Jakarta (beritajatim.com) - Gerakan Save our
soccer (SOS) mendesak kementerian pemuda
dan olahraga (Kemenpora) mengambil alih
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Anggota SOS Emerson Yunto dalam siaran pers
yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Minggu
(27/2/2011), membeberkan tujuh alasan
pemerintah harus mengambil alih PSSI.
Pertama, PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain
adalah uang rakyat sehingga dalam proses
kegiatanya harus sesuai dengan keinginan dan
harapan masyarakat. Bukan keinginan
sekelompok atau segolongan orang. "Posisi
tuntutan dan harapan masyarakat saat ini adalah
ambil alih PSSI," ujarnya.
Kedua, PSSI telah gagal dalam membangun
sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi.
Dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid
(NH) di PSSI, sepak bola Indonesia belum pernah
juara dalam level regional maupun internasional.
Liga sepak bola Indonesia juga tidak lepas dari
praktik suap dan persaingan beberapa kelompok
kepentingan, bukan murni untuk sepak bola yang
fair play.
Ketiga, adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini
terlihat dari pengelolaan keuangan baik tiket AFF
ataupun dana dari APBN yang tidak transparan
dan akuntable. Selain itu juga Ketua Umum PSSI
pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan
sekarang tersangkut dua kasus yang masih
dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait
dugaan kasus korupsi cek pelawat dan korupsi
APBD Kalimantan Timur.
Keempat, PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait
dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang
menggunakan sepak bola Indonesia untuk
kepentingan partai politik saat Piala AFF
berlangsung. Alasan selanjutnya ialah PSSI telah
berupaya mengambil alih fungsi pemerintah.
Diantaranya rencana mendeportasi pemain,
pelatih, dan wasit asing yang merumput untuk
Liga Primer Indonesia. Hal itu melangkahi fungsi-
fungsi negara diantaranya bagian imigrasi, dan
diduga juga melanggar HAM.
Alasan keenam ialah PSSI tidak demokratis dan
cenderung oligarki. Hal itu terlihat dari adanya
rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha
untuk mempertahankan rezim Nurdin Halid
selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi
masyarakat dalam membangun sepak bola
Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.
Dan alasan terakhir PSSI merekayasa statuta dan
bertentangan dengan FIFA. Beberapa statuta FIFA
dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan
Nurdin Halid dalam pencalonan diri dan
melanggengkan rezim. Diantaranya terkait
dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak
boleh menjadi ketua umum induk organisasi
sepak bola Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar