Jakarta: Prestasi tak kunjung didapat, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sibuk mengurus jabatan. Para petinggi PSSI pun saling membentengi diri dari sanksi Badan Sepakbola Dunia atau FIFA. Aksi-aksi ini dilakoni terkait pencoretan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI.
Nurdin pun membantah keras adanya surat dari FIFA tahun 2007 yang disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo. Bantahan perihal penolakan pencalonan Nurdin sebagai ketua umum karena tersangkut kasus pidana.
Persoalan ini cukup membuat sejumlah masyarakat kurang bersimpati. "Bola-bola saja, jangan dicampuradukan dengan politik," tutur seorang warga di Jakarta, belum lama berselang.
Buntut dari kekisruhan ini, Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) akan mengadakan Kongres Luar Biasa. Penyelenggaraan disepakati berlangsung pada 26 April mendatang di Solo, Jawa Tengah. KPPN merasa berhak menyelenggarakan kongres karena didukung 87 dari 100 anggota pemilik suara PSSI.
FIFA memberi tenggat waktu menggelar kongres pemilihan ketua umum baru hingga 30 April. Bila sebelumnya tim verifikasi memasukkan nama Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie, Komisi Banding menganulir keputusan tim verifikasi PSSI. Hasilnya empat nama calon yakni Nurdin, Nirwan, George Toisutta dan Arifin Panigoro pun gugur.
Belakangan muncul nama-nama baru. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan pengurus PSSI Diza Rasyid Ali, digadang-gadang bakal meramaikan bursa calon ketua umum PSSI.
Siapapun sosok pucuk pimpinan PSSI, masyarakat ingin yang terbaik. "Intinya tahu persepakbolaan dan mengayomi," tutur seorang ibu, warga Jakarta perihal sosok calon ketua umum yang ideal
Sabtu, 12 Maret 2011
Salahkan pemilih Nurdin!
MEDAN – Berbicara tentang PSSI, tidak mungkin terlepas dengan sosok seorang Nurdin Halid. Pro kontra mengenai pencalonannya sebagai Ketua Umum PSSI sampai saat ini terus berlanjut, ditandai dengan maraknya aksi unjuk rasa di berbagai kota.
Bukan cuma sekedar menyampaikan isu, para demonstran pun melayangkan hujatan, ejekan bahkan cacian kepada Nurdin dan kroni-kroninya. Hebatnya, Nurdin tidak bergeming dan sebaliknya menilai bahwa gelombang dan ejekan massa tidak membuatnya goyah, termasuk intervensi pemerintah sekalipun.
Pandangan berbeda disampaikan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMAN 3 Medan, Drs Emiruddin Harahap MM, Jumat kemarin. Emir mengatakan, jangan melihat permasalahan PSSI dengan kacamata kuda (lurus-red), sehingga kita mudah terprovokasi yang ditandai begitu banyaknya demo kepemimpinan Nurdin.
“Harusnya sebagai insan berpendidikan, kita lihat permasalahan dari sudut pandang sesuai data dan fakta. Ternyata, Nurdin Halid memiliki suara terbanyak yang juga berarti dia dipilih oleh lebih dari setengah pengurus PSSI di seluruh Indonesia,” ucap Emir.
Karena itu, ditambahkan yang paling penting saat ini harus kembali kepada aturan-aturan yang diatur PSSI yang notabene adalah induk organisasi persepakbolaan tertinggi di Indonesia dan pastinya aturan mereka sesuai AD/ART yang dianut dari statuta FIFA.
“Marilah sama-sama kita meilhat masalah ini dengan pikiran jernih, karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Perlu kita akui, bahwa Nurdin tidaklah sempurna tapi minimal saat ini warna persepakbolaan kita lebih hidup kendati prestasi timnas minim,” lanjutnya.
Bukan cuma sekedar menyampaikan isu, para demonstran pun melayangkan hujatan, ejekan bahkan cacian kepada Nurdin dan kroni-kroninya. Hebatnya, Nurdin tidak bergeming dan sebaliknya menilai bahwa gelombang dan ejekan massa tidak membuatnya goyah, termasuk intervensi pemerintah sekalipun.
Pandangan berbeda disampaikan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMAN 3 Medan, Drs Emiruddin Harahap MM, Jumat kemarin. Emir mengatakan, jangan melihat permasalahan PSSI dengan kacamata kuda (lurus-red), sehingga kita mudah terprovokasi yang ditandai begitu banyaknya demo kepemimpinan Nurdin.
“Harusnya sebagai insan berpendidikan, kita lihat permasalahan dari sudut pandang sesuai data dan fakta. Ternyata, Nurdin Halid memiliki suara terbanyak yang juga berarti dia dipilih oleh lebih dari setengah pengurus PSSI di seluruh Indonesia,” ucap Emir.
Karena itu, ditambahkan yang paling penting saat ini harus kembali kepada aturan-aturan yang diatur PSSI yang notabene adalah induk organisasi persepakbolaan tertinggi di Indonesia dan pastinya aturan mereka sesuai AD/ART yang dianut dari statuta FIFA.
“Marilah sama-sama kita meilhat masalah ini dengan pikiran jernih, karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Perlu kita akui, bahwa Nurdin tidaklah sempurna tapi minimal saat ini warna persepakbolaan kita lebih hidup kendati prestasi timnas minim,” lanjutnya.
Ketua KONI Sebut PSSI Bikin SEA Games Kacau
"Saya mengatakan bahwa situasi ini bukan hanya mengganggu persiapan tim sepak bola, tetapi juga atlet-atlet lain menjelang SEA Games 2011. Saya juga membawa kliping mengenai semua yang terjadi di Indonesia, seperti demonstrasi menjelang kongres PSSI. Blatter sangat kaget ketika melihat bagaimana kondisi sepak bola di Indonesia," beber Rita kemarin sembari mengaku ngobrol bersama Blatter selama satu jam di markas FIFA.
Selama kepemimpinan Nurdin, kata Rita, timnas tidak mampu meraih gelar bergengsi. Satu-satunya gelar yang mampu diraih timnas di rezim Nurdin adalah trofi Piala Kemerdekaan 2008 saat Charis Yulianto dkk mengalahkan Libya. Namun, saat itu Libya memilih walk out (WO) sehingga pasukan Garuda dinyatakan menang dengan skor 3-1.
Reaksi lebih keras ditunjukkan Wakil Ketua Umum I KONI Hendardji Soepandji. Dia menyatakan bahwa sorotan media luar negeri lebih banyak mengenai kebobrokan olahraga ketimbang prestasi yang sudah diukir atlet cabor lain. Dia pun khawatir bahwa hal tersebut akan menenggelamkan gebyar persiapan Indonesia saat menjadi tuan rumah SEA Games 2011 nanti.
"Kalau ini terus terjadi, SEA Games bisa kacau. Kalau SEA Games kacau, nama Indonesia di dunia internasional bakal tercemar," terangnya. Hendardji menambahkan, akar permasalahan dari polemik itu sebenarnya sangat simpel. Dia menyatakan bahwa kejujuran menjadi kunci jika masalah tersebut ingin segera selesai. "Ini kan akar masalahnya karena ketidakjujuran. Padahal, mereka adalah insan olahraga yang harusnya berjiwa sportif. Kalau memang sudah dilarang, ya sebaiknya tak usah ngotot untuk maju lagi," tambah lelaki yang juga menjabat sebagai Ketum PB Forki tersebut.
Di sisi lain, KONI/KOI bertekad bakal mengawal jalannya kongres pada 29 April. Itu sesuai dengan anjuran FIFA ketika Rita bertemu Blatter. Apalagi KONI juga merupakan induk PSSI. "Sebagai ketua International Olympic Committee (IOC) dan National Olympic Committee (NOC), saya diminta bantuannya untuk memonitor proses," ucap Rita.
Sementara itu, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora ) Andi Mallarangeng meminta segala sesuatu yang berhubungan dengan kongres PSSI harus sesuai dengan Statuta FIFA dan electoral code FIFA. Bukan statuta PSSI yang selama ini diagung-agungkan kubu status quo. "Setelah bertemu FIFA, semuanya jelas. Bahwa statuta yang digunakan oleh PSSI ternyata ada yang tidak sesuai. Selain itu, pintu informasi sekarang bisa semakin terbuka," ucap Andi.
Dia menegaskan bahwa monopoli informasi dari FIFA yang selama ini dipraktikkan oleh PSSI tidak akan lagi terulang. Itu pula yang membuat Andi semakin yakin bahwa tidak akan terjadi lagi kebohongan seperti yang pernah diungkapkan sehingga kongres bisa lebih terbuka dari sebelumnya.
Andi juga menyatakan bahwa apa yang diungkapkan Dubes Indonesia di Swiss Djoko Susilo sesuai dengan fakta. Tidak ada yang perlu diragukan dari pernyataan Djoko seperti yang selama ini disangsikan oleh Nurdin cs. "Pemerintah tidak pernah bohong, PSSI yang melakukan kebohongan. Ada dua bukti, wakil pemerintah kok bilang bohong," tegasnya dengan nada agak tinggi.
"Semuanya sudah jelas, foto ada, buktinya lengkap. Itu sudah cukup. Sekarang tinggal kami mengawasi proses kongres PSSI ini seperti apa setelah ada putusan FIFA. Kalau memang ada yang salah lagi, maka harus ada yang mengingatkan," lanjut mantan juru bicara kepresidenan tersebut. Sementara itu, Kemenpora tidak mau berpolemik mengenai rencana Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang akan menggelar kongres sendiri. Andi hanya menyebut, kongres yang diakui FIFA adalah kongres PSSI. Meskipun KPPN beranggota 84 pemilik suara PSSI.
"Itu hanya masalah demokrasi di internal PSSI. Saya yakin, dengan visi yang sama antara FIFA dan pemerintah, maka kongres pun harus sesuai dengan saran FIFA. Saya yakin nanti proses demokrasi itu juga akan selesai," tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, pihak PSSI memilih tidak memperpanjang tuduhan itu. "Saya tak mau ikut campur," kelit Togar Manahan Nero, anggota Komite Eksekutif (Exco). PSSI kemarin mulai menginventaris beberapa tempat yang akan dijadikan venue kongres. Bahkan, Togar juga sudah menghubungi pengurus Persiba Balikpapan agar diizinkan menggelar kongres. Balikpapan dipilih karena daerah tersebut adem ayem. Tidak ada demo anti-PSSI seperti yang terjadi di daerah lain. "Ya, saya habis menghubungi pihak Persiba Balikpapan. Tapi, itu hanya salah satu kandidat tempat pelaksanaan kongres," terangnya.
Menurut dia, masih ada beberapa daerah lagi yang akan dijadikan arena kongres, seperti Manado, Parapat (Danau Toba), Jakarta, dan Solo. Keputusan mengenai venue bakal segera diketahui setelah pengurus PSSI melakukan rapat. Namun, banyak pihak menyatakan bahwa PSSI akan mengambil langkah aman dengan menyelenggarakan kongres di tempat yang adem seperti Balikpapan. Tetapi, PSSI memilih menanggapi tudingan tersebut dengan santai. "Pokoknya tempatnya masih di Indonesia," kelit Togar.
Uang-Fasilitas Melimpah, Sudah Duduk Ogah Turun
SEWAKTU saya masih duduk di bangku SD, guru saya mengajarkan pepatah yang selalu saya ingat: Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah itu saya coba gunakan untuk memahami hubungan antara FIFA dan PSSI. Saya yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa mencoba menggali dengan saksama masalah tersebut sampai akarnya.
Ada kemiripan antara pengurus FIFA dan PSSI: Mereka lama berkuasa dan tidak mau turun-turun. Yang lebih penting lagi, dalam urusan duit, FIFA ataupun PSSI dianggap tidak transparan.
Di FIFA, nama wartawan Inggris Andrew Jennings masuk blacklist nomor 1. Alexander Koch, pejabat Bidang Humas FIFA, ketika saya tanya mengenai Jennings tidak bisa menyembunyikan kejengkelan. ”Saya larang dia masuk di lingkungan FIFA. Sebab, sebagai wartawan, dia sangat tidak objektif,” kata Herr Koch gusar.
Bagi dia, apa saja yang ditulis Jennings hanya isapan jempol dan kebohongan belaka. Memang pantas Jennings bikin marah pengurus FIFA. Sebab, dia satu-satunya wartawan yang mampu mendokumentasikan berbagai masalah di FIFA.
Dosa besar Jennings ialah dia menulis buku berjudul Foul! The Secret World of FIFA: Bribes Vote Rigging and Ticket Scandals. Buku itu mengupas habis skandal keuangan dan berbagai persoalan yang membelit FIFA. Dalam ulasan tentang karya Jennings tersebut, koran terkenal di Inggris The Daily Mail menulis, ”Explosive….. An astonishing story of bribery and vote rigging.” Sedangkan Presiden FIFA Sepp Blatter berkomentar kepada Jennings, ”You write fiction.”
Buku Jennings itu di kalangan wartawan serta peminat dan pengamat bola di Inggris sangat berpengaruh. Akibatnya, media di Inggris dicap anti-FIFA. Pun, hasilnya sangat jelas: Inggris gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, kalah oleh Rusia meski Pangeran Williams ikut turun untuk melobi. Banyak yang heran, kenapa Inggris sampai kalah oleh Rusia. Juga banyak yang mempertanyakan, kenapa Qatar bisa menjadi tuan rumah World Cup 2022.
”Well, kami juga harus mempertimbangkan perkembangan bola di Eropa Timur. Tidak benar semua tuduhan koran Inggris mengenai adanya penyuapan atau permainan dalam penentuan,” kata Koch.
Memang tuduhan atau kritik yang ditulis Jennings tidak main-main. Masalahnya, berbeda dengan tradisi CEO perusahaan atau lembaga penting di Eropa yang selalu mengumumkan gaji pimpinan dan dewan direksi, gaji dan penghasilan presiden FIFA dinyatakan sebagai rahasia. Hanya boleh diketahui komite keuangan organisasi.
Tetapi, dari berbagai sumber, Jennings menuliskan bahwa gaji Blatter 4 juta franc Swiss (CHF) atau hampir Rp 38 miliar. Dalam kontrak juga disebutkan, jika Blatter di-PHK, FIFA harus memberikan kompensasi sebesar CHF 24 juta atau hampir Rp 226 miliar.
Di luar gaji itu, Blatter masih memiliki sejumlah fasilitas dan pengeluaran yang dibayar FIFA. Tumpangannya saja Mercy terbaik di Swiss. Biaya sewa apartemennya di Zilikon, dekat Zurich, CHF 8.000 per bulan. Jika pergi ke luar wilayah Swiss untuk urusan apa pun, dia dapat sangu sehari USD 500 plus uang makan, uang belanja, dan lain-lain.
Bahkan, Jennings bisa menyebutkan, jas dan belanjaan Blatter di Coop (semacam supermarket Hero di Swiss) juga dibayari FIFA. Masih menurut Jennings, tiket pelesir pacar presiden FIFA yang sudah berusia lebih dari 75 tahun itu –tapi, ora nyebut kata orang Jawa– juga dibayari FIFA.
Blatter menjadi presiden FIFA sejak 1998. Tetapi, belasan tahun sebelumnya dia sudah menjadi Sekjen FIFA. Sama dengan pengurus PSSI yang tidak pernah berganti-ganti. Bisa dikatakan, orangnya ya itu-itu saja. Sepertinya, tidak ada orang Indonesia lain yang bisa mengurus PSSI. Nurdin Halid berkuasa sejak 2003. Sedangkan Sekum PSSI Nugraha Besoes berada di posisinya sejak lama. Seingat saya, sejak saya masih bercelana pendek, dia sudah menjadi pengurus teras PSSI.
Dalam catatan Jennings, Blatter juga sering menyalahi aturan di Swiss. Meski dia tinggal di Kanton Zurich sejak 1975, KTP-nya masih terdaftar di Kanton Valais. Di Swiss, ada perbedaan yang mencolok dari segi perpajakan. Pajak penghasilan di Valais lebih rendah daripada di Zurich. Dengan ber-KTP Valais, pajak yang dibayarkan pun lebih sedikit.
Lalu, masih menurut Jennings, Blatter pun memutuskan mendaftarkan urusan pajaknya di Kanton Appenzell, salah satu kanton terkecil di Swiss yang hanya berpenduduk 15.000 orang dengan pajak paling rendah. Dalam istilah lokal, status Blatter adalah wochenaufenthalter. Terjemahan gampangnya, penduduk Zurich yang hanya tinggal di kota itu selama hari kerja.
Suatu saat reporter dari tabloid Swiss, Blick, datang mengetuk pintu apartemen Blatter di Zurich. Dia menanyakan alamat rumah Blatter di Appenzell, sebagaimana tercatat dalam laporan pajaknya. Ternyata, sampai tiga kali ditanya, presiden FIFA tersebut tidak bisa menyampaikannya dengan benar sampai akhirnya reporter itulah yang menginformasikannya dengan tepat. Dengan kata klain, Blatter hanya pinjam alamat agar pajaknya lebih rendah.
Tentu saja laporan Blick itu mengagetkan banyak pihak. Kantor pajak Zurich akhirnya mengusut kebenaran laporan wartawan Blick. Sedangkan Blatter untuk mencari simpati memberikan kesempatan wawancara khusus kepada koran Walliser Bote, yakni koran lokal tempat kelahirannya di Kanton Valais.
Intinya, isu pengusutan dinas pajak itu tidak benar. Dia juga membantah anggapan bahwa dirinya menjadi sasaran pengusutan atas penyelewengan pembayaran pajak pendapatan. Bahkan, dia berusaha mencari simpati warga local. Sebagai orang asli Valais yang berhasil masuk orbit internasional, wajar dia menjadi sasaran tembak orang-orang di kota besar seperti Zurich.
Membaca bagian cerita itu, saya teringat sebagian usaha Nurdin mencari simpati lokal di Makassar dengan menyatakan bahwa berbagai macam kritik terhadap dirinya tersebut bermotif politik. Tidak pernah diungkap bahwa proses yang terjadi selama ini di PSSI menyalahi aturan FIFA.
Juga, tidak dijelaskan bahwa terjadi pelintiran terhadap statuta organisasi. Seolah-olah para pengurus PSSI sekarang ”menghadapi intervensi pemerintah dan ”dizalimi”. Anggapan dizalimi media dan pemerintah itu akan bisa menjadi alat yang ampuh untuk membela diri. Penampilan memelas sampai menangis di depan Komisi X DPR juga merupakan drama yang sangat mencengangkan.
Walhasil, kekisruhan yang terjadi selama ini di PSSI kini mulai bergeser dari pokok permasalahan: ngototnya pengurus PSSI sekarang untuk mempertahankan Nurdin, yang menurut ketentuan FIFA tidak berhak lagi maju sebagai calon ketua umum PSSI. Persoalannya gampang dan terang benderang. Kalau Nurdin tidak mencalonkan diri lagi dan kongres digelar sesuai dengan aturan, semua masalah beres.
Persoalannya, sekarang ada yang mencoba memelintir aturan yang sudah terang benderang. Lalu, mereka dengan caranya sendiri mencoba menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai.
PSSI seolah baru sadar bahwa sekarang tiba-tiba ada pihak lain yang bisa mendapatkan informasi akurat dari FIFA. Selama ini, seolah hanya pengurus PSSI yang mempunyai hak monopoli atas informasi tentang FIFA. Mereka pula yang merasa punya hak khusus untuk menafsirkan informasi dan ketentuan FIFA.
PSSI juga tidak pernah terbuka soal berbagai macam masalah di FIFA. Andai saya tidak ditugaskan untuk mengontak FIFA, saya mungkin juga tidak tahu tentang keruwetan tersebut. Termasuk, kenapa sudah ada surat teguran agar PSSI memperbaiki statutanya dan menggelar pemilihan ulang Ketum pada Juni 2007.
Tentu masyarakat patut mempertanyakan, mengapa semua orang PSSI yang berkuasa sekarang enggan lengser. Memang ada adagium dari Lord Acton yang sangat terkenal bagi siapa pun yang mempelajari ilmu politik: Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung pada korupsi.
Pada kekuasaan yang mutlak, korupsinya juga akan semakin besar. Tentu kita tidak mengharapkan korupsi di lingkungan PSSI. Namun, keengganan pengurus untuk diganti secara demokratis juga menimbulkan pertanyaan banyak pihak: Apa saja yang dinikmati para pengurus PSSI itu. Kenapa mereka tidak berebut menjadi pengurus yayasan yatim piatu atau mengurus yayasan penyandang anak cacat?
Sebenarnya, kalau melihat dari record PSSI di bawah Nurdin yang makin memburuk, tidak usah didemo atau diributkan banyak pihak, mestinya dia dengan jiwa kesatria mengundurkan diri. Mungkin seperti yang dibilang nenek saya ketika saya masih kecil untuk menggambarkan situasi seseorang yang ngotot tanpa tahu diri: Ora nduwe isin, Le. Memang isin atau malu itu sekarang, tampaknya, menjadi komoditas yang mahal di antara kita. (bersambung)
Ada kemiripan antara pengurus FIFA dan PSSI: Mereka lama berkuasa dan tidak mau turun-turun. Yang lebih penting lagi, dalam urusan duit, FIFA ataupun PSSI dianggap tidak transparan.
Di FIFA, nama wartawan Inggris Andrew Jennings masuk blacklist nomor 1. Alexander Koch, pejabat Bidang Humas FIFA, ketika saya tanya mengenai Jennings tidak bisa menyembunyikan kejengkelan. ”Saya larang dia masuk di lingkungan FIFA. Sebab, sebagai wartawan, dia sangat tidak objektif,” kata Herr Koch gusar.
Bagi dia, apa saja yang ditulis Jennings hanya isapan jempol dan kebohongan belaka. Memang pantas Jennings bikin marah pengurus FIFA. Sebab, dia satu-satunya wartawan yang mampu mendokumentasikan berbagai masalah di FIFA.
Dosa besar Jennings ialah dia menulis buku berjudul Foul! The Secret World of FIFA: Bribes Vote Rigging and Ticket Scandals. Buku itu mengupas habis skandal keuangan dan berbagai persoalan yang membelit FIFA. Dalam ulasan tentang karya Jennings tersebut, koran terkenal di Inggris The Daily Mail menulis, ”Explosive….. An astonishing story of bribery and vote rigging.” Sedangkan Presiden FIFA Sepp Blatter berkomentar kepada Jennings, ”You write fiction.”
Buku Jennings itu di kalangan wartawan serta peminat dan pengamat bola di Inggris sangat berpengaruh. Akibatnya, media di Inggris dicap anti-FIFA. Pun, hasilnya sangat jelas: Inggris gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, kalah oleh Rusia meski Pangeran Williams ikut turun untuk melobi. Banyak yang heran, kenapa Inggris sampai kalah oleh Rusia. Juga banyak yang mempertanyakan, kenapa Qatar bisa menjadi tuan rumah World Cup 2022.
”Well, kami juga harus mempertimbangkan perkembangan bola di Eropa Timur. Tidak benar semua tuduhan koran Inggris mengenai adanya penyuapan atau permainan dalam penentuan,” kata Koch.
Memang tuduhan atau kritik yang ditulis Jennings tidak main-main. Masalahnya, berbeda dengan tradisi CEO perusahaan atau lembaga penting di Eropa yang selalu mengumumkan gaji pimpinan dan dewan direksi, gaji dan penghasilan presiden FIFA dinyatakan sebagai rahasia. Hanya boleh diketahui komite keuangan organisasi.
Tetapi, dari berbagai sumber, Jennings menuliskan bahwa gaji Blatter 4 juta franc Swiss (CHF) atau hampir Rp 38 miliar. Dalam kontrak juga disebutkan, jika Blatter di-PHK, FIFA harus memberikan kompensasi sebesar CHF 24 juta atau hampir Rp 226 miliar.
Di luar gaji itu, Blatter masih memiliki sejumlah fasilitas dan pengeluaran yang dibayar FIFA. Tumpangannya saja Mercy terbaik di Swiss. Biaya sewa apartemennya di Zilikon, dekat Zurich, CHF 8.000 per bulan. Jika pergi ke luar wilayah Swiss untuk urusan apa pun, dia dapat sangu sehari USD 500 plus uang makan, uang belanja, dan lain-lain.
Bahkan, Jennings bisa menyebutkan, jas dan belanjaan Blatter di Coop (semacam supermarket Hero di Swiss) juga dibayari FIFA. Masih menurut Jennings, tiket pelesir pacar presiden FIFA yang sudah berusia lebih dari 75 tahun itu –tapi, ora nyebut kata orang Jawa– juga dibayari FIFA.
Blatter menjadi presiden FIFA sejak 1998. Tetapi, belasan tahun sebelumnya dia sudah menjadi Sekjen FIFA. Sama dengan pengurus PSSI yang tidak pernah berganti-ganti. Bisa dikatakan, orangnya ya itu-itu saja. Sepertinya, tidak ada orang Indonesia lain yang bisa mengurus PSSI. Nurdin Halid berkuasa sejak 2003. Sedangkan Sekum PSSI Nugraha Besoes berada di posisinya sejak lama. Seingat saya, sejak saya masih bercelana pendek, dia sudah menjadi pengurus teras PSSI.
Dalam catatan Jennings, Blatter juga sering menyalahi aturan di Swiss. Meski dia tinggal di Kanton Zurich sejak 1975, KTP-nya masih terdaftar di Kanton Valais. Di Swiss, ada perbedaan yang mencolok dari segi perpajakan. Pajak penghasilan di Valais lebih rendah daripada di Zurich. Dengan ber-KTP Valais, pajak yang dibayarkan pun lebih sedikit.
Lalu, masih menurut Jennings, Blatter pun memutuskan mendaftarkan urusan pajaknya di Kanton Appenzell, salah satu kanton terkecil di Swiss yang hanya berpenduduk 15.000 orang dengan pajak paling rendah. Dalam istilah lokal, status Blatter adalah wochenaufenthalter. Terjemahan gampangnya, penduduk Zurich yang hanya tinggal di kota itu selama hari kerja.
Suatu saat reporter dari tabloid Swiss, Blick, datang mengetuk pintu apartemen Blatter di Zurich. Dia menanyakan alamat rumah Blatter di Appenzell, sebagaimana tercatat dalam laporan pajaknya. Ternyata, sampai tiga kali ditanya, presiden FIFA tersebut tidak bisa menyampaikannya dengan benar sampai akhirnya reporter itulah yang menginformasikannya dengan tepat. Dengan kata klain, Blatter hanya pinjam alamat agar pajaknya lebih rendah.
Tentu saja laporan Blick itu mengagetkan banyak pihak. Kantor pajak Zurich akhirnya mengusut kebenaran laporan wartawan Blick. Sedangkan Blatter untuk mencari simpati memberikan kesempatan wawancara khusus kepada koran Walliser Bote, yakni koran lokal tempat kelahirannya di Kanton Valais.
Intinya, isu pengusutan dinas pajak itu tidak benar. Dia juga membantah anggapan bahwa dirinya menjadi sasaran pengusutan atas penyelewengan pembayaran pajak pendapatan. Bahkan, dia berusaha mencari simpati warga local. Sebagai orang asli Valais yang berhasil masuk orbit internasional, wajar dia menjadi sasaran tembak orang-orang di kota besar seperti Zurich.
Membaca bagian cerita itu, saya teringat sebagian usaha Nurdin mencari simpati lokal di Makassar dengan menyatakan bahwa berbagai macam kritik terhadap dirinya tersebut bermotif politik. Tidak pernah diungkap bahwa proses yang terjadi selama ini di PSSI menyalahi aturan FIFA.
Juga, tidak dijelaskan bahwa terjadi pelintiran terhadap statuta organisasi. Seolah-olah para pengurus PSSI sekarang ”menghadapi intervensi pemerintah dan ”dizalimi”. Anggapan dizalimi media dan pemerintah itu akan bisa menjadi alat yang ampuh untuk membela diri. Penampilan memelas sampai menangis di depan Komisi X DPR juga merupakan drama yang sangat mencengangkan.
Walhasil, kekisruhan yang terjadi selama ini di PSSI kini mulai bergeser dari pokok permasalahan: ngototnya pengurus PSSI sekarang untuk mempertahankan Nurdin, yang menurut ketentuan FIFA tidak berhak lagi maju sebagai calon ketua umum PSSI. Persoalannya gampang dan terang benderang. Kalau Nurdin tidak mencalonkan diri lagi dan kongres digelar sesuai dengan aturan, semua masalah beres.
Persoalannya, sekarang ada yang mencoba memelintir aturan yang sudah terang benderang. Lalu, mereka dengan caranya sendiri mencoba menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai.
PSSI seolah baru sadar bahwa sekarang tiba-tiba ada pihak lain yang bisa mendapatkan informasi akurat dari FIFA. Selama ini, seolah hanya pengurus PSSI yang mempunyai hak monopoli atas informasi tentang FIFA. Mereka pula yang merasa punya hak khusus untuk menafsirkan informasi dan ketentuan FIFA.
PSSI juga tidak pernah terbuka soal berbagai macam masalah di FIFA. Andai saya tidak ditugaskan untuk mengontak FIFA, saya mungkin juga tidak tahu tentang keruwetan tersebut. Termasuk, kenapa sudah ada surat teguran agar PSSI memperbaiki statutanya dan menggelar pemilihan ulang Ketum pada Juni 2007.
Tentu masyarakat patut mempertanyakan, mengapa semua orang PSSI yang berkuasa sekarang enggan lengser. Memang ada adagium dari Lord Acton yang sangat terkenal bagi siapa pun yang mempelajari ilmu politik: Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung pada korupsi.
Pada kekuasaan yang mutlak, korupsinya juga akan semakin besar. Tentu kita tidak mengharapkan korupsi di lingkungan PSSI. Namun, keengganan pengurus untuk diganti secara demokratis juga menimbulkan pertanyaan banyak pihak: Apa saja yang dinikmati para pengurus PSSI itu. Kenapa mereka tidak berebut menjadi pengurus yayasan yatim piatu atau mengurus yayasan penyandang anak cacat?
Sebenarnya, kalau melihat dari record PSSI di bawah Nurdin yang makin memburuk, tidak usah didemo atau diributkan banyak pihak, mestinya dia dengan jiwa kesatria mengundurkan diri. Mungkin seperti yang dibilang nenek saya ketika saya masih kecil untuk menggambarkan situasi seseorang yang ngotot tanpa tahu diri: Ora nduwe isin, Le. Memang isin atau malu itu sekarang, tampaknya, menjadi komoditas yang mahal di antara kita. (bersambung)
Kamis, 10 Maret 2011
Persik Kediri Rombak Seluruh Materi Pemain
Sekretaris Umum Persik Barnadi mengatakan, perombakan materi pemain merupakan salah satu upaya untuk menembus ketatnya verifikasi LPI.
Kurang bermutunya pemain Persik menjadi salah satu ganjalan tim tersebut untuk berkompetisi di liga yang diprakarsai Arifin Panigoro itu.
“Kami akan memilih pemain-pemain bagus untuk bermain di LPI,” kata Barnadi kepada Tempo, Rabu (9/3).
Persik masih akan menggunakan skema dua tim untuk bermain di Liga Super Indonesia (LSI) dan LPI. Namun, kwalitas pemain yang akan bermain di LSI lebih rendah dibandingkan Kediri United yang bertanding di LPI.
Persik yang masuk dalam jajaran klub Divisi Utama hanya akan diperkuat pemain usia 21 tahun.
Saat ini manajemen telah mengiventarisir sejumlah pemain yang akan memperkuat Kediri United. Di antaranya pemain tengah Legimin Raharjo, pemain sayap Wawan Widiantoro, dan gelandang serang Berta Yuana Putra. “Kami juga masih menawarkan kesempatan kepada pemain lainnya,” ujar Barnadi.
Selama ini Persik masih memiliki kelemahan yakni kapasitas stadion dan kualitas pemain. Kapasitas stadion yang disyaratkan LPI adalah menampung lebih dari 25 ribu penonton. Sedangkan Stadion Brawijaya Kediri hanya menampung 10.000 orang di tribun ekonomi.
Dengan kondisi seperti ini, Persik masih harus berkompetisi dengan Persib Bandung yang memiliki sejumlah keunggulan. Selain kapasitas stadion Persib yang besar, kualitas pemain mereka juga jauh lebih tinggi dibandingkan Persik Kediri.
Langganan:
Postingan (Atom)