DPR Minta Nurdin Tak Calonkan Diri

Jakarta - Sejumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia meminta Nurdin Halid tak
mencalonkan diri menjadi Ketua Umum
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia periode
2011-2015. "Itu akan lebih terhormat, daripada
maju tapi rakyat tak menghendaki," kata
anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dedi
Wahidi, dalam rapat dengar pendapat umum
Komisi X dengan pengurus PSSI di gedung DPR
RI kemarin.
Selain Nurdin, kata Dedi, Sekretaris Jenderal PSSI
Nugraha Besoes harus mengundurkan diri.
Alasannya, Nugraha sudah terlalu lama
menjabat Sekretaris Jenderal PSSI. "Sudah
saatnya jabatan itu diserahkan kepada orang lain
yang juga memiliki kesempatan untuk
mengurus PSSI," katanya.
Pernyataan senada disampaikan oleh anggota
Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh. Nurdin,
kata Angelina, lebih baik memilih mundur
secara terhormat dengan cara tidak menerima
pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI.
"Saat kita terpilih melalui panggung terhormat,
sudah sebaiknya kita juga berhenti melalui
panggung terhormat," ujarnya.
Angelina beralasan, desakan dari berbagai pihak
sampai upaya pelecehan terhadap Nurdin sudah
sangat besar. "Saya sebetulnya tidak ingin Pak
Nurdin dilecehkan orang lain, diinjak-injak
fotonya, dibakar fotonya," ujarnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto,
menegaskan bahwa hukum yang berlaku di
Indonesia harus tetap menjadi acuan bagi PSSI
dalam menjalankan kegiatannya. "Kita tidak bisa
membiarkan hukum yang berlaku di negara ini
tidak menjadi acuan," kata Utut.
Dalam penilaian Utut, PSSI boleh saja
menjadikan aturan FIFA sebagai acuan. Namun
dasar hukum yang ada dalam negara sendiri
seharusnya tidak diabaikan. "FIFA bisa jadi
menyatakan tidak boleh ada intervensi karena
organisasi itu memang independen," katanya.
Tapi Utut mempertanyakan apakah PSSI sudah
independen. "Dalam pendanaan saja masih
mengharapkan dari anggaran negara," ujarnya.
Namun Nurdin menegaskan tidak akan
mundur. �Saya bertahan karena ingin
mempertahankan harkat, marwah, dan harga
diri PSSI, � kata Nurdin. Dia ingin mengawal
agar tidak ada intervensi dalam proses
pemilihan pengurus yang sedang berlangsung
saat ini.
Pernyataan untuk bersedia atau tidak menerima
pencalonan, kata dia, tidak bisa disampaikan
sekarang. �Saat saya sampaikan sekarang,
kemudian ada 81 suara yang meminta
(pencalonan), bagaimana? Itu sesuai dengan
aturan yang ada dalam PSSI. �
Nurdin menegaskan, dirinya hanya bisa
menyampaikan hal itu pada saat kongres empat
tahunan, yang mengagendakan pemilihan
pengurus PSSI. �Kapasitas saya menyatakan
kesediaan saya pada saat kongres itu,� katanya.
Kongres yang semula dijadwalkan berlangsung
pada 19 Maret di Pulau Bintan, Riau, itu
diundurkan menjadi 26 Maret di Bali. Namun
belakangan diundurkan lagi hingga waktu yang
belum ditentukan.
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Eko
Hendro Purnomo, mengingatkan agar kongres
jangan melewati batas waktu kepengurusan
PSSI yang berakhir pada 19 April. �Jangan
dilupakan dan ditunda terlalu lama, sampai
akhirnya batas waktu itu malah terlampaui,�
kata Eko.