Aktivis mahasiswa 1974 Hariman Siregar yang yang juga mantan pengurus PSSI Kodya Jakarta Selatan, mengharapkan, agar negara tidak perlu ikut campur terlalu jauh ke dalam rumah tangga PSSI karena kondisi sudah berubah.
"PSSI sudah tidak lagi menjadi olahraga rakyat yang amatiran, atau hanya sekadar sebuah kesenangan semata, seperti yang saya alami dulu sebagai pengurus PSSI tingkat Kodya Jakarta Selatan. Tapi hari ini, PSSI sudah menjadi sebuah bisnis besar," katanya di Jakarta, Senin.
Dengan kondisi tersebut, sambung Hariman, dalam industri sepakbola yang notabene dikelola oleh PSSI, membutuhkan uang besar. Itu bisa dilihat dari bagaimana pengelolaan sebuah turnamen yang membutuhkan uang tidak sedikit. Mulai dari tata pengelolaan, iklan, tayangan langsung di televisi maupun fasilitas bagi pemain maupun mereka-mereka yang terlibat di dalamnya.
"Sehingga, ada baiknya kita melihat dulu PSSI dan FIFA mau bagaimana. Biarkan mereka melangkah sesuai dengan polanya. Dan Negara tidak perlu ikut campur di wilayah itu. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah bagaimana mereka mengurusi dasar-dasar olahraganya saja. Seperti pembinaan olahraga di tingkat sekolah, fasilitas olahraga yang berkualitas seperti lapangan dan lainnya sesuai tata ruang yang ada, serta memberikan kemudahan bagi mereka yang berprestasi,” ujarnya.
Menurut dia, jika PSSI maupun pemerintah memahami perannya masing-masing, lanjut Hariman, harapan akan meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga tanah air pasti akan terwujud.
"Tapi sekarang, saya lihat pemerintah sudah terjebak. Olahraga, khususnya dunia sepakbola, sudah jauh berubah. Sepakbola sudah menjadi bisnis. Jadi, biarkan FIFA yang mengatur PSSI dan pemerintah menjadi fasilitator memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dengan kualitas terbaik," kata Hariman.
Dia melihat, saat ini mereka yang mau ikut masuk pengurus ke PSSI sesungguhnya tidak memahami bahwa sepakbola sudah berubah menjadi industri besar yang sarat dengan profesionalisme. "Karena ke depan, pemain asing yang bermain di Indonesia akan semakin banyak dan penontonnya pun semakin bertambah dengan pola supporter yang semakin professional. Ini yang perlu kita perhatikan bersama," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pengprov PSSI Riau Indra Mukhlis menjelakan sebagai pengurus PSSI bukannya tidak mau diintervensi oleh pemerintah. Sebagai sebuah organisasi, PSSI tetap terbuka dengan siapapun. Terlebih oleh pemerintah, bahkan bagi mereka yang mau menjadi pemimpin di PSSI, terbuka bagi siapapun.
Namun, Indra menegaskan, tetap harus sesuai dengan peraturan yang ada, yakni statuta PSSI dan FIFA.
"Terus terang, bukannya kita tidak mau diintervensi oleh pemerintah. Kita sangat tergantung dengan statuta PSSI dan FIFA. Jika kita menyalahi aturan yang ada, kita akan dapat kesulitan berarti yang bisa jadi membuat dunia persepakbolaan kita terhambat karena jatuhnya sanksi, seperti yang dialami sejumlah negara. Padahal, statuta yang ada selama ini sudah demokratis dan bersifat independen," kata Indra.
Karena selama ini, lanjut Indra, dengan menggunakan statuta tersebut dalam menjalankan tugas dan fun gsinya, kepengurusan yang ada di PSSI, baik di pusat maupun daerah sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. "Semua itu tetap berpatokan terhadap statuta FIFA yang kemudian diturunkan ke statutaPSSI. Jadi jika pemerintah mau intervensi, silakan intervensi di kongres yang dihadiri oleh seluruh anggota se-Indonesia," papar Indra.
Di kongres PSSI, menurut Indra, pemerintah pun diundang, baik sebagai yang membuka acara maupun nara sumber saat ada diskusi terkait sepakbola tanah air. Namun, saat kongres, perwakilan pemerintah, dalam hal ini Menpora, hanya sebagai peninjau yang memiliki hak bicara tapi tidak memiliki hak suara. "Karena yang memiliki hak suara hanya anggota dan pengurus PSSI, dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah serta para pengelola klub sepakbola di liga super," ujar Indra.
Tidak diperkenankannya intervensi pemerintah, lanjut Indra, tidak hanya berlaku di pusat. Di daerah di tingkat provinsi pun berlaku hal yang sama. ”Seperti di tingkat provinsi. Saya sebagai Ketua Pengprov PSSI Riau tidak bisa diintervensi oleh Gubernur Riau. Kalau hanya memberikan masukan dan pokok-pokok pikiran terkait persepakbolaan, kita terima dengan terbuka. Tapi hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, nanti kita (PSSI) juga yang kena," ujarnya.
Untuk itu, Indra mengajak semua pihak untuk menyelamatkan PSSI. Jika ada yang menginginkan terjadi revolusi di tubuh PSSI, Indra berharap hal itu terjadi di kongres. Karena jika bicara tentang perubahan ke arah yang lebih baik, seperti yang diharapkan semua pihak dengan bicara revolusi PSSI, itupun seirama dengan Indra dan pengurus PSSI yang lain. Karena kepentingan tersebut adalah kepentingan bangsa dan Negara demi kemajuan persepakbolaan nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar