Pengprov dan Pengcab PSSI se-
Indonesia beserta klub yang ada perlu duduk
bersama untuk mengajukan kongres luar biasa
(KLB) kepada Menegpora, terkait dibekukannya
kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Nurdin
Halid dengan Nugraha Besoes.
"Saya berpendapat untuk menyelesaikan masalah
PSSI ini, maka pengprov, pengcab dan klub yang
memiliki hak suara secepatnya untuk duduk
bersama menyelesaikan persoalan ini agar tidak
berlarut-larut," kata Ketua Pengcab PSSI Kota
Surakarta FX Hadi Rudyatmo, di Solo, Selasa.
Dia mengatakan untuk mengisi kekosongan
dalam kepengurusan PSSI yang dibekukan oleh
Menpora, perlu ada pendelegasian kewenangan
kepada KONI/KOI dan Pengprov PSSI, untuk
menjalankan organisasi sepak bola ini.
Saat ini, lanjutnya, kompetisi putaran kedua baik
Divisi Utama maupun Liga Super masih belum
selesai, agar tidak berhenti di tengah jalan maka
perlu adanya pendelegasian kewenangan tersebut
untuk mengatur jalannya pertandingan ini.
"Langkah-langkah berikutnya juga harus
dipikirkan. Jangan membekukan PSSI, tetapi terus
kompetisi yang masih ada tidak terurus, kalau ini
sampai terjadi tidak ada bedanya dengan
kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Nurdin
Halid, seperti yang terjadi pada pembekuan
pengurus di Pengcab Kota Surakarta," katanya.
"Kepengurusan Pengcab Kota Surakarta sekarang
telah dibekukan oleh PSSI di bawah pimpinan
Nurdin Halid, yang katanya akan mengambil alih
semua, tetapi kenyataannya sampai sekarang
juga tidak ada seorang pun dari PSSI yang
mengurus Pengcab Kota Surakarta," jelasnya.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah
dalam hal ini Menpora dengan membekukan
kepengurusan Nurdin Halid di PSSI sebenarnya
sudah tepat, tetapi juga perlu diikuti dengan
tindakan-tindakan tersebut.
Selasa, 29 Maret 2011
DPR PSSI:Kemepora Tidak Serius Menghadapi PSSI
Dewan Pengawal Revolusi Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia (DPR PSSI) menilai
perseteruan antara Kementrian Negara Pemuda
dan Olahraga, Andi Mallarangeng dengan Ketua
Umum PSSI, Nurdin Halid di media massa
hanyalah sensasi belaka.
DPR PSSI menuding Kemenpora juga tidak serius
menyelesaikan masalah yang terjadi di PSSI.
"Itu hanya perang urat syaraf murahan.
Kemenpora (Andi Mallarangeng) hanya cari
simpati publik saja tanpa ada sedikitpun memiliki
niatan yang tulus untuk memperbaiki dan
menyelesaikan masalah yang terjadi di tubuh
PSSI," kata koordinator DPR PSSI, Sangap
Surbakti, kepada BOLA.NET, dikantor PSSI,
komplek stadion Utama Gelora Bung Karno
(SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
"Jika memang Kemenpora serius untuk
membekukan PSSI, maka harusnya segera
mengeluarkan Surat Keterangan (SK). Sayangnya,
sampai saat ini SK tersebut belum ada," lanjutnya.
Hal tersebut, masih menurut Sangap, adalah
cermin ketidakseriusan Kemenpora dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Padahal,
Sangap menjelaskan jika Kemenpora memiliki
legitimasi sosial, moral dan hukum dalam
menuntaskannya.
"Kalau Kemenpora tidak mampu, ya sudahlah.
Jangan banyak bicara dengan terus beropini di
media tanpa ada kerja nyata. Kasihan masyarakat
yang terus dibodohi, kami sudah lelah," tutupnya.
Sepakbola Seluruh Indonesia (DPR PSSI) menilai
perseteruan antara Kementrian Negara Pemuda
dan Olahraga, Andi Mallarangeng dengan Ketua
Umum PSSI, Nurdin Halid di media massa
hanyalah sensasi belaka.
DPR PSSI menuding Kemenpora juga tidak serius
menyelesaikan masalah yang terjadi di PSSI.
"Itu hanya perang urat syaraf murahan.
Kemenpora (Andi Mallarangeng) hanya cari
simpati publik saja tanpa ada sedikitpun memiliki
niatan yang tulus untuk memperbaiki dan
menyelesaikan masalah yang terjadi di tubuh
PSSI," kata koordinator DPR PSSI, Sangap
Surbakti, kepada BOLA.NET, dikantor PSSI,
komplek stadion Utama Gelora Bung Karno
(SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
"Jika memang Kemenpora serius untuk
membekukan PSSI, maka harusnya segera
mengeluarkan Surat Keterangan (SK). Sayangnya,
sampai saat ini SK tersebut belum ada," lanjutnya.
Hal tersebut, masih menurut Sangap, adalah
cermin ketidakseriusan Kemenpora dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Padahal,
Sangap menjelaskan jika Kemenpora memiliki
legitimasi sosial, moral dan hukum dalam
menuntaskannya.
"Kalau Kemenpora tidak mampu, ya sudahlah.
Jangan banyak bicara dengan terus beropini di
media tanpa ada kerja nyata. Kasihan masyarakat
yang terus dibodohi, kami sudah lelah," tutupnya.
PSSI Jabar Sambut Baik Pembekuan PSSI
Pengurus Daerah (Pengda) PSSI Jawa
Barat menganggap langkah pemerintah
membekukan kepengurusan PSSI sudah tepat
untuk menyelamatkan pembinaan olahraga
khususnya sepak bola di tanah air.
"Ibaratnya beberapa waktu lalu PSSI sudah
mendapat kartu kuning dari pemerintah, sekarang
saatnya mendapatkan kartu merah. Kami
sependapat dengan langkah itu, namun
selanjutnya perlu ada langkah segera jangan
sampai kondisi seperti sekarang ini berlanjut,"
kata Ketua Pengda PSSI Jabar, Toni Aprilani ketika
dihubungi di Bandung, Selasa.
Menurut Toni, terlepas dari baik buruknya langkah
yang diambil oleh pemerintah, yang jelas apapun
yang dilakukan harus didasari untuk
penyelamatan PSSI dan pembinaan sepak bola
nasional.
Ia menyebutkan, Pengda PSSI, klub dan seluruh
pemegang suara untuk Kongres PSSI sudah siap
menggelar Kongres terkait pembentukan Komite
Pemilihan dan Komite Banding di Pekanbaru,
namun kenyataannya peserta ditinggalkan oleh
PSSI dengan alasan yang tidak bisa diterima.
"Kami pemegang suara PSSI yang hadir di
Pekanbaru disia-siakan, ditinggal begitu saja.
Seperti kehilangan induk saja kami di sana.
Padahal itu kesempatan dari FIFA bagi PSSI untuk
menyiapkan kongres," kata Toni.
Menurut Toni, Penda PSSI Jawa Barat tidak akan
mempermasalahkan hal-hal yang sudah terjadi,
namun ia berharap ke depan ada langkah dan
penanganan secepatnya.
Pengda PSSI Jabar, kata Toni tetap siap mengawal
dan mengikuti seluruh tahapan Kongres PSSI
demi terbentuknya kepengurusan dan
bergulirnya pembinaan sepak bola nasional yang
baik, sehat dan efektif.
"Dengan suara yang kami miliki, jelas akan
digunakan untuk membangun sepak bola yang
lebih baik," kata Toni.
Terkait rencana untuk melakukan mobilisasi
kekuatan untuk menentukan langkah selanjutnya,
kata Toni pihaknya menunggu perkembangan
dari FIFA dan pemerintah sendiri.
"Kami tunggu, yang jelas sebagai pemegang
suara untuk Kongres kami punya hak untuk
bicara dan sama-sama mengawal," katanya.
Pada kesempatan itu, ia enggan menyebutkan
dukungan Pengda PSSI Jawa Barat untuk calon
Ketua Umum PSSI mendatang. Menurut Toni
suara Pengda PSSI Jabar hanya akan diberikan
saat dilakukan pemilihan pada Kongres
mendatang.
"Yang penting sekarang tentukan waktu Kongres
dan pastikan seluruh tahapan bisa berjalan.
Fasilitasi diperlukan agar bisa berjalan baik,"
katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah
membekukan PSSI di bawah kepengurusan Ketua
Umum Nurdin Halid dan Sekjen Noegraha
Besoes.
Pembekuan itu berakibat seluruh fasilitas pejabat
PSSI dicabut, termasuk membekukan sementara
penggunaan dana APBN hingga terbentuknya
kepengurusan baru PSSI periode 2011-2015.
Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah
melihat perkembangan terakhir Kongres PSSI
yang digelar di Pekanbaru dianggap ricuh dan
tidak menghasilkan hal yang diharapkan sebagai
tahapan Kongres PSSI.
"Bagi Pengda PSSI Jabar sendiri pembekuan oleh
pemerintah terhadap PSSI tidak masalah, selama
ini operasional dan kegiatan Pengda PSSI Jabar
tidak pernah mendapat bantuan dari pusat," kata
Ketua Pengda PSSI Jabar itu menambahkan.
Barat menganggap langkah pemerintah
membekukan kepengurusan PSSI sudah tepat
untuk menyelamatkan pembinaan olahraga
khususnya sepak bola di tanah air.
"Ibaratnya beberapa waktu lalu PSSI sudah
mendapat kartu kuning dari pemerintah, sekarang
saatnya mendapatkan kartu merah. Kami
sependapat dengan langkah itu, namun
selanjutnya perlu ada langkah segera jangan
sampai kondisi seperti sekarang ini berlanjut,"
kata Ketua Pengda PSSI Jabar, Toni Aprilani ketika
dihubungi di Bandung, Selasa.
Menurut Toni, terlepas dari baik buruknya langkah
yang diambil oleh pemerintah, yang jelas apapun
yang dilakukan harus didasari untuk
penyelamatan PSSI dan pembinaan sepak bola
nasional.
Ia menyebutkan, Pengda PSSI, klub dan seluruh
pemegang suara untuk Kongres PSSI sudah siap
menggelar Kongres terkait pembentukan Komite
Pemilihan dan Komite Banding di Pekanbaru,
namun kenyataannya peserta ditinggalkan oleh
PSSI dengan alasan yang tidak bisa diterima.
"Kami pemegang suara PSSI yang hadir di
Pekanbaru disia-siakan, ditinggal begitu saja.
Seperti kehilangan induk saja kami di sana.
Padahal itu kesempatan dari FIFA bagi PSSI untuk
menyiapkan kongres," kata Toni.
Menurut Toni, Penda PSSI Jawa Barat tidak akan
mempermasalahkan hal-hal yang sudah terjadi,
namun ia berharap ke depan ada langkah dan
penanganan secepatnya.
Pengda PSSI Jabar, kata Toni tetap siap mengawal
dan mengikuti seluruh tahapan Kongres PSSI
demi terbentuknya kepengurusan dan
bergulirnya pembinaan sepak bola nasional yang
baik, sehat dan efektif.
"Dengan suara yang kami miliki, jelas akan
digunakan untuk membangun sepak bola yang
lebih baik," kata Toni.
Terkait rencana untuk melakukan mobilisasi
kekuatan untuk menentukan langkah selanjutnya,
kata Toni pihaknya menunggu perkembangan
dari FIFA dan pemerintah sendiri.
"Kami tunggu, yang jelas sebagai pemegang
suara untuk Kongres kami punya hak untuk
bicara dan sama-sama mengawal," katanya.
Pada kesempatan itu, ia enggan menyebutkan
dukungan Pengda PSSI Jawa Barat untuk calon
Ketua Umum PSSI mendatang. Menurut Toni
suara Pengda PSSI Jabar hanya akan diberikan
saat dilakukan pemilihan pada Kongres
mendatang.
"Yang penting sekarang tentukan waktu Kongres
dan pastikan seluruh tahapan bisa berjalan.
Fasilitasi diperlukan agar bisa berjalan baik,"
katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah
membekukan PSSI di bawah kepengurusan Ketua
Umum Nurdin Halid dan Sekjen Noegraha
Besoes.
Pembekuan itu berakibat seluruh fasilitas pejabat
PSSI dicabut, termasuk membekukan sementara
penggunaan dana APBN hingga terbentuknya
kepengurusan baru PSSI periode 2011-2015.
Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah
melihat perkembangan terakhir Kongres PSSI
yang digelar di Pekanbaru dianggap ricuh dan
tidak menghasilkan hal yang diharapkan sebagai
tahapan Kongres PSSI.
"Bagi Pengda PSSI Jabar sendiri pembekuan oleh
pemerintah terhadap PSSI tidak masalah, selama
ini operasional dan kegiatan Pengda PSSI Jabar
tidak pernah mendapat bantuan dari pusat," kata
Ketua Pengda PSSI Jabar itu menambahkan.
Saat Lebah Ikut Bermain Sepak Bola
Rio De Janeiro -- Ada
yang unik dalam pertandingan sepakbola junior
di Brasil. Sekumpulan lebah masuk lapangan
dan menyengat pemain serta wasit
pertandingan, Andrea Amorim. Pertadingan
pun sempat ditunda.
"Semula, saya mengira itu mungkin semacam
taktik lawan kami (agar pertandingan ditunda)
sejak kami kalah 1-0," kata Sergio China, pelatih
klub Nauticoyang bertandang di kandang klub
Ypiranga-PE, Santa Cruz do Capiperibe.
Rupanya lebah tak hanya menyengat pemain
tuan rumah. Pemimpin pertandingan Amorim
pun menjadi sasaran segatan dalam
pertandingan satu setengah jam yang digelar di
wilayah Pernambuco Ahad lalu itu.
"Saat wasit terjatuh di lapangan saya menyadari
ini sangat serius. Dia paling banyak disengat,
mungkin karena baju (kuning) yang
dipakainya," kata China seperti dikutip dari situs
media olahraga lokal Globo,
globoesporte.com.br.
"Kami tidak mendapat penjelasan (mengenai
serangan lebah) tapi kami hanya mencoba
mencari tahu kenapa pertandingan dibatalkan,"
kata China. Lucunya, lebah-lebah itu tak
menyengat satu pemain pun dari kubu China.
Dengan bantuan sengatan lebah tadi, rupanya
keberuntungan berbalik. Amorin bisa
melanjutkan pertandingan. Tim China pun
membalik keadaan menjadi unggul 3-1.
yang unik dalam pertandingan sepakbola junior
di Brasil. Sekumpulan lebah masuk lapangan
dan menyengat pemain serta wasit
pertandingan, Andrea Amorim. Pertadingan
pun sempat ditunda.
"Semula, saya mengira itu mungkin semacam
taktik lawan kami (agar pertandingan ditunda)
sejak kami kalah 1-0," kata Sergio China, pelatih
klub Nauticoyang bertandang di kandang klub
Ypiranga-PE, Santa Cruz do Capiperibe.
Rupanya lebah tak hanya menyengat pemain
tuan rumah. Pemimpin pertandingan Amorim
pun menjadi sasaran segatan dalam
pertandingan satu setengah jam yang digelar di
wilayah Pernambuco Ahad lalu itu.
"Saat wasit terjatuh di lapangan saya menyadari
ini sangat serius. Dia paling banyak disengat,
mungkin karena baju (kuning) yang
dipakainya," kata China seperti dikutip dari situs
media olahraga lokal Globo,
globoesporte.com.br.
"Kami tidak mendapat penjelasan (mengenai
serangan lebah) tapi kami hanya mencoba
mencari tahu kenapa pertandingan dibatalkan,"
kata China. Lucunya, lebah-lebah itu tak
menyengat satu pemain pun dari kubu China.
Dengan bantuan sengatan lebah tadi, rupanya
keberuntungan berbalik. Amorin bisa
melanjutkan pertandingan. Tim China pun
membalik keadaan menjadi unggul 3-1.
Menegpora: Silakan Nurdin Menggugat
BOGOR - Ketua Umum PSSI Nirdin Halid
dikabarkan akan menempuh jalur hukum terkait
campur tangan pemerintah dalam Kongres
PSSI. Sasaran Nurdin tentunya Menteri Negara
Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi
Mallarangeng.
Ketika ditemui wartawan di Istana Bogor, Selasa
(29/3/2011), Andi mempersilakan Nurdin
melayangkan gugatan hukum. Semua aktivitas
yang dijalankan di Indonesia berlandaskan
hukum.
"Namanya warga negara silakan saja kalau
melakukan gugatan," kata Andi di sela-sela
makan siang.
Mantan Jubir Presiden tersebut menjelaskan
pemerintah menjalankan kebijakannya
berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk itu,
segala sesuatu yang sudah melenceng dari
koridor hukum diluruskan kembali.
Andi juga menepis anggapan Nurdin yang
mengklaim pemerintah melakukan intervensi
terhadap PSSI. Kementeriannya selalu
menjalankan tugas berdasarkan amanat
Presiden.
Perlu disadari semua pihak, lanjut Andi,
berbagai kegiatan PSSI seperti pertandingan
sepakbola harus mendapat rekomendasi.
Sebaliknya, pemerintah tidak akan memberikan
rekomendasi dari pengurus PSSI saat ini.
dikabarkan akan menempuh jalur hukum terkait
campur tangan pemerintah dalam Kongres
PSSI. Sasaran Nurdin tentunya Menteri Negara
Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi
Mallarangeng.
Ketika ditemui wartawan di Istana Bogor, Selasa
(29/3/2011), Andi mempersilakan Nurdin
melayangkan gugatan hukum. Semua aktivitas
yang dijalankan di Indonesia berlandaskan
hukum.
"Namanya warga negara silakan saja kalau
melakukan gugatan," kata Andi di sela-sela
makan siang.
Mantan Jubir Presiden tersebut menjelaskan
pemerintah menjalankan kebijakannya
berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk itu,
segala sesuatu yang sudah melenceng dari
koridor hukum diluruskan kembali.
Andi juga menepis anggapan Nurdin yang
mengklaim pemerintah melakukan intervensi
terhadap PSSI. Kementeriannya selalu
menjalankan tugas berdasarkan amanat
Presiden.
Perlu disadari semua pihak, lanjut Andi,
berbagai kegiatan PSSI seperti pertandingan
sepakbola harus mendapat rekomendasi.
Sebaliknya, pemerintah tidak akan memberikan
rekomendasi dari pengurus PSSI saat ini.
Langganan:
Postingan (Atom)