak.
Tetapi apakah kamu tahu secara harfiah
apakah hidup itu?
Orang bilang : Hidup adalah perjuangan.
Definisi perjuangan itu sendiri jika kita kaji lebih
dalam sangatlah abstrak.
Perjuangan yang berasal dari kata “juang”
yang artinya “usaha” belum cukup untuk
menjelaskan arti hidup itu sebenarnya.
Jadi, pernyataan bahwa Hidup adalah
perjuangan kurang tepat.
Orang bilang : Hidup itu indah.
Definisi indah lagi-lagi kurang tepat untuk
mendefinisikan arti hidup sebenarnya.
Tidak semua orang memiliki hidup yang
indah, sebagian besar merasa hidupnya tidak
indah.
Jadi, pernyataan bahwa Hidup itu indah kurang
tepat.
Lantas? Arti hidup itu apa?
Jawabannya hanya ada di lubuk hati kita
semua.
Pertanyaan tersebut dapat dijawab sesuai arah
dan tujuan untuk apa kita hidup.
Akhirnya, kita sendiri-lah yang harus
menentukan arah tersebut bagaimanapun
caranya agar hidup kita dapat bermakna.
Oleh karena itu, arti hidup bagi setiap orang
memiliki penafsiran yang berbeda-
beda.kutipan pembicaraan sang Ulama besar
Imam Al-Ghazali :
Pertama, "Apa yang paling dekat dengan diri
kita di dunia ini?". Murid- muridnya menjawab
"Orang tua, guru, kawan , dan sahabatnya".
Imam Ghozali menjelaskan semua jawaban itu
benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita
adalah "mati". Sebab, sesuai dengan janji Allah
SWT bahwa setiap yang bernyawa pasti akan
mati.(Ali Imran : 185)
Kedua."Apa yang paling jauh dari diri kita di
dunia ini?". Murid-muridnya menjawab
"Negara Cina, bulan, matahari dan bintang-
bintang". Lalu Imam Ghozali menjelaskan
bahwa semua jawaban yang mereka berikan
itu adalah benar. Tapi yang paling benar adalah
"masa lalu". Walau dengan cara apa sekalipun
kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh
sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-
hari yang akan datang dengan perbuatan yang
sesuai dengan ajaran Agama.
Ketiga. "Apa yang paling besar di dunia ini?".
Murid-muridnya menjawab "Gunung, bumi
dan matahari". semua jawaban itu benar,
kata Imam Ghozali. Tapi yang paling besar dari
yang ada di dunia ini adalah "hawa-nafsu" (Al-
A'raaf :179). Maka kita harus berhati-hati
dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu
membawa kita ke neraka.
Keempat. "Apa yang paling berat di dunia ini?".
Ada yang menjawab "besi dan gajah" Semua
jawaban adalah benar, kata Imam Ghozali, tapi
yang paling berat adalah "memegang
amanah" (Al-Ahzab:72) Tumbuh-tumbuhan,
binatang, gunung, dan malaikat semua tidak
mampu ketika Allah SWT meminta mereka
untuk menjadi kalifah (pemimpin) di dunia ini.
Tetapi manusia dengan sombongnya
menyanggupi permintaan Allah SWT,
sehingga banyak dari manusia masuk ke
neraka karena ia tidak dapat memegang
amanahnya.
Kelima. "Apa yang paling ringan di dunia ini?"
Ada yang menjawab "Kapas, angin, debu dan
daun-daunan". Semua itu benar, kata Imam
Ghozali, tapi yang paling ringan di dunia ini
adalah “meninggalkan sholat”. Gara-gara
pekerjaan, kita meninggalkan sholat; gara-gara
bermasyarakat, kita meninggalkan sholat.
Maknai hidup dengan sebenarnya, kaya atau
miskin itu hanyalah predikat, tp bahagia itu
adalah mutlak akan dirasakan
oleh orang yg benar" memaknai apa arti dari
hidup........
karna teramat banyak contoh orang kaya yg
justru hancur dan sensara dalam kekayaannya
dan orang miskin justru bahagia
dengan kemiskinannya........
Just share teman, moga kita dapat maknai
hidup dengan sebenar" nya..

Tak Diakui Pemerintah, Bendahara PSSI Pasrah

Bendahara Persatuan Sepak bola
Seluruh Indonesia (PSSI), Achsanul Qosasi,
kecewa dengan keputusan pemerintah yang tidak
mengakui PSSI di bawah kepemimpinan Ketua
Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes.
"Itu disayangkan. Saya terus terang kaget dengan
statement Pak Andi (Menpora)," ujar Achsanul
sebelum rapat Paripurna DPR di Gedung
Parlemen, Jakarta, Selasa 29 Maret 2011.
Sikap pemerintah, Achsanul memperkirakan,
diambil karena mendapat informasi-informasi
yang kurang berimbang. "Sehingga sampai
kelihatan beliau emosi menyampaikan hal ini. Tapi
kami menghargai itu," kata dia.
Tapi Achsanul meyakini hal tersebut sebagai
upaya pemerintah menghentikan kekacauan yang
ada di PSSI. "Ini mungkin cara pemerintah untuk
menghentikan kekisruhan di PSSI," kata Achsanul
yang juga politisi Partai Demokrat ini.
Hingga saat ini, Achsanul mengatakan, PSSI
secara institusi belum bersikap secara resmi
menanggapi pernyataan Menpora tersebut.
Achsanul menjelaskan PSSI hanya dapat pasrah
dan menunggu keputusan badan sepak bola
dunia FIFA.
"PSSI secara institusi tak bisa berbuat apa-apa.
Kita tak usah memanasi suasana lagi. Tunggu
FIFA saja bagaimana keputusannya," ucap
Achsanul.
Meski demikian, Achsanul menilai, PSSI sebaiknya
tetap ada secara institusi. Karena semua kompetisi
sepakbola diatur oleh PSSI. Jika PSSI dibekukan
maka semua jadwal kompetisi akan terganggu.
"Pasti akan terganggu. karena bagaimanapun
yang mengurus kompetisi itu adalah BLI (Badan
Liga Indonesia). BLI kan bagian dari PSSI, dan
semua keputusan BLI dilaporkan kepada PSSI.
Kalau PSSI dibekukan, otomatis BLI akan seperti
kehilangan induk dan juga tidak akan berani
bersikap," kata Achsanul.
Selain itu, lanjut Achsanul, Komisi Disiplin ada di
tubuh PSSI. Sementara Komisi Disiplin dan
Komisi Banding serta perangkat lainnya mestinya
dapat tetap berjalan jika ada kompetisi. Tetapi jika
kompetisi itu pun dibekukan oleh pemerintah,
menurut Achsanul, Komisi Disiplin, dan Komisi
Banding, serta perangkat lainnya itu juga otomatis
tak bisa bekerja.
"Jadi tak ada artinya mengatakan bahwa
kompetisi masih berjalan, dilakukan oleh
pemprov-pemprov. karena yang mjalankan
kompetisi saat ini adalah PSSI," kata Achsanul.
"Apakah ini sah diakui FIFA dimanapun ia akan
menyelenggarakan kompetisi dan
mengatasnamakan PSSI memimpin timnas,"
tambah Achsanul.
Lebih jauh, Achsanul meyakini FIFA akan segera
menjatuhkan sanksi kepada Pemerintah. "Saya
kok merasa yakin dengan ada kondisi ini FIFA
akan memberikan sanksi," kata Achsanul.
Sesuai aturan FIFA, jika Pemerintah
mengintervensi badan sepak bola suatu negara,
maka sanksi larangan bermain bagi tim nasional
negara bersangkutan akan dijatuhkan.
Menanggapi ancaman sanksi ini, Achsanul pun
mengaku hanya bisa pasrah.
"Kalau pemerintah membekukan kan berarti
pemerintah tidak menganggap PSSI ada. Yang
pasti dengan posisi kita dibekukan berarti kita
sudah tidak dianggap keberadaannya. Ya sudah
kita terima. Sebaiknya kita tidak melakukan
apapun. Sebaiknya kita diam saja," kata Achsanul.

Kisruh PSSI, Kompetisi ISL Tetap Jalan

CEO PT Liga Indonesia, Joko
Driyono menegaskan kisruh antara PSSI dan
pemerintah tidak akan mempengaruhi jalannya
kompetisi sepakbola Indonesia Superliga (ISL).
Joko memastikan itu, setelah Menegpora Andi
Mallarangeng menyatakan sikap membekukan
pengurus PSSI yang dipimpin Nurdin Halid.
"Liga Indonesia akan tetap menjalankan semua
rencana-rencana yang telah ditetapkan. Jadi
apapun keputusan pemerintah, kompetisi tidak
bisa dihentikan," kata Joko Driyono kepada antv,
Selasa, 29 Maret 2011.
Menurutnya, PT Liga sedang tidak berhadapan
dengan pihak manapun sehingga tidak ada
bayangan kompetisi akan dihentikan. "Saya
melihat tak ada spirit ke arah situ,"
Apalagi, jika Indonesia menginginkan kompetisi di
Indonesia meningkat, maka janganlah kompetisi
dibekukan, tapi justru harus ditingkatkan
kualitasnya. "Saya berharap, bila pemerintah
memang menginginkan kompetisi meningkat,
maka janganlah dibekukan, tapi justru harus
ditingkatkan," tuturnya.
Terkait pernyataan Menpora yang mengatakan
kompetisi akan dikendalikan supervisi KONI/KOI
bersama Pengprov PSSI dan klub, Joko Driyono
menegaskan semua pihak harus memahami
persoalan.
"Sekarang banyak yang peduli sama sepakbola.
Tapi satu hal harus diketahui, kompetisi berjalan
sesuai regulasi," jelasnya.

Gusti Randa: Keputusan Menpora Tidak Tegas

Jakarta, Menteri Pemuda dan
Olahraga sudah memutuskan tak lagi mengakui
kepengurusan PSSI di bawah ketua umum
Nurdin Halid. Menanggapi hal tersebut, Gusti
Randa menyebut kalau Menpora tidak tegas
mengambil keputusan.
"Apa yang diungkapkan Menpora menurut saya
tidak tegas karena masih menunggu sikap FIFA.
Masih ada apabila, apabila, apabila. Kalau masih
banyak apabila itu bukan sebuah keputusan. Itu
tidak menunjukkan ketegasan," sahut Ketua
Badan Futsal Nasional Gusti Randa dalam dialog
yang ditayangkan di MetroTV.
Setelah kongres pemilihan komite pemilihan dan
komite banding batal digelar akhir pekan lalu,
pemerintah melalui Menpora akhirnya
mengambil sikap. Menpora menyatakan tidak
mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah
pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan
Sekretaris Jenderal Noegraha Besoes, serta
seluruh kegiatan keolahragaan yang
diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut.
Dalam pernyataan yang dibuat setelah melakukan
pertemuan dengan Ketua KONI Pusat Rita
Subowo, Andi Mallarangeng memang menyebut
kalau pemerintah masih akan menunggu
keputusan FIFA terhadap kongres yang
kemudian digelar oleh 78 pemilik suara PSSI.
Disebutkan, jika FIFA memberi tanggapan positif
maka Pemerintah bersama KONI/KOI
mendukung segera dilaksanakannya kongres
PSSI untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua
Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI
Periode 2011-2015.
Namun jika FIFA bersikap lain, maka Pemerintah
bersama KONI/KOI mendukung segera
diselenggarakannya kongres PSSI untuk memilih
Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan
yang baru, dan selanjutnya melaksanakan
kongres pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua
Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI
Periode 2011-2015.
"Tidak ada pembekuan, yang ada hanya
mengakui dan tidak mengakui. Mengakui dan
tidak mengakui (kepengurusan PSSI) itu terletak
pada anggota (pemilik suara PSSI), karena itulah
pentingnya sebuah kongres. Kalau diakui ya
dipilih lagi kalau tidak diakui ya tidak dipilih lagi."
"Apa yang dikatakan Menpora itu tidak ada apa-
apanya. Hanya sebagai ketidakpercayaan," tuntas
pria yang juga menjabat sebagai salah satu
panitia pelaksana kongres di Pekanbaru lalu.

Menpora: Pemerintah Ingin Selamatkan PSSI

Jakarta, Menpora Andi
Mallarangeng menyatakan bahwa sikap
pemerintah yang tidak lagi mengakui dan
membekukan kepengurusan Nurdin Halid
merupakan upaya untuk menyelamatkan PSSI.
Hal tersebut dikatakan Andi di Istana Bogor, Jawa
Barat, Selasa (29/3/2011), menyusul kebijakannya
atas nama pemerintah untuk tidak lagi
mengakui PSSI di bawah kendali Nurdin Halid.
Semua aktivitas persepakbolaan diambil alih dan
diawasi oleh KONI/KOI.
"Sikap pemerintah sudah jelas dan pemerintah
tidak bisa lagi memberikan fasilitas pelayanan
kepada kepengurusan PSSI yang sekarang ini,
dan seluruh kegiatan keluarganya, sampai
terbentuk pengurus yang baru yang kredibel
sesuai aturan-aturan FIFA dan standar
kekeluargaan seluruh Indonesia," tutur Andi.
"Berkomunikasi dengan FIFA dan KONI/KOI
untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka
agar segera terbentuk kepengurusan baru
periode 2011-2015 dari PSSI. Kita harus
menyelamatkan PSSI. Organisasi PSSI adalah
milik bangsa Indonesia. Hanya pengurusnya ini
tidak lagi diakui pemerintah."
Menpora menambahkan, pihaknya dan KONI/
KOI terus melakukan komunikasi dengan FIFA,
antara lain untuk menunjukkan bahwa tidak ada
lagi monopoli akses terhadap badan sepakbola
dunia itu.
"Dulu seolah-olah, seakan-akan hanya pengurus
PSSI yang bisa. Kata FIFA begini-begitu, ternyata
berbeda dari yang dikatakan langsung dengan
FIFA. Kita sudah mencari solusi terbaik," tukas
menteri yang juga politisi dari Partai Demokrat
itu.
Mengenai pernyataan Nurdin Halid yang meminta
Presiden SBY untuk memecat dirinya, Andi
mengaku menanggapinya dengan tertawa saja.
Ia juga siap menghadapi apabila Nurdin akan
menggugat dirinya.
"Namanya warga negara, silakan saja kalau mau
melakukan gugatan. Pemerintah melakukan
kebijakannya berdasarkan peraturan yang
berlaku di Republik Indonesia. Dan karena itu
maka harus bisa diperjuangkan sesuai peraturan
perundang-undangan," jawab Menpora.

Ketum PSM Makassar: Akumulasi Kekecewaan Tumpah Di Kongres Riau

Ilham Arif Sirajuddin menilai situasi di
kongres PSSI merupakan akumulasi
kekecewaan anggota PSSI.
Ketua umum PSM Makassar, Ilham Arif
Sirajuddin, mengungkapkan bahwa situasi yang
terjadi di kongres PSSI di kota Pekanbaru, Riau,
merupakan bentuk dari akumulasi kekecewaan
terhadap organisasi PSSI selama ini.
Ilham mengatakan bahwa anggota-anggota
Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional
(KPPN) sudah lama ingin melihat PSSI berubah ke
arah yang lebih baik, tetapi setelah ditunggu
perubahan tersebut tidak terlihat di PSSI.
"Jadi saya kira ini sesuatu yang perlu betul-betul
disadari oleh pengurus pusat PSSI, bahwa apa
yang dilakukan Komite Penyelamatan
Persepakbolaan Nasional bukan sesuatu yang
tidak memiliki komitmen kebersamaan," ujar
Ilham di Makassar.
Seperti yang diketahui, kongres PSSI di Riau
berakhir ricuh dan kongres tersebut akhirnya
dibatalkan. Namun, KPPN yang mengklaim
didukung mayoritas suara melanjutkan kongres
tersebut dan telah menghasilkan putusan.

PSSI Sulsel Tetap Dukung Nurdin

MAKASSAR – PSSI Pengprov Sulawesi Selatan
masih terus memberikan dukungannya kepada
pengurus PSSI Pusat, terkait besarnya tekanan
saat ini. Ketua Pengprov Sulsel, Kadir Halid, tidak
akan mengakui adanya pembekuan PSSI.
Kadir, yang juga adik kandung dari Ketum PSSI
Nurdin Halid, menyatakan bahwa bila ada
pembekuan PSSI, semua ada mekanismenya
yakni melalui kongres yang seusai dengan
Statuta PSSI.
“Menegpora Andi Alfian Mallarangeng sudah
terlalu jauh mengintervensi induk organisasi
PSSI. Sejak awal, Andi memang sudah
bertujuan mengobok-obok PSSI, ” tegas Kadir,
Selasa (29/3/2011).
Kadir menambahkan Menegpora semestinya
tidak terlalu mencampuri semua urusan PSSI.
Karena menurutnya, semua sudah ada
mekanisme dan diatur jelas dalam Statuta PSSI.
Kadir Halid mewakili Sulsel berencana akan
berkoordinasi dengan sejumlah Pengprov PSSI
lainnya, untuk mengambil langkah selanjutnya
terkait degan pembekuan PSSI.

Panglima TNI: Kehadiran TNI di Kongres PSSI untuk Mengamankan

Bogor, Kehadiran aparat tentara di
arena Kongres PSSI di Pekanbaru akhir pekan lalu
mengundang banyak tanya. Panglima TNI
Laksamana Agus Suhartono menilai kehadiran
mereka memang dibutuhkan.
Seperti diketahui, sekitar 50-60 aparat TNI
berseragam berada di lobi hotel The Premier,
Pekanbaru, Sabtu (26/3/2011). Panglima TNI
menegaskan lagi bahwa kehadiran mereka adalah
permintaan Polda Riau.
"Saya kira semua tahu kehadiran TNI di situ atas
permintaan Polda (Riau)," ungkap Agus saat
ditanyai wartawan di Istana Bogor, Selasa
(29/3/2011).
"Dan itu sah dan boleh, TNI membantu kepolisian
daerah membantu atas permintaan mereka.
Undang-undangnya bunyinya seperti itu.
Kehadiran aparat kemanan memberikan
perlindungan bagi keamanan masyarakat," papar
Agus lagi.
Agus menilai, seharusnya kehadiran TNI tidak
dilihat sebagai ancaman, tetapi menjadi pelindung
keamanan. Yang merasa tidak aman dengan
kehadiran TNI adalah mereka yang punya kasus.
"Saya yakin sebagian kemarin merasa aman,
bagi yang tidak bermasah. Seperti kita kalau
mengendarai kendaraan, kalau semuanya
lengkap, ada polisi akan merasa aman. Tapi kalau
tidak punya SIM grogi, pasti minggir. Saya kira
sama seperti itu lah," urai dia.
"Saya kira kehadiran aparat di wilayah itu
hendaknya dirasakan manfaatnya. Saya kira itu
memberikan manfaat bagi mereka yang
menginginkan aparat keamanan di situ. Kita di
situ mencegah jangan sampai ada konflik sesama
kita yg mengakibatkan hal yang tidak diinginkan.
Jadi posisi kita hanya itu saja," tambah Panglima
TNI dari Angkatan Laut itu.
Agus juga menepis tuduhan bahwa kehadiran
aparat TNI di arena Kongres PSSI adalah bentuk
intervensi karena Kepala Staf AD, George
Toisutta, berniat untuk maju sebagai calon Ketua
Umum PSSI.
"Loh kenapa mereka merasa diintervensi?
Seharusnya mereka merasa aman. Karena
kehadiran kita itu atas permintaan Polda yang
menganggap perlu dibantu. Sesuai dengan
permintaan kepolisian di daerah. Jumlahnya tidak
sampai 1 SSK (satuan setingkat kompi)," elak
Agus.
"Kita tidak mengaitkan sistem kemanan dengan
pencalonan sesorang. Kalau polisi minta kita
lakukan bantuan. Jangan sampai ketika kita tidak
memberi bantuan saat ada masalah tidak bisa
menghadapi, itu kan akan merugikan
masyarakat," tambahnya.
"Kita mengamankan Kongres tersebut jadi tidak
ada hubugnnya dengan Pak George. Yang
penting bagaimana kongres bisa berjalan dengan
lancar," kata Agus.
Saat ditanya apakah Pangilma TNI memberi
dukungan kepada George untuk maju sebagai
calon Ketum PSSI, Agus menjawab, "Semua
warga negara itu berhak dicalonkan. Berhak
menduduki suatu jabatan yang sifatnya sosial.
Permaslahannya apakah TNI boleh apa tidak di
situ. Saya kira, (mengurus) olah raga boleh
dlakukan TNI."

Ada Demo Tentang Pencalonan GT Sebagai Ketum PSSI

Jakarta, Sekelompok massa
menggelar demonstrasi menentang pencalonan
George Toisutta sebagai ketua umum PSSI.
Sebagai perwira TNI, pria yang menjabat sebagai
KASAD itu diminta kembali ke barak.
Demo tersebut dilakukan oleh sekitar 200-an
orang pada Selasa (29/3/2011) sekitar pukul 11
siang. Sebagian besar mereka berpakaian bebas,
beberapa memakai seperti jaket kampus, ada
pula yang berpakaian loreng ala tentara.
Semula mereka hendak beraksi di depan Mabes
TNI AD di Jln. Medan Merdeka Utara, Jakarta, tapi
dilarang oleh polisi. Para demonstran akhirnya
melakukan orasi di depan kantor Depdagri, yang
tak jauh dari Mabes TNI AD.
Dalam orasinya mereka mengingatkan bahwa
funsi dan tugas TNI sudah jelas diatur dalam
Undang Undang No. 34 tahun 2004, salah
satunya adalah tidak boleh berpolitik praktis.
George Toisutta dianggap menyalahi aturan
hukum dan melakukan penyalahgunaan
kekuasaan apabila meneruskan niatnya mengikuti
bursa ketua umum PSSI.
Para pendemo yang menamakan dirinya Koalisi
TNI untuk Rakyat itu membuat tiga pernyataan
sikap: 1) TNI wajib kembali ke barak; 2) Pecat
George Toisutta sebagai KASAD; 3) Adili George
Toisutta karena telah melanggar UU No. 34/2004.
Dalam aksinya itu ada pendemo yang memakai
topeng wajah Presiden SBY, pengusaha Arifin
Panigoro da, George Toisutta. "Hai Jenderal, rebut
PSSI masak kalah sama NH?" Demikian salah satu
yang tertuang dalam poster yang mereka usung.

PSSI: Menegpora Tak Punya Informasi Akurat

JAKARTA – Menteri Negara Pemuda dan
Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, makin
mengeluarkan sikap tegas kepada pengurus
PSSI saat ini. Sikap tegas tersebut sangat
disayangkan pengurus PSSI Asanul Kosasih.
Pengurus PSSI yang juga menjabat sebagai
anggota DPR dari Komisi XI ini, menilai
ketegasan Andi Mallarangeng selama ini
disebabkan karena informasi yang kurang kuat.
Akhirnya, Andi pun tidak punya data yang kuat
tentang kepengurusan PSSI.
“Saya kaget dengan pernyataan Pak Andi. Sikap
tegas dari beliau itu mungkin karena info-info
yang didapat beliau kurang berimbang. Sampai
tampak sekali emosi saat menyampaikan itu.
Tapi, kami menghargai ketegasan tersebut, ”
jelas Asanul Kosasih saat ditemui di Gedung
DPR RI, Jakarta, Selasa (29/3/2011).
“Kami ada di dalam kepengurusan karena kami
diangkat pada Kongres 2003 dan 2007. PSSI
harus tetap ada meski tidak diakui pemerintah.
Kini tingal bagaimana implikasinya terhadap
pesepakbolaana dan pertandingan kita. Intinya,
kami sangat menghargai itu dan kami belum
menentukan sikap karena sedang sibuk dengan
RUU akuntan,” lanjut politisi dari partai
Demokrat ini.
Kosasih juga menjelaskan pihaknya tidak akan
memberikan perlawanan apa-apa, karena akan
makin memperkeruh masalah. PSSI memilih
untuk diam dengan semua pernyataan dari
berbagai pihak, dan akan menunggu sikap dari
Badan Sepakbola Dunia (FIFA).
Mengenai rencana pengambilalihan PSSI oleh
KONI, Kosasih menilai rencana tersebut akan
berimbas ke beragam masalah.
“Ini baru pertama kali terjadi jika diambil KONI.
Tapi, apakah ini sah dan diakui oleh FIFA?
Dimanapun menyelenggarakan pertandingan
mengatasnamakan PSSI. Tapi saya tetap yakin
dengan kondisi ini, FIFA pasti akan memberi
sanksi, ” lanjutnya.
“Semua pertandingan pasti terganggu. PSSI itu
mengurus BLI, dan BLI adalah bagian dari PSSI.
Jika PSSI dibekukan dan dibubarkan, maka
otomatis BLI tidak akan berani bersikap, ” tutup
Kosasih.

Minggu, 20 Maret 2011

Terkait LPI, PSSI Sudah Hukum 110 Orang

JAKARTA - Komisi Disiplin PSSI kembali mengumumkan 57 daftar terhukum baru yang terlibat aktif dalam Liga Primer Indonesia (LPI) sehingga total menjadi 110 orang. Dari data yang diperoleh Direktorat Media PSSI, ada sekitar 57 daftar terhukum baru yang dikeluarkan melalui SK Komdis tanggal 7 Maret 2011, dikutip dari situs resmi PSSI, Ahad (20/3).

Sebelumnya, pada 18 Februari lalu, Komdis telah lebih dulu merilis 53 daftar para terhukum yang terdiri dari perangkat pertandingan, wasit, pelatih, dan pemain asing. Total daftar terhukum tersebut saat ini menjadi 110. "Komdis berusaha menegakkan kedaulatan sepak bola atas upaya pihak-pihak tertentu yang menyelenggarakan kompetisi sepak bola tanpa mematuhi aturan FIFA. Semua pihak yang terlibat dihukum karena melakukan tingkah-laku buruk terhadap PSSI dan FIFA," kata Ketua Komdis PSSI Hinca Pandjaitan.

"Apa yang dilakukan Komdis PSSI adalah untuk menjaga kedaulatan FIFA sebagai pemilik tunggal sepak bola," katanya.

Sejumlah nama yang dilarang ikut serta dalam kegiatan PSSI diantaranya, Arifin Panigoro (penggagas dan pendukung LPI), Sartono Anwar (pelatih), Timo Scheuneman (pelatih), Jose Basualdo (pelatih), Jorg Steinbruner (pelatih) dan Willy Scheepers (pelatih).

PSSI Berencana Gelar Pelatihan Pengawas Pertandingan

Makassar — Sukses menggelar pelatihan wasit lisensi C-1, C-2 dan C-3 selama sepekan yang berakhir kemarin, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Sulawesi Selatan, kembali berencana mengadakan pelatihan pengawas
pertandingan. “Kami rencanakan bulan depan,” kata anggota Biro Perwasitan PSSI Sulsel, Muhammad Arfah, di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Minggu (20/3).

Pada pelatihan itu nanti, bukan hanya peserta dari Sulawesi Selatan yang akan ikut tetapi juga peserta dari luar. Sekarang ini saja, kata pengawas pertandingan nasional ini, sudah ada peserta dari Papua yang menyatakan keinginannya untuk bergabung.
Arfah menjelaskan, pengawas pertandingan mengamati pada saat sebelum, selama dan sesudah pertandingan digelar. Posisi duduk pengawas berada di dalam stadion pertandingan. Hal-hal yang bermotif kecurangan di lapangan akan dilaporkan ke pengurus sepak bola tingkat PSSI provinsi, yang selanjutnya akan diteruskan ke PSSI pusat.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk ikut pelatihan pengawas pertandingan, yakni telah mengantongi sertifikat wasit lisensi C-1, C-2, dan C-3. Setiap peserta akan kenakan kontribusi untuk biaya akomodasi selama pelatihan berlangsung. “Pastinya akan dikenai biaya. Untuk batas maksimum umurnya sekitar 65 tahun,” ujar Arfah.
Tujuan diadakan pelatihan pengawas pertandingan tersebut, kata Ketua Tanjung Bunga FC, salah satu klub binaan PSM Makassar ini, agar dapat tercipta sumber daya manusia yang lebih mengedepankan dan menerapkan etika serta aturan pengawasan di lapangan.

Inilah Daftar Lengkap Penerima Hukuman Komdis PSSI

Jakarta - Berikut ini adalah ke 57 nama para terhukum baru yang dirils Komisi Disiplin (Komdis) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Mereka semua dihukum karena terlibat aktif dalam Liga Primer Indonesia (LPI) yang oleh Federasi Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA) disebut sebagai liga sempalan.
Data terbaru itu dirilis oleh Komdis PSSI melalui situs resmi PSSI. Daftar itu memuat 57 nama terhukum baru berdasarkan surat keputusan Komdis PSSI melalui SK Komdis tertanggal 7 Maret 2011.
Sebelumnya, pada 18 Februari silam Komdis PSSI telah merilis 53 daftar para terhukum yang meliputi perangkat pertandingan, wasit, pelatih, dan pemain asing. Dengan rilis terbaru, total yang masuk daftar terhukum menjadi 110 orang.
Menurut penuturan Ketua Komdis PSSI Dr Hinca Pandjaitan, ACCS, SH yang dilansir dari laman resmi PSSI, hukuman itu diberikan karena nama-nama yang masuk daftar tersebut dianggap melakukan tingkah laku buruk terhadap PSSI dan FIFA.
Untuk wasit yang terlibat dalam LPI, Komdis menghukumnya dengan pencabutan Sertifikat Wasit dan sertifikat lainnya serta larangan ikut serta dan terlibat dalam aktivitas sepakbola diseluruh jenjang didalam yurisdiksi PSSI.
Sedangkan, untuk pengawas pertandingan yang terlibat aktif dalam LPI mendapatkan hukuman pencabutan Sertifikat Pengawas Pertandingan dan sertifikat lainnya serta larangan ikut serta dan terlibat dalam aktivitas sepakbola di seluruh jenjang didalam yurisdiksi PSSI.
Komdis PSSI juga menghukum pelatih yang terlibat LPI dengan melarang mereka ikut serta dan terlibat dalam aktivitas sepakbola di seluruh jenjang di dalam yurisdiksi PSSI. Adapun bagi asisten pelatih, selain larangan ikut serta dalam aktivitas sepakbola di seluruh jenjang didalam yurisdiksi PSSI, mereka juga menerima hukuman tambahan yakni pencabutan Sertifikat Pelatih Sepakbola dan sertifikat lainnya.
Bagi instruktur wasit yang terlibat LPI mendapatkan hukuman pencabutan Sertifikat Instruktur Wasit, Sertifikat Wasit dan sertifikat lainnya serta larangan ikut serta dan terlibat dalam aktivitas sepakbola di seluruh jenjang didalam yurisdiksi PSSI.
Inilah Daftar Lengkap Penerima Hukuman Komdis PSSI:
ARIFIN PANIGORO (Penggagas dan pendukung LPI)
SUKRI (Wasit)
NURHASAN (Wasit)
MUKLIS ALI FATONI (Wasit)
TAVIP DWI HANDOYO (Wasit)
SETYO WALUYO (Pengawas Pertandingan)
TAUFIK (Wasit)
WASKITO BEKTI (Wasit)
I MADE MUDITE (Wasit)
HERI KUSTANTO (Wasit)
AZIS (Wasit)
KARYANTO SUYONO (Pengawas Pertandingan)
MUHADI (Wasit)
R.A. MAS AGUS (Wasit)
EDI SUPRAPTO (Wasit)
SAMSUL HUDA (Wasit)
AGUS WINARDI (Wasit)
ACHMAD ROMDHON (Wasit)
IWAN SURYONO (Wasit)
ABDUL SYUKUR (Pengawas Pertandingan)
SUROSO (Wasit)
HARIS (Wasit)
SUNARYO JOKO (Wasit)
DEDE SARIPUDIN (Wasit)
TUKIMIN (Pengawas Pertandingan)
EKO P. (Wasit)
AJIS W. (Wasit)
EDI W. (Wasit)
JOHANIS JONI (Wasit)
SOPUAN (Wasit)
AKHYAR (Wasit)
SONNY ALESANDRO (Wasit)
SAMUEL SUYOTO (Wasit)
MUHARDI (Wasit)
SARTONO ANWAR (Pelatih)
HONG WIDODO (Asisten Pelatih)
KUSBIANTORO (Asisten Pelatih)
BAMBANG WIJANARKO (Asisten Pelatih)
AGUS ATHA (Asisten Pelatih)
AGUS SURYANTO (Pelatih)
SUTARMO (Asisten Pelatih)
MIKA (Asisten Pelatih)
SUWANDA (Asisten Pelatih)
DJOKO IRIANTO (Asisten Pelatih)
MUDJIANTO (Asisten Pelatih)
EDI PARYONO (Pelatih)
UNGGUL VIRGOLO (Asisten Pelatih)
SUPRIYADI (Asisten Pelatih)
ACHMAD (Asisten Pelatih)
M. ARIEF (Asisten Pelatih)
DENI PASLAH (Asisten Pelatih)
MADE SONY (Asisten Pelatih)
TIMO SCHEUNEMAN (Pelatih)
JOSE BASUALDO (Pelatih)
JORG STEINEBRUNER (Pelatih)
WILLY SCHEEPERS (Pelatih)
RAFLI RAZAK (Instruktur Wasit).

Kongres PSSI Bakal Digelar di Pekanbaru

JAKARTA - Kabar soal dimana lokasi tempat kongres PSSI bakal digelar mulai santer berhembus. Sejumlah Pengprov PSSI pun menyatakan siap menjadi tuan rumah digelarnya kongres memilih Ketua Umum PSSI periode 2011-2015 mendatang.

Yang paling terakhir, pernyataan Sekjen PSSI, Nugraha Besoes pada sejumlah media massa, Jumat (18/3/2011). Nugraha Besoes mengatakan, kemungkinan besar kongres PSSI tersebut bakal digelar di Pekanbaru, Riau.

Tentu saja, jika itu benar, maka Kongres pertama PSSI di kota tersebut adalah untuk membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding PSSI. Nugraha Besoes mengatakan, Kongres yang akan digelar 26 Maret mendatang itu akan berjalan sesuai electoral code FIFA.

Sebelum keluar nama Pekanbaru, beberapa kota sempat disebut-sebut akan dijadikan lokasi untuk Kongres. Misalnya Balikpapan dan Bali, yang kemarin menjadi tempat kongres tahunan PSSI. Saat ini, PSSI sendiri mengaku telah menerjunkan tim khusus untuk menyiapkan Kongres tersebut.

Kongres PSSI Diminta Happy Ending

Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga bersama KONI/KOI resmi mendukung kongres PSSI. Menegpora Andi Alifian Mallarangeng bilang sebenarnya lebih suka kongres PSSI satu saja supaya ujungnya bagus.

Dukungan juga disampaikan Ketua KONI/ KOI, Rita Subowo. Andi menggarisbawahi, kongres harus berjalan sesuai statuta FIFA.

"Kongresnya biar satu, bersama-sama, yang penting sesuai dengan aturan standar electoral Code dan FIFA," cetus Andi.

Lelaki darah Sulawesi Selatan itu menambahkan, "Ikuti saja statuta FIFA, karena statuta itu sudah sesuai semangatnya dengan aturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan olahraga di KONI-KOI. Jadi, pemerintah ikut mengawasi selama dilakukan sesuai dengan aturan-aturan negeri ini maupun aturan FIFA, maka kongres akan berjalan dengan baik, happy ending".

Seirama itu Rita tidak setuju diadakan kongres tandingan. Bagi dia, yang ada bukannya masalah terselesaikan. Justru bertambah rumit.

"Saya kira itu jelas arahannya bahwa kongres itu bersifat internal, jadi federasi nasional yang diakui FIFA itu adalah PSSI. Jadi kalau memang ada anggotanya yang memang aktif dan ingin apa pun yang diinginkan, apakah itu reformasi, apakah itu tetap kepada situasi yang sekarang, semua aspirasi itu harus dilakukan di dalam (PSSI). Jadi, jangan melaksanakan lagi kongres-kongres lain nanti yang akan merepotkan kita," terang Rita.

Menpora & KONI Dukung PSSI Gelar Kongres

Andi Mallarangeng dan Rita Subowo lebih setuju tidak ada kongres tandingan.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dan Ketua KONI/KOI Rita Subowo, menyatakan bahwa mereka mendukung penuh PSSI yang resmi untuk menggelar kongres yang akan menentukan masa depan PSSI.

Menpora menyatakan bahwa dirinya lebih senang kongres PSSI hanya ada satu, tetapi Andi menggarisbawahi bahwa kongres yang dilaksanakan harus sesuai dengan  standar electoral Code FIFA dan statuta FIFA.

"Kongresnya biar satu, bersama-sama, yang penting sesuai dengan aturan standar electoral Code dan FIFA. "Ikuti saja statusta FIFA, karena statuta itu sudah sesuai semangatnya dengan aturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan olahraga di KONI-KOI. Jadi, pemerintah ikut mengawasi selama dilakukan sesuai dengan aturan-aturan negeri ini maupun aturan FIFA, maka kongres akan berjalan dengan baik, happy ending," ujar Andi.

Sementara itu, Rita Subowo, juga sependapat dengan Andi. Ketua KONI/KOI tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak setuju apabila diadakan kongres tandingan karena masalah yang ada bukan terselesaikan tetapi bertambah rumit.

"Saya kira itu jelas arahannya bahwa kongres itu bersifat internal, jadi federasi nasional yang diakui FIFA itu adalah PSSI. Jadi kalau memang ada anggotanya yang memang aktif dan ingin apa pun yang diinginkan, apakah itu reformasi, apakah itu tetap kepada situasi yang sekarang, semua aspirasi itu harus dilakukan di dalam (PSSI). Jadi, jangan melaksanakan lagi kongres-kongres lain nanti yang akan merepotkan kita," ujar Rita Subowo.

Hukuman Komisi Banding PSSI Bagian Skenario Jegal Arifin Panigoro

JAKARTA - Rilis hukuman PSSI terhadap nama-nama yang terlibat dalam Liga Primer Indonesia (LPI) dinilai kubu LPI sebagai upaya PSSI menjegal orang-orang yang menghendaki perubahan, yang ingin bersaing dengan Nurdin Halid dalam pemilihan Ketua Umum PSSI mendatang.

Pasalnya, salah satu nama, yakni penggagas LPI itu sendiri, Arifin Panigoro merupakan salah seorang kandidat yang dicalonkan untuk menggusur posisi Nurdin Halid dari kursi kepengurusan. Juru bicara LPI, Abi Hasantoso menilai, rilis komding PSSI yang menjatuhkan hukuman super berat tersebut erat kaitannya dengan agenda kongres PSSI mendatang.

Dengan menghukum Arifin Panigoro dengan melarang bos LPI tersebut berkiprah di dunia sepakbola, berarti PSSI telah menutup pintu dengan paksa untuk masuknya Arifin Panigoro ke dalam PSSI. Sikap PSSI tersebut kemudian dianggap sebagai tindakan kebablasan dan menghalalkan segala cara oleh kubu Arifin Panigoro.

"Itu keputusan yang dibuat-buat. Tentu saja keputusan tersebut erat kaitannya dengan upaya untuk menjegal nama Arifin Panigoro," ujar Abi Hasantoso, saat dikonfirmasi, Minggu (20/3/2011).

Abi mengatakan, sebetulnya langkah Komding PSSI memberi hukuman tersebut adalah cerminan kegelisahan dan ketakutan PSSI di bawah komando mantan terpidana kasus korupsi, Nurdin Halid, terhadap kondisi yang terjadi. Sikap tersebut dinilai sangat tidak elegan jika hanya berambisi menjegal Arifin Panigoro.

"Pak AP tak pernah berambisi jadi Ketua Umum PSSI. Hanya saja, dia memang mendukung adanya upaya revolusi kepemimpinan di tubuh PSSI, dengan mendukung secara total football untuk Pak George Toisutta," ujar Abi.

PSSI Hanya Akan Undang Anggota

Jakarta: Sesuai perintah FIFA, PSSI akan segera menggelar kongres. Menurut Sekjen PSSI Nugraha Besoes, langkah awal PSSI akan membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding. Tiga kota sempat menjadi pilihan. Namun Kota Pekanbaru, Riau, akhirnya ditunjuk sebagai tuan rumah pembentukan kedua komite yang rencananya dilakukan pada 26 Maret mendatang. Sedangkan pemilihan Komite Eksekutif digelar akhir April.

Sebagai pemegang otoritas persepakbolaan nasional, PSSI menegaskan hanya akan mengundang anggotanya yang memiliki hak suara. Namun, sejumlah pengamat sepakbola yang juga pernah menjadi pengurus PSSI berkata lain. Edi Elison, pengamat sepakbola, mengatakan, PSSI tidak bisa bilang tidak mau karena anggota tersebut harus diundang dan mempunyai hak suara. Sedangkan Menpora Andi Mallarangeng menegaskan bahwa kongres harus bersama dan bersatu. "Dan yang penting harus berdasarkan statuta FIFA," kata Menpora.

Tampaknya kisruh PSSI belum akan berujung sepanjang kedua pihak yang konsen dengan persepakbolaan Tanah Air masih juga berpegang pada prinsip masing-masing dan mengklaim bersandar pada statuta FIFA.

Rabu, 16 Maret 2011

Jampidsus: Pengaturan Skor dan Judi Bola Dapat Dipidana

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Amari menyanggah bila dalam usulan draft RUU Pencegahan Korupsi terdapat aturan soal judi bola dan pengaturan skor. Pernyataan itu terkait kisruh yang tengah terjadi di badan sepakbola PSSI.

"Bukan-bukan. tidak ada hubungan itu," kata Amari di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/3/2011).

Namun Amari tak menampik bila usulan draft tersebut dapat memperbaiki kondisi persepakbolaan Indonesia. Amar mengatakan, pelaku judi dan pengaturan skor sepakbola bisa dipidanakan menggunakan aturan tersebut.

"Ya bisa, jadi bila ada orang yang melakukan pengaturan skor seperti itu bisa dilaporkan, bisa korupsi itu," ujar Amari.

Amari mengatakan RUU Pencegahan Korupsi itu diatur berdasarkan UNCIC pada konvensi PBB serta terdapat penambahan subyek hukum dan penambahan wilayah yuridiksi.

"Yang pertama suap itu, segala macam suap termasuk korupsi. Kalau di Indonesia dalam undang-undang yang lama, suap dilingkungan sesama swasta tidak termasuk korupsi," imbuhnya

Sementara itu terkait dengan pengaturan skor, Amari menuturkan perbuatan tersebuk masuk kedalam tindak pidana suap. "Suap diswasta itu kan seperti ini pengaturan skor ini yang dihubungi biasanya kaptennya atau siapa. terus kedua kapten kesebelasan dikasih uang untuk dilaksanakan sesuai pesanan. kalau sekarang ini belum masuk korupsi. sekarang masih suap namanya. bukan korupsi," tukasnya.

Minggu, 13 Maret 2011

Kekuatan Lobi Zurich yang Merusak

NAMA resmi FIFA adalah Fédération Internationale de Football Association atau dalam bahasa Inggris ialah International Federation of Association Football. Jadi, sesungguhnya nama FIFA lebih terkenal dalam bahasa Prancis, persis ketika didirikan pada  1907 di Paris. Kepanjangan FIFA tidak pernah berubah, baik dalam bahasa Prancis maupun bahasa Inggris.

Oleh karena itu, beberapa bulan lalu ketika ada kabar lewat PSSI bahwa FIFA menegur dan mengancam Indonesia karena digelarnya LPI (Liga Primer Indonesia) segera saja publik heboh dengan informasi bahwa surat itu palsu. Saya tidak melihat surat yang dianggap palsu itu.

Tetapi, dari berbagai berita, misalnya dari analisis grammar bahasa Inggris dan yang lebih fatal lagi kepanjangan FIFA adalah Federation International Football Association, itu menunjukkan pembuat surat keterlaluan ngawurnya. Pertama, dia tidak mengerti kepanjangan yang betul FIFA. Kedua, bahasa Inggrisnya pas-pasan dan malahan mungkin tidak pernah ke kantor FIFA di Zurich, Swiss.

Siapa pun yang pernah masuk ke kantor FIFA yang megah di kawasan Sonenberg, Zurich, rasanya tidak mungkin menulis kepanjangan FIFA sampai salah. Saya tidak tahu jika pengurus PSSI yang wira-wiri ke sana sampai tidak pernah memperhatikan kepanjangan FIFA yang benar itu. Rasanya, tidak mungkin Sekjen FIFA Jerome Valcker yang asli Prancis dan Thierry Regennas, pejabat FIFA urusan asosiasi dan perkembangan yang asli Swiss, salah menulis  kepanjangan FIFA.

Dilahirkan di Paris pada 1907, wajar jika suasana Prancis masih terasa kental di dalam organisasi tersebut. Jika para petinggi FIFA dan para tamunya bersantap siang atau bersantap malam, mereka biasanya ke  restoran FIFA Club Sonenberg di Hitzigweg 15, CH -  8032 Zurich, yang salah satu menu andalannya adalah menu Prancis. Bahasa Prancis masih dominan dan mereka kadang-kadang mengira tamunya, khususnya dari Indonesia, seperti saya, tidak mengerti bahasa Prancis.

Sikap sok Prancis para petinggi FIFA itulah yang saya alami ketika saya memperbincangkan nasib Nurdin Halid dengan Presiden FIFA Sepp Blatter. Tiba-tiba ada oknum yang menginterupsi dalam bahasa Prancis. Dia baru agak mundur teratur dan tidak banyak campur tangan ketika menyadari bahwa rombongan kami juga mengerti bahasa Prancis. Dari interupsinya itu, saya mengerti bahwa Blatter diminta untuk tidak banyak berbicara soal Nurdin Halid.

Situasi itu sangat merisaukan saya. Itu berarti lobi penguasa PSSI sangat intensif di lingkungan FIFA, sementara para pengkritik pengurus PSSI sama sekali tidak punya akses ke FIFA. Pantas, selama ini kalau mereka ke kantor FIFA di Zurich sekali pun tidak pernah kontak ke KBRI.

Tampaknya, ada sesuatu yang dijaga secara khusus oleh pihak PSSI sehingga jalur komunikasi dengan pejabat FIFA itu hanya eksklusif untuk mereka. Bukan hanya itu, mereka juga ingin memonopoli tafsir informasi yang keluar dari FIFA. Dengan kata lain, kalau ada instruksi atau informasi FIFA yang menguntungkan mereka, itu akan digunakan dan disebarkan seluas-luasnya.

Tetapi, jika ada surat atau ketentuan yang tidak mengenakkan pengurus PSSI, mereka akan membungkus dan menyimpan serapat-rapatnya. Salah satu yang paling nyata adalah soal surat FIFA pada Juni 2007, yang di website resmi FIFA saja hingga sekarang bisa dibaca.

Di sana disebutkan, FIFA sudah mengirimkan surat kepada PSSI agar menggelar kongres ulang dan memperbaiki statuta PSSI. Meski sudah jelas-jelas ada dan juga diakui para petinggi FIFA, ketika saya berkunjung ke sana, para pengurus PSSI mati-matian membantah. Hanya, kemudian mereka mengakui ada perintah KLB (kongres luar biasa) di Ancol pada 2009 yang melanggengkan kekuasaan Nurdin Halid dan mempertahankan status quo.

Dari cerita sejumlah teman yang sampai ke saya, ternyata KLB di Ancol saat itu penuh rekayasa. Salah satu di antaranya, pejabat FIFA yang ditugaskan untuk menjadi pengawas ibaratnya memberikan cek kosong kepada pengurus PSSI. Teman-teman wartawan yang mencoba mewawancarai perwakilan FIFA dihalang- halangi dan pejabat FIFA itu sendiri menolak berbicara dengan wartawan. Jadi, selain memberikan cek kosong kepada pengurus PSSI, dia seperti sudah dikondisikan untuk membenarkan apa saja yang diputuskan PSSI.

Dalam konteks tersebut, kongres PSSI yang akan digelar April nanti menjadi tidak berarti dan bisa kisruh manakala pengawas dari FIFA dan AFC bukan pejabat yang netral. Kekhawatiran itu bukan tidak mengada-ada karena masih ada usaha-usaha mengegolkan Nurdin Halid dengan berbagai cara.

Hingga kini, pengurus PSSI masih kukuh bahwa kongres akan dilaksasnakan sesuai dengan aturan main PSSI yang katanya sudah disetujui FIFA. Masalahnya, selama ini FIFA sangat sensitif dengan apa saja koreksi yang dilakukan pemerintah. Jika seorang menteri atau saya selaku Dubes mengingatkan FIFA bahwa terjadi KKN di lingkungan PSSI, mereka akan memberikan warning agar kita stay away.

"Di lingkungan sepak bola yang di bawah naungan FIFA, haram adanya campur tangan pemerintah," kata Alexander Koch, pejabat Humas FIFA, ketika saya bertandang ke markasnya Selasa lalu.

Sekalipun saat ini PSSI masih memakai nama ’’I (Indonesia)’’ dan menerima dana negara melalui APBN dan di klub-klub di daerah masih menerima anggaran lewat APBD, sikap FIFA keras terhadap apa yang dianggapnya campur tangan pemerintah. Jadi, jika Menpora Andi Mallarangeng mengancam akan  ’’menyemprit’’ PSSI seandainya melenceng dari statuta dan kode etik FIFA, itu tetap akan dianggap sebagai bentuk campur tangan pemerintah. Pengurus PSSI akan melapor ke Zurich bahwa mereka dizalimi pemerintah dan juga media massa.

Ketika salah seorang petinggi FIFA saya konfrontasi dengan fakta bahwa PSSI pernah dipimpin dari balik jeruji penjara selama beberapa tahun, dia mengelak. ’’Semuanya sudah diselesaikan dalam kongres pada 2009 di Jakarta,’’ kata pejabat yang saya dengar juga akal hadir lagi di kongres PSSI bulan depan.

Memang, bagi yang belum pernah ke markas FIFA di Zurich, Anda akan mengalami pengalaman yang menyenangkan. Begitu masuk ke hall utama, Anda akan disambut oleh sejumlah pegawai yang ramah dan menyenangkan. Ruangannya sangat luas dan tertata dengan rapi.

Arsitekturnya begitu indah dan didesain menerima cahaya yang memadai. Meski musim dingin seperti sekarang ini, di ruangan FIFA terasa hangat. Bahkan, karena pengunjung berasal dari banyak negara, di salah satu sudutnya ada meditation room yang pada praktiknya banyak digunakan untuk ruangan salat. Saya lihat ada beberapa lembar sajadah di sana yang terlipat rapi.

Saya kira, pengurus PSSI kalau ke FIFA lebih sibuk bertemu dengan Jerome Valcke, sekretaris jenderal FIFA, dan Thierry Regennas, direktur asosiasi sepak bola dan perkembangan. Selama ini tidak banyak yang mempertanyakan apa saja yang disampaikan FIFA kepada PSSI. Dengan dana organisasi, mereka bisa memonopoli informasi sesuai dengan seleranya.

Bahkan, saking pedenya, kadang pengurus PSSI tidak memperhatikan bahwa informasi itu tidak selaras dan menunjukkan inkonsistensi FIFA. Misalnya, mengenai surat FIFA bertanggal 6 Maret 2009 yang mengakui kepengurusan Nurdin Halid (bahkan sebelum KLB digelar di Hotel Mercure, Ancol).

Sebagaimana ditulis di sebuah media yang kutipannya sebagai berikut: "…We are pleased to inform you that FIFA can agree to allow PSSI"s current leadership to continue its work until the end of the present mandate which shall expire in the year 2011, provided that FIFA conform statutes are indeed ratified by the end of April 2009.’’ Demikian bunyi surat yang diteken Sekjen FIFA Jerome Valcke.

Yang menjadi masalah, surat itu bertanggal 6 Maret 2009 sehingga sesungguhnya FIFA sudah memberikan pengakuan sebelum kongres dilaksanakan pada 19–20 April 2009. Terus terang saja, atas fakta itu, sesungguhnya para petinggi FIFA agak malu ketika saya uber dengan pertanyaan mengapa mereka tidak konsisten?

Ini sangat memalukan bagi orang Swiss yang terkenal efisien, correct, dan berpegang teguh kepada kaidah hukum maupun etika. Oleh karena itu, mereka ingin menyudahi drama PSSI dengan secepatnya. Hanya, sayangnya tidak dijamin bahwa hal itu di lapangan (ketika kongres) akan bisa berjalan sesuai harapan publik.

Ada dua persoalan yang membuat Nurdin Halid cs masih terus bercokol. Pertama, mereka akan mati-matian berjuang bahwa statuta PSSI yang membolehkan mantan napi bisa memimpin PSSI sudah disahkan FIFA dalam KLB di Ancol. Toh, selama empat tahun Nurdin tidak diganggu oleh FIFA.

Kubu Nurdin akan mati-matian bertahan, setidaknya mengajak trade off atau barter. Jika dia amblas, pihak lawannya juga disapu bersih. Atau, setidaknya jika lawannya yang menang, dia mendapat hadiah hiburan untuk didukung menjadi ketua AFF (Asosiasi Sepak Bola ASEAN).

Kedua, ada faktor lain yang menguntungkan Nurdin cs. Yakni, Muhammad bin Hammam, ketua AFC atau Federasi Sepak Bola Asia, mungkin akan bertarung dengan Blatter dalam kongres Juni nanti. Dengan demikian, dia sangat berkepentingan dengan suara  siapa yang memimpin PSSI. Selama ini Nurdin cs sudah terbukti sebagai sekutu yang setia. Misalnya ketika pemilihan ketua AFC di Kuala Lumpur pada 8 Mei 2009, Nurdin menunjukkan kesetiaannya dengan mendukung Hammam sehingga menang tipis 23 melawan 21 atas Sheikh Salman bin Khalifa dari Bahrain.

Menurut informasi, Bin Hammam akan hadir dalam kongres PSSI di Bali nanti. Bahkan, saking kuatnya hubungan dia dengan sejumlah pengurus teras PSSI, tadinya tempat kongres sudah disetujui di Bintan dipindah ke Bali hanya agar Hammam tidak repot mendaratkan pesawatnya. Semua orang sudah tahu dekatnya hubungan Hammam dengan pengurus PSSI. Sebaliknya, para pengkritik PSSI tidak atau kurang dikenal oleh Bin Hammam.

Penyelesaian PSSI itu sangat rumit jika para pengurus PSSI sekarang ini tidak disadarkan hati nuraninya bahwa apa yang mereka lakukan bisa merugikan kepentingan nasional. Hanya karena ngotot ingin terus berkuasa, lalu melakukan segala daya upaya.

Alangkah baiknya jika mereka meniru para seniornya, Bardosono, Ali Sadikin, Kardono, Azwar Anas, Syarnubi Said, dan lain lain, yang mengundurkan diri tanpa dipaksa dan didemo.

Jika mereka mencintai sepak bola nasional, semua yang menjadi penguasa PSSI sekarang ini harus diganti dengan wajah segar yang tidak terkontaminasi oleh  kepentingan politik atau finansial jangka pendek. Jadi, mari kita awasi bersama kongres yang tahapannya segera dimulai dalam beberapa minggu ke depan.

Sabtu, 12 Maret 2011

Pemerintah Jangan Mencla-mencle Tangani PSSI

JAKARTA,
- Pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) diharapkan bersikap tegas mengambil langkah-langkah sistematik penyelesaian dalam penyelesaian kisruh PSSI. Hal itu merupakan salah satu dari sepuluh pernyataan keras yang disampaikan pendukung Persija Jakarta atau The Jakmania dalam menyikapi kisruh PSSI jelang Kongres Pemilihan Ketua Umum yang akan digelar pada 29 April mendatang.
Sekretaris Umum The Jakmania, Richard Achmad, menyatakan, pihaknya telah menemui pemerintah untuk membahas masalah yang terjadi di PSSI. "Dua pekan lalu, kami ketemu Menpora. Namun, tidak ada tanggapannya," kata Richard saat ditemui wartawan di Sekretariat The Jakmania, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (12/3/2010).
Richard juga berpendapat, pemerintah tidak perlu takut terhadap sanksi FIFA dengan melakukan intervensi terhadap PSSI. "Ini bukanlah kondisi ideal, maka diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang cepat, tegas, dan berani karena ini adalah langkah penyelamatan organisasi," tegas Richard.
The Jakmania juga menentang adanya Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional (KPPN) dan Forum Pemilik Suara Resmi PSSI (FPSP). Mereka menilai, manuver kedua organisasi itu hanya menambah persoalan di tubuh PSSI.
Berikut 10 imbauan keras The Jakmania atas nama masyarakat dan suporter seluruh Indonesia: 1. Sepak bola (PSSI) adalah milik masyarakat Indonesia. 2. FIFA bukanlah konsorsium dewa-dewa yang harus disembah-sembah dan ditaati secara membabi buta. 3. Pemerintah (Menpora, KONI/KOI) harus bersikap tegas dalam mengambil langkah-langkah sitematik penyelesaian kisruh PSSI ini dan jangan mencla-mencle lagi. 4. Pemilik suara (klub dan pengda) jangan jadi banci dan bersikap pragmatis. Kalian penentu (hak suara) masa depan PSSI ada di tangan kalian. Jangan jadi banci! 5. Rezim Nurdin Halid-Nugraha Besoes, berhentilah menjadi manusia yang tidak tahu malu. Ini bukan rimba belantara. PSSI milik masyarakat. Bersikap jiwa besar dan mundur sekarang juga. Jangan berlindung dalam aturan organisasi.
Selanjutnya, 6. Liga Primer Indonesia (LPI) janganlah gede rasa, seakan-akan dewa penyelamat yang dapat menyelesaikan semua kisruh dan keterpurukan PSSI. 7. KPPN dan FPSP hentikan manuver yang hanya menambah persoalan baru. 8. Sanksi FIFA bukanlah kiamat dan akhir dari sepak bola Indonesia. 9. Ini bukan kondisi ideal, maka diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang cepat, tegas, dan berani karena ini adalah langkah penyelamatan organisasi. 10. Hanya ketegasan dan keberanian serta jiwa besar yang dibutuhkan dalan penyelesaian kisruh ini!

D.U.L.A.T Arema Akan Bubar, Pemain Menyerahkan ke Aremania

Malang (beritajatim.com) – Gonjang-ganjing isu Arema Malang terancam bubar sudah terendus ke telinga para pemain Arema yang sekarang ini lagi menjalani laga away ke Wamena.

Namun pemain menilai kalau Arema dikabarkan akan bubar, saya tak yakin. Kalau Arema memang akan bubar, pemain menyerahkan sepenuhnya kepada Aremania.

"Kalau Arema diisukan akan bubar, saya tak yakin. Menurut saya, kalau Arema akan dibubarkan karena krisis keuangan, harus minta persetujuan Aremania,” kata pemain yang diketahui mulai bergabung dengan Singo Edan sejak 01 September 2009 lalu.

Menurutnya, bicara soal kecewa, seluruh pemain memang kecewa dengan sikap manajemen. "Kalau soal kecewa, semua pemain kecewa semua. Namun, pemain sepakat akan tetap maksimal dalam pertandingan dengan Persiwa Wamena nanti. Kita tak mau malu kedua kalinya,” akunya, saat dihubungi beritajatim.com, Rabu (09/03/2011), via telepon.

Arema katanya, harus mampu mengulang sejarah musim lalu, yakni mampu menaklukkan Persiwa Wamena di kandang dengan skor 0-2, saat Arema diasuh oleh Robert Albert. “Pemain akan main maksimal. Soal hasil kita lihat nanti,” katanya.

Namun, pemain yang sudah menikah ini tak bisa memungkiri soal haknya yang belum dibayar oleh manajemen. “Kita tak mau dibohongi lagi oleh manajemen. Sudah sering manajemen membohongi pemain,” keluh pria yang memiliki berat badan 65 Kg ini.

Lebih lanjut pria yang gemar makan Bakso sebagai menu favoritnya menambahkan, pihaknya hanya menyayangkan sikap manajemen yang tak kunjung membayar gaji pemain itu. “Pemain itu harus menanggung anak istri. Wajar kalau menuntut haknya,” katanya.

Sementara itu, menurut pemain lainnya, yang juga tak mau mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan, kalau sudah berada di lapangan, pemain profesional harus tetap main maksimal. “Karena sudah berada di lapangan, mau gimana lagi. Ya kita harus siap main walaupun gaji belum dibayar,” katanya.

Dia juga komitmen tak akan malu lagi akibat kalah melawan Persipura Jayapura dengan skor 6-1, Senin (07/03/2011) lalu. “Kita harus mengulang sejarah musim lalu, yang Arema mampu mengalahkan Persiwa di kandang 0-2,” katanya.

Jakmania Tetap Kritisi Siapapun Ketum PSSI

JAKARTA - Ketika isu revolusi PSSI mencuat, mendekati kembalinya pencalonan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI, The Jakmania mengklain sudah lama melakukan hal ini sejak 2004. Mereka bahkan akan tetap di luar dan tak henti mengkritisi siapapun Ketua Umum PSSI terpilih nanti.

"Siapapun nanti yang terpilih sebagia Ketua Umum PSSI, tetap akan kita kritisi. Revolusi ini akan kita kawal sampai kemana arahnya," ujar Ketua Umum The Jakmania Lorico Ranggamone dalam jumpa pers kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/3/2011).

Lorico menambahkan, The Jakmania tak mau terbawa arus yang mengklaim paling mumpuni menangani persepakbolaan nasional seperti munculnya beberapa elemen yang terjadi sekarang. Lorico menegaskan The Jakmania memilih berada di luar.

Kontribusinya menampung aspirasi soal revolusi PSSI tersbeut, The Jakmania memilih mendirikan Posko Revolusi PSSI. Posko inilah yang akan menampung pengaduan, keluh kesah elemen bawah seperti suporter dan masyarakat pecinta sepakbola tanah air.

"Kita bersedia menerima dan lapang dada kepada siapapun. The Jakmania bersedia di garda depan dalam revolusi PSSI. Mudah-mudahan adanya posko ini yang prorevolusi terus berdiskusi dan bersilaturahmi dengan kita," ungkapnya.

The Jak Tuding PSSI Bohongi Publik

JAKARTA,
- Pendukung Persija Jakarta atau akrab yang disebut The Jakmania menuding PSSI telah membohongi publik guna mempertahankan kekuasaannya. "Kita sama-sama mengetahui bahwa PSSI akan mencari celah untuk mempertahankan status quo," kata Sekretaris Umum The Jakmania, Richard Achmad, saat ditemui di Sekretariat The Jakmania di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (12/3/2011).
PSSI memang diduga melakukan kebohongan publik dengan salah menafsirkan terhadap pasal kriminal. Hal itu berawal dari surat FIFA kepada PSSI pada 11 Oktober 2010. Dalam surat yang ditandatangani Direktur Legal FIFA Marco Viliger dan Kepala Bagian Legal Fabienne Moser-Frei menegaskan, calon anggota Komite Eksekutif PSSI adalah orang yang tidak dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal.
Surat FIFA tersebut merupakan respon terhadap surat Sekjen PSSI Nugraha Besoes yang dikirimkan 27 September 2010. Dalam surat tersebut, Nugraha Besoes menerangkan bahwa Statuta PSSI pasal 35 ayat 4 berbunyi, "..., mereka harus aktif di sepak bola sekurang-kurangnya lima tahun dan harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas sesuatu tindakan kriminal pada saat kongres, serta berdomisili di wilayah Indonesia."
Jelas ada perbedaan signifikan pada surat itu. Surat FIFA hanya menyebut tidak dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal, tanpa menyebut waktu. Artinya, berlaku dahulu, kini, dan yang akan datang. Sedangkan surat Nugraha Besoes berisi penegasan, larangan terlibat tindakan kriminal hanya sebatas kongres.
"Itu bukan pemelintiran. Namun, kebohongan publik. Sayangnya, perwakilan FIFA yang menghadiri Kongres 2009 lalu, meloloskan pasal tersebut," kata mantan Ketua Umum, The Jakmania, Danang Ismartani.

Kawal Revolusi PSSI, Jakmania Dirikan Posko

Menjaga semangat revolusi agar tak masuk angin, The Jakmania mendirikan posko revolusi PSSI, di Kantor Sekretariat Jakmania, Lebak Bulus, Jakarta. Mengawal perubahan di tubuh PSSI hingga tuntas menjadi tujuan utama.
“Jakmania konsisiten menjadi barisan terdepan revolusi PSSI. Apapun resikonya sudah kami pikirkan matang-matang. Dengan adanya posko ini, teman-teman suporter di daertah bisa mengakses informasi perkembangan terkini revolusi PSSI,” ujar Ketua Umum Jakmania, Larico Ranggamone, di Sekretariat Jakmania, Jakarta, Sabtu (12/3).

“Lahirnya posko ini dilandaskan atas, revolusi yang sudah bergulir harus dikawal sehingga dapat berjalan dengan baik. Tentu dengan semangat yang baik pula. Kami membangun posko bukan atas nama pribadi, tapi suporter Indonesia. Ini bentuk kepedulian kami sekaligus merangsang suporter lain membentuk posko serupa di tempatnya,” tambah Larico.

Senada dengan Larico, Pembina sekaligus mantan Ketua Umum Jakmania, Danang A. Ismartani, menuturkan Jakmania harus mengawal revolusi hingga titik akhir, bahkan pasca revolusi itu. “Jakmania tidak pernah mengawali revolusi, namun akan terus mengikuti dan tampil memberikan kontribusi.”

“The Jak terbuka sebagai pusat informasi terkait revolusi PSSI. Biasanya kalau ada gerakan dua sampai tiga bulan ke depan akan masuk angin. Orang-orang yang dulu kritis setelah dikasih angin segar oleh lawan lantas melempem. Posko ini terbentuk untuk mengantisipasi hal itu. Kami berusaha agar semangat revolusi tidak luntur,” kata Danang.

Sementara itu, Sekretaris Umum Jakmania, Richard Achmad mengungkapkan, bentuk relaitas posko ini sebagai tempat atau wadah bukan hanya Jakmania, namun juga suporter lain dan masyarakat pencinta sepak bola mengawal revolusi yang sudah bergulir.

“Kami ingin semuanya duduk bareng mengawal revolusi. Jangan sampai orang di atas bermain, namun kita hanya terdiam dan tidur. Kami sediakan tempat, waktu, dan ruang di sini. Target kami bukan hanya Nurdin Halid, tapi bagaimana menciptakan peradaban sepak bola yang madani,” pungkasnya.

Ayolah Sepakbola Indonesia, Jangan Tercerai Berai!

Jakarta – Ibarat biduk rumah tangga, persepakbolaan Indonesia tengah menghadapi cobaan luar biasa. Kondisinya sangat pelik, runyam. Orang tua atau induknya memang solid, tetapi sanak familinya terpecah belah dan tercerai berai.
Komunitas sepakbola terpecah-pecah, berawal dari keberadaan Liga Primer Indonesia (LPI). Pemangku kepentingan sepakbola nasional, yakni para pemilik suara untuk Kongres PSSI pun terkotak-kotak.
Federasi Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA) telah memerintahkan agar PSSI menggelar kongres untuk membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding pada 26 Maret ini. Komite Pemilihan dibentuk untuk menjaring calon anggota Komite Eksekutif PSSI 2011-2015, yang terdiri dari calon ketua umum, wakil ketua umum, dan sembilan anggotanya. Adapun Komite Banding dipersiapkan untuk menerima pengajuan banding para kandidat yang tidak puas terhadap hasil verifikasi dan keputusan Komite Pemilihan.
Selanjutnya, PSSI harus menggelar kongres untuk memilih calon anggota Komite Eksekutif PSSI 2011-2015 itu sebelum 30 April nanti. PSSI telah menyatakan siap melaksanakan keputusan sidang Komite Eksekutif FIFA 2-3 Maret itu. Kongres pertama digelar sesuai perintah FIFA, yakni 26 Maret ini, sedangkan kongres selanjutnya dilaksanakan pada 29 April nanti. PSSI belum menentukan tempat penyelenggaraan kongres tersebut.
Menjelang pelaksanaan kongres tersebut, muncul gerakan-gerakan pembusukan sekaligus penggalangan dukungan untuk menggelar kongres di luar PSSI. Mereka bahkan sudah menentukan tempat penyelenggaraan kongres tandingan itu, yakni Solo, Jawa Tengah.
Pemilik suara PSSI lainnya tidak kalah gesit menggalang kekompakan untuk mendorong pelaksanaan kongres oleh PSSI sesuai dengan perintah FIFA. Dikomandoi Ketua Pengurus Provinsi PSSI Riau Indra Mukhlis Adnan, mereka membentuk Forum Pemilik Suara PSSI (FPSP).
PSSI resmi terdaftar sebagai anggota FIFA dan karena itu Kongres yang diselenggarakan oleh PSSI-lah yang sah dan diakui FIFA karena sesuai dengan petunjuk atau instruksi FIFA. Jika ada Kongres yang bukan diadakan oleh PSSI, sangat jelas itu tidak sah sekalipun peserta Kongres disebut-sebut sebagai anggota pemilk suara PSSI. Namun demikian, jika elemen di luar PSSI tetap memaksakan melangsungkan apa yang disebut Kongres itu, hal itu sudah pasti tidak dikehendaki oleh FIFA.
Ingatlah sengkarut kepengurusan sepakbola Kroasia (http://www.inilah.com/read/detail/1262862/uefa-fifa-anggap-pengurus-tandingan-ilegal).Desember lalu, Vlatko Markovic terpilih menjadi presidan Asosiasi Sepak Bola Kroasia (HNS/Hrvatski Nogometni Savez) untuk keempat kalinya. Suasana memanas karena Markovic diduga terlibat berbagai macam kasus korupsi, termasuk skandal pengaturan skor yang melibatkan Dinamo Zagreb, klub terbesar Kroasia, juga raibnya dana untuk membangun fasilitas latihan baru bagi Timnas Kroasia.
Proses pemilihan berjalan kontroversial. Sejumlah pemilik suara yang menentukan hasil pemilihan tersebut dicurigai bukan pemilik suara yang legal. Pihak-pihak yang tak puas terhadap hasil tersebut akhirnya menggelar Musyawarah Umum Luar Biasa. Hasilnya mantan bek Timnas Kroasia Igor Stimac terpilih sebagai presiden baru.
Namun, musyawarah luar biasa itu tidak sesuai dengan Statuta FIFA maupun Asosiasi Sepakbola Uni Eropa (UEFA), FIFA dan UEFA tetap mengakui pengurus lama dan menganggap pengurus tandingan illegal dan semua hasil musyawarah mereka dianulir. UEFA dan FIFA tetap mengakui Markovic sebagai presiden HNS yang sah.
FIFA, sebagai lembaga superbodi pemegang kedaulatan sepakbola di dunia, tak bisa dipungkiri jika sampai saat ini masih tetap mengarahkan tatapannya ke Indonesia. Superioritas FIFA yang sebelumnya diuji oleh keberadaan LPI, bukan tidak mungkin akan merespons lebih serius perkembangan yang terjadi di Indonesia terkait "ancaman" pergelaran Kongres yang bukan dilakukan oleh PSSI.
Situasi yang dihadapi PSSI jelas sangat tidak menguntungkan, sebab sejauh ini FIFA sendiri bergeming memandang LPI sebagai kompetisi ilegal dan karena itu PSSI dituntut untuk bisa menangani LPI sepenuhnya. Jika masalah LPI tidak bisa ditanggulangi hingga Mei nanti, Indonesia terancam dibekukan. Ancaman suspend ini ditegaskan kembali dalam surat Exco FIFA pada 3 Maret lalu.
Terkait adanya Kongres lain yang bukan digelar oleh PSSI, FIFA memang belum meresponsnya. Akan tetapi, sudah pasti, FIFA tidak akan menanggapi keputusan apa pun dari Kongres ilegal tersebut. Namun, besar kemungkinan FIFA akan mengambil sikap jika ternyata ada Kongres ilegal, yang bisa saja berimplikasi pada adanya peringatan atau ancaman lain untuk PSSI.
"Ancaman suspend, di-banned atau skorsing dan pembekuan, masih tetap membayang-bayangi kita," ungkap Suryadharma “Dali” Tahir, anggota Komite Etik FIFA.
"Sekedar contoh, untuk masalah LPI saja, jika sampai bulan Mei tidak ada perubahan apa-apa, hal itu akan dibahas pada Sidang Exco FIFA awal Juni dengan potensi suspend cukup besar," jelas Dali Tahir, yang sembilan tahun berkiprah sebagai anggota Exco AFC.
Apa yang diutarakan Dali Tahir boleh jadi merupakan curahan kerisauannya akan situasi yang tengah dihadapi oleh PSSI. Kerisauan yang sama tentunya juga dirasakan oleh jajaran pengurus PSSI lainnya.
Sekjen PSSI Nugraha Besoes bahkan mengatakan bahwa sampai saat ini hanya ada satu PSSI, yakni yang berkantor di Pintu X-XI Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan.
"Dalam situasi seperti ini seyogyanya mari kita ciptakan suasana nyaman, sejuk, kondusif," imbau Dali Tahir.
"Kita sendiri harus terus berjalan sesuai aturan. Sudah ada aturan-aturannya yang jelas, dan tinggal kita terapkan saja dengan benar," tegas Dali Tahir.
Kalaupun kelompok di luar PSSI ngotot ingin menyelenggarakan kongres tandingan, bukan tidak mustahil, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF), dan FIFA tidak akan mengakuinya. Dan, seperti dalam kasus Kroasia, hasil kongres tandingan itu akan dianulir.

Warga: Jangan Campuradukan Bola dan Politik

Jakarta: Prestasi tak kunjung didapat, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sibuk mengurus jabatan. Para petinggi PSSI pun saling membentengi diri dari sanksi Badan Sepakbola Dunia atau FIFA. Aksi-aksi ini dilakoni terkait pencoretan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI.

Nurdin pun membantah keras adanya surat dari FIFA tahun 2007 yang disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo. Bantahan perihal penolakan pencalonan Nurdin sebagai ketua umum karena tersangkut kasus pidana.

Persoalan ini cukup membuat sejumlah masyarakat kurang bersimpati. "Bola-bola saja, jangan dicampuradukan dengan politik," tutur seorang warga di Jakarta, belum lama berselang.

Buntut dari kekisruhan ini, Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) akan mengadakan Kongres Luar Biasa. Penyelenggaraan disepakati berlangsung pada 26 April mendatang di Solo, Jawa Tengah. KPPN merasa berhak menyelenggarakan kongres karena didukung 87 dari 100 anggota pemilik suara PSSI.

FIFA memberi tenggat waktu menggelar kongres pemilihan ketua umum baru hingga 30 April. Bila sebelumnya tim verifikasi memasukkan nama Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie, Komisi Banding menganulir keputusan tim verifikasi PSSI. Hasilnya empat nama calon yakni Nurdin, Nirwan, George Toisutta dan Arifin Panigoro pun gugur.

Belakangan muncul nama-nama baru. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan pengurus PSSI Diza Rasyid Ali, digadang-gadang bakal meramaikan bursa calon ketua umum PSSI.

Siapapun sosok pucuk pimpinan PSSI, masyarakat ingin yang terbaik. "Intinya tahu persepakbolaan dan mengayomi," tutur seorang ibu, warga Jakarta perihal sosok calon ketua umum yang ideal

Salahkan pemilih Nurdin!

MEDAN – Berbicara tentang PSSI, tidak mungkin terlepas dengan sosok seorang Nurdin Halid. Pro kontra mengenai pencalonannya sebagai Ketua Umum PSSI  sampai saat ini terus berlanjut, ditandai dengan maraknya aksi unjuk rasa di berbagai kota.
   
Bukan cuma sekedar menyampaikan isu, para demonstran pun melayangkan hujatan, ejekan bahkan cacian kepada Nurdin dan kroni-kroninya. Hebatnya, Nurdin tidak bergeming dan sebaliknya menilai bahwa gelombang dan ejekan massa tidak membuatnya goyah, termasuk intervensi pemerintah sekalipun.
   
Pandangan berbeda disampaikan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMAN 3 Medan, Drs Emiruddin Harahap MM, Jumat kemarin. Emir mengatakan, jangan melihat permasalahan PSSI dengan kacamata kuda (lurus-red), sehingga kita mudah terprovokasi yang ditandai begitu banyaknya demo kepemimpinan Nurdin.
   
“Harusnya sebagai insan berpendidikan, kita lihat permasalahan dari sudut pandang sesuai data dan fakta. Ternyata, Nurdin Halid memiliki suara terbanyak yang juga berarti dia dipilih oleh lebih dari setengah pengurus PSSI di seluruh Indonesia,” ucap Emir.
   
Karena itu, ditambahkan yang paling penting saat ini harus kembali kepada aturan-aturan yang diatur PSSI yang notabene adalah induk organisasi persepakbolaan tertinggi di Indonesia dan pastinya aturan mereka sesuai AD/ART yang dianut dari statuta FIFA.
  
“Marilah sama-sama kita meilhat masalah ini dengan pikiran jernih, karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Perlu kita akui, bahwa Nurdin tidaklah sempurna tapi minimal saat ini warna persepakbolaan kita lebih hidup kendati prestasi timnas minim,” lanjutnya.

Ketua KONI Sebut PSSI Bikin SEA Games Kacau

JAKARTA - Kubu KONI/KOI mulai habis kesabaran melihat ulah kubu Nurdin Halid dkk dalam mempertahankan kekuasaannya di PSSI. Setelah larangan Nurdin tidak boleh maju oleh Sepp Blatter hanya dianggap kabar burung oleh PSSI, kemarin Rita Subowo angkat bicara. Melalui konferensi pers di Senayan, Jakarta, Ketum KONI/KOI itu meradang dengan pernyataan tidak percaya Sekjen PSSI Nugraha Besoes menanggapi laporan hasil wawancara dia dan Dubes RI Djoko Susilo dengan presiden FIFA Selasa (8/3).  

"Saya mengatakan bahwa situasi ini bukan hanya mengganggu persiapan tim sepak bola, tetapi juga atlet-atlet lain menjelang SEA Games 2011. Saya juga membawa kliping mengenai semua yang terjadi di Indonesia, seperti demonstrasi menjelang kongres PSSI. Blatter sangat kaget ketika melihat bagaimana kondisi sepak bola di Indonesia," beber Rita kemarin sembari mengaku ngobrol bersama Blatter selama satu jam di markas FIFA.

Selama kepemimpinan Nurdin, kata Rita, timnas tidak mampu meraih gelar bergengsi. Satu-satunya gelar yang mampu diraih timnas di rezim Nurdin adalah trofi Piala Kemerdekaan 2008 saat Charis Yulianto dkk mengalahkan Libya. Namun, saat itu Libya memilih walk out (WO) sehingga pasukan Garuda dinyatakan menang dengan skor 3-1.

Reaksi lebih keras ditunjukkan Wakil Ketua Umum I  KONI Hendardji Soepandji. Dia menyatakan bahwa sorotan media luar negeri lebih banyak mengenai kebobrokan olahraga ketimbang prestasi yang sudah diukir atlet cabor lain. Dia pun khawatir bahwa hal tersebut akan menenggelamkan gebyar persiapan Indonesia saat menjadi tuan rumah SEA Games 2011 nanti.

"Kalau ini terus terjadi, SEA Games bisa kacau. Kalau SEA Games kacau, nama Indonesia di dunia internasional bakal tercemar," terangnya. Hendardji menambahkan, akar permasalahan dari polemik itu sebenarnya sangat simpel. Dia menyatakan bahwa kejujuran menjadi kunci jika masalah tersebut ingin segera selesai. "Ini kan akar masalahnya karena ketidakjujuran. Padahal, mereka adalah insan olahraga yang harusnya berjiwa sportif. Kalau memang sudah dilarang, ya sebaiknya tak usah ngotot untuk maju lagi," tambah lelaki yang juga menjabat sebagai Ketum PB Forki tersebut.

Di sisi lain, KONI/KOI bertekad bakal mengawal jalannya kongres pada 29 April. Itu sesuai dengan anjuran FIFA ketika Rita bertemu Blatter.  Apalagi KONI juga merupakan induk PSSI. "Sebagai ketua International Olympic Committee (IOC) dan National Olympic Committee (NOC), saya diminta bantuannya untuk memonitor proses," ucap Rita.

Sementara itu, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora ) Andi Mallarangeng meminta segala sesuatu yang berhubungan dengan kongres PSSI harus sesuai dengan Statuta FIFA dan electoral code FIFA. Bukan statuta PSSI yang selama ini diagung-agungkan kubu status quo. "Setelah bertemu FIFA, semuanya jelas. Bahwa statuta yang digunakan oleh PSSI ternyata ada yang tidak sesuai. Selain itu, pintu informasi sekarang bisa semakin terbuka," ucap Andi.

Dia menegaskan bahwa monopoli informasi dari FIFA yang selama ini dipraktikkan oleh PSSI tidak akan lagi terulang. Itu pula yang membuat Andi semakin yakin bahwa tidak akan terjadi lagi kebohongan seperti yang pernah diungkapkan sehingga kongres bisa lebih terbuka dari sebelumnya.

Andi juga menyatakan bahwa apa yang diungkapkan Dubes Indonesia di Swiss Djoko Susilo sesuai dengan fakta. Tidak ada yang perlu diragukan dari pernyataan Djoko seperti yang selama ini disangsikan oleh Nurdin cs. "Pemerintah tidak pernah bohong, PSSI yang melakukan kebohongan. Ada dua bukti, wakil pemerintah kok bilang bohong," tegasnya dengan nada agak tinggi.

"Semuanya sudah jelas, foto ada, buktinya lengkap. Itu sudah cukup.  Sekarang tinggal kami mengawasi proses kongres PSSI ini seperti apa setelah ada putusan FIFA. Kalau memang ada yang salah lagi, maka harus ada yang mengingatkan," lanjut mantan juru bicara kepresidenan tersebut. Sementara itu, Kemenpora tidak mau berpolemik mengenai rencana Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang akan menggelar kongres sendiri. Andi hanya menyebut, kongres yang diakui FIFA adalah kongres PSSI. Meskipun KPPN beranggota 84 pemilik suara PSSI.

"Itu hanya masalah demokrasi di internal PSSI. Saya yakin, dengan visi yang sama antara FIFA dan pemerintah, maka kongres pun harus sesuai dengan saran FIFA. Saya yakin nanti proses demokrasi itu juga akan selesai," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, pihak PSSI memilih tidak memperpanjang tuduhan itu. "Saya tak mau ikut campur," kelit Togar Manahan Nero, anggota Komite Eksekutif (Exco). PSSI kemarin mulai menginventaris   beberapa tempat yang akan dijadikan venue kongres. Bahkan, Togar juga sudah menghubungi pengurus Persiba Balikpapan agar diizinkan menggelar kongres. Balikpapan dipilih karena daerah tersebut adem ayem. Tidak ada demo anti-PSSI seperti yang terjadi di daerah lain. "Ya, saya habis menghubungi pihak Persiba Balikpapan. Tapi, itu hanya salah satu kandidat tempat pelaksanaan kongres," terangnya.

Menurut dia, masih ada beberapa daerah lagi yang akan dijadikan arena kongres, seperti Manado, Parapat (Danau Toba), Jakarta, dan Solo. Keputusan mengenai venue bakal segera diketahui setelah pengurus PSSI melakukan rapat. Namun, banyak pihak menyatakan bahwa PSSI akan mengambil langkah aman dengan menyelenggarakan kongres di tempat yang adem seperti Balikpapan. Tetapi, PSSI memilih menanggapi tudingan tersebut dengan santai. "Pokoknya tempatnya masih di Indonesia," kelit Togar.

Uang-Fasilitas Melimpah, Sudah Duduk Ogah Turun

SEWAKTU saya masih duduk di bangku SD, guru saya mengajarkan pepatah yang selalu saya ingat: Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah itu saya coba gunakan untuk memahami hubungan antara FIFA dan PSSI. Saya yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa mencoba menggali dengan saksama masalah tersebut sampai akarnya.

Ada kemiripan antara pengurus FIFA dan PSSI: Mereka lama berkuasa dan tidak mau turun-turun. Yang lebih penting lagi, dalam urusan duit, FIFA ataupun PSSI dianggap tidak transparan.

Di FIFA, nama wartawan Inggris Andrew Jennings masuk blacklist nomor 1. Alexander Koch, pejabat Bidang Humas FIFA, ketika saya tanya mengenai Jennings tidak bisa menyembunyikan kejengkelan. ”Saya larang dia masuk di lingkungan FIFA. Sebab, sebagai wartawan, dia sangat tidak objektif,” kata Herr Koch gusar.

Bagi dia, apa saja yang ditulis Jennings hanya isapan jempol dan kebohongan belaka. Memang pantas Jennings bikin marah pengurus FIFA. Sebab, dia satu-satunya wartawan yang mampu mendokumentasikan berbagai masalah di FIFA.

Dosa besar Jennings ialah dia menulis buku berjudul Foul! The Secret World of FIFA: Bribes Vote Rigging and Ticket Scandals. Buku itu mengupas habis skandal keuangan dan berbagai persoalan yang membelit FIFA. Dalam ulasan tentang karya Jennings tersebut, koran terkenal di Inggris The Daily Mail menulis, ”Explosive….. An astonishing story of bribery and vote rigging.” Sedangkan Presiden FIFA Sepp Blatter berkomentar kepada Jennings, ”You write fiction.”

Buku Jennings itu di kalangan wartawan serta peminat dan pengamat bola di Inggris sangat berpengaruh. Akibatnya, media di Inggris dicap anti-FIFA. Pun, hasilnya sangat jelas: Inggris gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, kalah oleh Rusia meski Pangeran Williams ikut turun untuk melobi. Banyak yang heran, kenapa Inggris sampai kalah oleh Rusia. Juga banyak yang mempertanyakan, kenapa Qatar bisa menjadi tuan rumah World Cup 2022.

”Well, kami juga harus mempertimbangkan perkembangan bola di Eropa Timur. Tidak benar semua tuduhan koran Inggris mengenai adanya penyuapan atau permainan dalam penentuan,” kata Koch.

Memang tuduhan atau kritik yang ditulis Jennings tidak main-main. Masalahnya, berbeda dengan tradisi CEO perusahaan atau lembaga penting di Eropa yang selalu mengumumkan gaji pimpinan dan dewan direksi, gaji dan penghasilan presiden FIFA dinyatakan sebagai rahasia. Hanya boleh diketahui komite keuangan organisasi.

Tetapi, dari berbagai sumber, Jennings menuliskan bahwa gaji Blatter 4 juta franc Swiss (CHF) atau hampir Rp 38 miliar. Dalam kontrak juga disebutkan, jika Blatter di-PHK, FIFA harus memberikan kompensasi sebesar CHF 24 juta atau hampir Rp 226 miliar. 

Di luar gaji itu, Blatter masih memiliki sejumlah fasilitas dan pengeluaran yang dibayar FIFA. Tumpangannya saja Mercy terbaik di Swiss. Biaya sewa apartemennya di Zilikon, dekat Zurich, CHF 8.000 per bulan. Jika pergi ke luar wilayah Swiss untuk urusan apa pun, dia dapat sangu sehari USD 500 plus uang makan, uang belanja, dan lain-lain.

Bahkan, Jennings bisa menyebutkan, jas dan belanjaan Blatter di Coop (semacam supermarket Hero di Swiss) juga dibayari FIFA. Masih menurut Jennings, tiket pelesir pacar presiden FIFA yang sudah berusia lebih dari 75 tahun itu –tapi, ora nyebut kata orang Jawa– juga dibayari FIFA.

Blatter menjadi presiden FIFA sejak 1998. Tetapi, belasan tahun sebelumnya dia sudah menjadi Sekjen FIFA. Sama dengan pengurus PSSI yang tidak pernah berganti-ganti. Bisa dikatakan, orangnya ya itu-itu saja. Sepertinya, tidak ada orang Indonesia lain yang bisa mengurus PSSI. Nurdin Halid berkuasa sejak 2003. Sedangkan Sekum PSSI Nugraha Besoes berada di posisinya sejak lama. Seingat saya, sejak saya masih bercelana pendek, dia sudah menjadi pengurus teras PSSI.

Dalam catatan Jennings, Blatter juga sering menyalahi aturan di Swiss. Meski dia tinggal di Kanton Zurich sejak 1975, KTP-nya masih terdaftar di Kanton Valais. Di Swiss, ada perbedaan yang mencolok dari segi perpajakan. Pajak penghasilan di Valais lebih rendah daripada di Zurich. Dengan ber-KTP Valais, pajak yang dibayarkan pun lebih sedikit.

Lalu, masih menurut Jennings, Blatter pun memutuskan mendaftarkan urusan pajaknya di Kanton Appenzell, salah satu kanton terkecil di Swiss yang hanya berpenduduk 15.000 orang dengan pajak paling rendah. Dalam istilah lokal, status Blatter adalah wochenaufenthalter. Terjemahan gampangnya, penduduk Zurich yang hanya tinggal di kota itu selama hari kerja.

Suatu saat reporter dari tabloid Swiss, Blick, datang mengetuk pintu apartemen Blatter di Zurich. Dia menanyakan alamat rumah Blatter di Appenzell, sebagaimana tercatat dalam laporan pajaknya. Ternyata, sampai tiga kali ditanya, presiden FIFA tersebut tidak bisa menyampaikannya dengan benar sampai akhirnya reporter itulah yang menginformasikannya dengan tepat. Dengan kata klain, Blatter hanya pinjam alamat agar pajaknya lebih rendah.

Tentu saja laporan Blick itu mengagetkan banyak pihak. Kantor pajak Zurich akhirnya mengusut kebenaran laporan wartawan Blick. Sedangkan Blatter untuk mencari simpati memberikan kesempatan wawancara khusus kepada koran Walliser Bote, yakni koran lokal tempat kelahirannya di Kanton Valais.

Intinya, isu pengusutan dinas pajak itu tidak benar. Dia juga membantah anggapan bahwa dirinya menjadi sasaran pengusutan atas penyelewengan pembayaran pajak pendapatan. Bahkan, dia berusaha mencari simpati warga local. Sebagai orang asli Valais yang berhasil masuk orbit internasional, wajar dia menjadi sasaran tembak orang-orang di kota besar seperti Zurich.

Membaca bagian cerita itu, saya teringat sebagian usaha Nurdin mencari simpati lokal di Makassar dengan menyatakan bahwa berbagai macam kritik terhadap dirinya tersebut bermotif politik. Tidak pernah diungkap bahwa proses yang terjadi selama ini di PSSI menyalahi aturan FIFA.

Juga, tidak dijelaskan bahwa terjadi pelintiran terhadap statuta organisasi. Seolah-olah para pengurus PSSI sekarang ”menghadapi intervensi pemerintah dan ”dizalimi”. Anggapan dizalimi media dan pemerintah itu akan bisa menjadi alat yang ampuh untuk membela diri. Penampilan memelas sampai menangis di depan Komisi X DPR juga merupakan drama yang sangat mencengangkan.

Walhasil, kekisruhan yang terjadi selama ini di PSSI kini mulai bergeser dari pokok permasalahan: ngototnya pengurus PSSI sekarang untuk mempertahankan Nurdin, yang menurut ketentuan FIFA tidak berhak lagi maju sebagai calon ketua umum PSSI. Persoalannya gampang dan terang benderang. Kalau Nurdin tidak mencalonkan diri lagi dan kongres digelar sesuai dengan aturan, semua masalah beres.

Persoalannya, sekarang ada yang mencoba memelintir aturan yang sudah terang benderang. Lalu, mereka dengan caranya sendiri mencoba menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai.

PSSI seolah baru sadar bahwa sekarang tiba-tiba ada pihak lain yang bisa mendapatkan informasi akurat dari FIFA. Selama ini, seolah hanya pengurus PSSI yang mempunyai hak monopoli atas informasi tentang FIFA. Mereka pula yang merasa punya hak khusus untuk menafsirkan informasi dan ketentuan FIFA.

PSSI juga tidak pernah terbuka soal berbagai macam masalah di FIFA. Andai saya tidak ditugaskan untuk mengontak FIFA, saya mungkin juga tidak tahu tentang keruwetan tersebut. Termasuk, kenapa sudah ada surat teguran agar PSSI memperbaiki statutanya dan menggelar pemilihan ulang Ketum pada Juni 2007.

Tentu masyarakat patut mempertanyakan, mengapa semua orang PSSI yang berkuasa sekarang enggan lengser. Memang ada adagium dari Lord Acton yang sangat terkenal bagi siapa pun yang mempelajari ilmu politik: Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung pada korupsi.

Pada kekuasaan yang mutlak, korupsinya juga akan semakin besar. Tentu kita tidak mengharapkan korupsi di lingkungan PSSI. Namun, keengganan pengurus untuk diganti secara demokratis juga menimbulkan pertanyaan banyak pihak: Apa saja yang dinikmati para pengurus PSSI itu. Kenapa mereka tidak berebut menjadi pengurus yayasan yatim piatu atau mengurus yayasan penyandang anak cacat?

Sebenarnya, kalau melihat dari record PSSI di bawah Nurdin yang makin memburuk, tidak usah didemo atau diributkan banyak pihak, mestinya dia dengan jiwa kesatria mengundurkan diri. Mungkin seperti yang dibilang nenek saya ketika saya masih kecil untuk menggambarkan situasi seseorang yang ngotot tanpa tahu diri: Ora nduwe isin, Le. Memang isin atau malu itu sekarang, tampaknya, menjadi komoditas yang mahal di antara kita. (bersambung)