Jakarta, PSSI kembali mengacung-
acungkan peraturan FIFA dalam pertemuan
mereka dengan Komisi X DPR. Salah satu yang
mereka singgung adalah soal intervensi
pemerintah.
Intervensi pemerintah ini, tak lain dan tak bukan,
berkatian dengan desakan dari Menpora Andi
Mallarangeng, yang juga mewakili KONI/KOI,
yang meminta PSSI segera mereformasi
kepengurusannya, mematuhi semangat Kongres
Sepakbola Nasional tahun lalu, dan
memperhatikan tuntutan masyarakat sepakbola
Indonesia.
Menpora menjadikan UU Olahraga sebagai
dasarnya. Sementara Ketua Umum PSSI
membantah dengan mengatakan bahwa UU
Olahraga tak cocok dengan statuta FIFA.
Di sisi lain, Sekjen PSSI Nugraha Besoes juga
menambahkan bahwa apa yang dilakukan
pemerintah tersebut adalah sebuah bentuk
intervensi. Dalam pembelaannya, ia menyebut
bahwa ini bisa membahayakan sepakbola
Indonesia.
"Ingat kita nanti ada SEA Games. Kalau sanksi ini
dijatuhkan, kita tak akan bisa berlaga di SEA
Games atau laga-laga internasional lainnya," ujar
Nugraha.
Dalam konferensi pers Senin (28/2/2011) lalu,
Nurdin menyebutkan bahwa mereka meminta
FIFA untuk tak menjatuhkan sanksi terhadap
Indonesia. Sementara itu, Menpora justru
berpendapat bahwa sanksi FIFA adalah hal yang
biasa.
"Sanksi FIFA bukan hal yang luar biasa, biasa itu,
banyak negara pernah mendapat sanksi FIFA,"
tegas Menpora dalam raker dengan Komisi X DPR
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar