Bendahara Persatuan Sepak bola
Seluruh Indonesia (PSSI), Achsanul Qosasi,
kecewa dengan keputusan pemerintah yang tidak
mengakui PSSI di bawah kepemimpinan Ketua
Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes.
"Itu disayangkan. Saya terus terang kaget dengan
statement Pak Andi (Menpora)," ujar Achsanul
sebelum rapat Paripurna DPR di Gedung
Parlemen, Jakarta, Selasa 29 Maret 2011.
Sikap pemerintah, Achsanul memperkirakan,
diambil karena mendapat informasi-informasi
yang kurang berimbang. "Sehingga sampai
kelihatan beliau emosi menyampaikan hal ini. Tapi
kami menghargai itu," kata dia.
Tapi Achsanul meyakini hal tersebut sebagai
upaya pemerintah menghentikan kekacauan yang
ada di PSSI. "Ini mungkin cara pemerintah untuk
menghentikan kekisruhan di PSSI," kata Achsanul
yang juga politisi Partai Demokrat ini.
Hingga saat ini, Achsanul mengatakan, PSSI
secara institusi belum bersikap secara resmi
menanggapi pernyataan Menpora tersebut.
Achsanul menjelaskan PSSI hanya dapat pasrah
dan menunggu keputusan badan sepak bola
dunia FIFA.
"PSSI secara institusi tak bisa berbuat apa-apa.
Kita tak usah memanasi suasana lagi. Tunggu
FIFA saja bagaimana keputusannya," ucap
Achsanul.
Meski demikian, Achsanul menilai, PSSI sebaiknya
tetap ada secara institusi. Karena semua kompetisi
sepakbola diatur oleh PSSI. Jika PSSI dibekukan
maka semua jadwal kompetisi akan terganggu.
"Pasti akan terganggu. karena bagaimanapun
yang mengurus kompetisi itu adalah BLI (Badan
Liga Indonesia). BLI kan bagian dari PSSI, dan
semua keputusan BLI dilaporkan kepada PSSI.
Kalau PSSI dibekukan, otomatis BLI akan seperti
kehilangan induk dan juga tidak akan berani
bersikap," kata Achsanul.
Selain itu, lanjut Achsanul, Komisi Disiplin ada di
tubuh PSSI. Sementara Komisi Disiplin dan
Komisi Banding serta perangkat lainnya mestinya
dapat tetap berjalan jika ada kompetisi. Tetapi jika
kompetisi itu pun dibekukan oleh pemerintah,
menurut Achsanul, Komisi Disiplin, dan Komisi
Banding, serta perangkat lainnya itu juga otomatis
tak bisa bekerja.
"Jadi tak ada artinya mengatakan bahwa
kompetisi masih berjalan, dilakukan oleh
pemprov-pemprov. karena yang mjalankan
kompetisi saat ini adalah PSSI," kata Achsanul.
"Apakah ini sah diakui FIFA dimanapun ia akan
menyelenggarakan kompetisi dan
mengatasnamakan PSSI memimpin timnas,"
tambah Achsanul.
Lebih jauh, Achsanul meyakini FIFA akan segera
menjatuhkan sanksi kepada Pemerintah. "Saya
kok merasa yakin dengan ada kondisi ini FIFA
akan memberikan sanksi," kata Achsanul.
Sesuai aturan FIFA, jika Pemerintah
mengintervensi badan sepak bola suatu negara,
maka sanksi larangan bermain bagi tim nasional
negara bersangkutan akan dijatuhkan.
Menanggapi ancaman sanksi ini, Achsanul pun
mengaku hanya bisa pasrah.
"Kalau pemerintah membekukan kan berarti
pemerintah tidak menganggap PSSI ada. Yang
pasti dengan posisi kita dibekukan berarti kita
sudah tidak dianggap keberadaannya. Ya sudah
kita terima. Sebaiknya kita tidak melakukan
apapun. Sebaiknya kita diam saja," kata Achsanul.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar