Jombang (beritajatim.com) - Katua Pengcab
PSSI Jombang, H Marsaid, berharap pemerintah
turun tangan dalam kisruh yang ada di tubuh
PSSI. Hanya saja, proses intervensi itu dalam
batas kewajaran. Semisal, pemerintah tidak ikut
menentukan siapa yang akan menduduki kursi
Ketua PSSI.
"Tapi jangan sampai intervensi pemerintah itu
terlalu berlebihan. Misalnya, Menpora
mengeluarkan SK (Surat Keputusan) menunjuk
Ketua Umum PSSI. Nah, kalau itu dilakukan baru
namanya intervensi berlebihan. Yang pasti
pemerintah harus turun tangan," kata Marsaid,
ketika ditemui di kantornya, Senin (28/2/2011).
Menurut Marsaid, adalah sesuatu yang wajar jika
pemerintah ikut intervensi dalam kisruh di tubuh
PSSI. Alasannya, selama ini anggaran untuk
sepak bola bersumber dari APBN. Dengan begitu,
PSSI juga harus bisa bertanggung jawab
terhadap pemerintah.
"Selama ini PSSI dibiayai oleh APBN yang
notabene uang rakyat. Sehingga dalam proses
kegiatannya harus sesuai dengan keinginan dan
harapan masyarakat. Bukan keinginan
sekelompok atau segolongan orang saja," kata
pria yang pernah diusir Nurdin Halid saat
persiapan kongres PSSI di Hotel Nirwana Bali ini.
Dia juga menjelaskan, PSSI cenderung
menggunakan kebijakan tangan besi dalam
menjalankan organisasi. Hal tersebut, lanjut
Marsaid, terlihat dari adanya rekayasa dalam
pemilihan ketua PSSI serta upaya
mempertahankan rezim Nurdin selama 8 tahun.
"Partisipasi masyarakat dalam membangun
sepak bola dikebiri. Jadi sudah selayaknya
pemerintah segera turun tangan," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar