Jakarta (beritajatim.com) - Gerakan Save our
soccer (SOS) mendesak pemerintah dalam hal ini
kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora)
mengambil alih Persatuan Sepak bola Seluruh
Indonesia (PSSI) dari tangan-tangan yang
menginginkan status quo. Apalagi dengan hasil
keputusan Komite Banding yang menolak semua
calon ketua.
Pengambil alihan yang ditawarkan oleh SOS
dilakukan dengan cara membentuk tim seleksi
Independen untuk pemilihan ketua umum PSSI
seiring dengan berakhrinya kepengurusan PSSI.
Dan menggelar kongres PSSI secara transparan
dan akuntabel.
"Dalam kondisi khusus, pemerintah dapat
melakukan pembekuan terhadap PSSI hingga
kepengurusan pada periode ini berakhir termasuk
tidak memberikan izin pertandingan yang
diselenggarakan oleh PSSI di bawah Nurdin Halid
dan Kongres PSSI yang direkayasa hanya untuk
melanggengkan status quo," ujar anggota SOS
Emerson Yunto dalam siaran pers di Jakarta,
Minggu (27/2/2011).
Pemerintah jangan takut terhadap ancaman
sanksi FIFA, dalam rangka upaya penyelamatan
terhadap sepak bola Indonesia dan PSSI. Sanksi
dari FIFA justru menjadi fase untuk memperbaiki
kepengurusan PSSI, pembinaan usia muda, dan
kompetisi ditingkat nasional. "Mundur selangkah
untuk maju seribu langkah," ujarnya. "Tuntutan
ini dimaksudkan untuk menyelamatkan dan
sekaligus membangun sepakbola Indonesia yang
lebih baik," tambah Emerson.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar