PSSI diminta untuk melaporkan
hasil keputusan Komite Banding Pemilihan (KBP)
kepada badan sepakbola dunia FIFA, terkait
tudingan intervensi pemerintah yang meminta
KBP mengoreksi hasil keputusan Komite
Pemilihan (KP).
Komisi Banding Komite Pemilihan yang terdiri dari
Prof Dr Tjipta Lesmana, MA, Prof Dr. Gayus
Lumbuun, Alfred Simandjuntak dan anggota
pengganti Max Boboy dalam amar putusannya
yang diumumkan Jumat, 25 Februari 2011
menyatakan, membatalkan keputusan Komite
Pemilihan menyangkut keempat pembanding.
Namun, Komisi Banding sekaligus menolak
pengajuan banding dari keempat pembanding
tersebut, yakni dua bakal calon ketua umum dan
wakil ketua umum Arifin Panigoro dan George
Toisutta. Komite juga menolak banding dua bakal
calon anggota Komite Eksekutif, yakni Sihar
Sitorus dan Tuti Dau.
"Kami mengembalikan keputusannya kepada
Exco PSSI, sebagai pemegang mandat
kepengurusan PSSI," demikian diutarakan Ketua
Komisi Banding, Tjipta Lesmana.
Namun, keputusan itu sangat disayangkan.
Menurut pengakuan Tjipta tidak terlepas dari
tekanan dan ancaman, salah satunya dari
pemerintah.
"Andai kami diberikan kebebasan suasana
kondusif, kami bisa memutuskan. Keras sekali
ancaman-ancaman dari berbagai pihak, tetapi
tidak kami layani. Kami tidak mau didikte. Jadi,
inilah keputusan yang diambil. Kami juga
mengetahui campur tangan pemerintah pada 21
Februari. Pemerintah meminta Komite Pemilihan
segera memeriksa keputusannya. Tadi pagi juga
mengancam PSSI agar mengabulkan banding
agar kongres PSSI lancar. Ini adalah tekanan,"
beber Tjipta, Jumat, 27 Februari 2011 lalu.
Karena intervensi pemerintah itu pula Komisi
Banding mengaku sulit untuk merumuskan
keputusan yang tepat dalam membahas memori
banding yang dilakukan oleh empat calon Exco
PSSI 20110-2015, yakni Arifin Panigoro, George
Toisutta, Sihar Sitorus dan Tuty Dau.
Arifin dan George Toisutta sebelumnya
dinyatakan tidak lolos verifikasi dari Komite
Pemilihan untuk menjadi calon ketua umum,
sementara Sihar Sitorus dan Tuty Dau sama-
sama tidak lolos verifikasi untuk anggota Exco.
Terkait itu, Manajer Pelita Jaya, Lalu Mara
Satriawangsa, meminta PSSI menyampaikan ini
ke tingkat lebih tinggi dalam hal ini FIFA. Karena,
berdasarkan Electoral Code, PSSI wajib
melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan
tahapan kongres terutama adanya intervensi
pemerintah.
Dengan demikian, FIFA bisa mengetahui secara
lengkap apa yang tersembunyi dan terjadi di
sepakbola Indonesia.
Soal apakah nantinya FIFA akan menjatuhkan
sanksi kepada Indonesia lantaran adanya
intervensi, itu merupakan keputusan badan
sepakbola dunia (FIFA).
"Tapi, apapun keputusan FIFA saya yakin akan
diterima semua pihak, termasuk bila FIFA
menjatuhkan sanksi kepada Indoensia," jelas Lalu
Mara kepada VIVAnews.com, Minggu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar