Langkah Menteri Pemuda dan
Olahraga yang mengintervensi Pemilihan Ketua
Umum PSSI periode 2011-2015 dinilai tidak tepat.
Hal ini diungkapkan Lalu Mara Satriawangsa
selaku juru bicara Aburizal Bakrie. Lalu Mara
sangat menyayangkan sikap pemerintah, dalam
hal ini Menpora Andi Alfian Mallarangeng, yang
intervensi terhadap proses pemilihan Ketua
Umum PSSI periode 2011-2015.
Lalu Mara mengungkapkan hal ini setelah Komite
Banding Ketum PSSI, yang diketuai Tjipta
Lesmana, mengaku tidak bisa bekerja dengan
baik dalam menghasilkan keputusan menyusul
adanya sejumlah intervensi dan intimidasi,
termasuk dari pemerintah.
Komite Banding, Jumat 25 Februari 2011, akhirnya
mengeluarkan keputusan untuk menolak banding
dua bakal calon Ketum PSSI, Arifin Panigoro dan
George Toisutta, sekaligus menolak keputusan
verifikasi Komite Pemilihan.
Dalam jumpa pers yang digelar kemarin tersebut,
Tjipta mengaku pihaknya tidak bisa bekerja
dengan baik setelah mendapat intervensi. Komite
Banding akhirnya mengembalikan semua
keputusan kepada Komite Eksekutif PSSI sebagai
pemberi mandat.
"Pemerintah dalam hal ini Menpora sebaiknya
menghormati anggaran dasar rumah tangga,
Statuta FIFA dan PSSI. Jangan pakai cara yang
otoriter, kekuatan dan intimidasi. Serahkan semua
pemilihan ini ke anggota PSSI yang memiliki
suara," ujar Lalu Mara, Sabtu 26 Februari 2011.
"Partai Golkar tidak ikut campur, hanya concern
dengan perkembangan yang saat ini. Tampak
jelas Menpora mengintervensi kerja Komite
Banding, mengintimidasi dan menggunakan
kekuasaan."
"Jangan ada intervensi. Serahkan masalah ini
kepada anggota PSSI sesuai anggaran dasar yang
benar," tutup Lalu Mara.
Sepakbola Indonesia terancam dibekukan FIFA
selaku otoritas tertinggi sepakbola dunia jika
terbukti pemerintah campur tangan dalam urusan
sepakbola dalam negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar