Jakarta, Menpora Andi
Mallarangeng menyatakan bahwa sikap
pemerintah yang tidak lagi mengakui dan
membekukan kepengurusan Nurdin Halid
merupakan upaya untuk menyelamatkan PSSI.
Hal tersebut dikatakan Andi di Istana Bogor, Jawa
Barat, Selasa (29/3/2011), menyusul kebijakannya
atas nama pemerintah untuk tidak lagi
mengakui PSSI di bawah kendali Nurdin Halid.
Semua aktivitas persepakbolaan diambil alih dan
diawasi oleh KONI/KOI.
"Sikap pemerintah sudah jelas dan pemerintah
tidak bisa lagi memberikan fasilitas pelayanan
kepada kepengurusan PSSI yang sekarang ini,
dan seluruh kegiatan keluarganya, sampai
terbentuk pengurus yang baru yang kredibel
sesuai aturan-aturan FIFA dan standar
kekeluargaan seluruh Indonesia," tutur Andi.
"Berkomunikasi dengan FIFA dan KONI/KOI
untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka
agar segera terbentuk kepengurusan baru
periode 2011-2015 dari PSSI. Kita harus
menyelamatkan PSSI. Organisasi PSSI adalah
milik bangsa Indonesia. Hanya pengurusnya ini
tidak lagi diakui pemerintah."
Menpora menambahkan, pihaknya dan KONI/
KOI terus melakukan komunikasi dengan FIFA,
antara lain untuk menunjukkan bahwa tidak ada
lagi monopoli akses terhadap badan sepakbola
dunia itu.
"Dulu seolah-olah, seakan-akan hanya pengurus
PSSI yang bisa. Kata FIFA begini-begitu, ternyata
berbeda dari yang dikatakan langsung dengan
FIFA. Kita sudah mencari solusi terbaik," tukas
menteri yang juga politisi dari Partai Demokrat
itu.
Mengenai pernyataan Nurdin Halid yang meminta
Presiden SBY untuk memecat dirinya, Andi
mengaku menanggapinya dengan tertawa saja.
Ia juga siap menghadapi apabila Nurdin akan
menggugat dirinya.
"Namanya warga negara, silakan saja kalau mau
melakukan gugatan. Pemerintah melakukan
kebijakannya berdasarkan peraturan yang
berlaku di Republik Indonesia. Dan karena itu
maka harus bisa diperjuangkan sesuai peraturan
perundang-undangan," jawab Menpora.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar