Pengurus Daerah (Pengda) PSSI Jawa
Barat menganggap langkah pemerintah
membekukan kepengurusan PSSI sudah tepat
untuk menyelamatkan pembinaan olahraga
khususnya sepak bola di tanah air.
"Ibaratnya beberapa waktu lalu PSSI sudah
mendapat kartu kuning dari pemerintah, sekarang
saatnya mendapatkan kartu merah. Kami
sependapat dengan langkah itu, namun
selanjutnya perlu ada langkah segera jangan
sampai kondisi seperti sekarang ini berlanjut,"
kata Ketua Pengda PSSI Jabar, Toni Aprilani ketika
dihubungi di Bandung, Selasa.
Menurut Toni, terlepas dari baik buruknya langkah
yang diambil oleh pemerintah, yang jelas apapun
yang dilakukan harus didasari untuk
penyelamatan PSSI dan pembinaan sepak bola
nasional.
Ia menyebutkan, Pengda PSSI, klub dan seluruh
pemegang suara untuk Kongres PSSI sudah siap
menggelar Kongres terkait pembentukan Komite
Pemilihan dan Komite Banding di Pekanbaru,
namun kenyataannya peserta ditinggalkan oleh
PSSI dengan alasan yang tidak bisa diterima.
"Kami pemegang suara PSSI yang hadir di
Pekanbaru disia-siakan, ditinggal begitu saja.
Seperti kehilangan induk saja kami di sana.
Padahal itu kesempatan dari FIFA bagi PSSI untuk
menyiapkan kongres," kata Toni.
Menurut Toni, Penda PSSI Jawa Barat tidak akan
mempermasalahkan hal-hal yang sudah terjadi,
namun ia berharap ke depan ada langkah dan
penanganan secepatnya.
Pengda PSSI Jabar, kata Toni tetap siap mengawal
dan mengikuti seluruh tahapan Kongres PSSI
demi terbentuknya kepengurusan dan
bergulirnya pembinaan sepak bola nasional yang
baik, sehat dan efektif.
"Dengan suara yang kami miliki, jelas akan
digunakan untuk membangun sepak bola yang
lebih baik," kata Toni.
Terkait rencana untuk melakukan mobilisasi
kekuatan untuk menentukan langkah selanjutnya,
kata Toni pihaknya menunggu perkembangan
dari FIFA dan pemerintah sendiri.
"Kami tunggu, yang jelas sebagai pemegang
suara untuk Kongres kami punya hak untuk
bicara dan sama-sama mengawal," katanya.
Pada kesempatan itu, ia enggan menyebutkan
dukungan Pengda PSSI Jawa Barat untuk calon
Ketua Umum PSSI mendatang. Menurut Toni
suara Pengda PSSI Jabar hanya akan diberikan
saat dilakukan pemilihan pada Kongres
mendatang.
"Yang penting sekarang tentukan waktu Kongres
dan pastikan seluruh tahapan bisa berjalan.
Fasilitasi diperlukan agar bisa berjalan baik,"
katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah
membekukan PSSI di bawah kepengurusan Ketua
Umum Nurdin Halid dan Sekjen Noegraha
Besoes.
Pembekuan itu berakibat seluruh fasilitas pejabat
PSSI dicabut, termasuk membekukan sementara
penggunaan dana APBN hingga terbentuknya
kepengurusan baru PSSI periode 2011-2015.
Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah
melihat perkembangan terakhir Kongres PSSI
yang digelar di Pekanbaru dianggap ricuh dan
tidak menghasilkan hal yang diharapkan sebagai
tahapan Kongres PSSI.
"Bagi Pengda PSSI Jabar sendiri pembekuan oleh
pemerintah terhadap PSSI tidak masalah, selama
ini operasional dan kegiatan Pengda PSSI Jabar
tidak pernah mendapat bantuan dari pusat," kata
Ketua Pengda PSSI Jabar itu menambahkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar