Purwokerto:Aliansi Suporter
Indonesia-Banyumas kembali mendatangi
kantor KONI Banyumas mengusung revolusi di
tubuh PSSI. Secara tegas, mereka menolak
pengurus partai politik menjadi pengurus PSSI
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
»Akar kisruh permasalahan PSSI yakni politisasi
PSSI, terutama adanya pengurus parpol yang
menjadi pengurus PSSI, ” terang Koordinator
Aliansi Suporter Indonesia Banyumas, Yoyok,
Rabu (2/3).
Yoyok mengatakan, kepengurusan PSSI
seharusnya bersih dari unsur partai politik. Ia
mencontohkan Ketua PSSI, Nurdin Halid, yang
mempolitisir PSSI untuk kepentingan partai
tertentu.
Tak hanya itu, pengurus parpol di daerah juga
sama saja menjadikan PSSI daerah dan klub
sepakbola sebagai ajang pencitraan diri demi
meraih kekuasaan. Mereka dinilai mendukung
status quo penggunaan APBD untuk sepakbola.
Dalam aski tersebut, mereka menuntut delepan
hal untuk dilakukan guna revolusi PSSI.
»Pertama, surat petisi untuk parpol agar tidak
ikut campur organisasi sepakbola baik di pusat
dan daerah, ” kata Yoyok.
Sedangkan tuntutan lainnya, yakni surat petisi
untuk KPK agar mengaudit keuangan PSSI. Lalu,
melarang penggunaan APBD untuk klub bola
professional. Tuntutan lainnya, PSSI harus
memberikan ijin pada setiap usaha kompetisi
professional yang ingin memajukan
persepakbolaan Indonesia.
Mereka juga menolak calon ketua umum PSSI
yang pernah terkait kasus hukum. Sedangkan
untuk pemerintah, mereka menuntut
pembangunan sarana olah raga yang
representatif guna pengembangan
persepakbolaan Indonesia.
Sementara itu, suporter PSCS Cilacap yang
bernama Laskar Nusakambangan sore ini juga
akan menyuarakan perubahan di tubuh PSCS.
Di Stadion Wijayakusuma Cilacap, sambil
menonton laga kontra Gresik United suara
perubahan akan dikumandangkan. »Kami tidak
akan berhenti selama PSSI belum berubah,”
ujar Nizar, koordinator Laskar Nusakambangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar