Jakarta, Menteri Pemuda dan
Olahraga sudah memutuskan tak lagi mengakui
kepengurusan PSSI di bawah ketua umum
Nurdin Halid. Menanggapi hal tersebut, Gusti
Randa menyebut kalau Menpora tidak tegas
mengambil keputusan.
"Apa yang diungkapkan Menpora menurut saya
tidak tegas karena masih menunggu sikap FIFA.
Masih ada apabila, apabila, apabila. Kalau masih
banyak apabila itu bukan sebuah keputusan. Itu
tidak menunjukkan ketegasan," sahut Ketua
Badan Futsal Nasional Gusti Randa dalam dialog
yang ditayangkan di MetroTV.
Setelah kongres pemilihan komite pemilihan dan
komite banding batal digelar akhir pekan lalu,
pemerintah melalui Menpora akhirnya
mengambil sikap. Menpora menyatakan tidak
mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah
pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan
Sekretaris Jenderal Noegraha Besoes, serta
seluruh kegiatan keolahragaan yang
diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut.
Dalam pernyataan yang dibuat setelah melakukan
pertemuan dengan Ketua KONI Pusat Rita
Subowo, Andi Mallarangeng memang menyebut
kalau pemerintah masih akan menunggu
keputusan FIFA terhadap kongres yang
kemudian digelar oleh 78 pemilik suara PSSI.
Disebutkan, jika FIFA memberi tanggapan positif
maka Pemerintah bersama KONI/KOI
mendukung segera dilaksanakannya kongres
PSSI untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua
Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI
Periode 2011-2015.
Namun jika FIFA bersikap lain, maka Pemerintah
bersama KONI/KOI mendukung segera
diselenggarakannya kongres PSSI untuk memilih
Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan
yang baru, dan selanjutnya melaksanakan
kongres pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua
Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI
Periode 2011-2015.
"Tidak ada pembekuan, yang ada hanya
mengakui dan tidak mengakui. Mengakui dan
tidak mengakui (kepengurusan PSSI) itu terletak
pada anggota (pemilik suara PSSI), karena itulah
pentingnya sebuah kongres. Kalau diakui ya
dipilih lagi kalau tidak diakui ya tidak dipilih lagi."
"Apa yang dikatakan Menpora itu tidak ada apa-
apanya. Hanya sebagai ketidakpercayaan," tuntas
pria yang juga menjabat sebagai salah satu
panitia pelaksana kongres di Pekanbaru lalu.
Selasa, 29 Maret 2011
Menpora: Pemerintah Ingin Selamatkan PSSI
Jakarta, Menpora Andi
Mallarangeng menyatakan bahwa sikap
pemerintah yang tidak lagi mengakui dan
membekukan kepengurusan Nurdin Halid
merupakan upaya untuk menyelamatkan PSSI.
Hal tersebut dikatakan Andi di Istana Bogor, Jawa
Barat, Selasa (29/3/2011), menyusul kebijakannya
atas nama pemerintah untuk tidak lagi
mengakui PSSI di bawah kendali Nurdin Halid.
Semua aktivitas persepakbolaan diambil alih dan
diawasi oleh KONI/KOI.
"Sikap pemerintah sudah jelas dan pemerintah
tidak bisa lagi memberikan fasilitas pelayanan
kepada kepengurusan PSSI yang sekarang ini,
dan seluruh kegiatan keluarganya, sampai
terbentuk pengurus yang baru yang kredibel
sesuai aturan-aturan FIFA dan standar
kekeluargaan seluruh Indonesia," tutur Andi.
"Berkomunikasi dengan FIFA dan KONI/KOI
untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka
agar segera terbentuk kepengurusan baru
periode 2011-2015 dari PSSI. Kita harus
menyelamatkan PSSI. Organisasi PSSI adalah
milik bangsa Indonesia. Hanya pengurusnya ini
tidak lagi diakui pemerintah."
Menpora menambahkan, pihaknya dan KONI/
KOI terus melakukan komunikasi dengan FIFA,
antara lain untuk menunjukkan bahwa tidak ada
lagi monopoli akses terhadap badan sepakbola
dunia itu.
"Dulu seolah-olah, seakan-akan hanya pengurus
PSSI yang bisa. Kata FIFA begini-begitu, ternyata
berbeda dari yang dikatakan langsung dengan
FIFA. Kita sudah mencari solusi terbaik," tukas
menteri yang juga politisi dari Partai Demokrat
itu.
Mengenai pernyataan Nurdin Halid yang meminta
Presiden SBY untuk memecat dirinya, Andi
mengaku menanggapinya dengan tertawa saja.
Ia juga siap menghadapi apabila Nurdin akan
menggugat dirinya.
"Namanya warga negara, silakan saja kalau mau
melakukan gugatan. Pemerintah melakukan
kebijakannya berdasarkan peraturan yang
berlaku di Republik Indonesia. Dan karena itu
maka harus bisa diperjuangkan sesuai peraturan
perundang-undangan," jawab Menpora.
Mallarangeng menyatakan bahwa sikap
pemerintah yang tidak lagi mengakui dan
membekukan kepengurusan Nurdin Halid
merupakan upaya untuk menyelamatkan PSSI.
Hal tersebut dikatakan Andi di Istana Bogor, Jawa
Barat, Selasa (29/3/2011), menyusul kebijakannya
atas nama pemerintah untuk tidak lagi
mengakui PSSI di bawah kendali Nurdin Halid.
Semua aktivitas persepakbolaan diambil alih dan
diawasi oleh KONI/KOI.
"Sikap pemerintah sudah jelas dan pemerintah
tidak bisa lagi memberikan fasilitas pelayanan
kepada kepengurusan PSSI yang sekarang ini,
dan seluruh kegiatan keluarganya, sampai
terbentuk pengurus yang baru yang kredibel
sesuai aturan-aturan FIFA dan standar
kekeluargaan seluruh Indonesia," tutur Andi.
"Berkomunikasi dengan FIFA dan KONI/KOI
untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka
agar segera terbentuk kepengurusan baru
periode 2011-2015 dari PSSI. Kita harus
menyelamatkan PSSI. Organisasi PSSI adalah
milik bangsa Indonesia. Hanya pengurusnya ini
tidak lagi diakui pemerintah."
Menpora menambahkan, pihaknya dan KONI/
KOI terus melakukan komunikasi dengan FIFA,
antara lain untuk menunjukkan bahwa tidak ada
lagi monopoli akses terhadap badan sepakbola
dunia itu.
"Dulu seolah-olah, seakan-akan hanya pengurus
PSSI yang bisa. Kata FIFA begini-begitu, ternyata
berbeda dari yang dikatakan langsung dengan
FIFA. Kita sudah mencari solusi terbaik," tukas
menteri yang juga politisi dari Partai Demokrat
itu.
Mengenai pernyataan Nurdin Halid yang meminta
Presiden SBY untuk memecat dirinya, Andi
mengaku menanggapinya dengan tertawa saja.
Ia juga siap menghadapi apabila Nurdin akan
menggugat dirinya.
"Namanya warga negara, silakan saja kalau mau
melakukan gugatan. Pemerintah melakukan
kebijakannya berdasarkan peraturan yang
berlaku di Republik Indonesia. Dan karena itu
maka harus bisa diperjuangkan sesuai peraturan
perundang-undangan," jawab Menpora.
Ketum PSM Makassar: Akumulasi Kekecewaan Tumpah Di Kongres Riau
Ilham Arif Sirajuddin menilai situasi di
kongres PSSI merupakan akumulasi
kekecewaan anggota PSSI.
Ketua umum PSM Makassar, Ilham Arif
Sirajuddin, mengungkapkan bahwa situasi yang
terjadi di kongres PSSI di kota Pekanbaru, Riau,
merupakan bentuk dari akumulasi kekecewaan
terhadap organisasi PSSI selama ini.
Ilham mengatakan bahwa anggota-anggota
Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional
(KPPN) sudah lama ingin melihat PSSI berubah ke
arah yang lebih baik, tetapi setelah ditunggu
perubahan tersebut tidak terlihat di PSSI.
"Jadi saya kira ini sesuatu yang perlu betul-betul
disadari oleh pengurus pusat PSSI, bahwa apa
yang dilakukan Komite Penyelamatan
Persepakbolaan Nasional bukan sesuatu yang
tidak memiliki komitmen kebersamaan," ujar
Ilham di Makassar.
Seperti yang diketahui, kongres PSSI di Riau
berakhir ricuh dan kongres tersebut akhirnya
dibatalkan. Namun, KPPN yang mengklaim
didukung mayoritas suara melanjutkan kongres
tersebut dan telah menghasilkan putusan.
kongres PSSI merupakan akumulasi
kekecewaan anggota PSSI.
Ketua umum PSM Makassar, Ilham Arif
Sirajuddin, mengungkapkan bahwa situasi yang
terjadi di kongres PSSI di kota Pekanbaru, Riau,
merupakan bentuk dari akumulasi kekecewaan
terhadap organisasi PSSI selama ini.
Ilham mengatakan bahwa anggota-anggota
Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional
(KPPN) sudah lama ingin melihat PSSI berubah ke
arah yang lebih baik, tetapi setelah ditunggu
perubahan tersebut tidak terlihat di PSSI.
"Jadi saya kira ini sesuatu yang perlu betul-betul
disadari oleh pengurus pusat PSSI, bahwa apa
yang dilakukan Komite Penyelamatan
Persepakbolaan Nasional bukan sesuatu yang
tidak memiliki komitmen kebersamaan," ujar
Ilham di Makassar.
Seperti yang diketahui, kongres PSSI di Riau
berakhir ricuh dan kongres tersebut akhirnya
dibatalkan. Namun, KPPN yang mengklaim
didukung mayoritas suara melanjutkan kongres
tersebut dan telah menghasilkan putusan.
PSSI Sulsel Tetap Dukung Nurdin
MAKASSAR – PSSI Pengprov Sulawesi Selatan
masih terus memberikan dukungannya kepada
pengurus PSSI Pusat, terkait besarnya tekanan
saat ini. Ketua Pengprov Sulsel, Kadir Halid, tidak
akan mengakui adanya pembekuan PSSI.
Kadir, yang juga adik kandung dari Ketum PSSI
Nurdin Halid, menyatakan bahwa bila ada
pembekuan PSSI, semua ada mekanismenya
yakni melalui kongres yang seusai dengan
Statuta PSSI.
“Menegpora Andi Alfian Mallarangeng sudah
terlalu jauh mengintervensi induk organisasi
PSSI. Sejak awal, Andi memang sudah
bertujuan mengobok-obok PSSI, ” tegas Kadir,
Selasa (29/3/2011).
Kadir menambahkan Menegpora semestinya
tidak terlalu mencampuri semua urusan PSSI.
Karena menurutnya, semua sudah ada
mekanisme dan diatur jelas dalam Statuta PSSI.
Kadir Halid mewakili Sulsel berencana akan
berkoordinasi dengan sejumlah Pengprov PSSI
lainnya, untuk mengambil langkah selanjutnya
terkait degan pembekuan PSSI.
masih terus memberikan dukungannya kepada
pengurus PSSI Pusat, terkait besarnya tekanan
saat ini. Ketua Pengprov Sulsel, Kadir Halid, tidak
akan mengakui adanya pembekuan PSSI.
Kadir, yang juga adik kandung dari Ketum PSSI
Nurdin Halid, menyatakan bahwa bila ada
pembekuan PSSI, semua ada mekanismenya
yakni melalui kongres yang seusai dengan
Statuta PSSI.
“Menegpora Andi Alfian Mallarangeng sudah
terlalu jauh mengintervensi induk organisasi
PSSI. Sejak awal, Andi memang sudah
bertujuan mengobok-obok PSSI, ” tegas Kadir,
Selasa (29/3/2011).
Kadir menambahkan Menegpora semestinya
tidak terlalu mencampuri semua urusan PSSI.
Karena menurutnya, semua sudah ada
mekanisme dan diatur jelas dalam Statuta PSSI.
Kadir Halid mewakili Sulsel berencana akan
berkoordinasi dengan sejumlah Pengprov PSSI
lainnya, untuk mengambil langkah selanjutnya
terkait degan pembekuan PSSI.
Panglima TNI: Kehadiran TNI di Kongres PSSI untuk Mengamankan
Bogor, Kehadiran aparat tentara di
arena Kongres PSSI di Pekanbaru akhir pekan lalu
mengundang banyak tanya. Panglima TNI
Laksamana Agus Suhartono menilai kehadiran
mereka memang dibutuhkan.
Seperti diketahui, sekitar 50-60 aparat TNI
berseragam berada di lobi hotel The Premier,
Pekanbaru, Sabtu (26/3/2011). Panglima TNI
menegaskan lagi bahwa kehadiran mereka adalah
permintaan Polda Riau.
"Saya kira semua tahu kehadiran TNI di situ atas
permintaan Polda (Riau)," ungkap Agus saat
ditanyai wartawan di Istana Bogor, Selasa
(29/3/2011).
"Dan itu sah dan boleh, TNI membantu kepolisian
daerah membantu atas permintaan mereka.
Undang-undangnya bunyinya seperti itu.
Kehadiran aparat kemanan memberikan
perlindungan bagi keamanan masyarakat," papar
Agus lagi.
Agus menilai, seharusnya kehadiran TNI tidak
dilihat sebagai ancaman, tetapi menjadi pelindung
keamanan. Yang merasa tidak aman dengan
kehadiran TNI adalah mereka yang punya kasus.
"Saya yakin sebagian kemarin merasa aman,
bagi yang tidak bermasah. Seperti kita kalau
mengendarai kendaraan, kalau semuanya
lengkap, ada polisi akan merasa aman. Tapi kalau
tidak punya SIM grogi, pasti minggir. Saya kira
sama seperti itu lah," urai dia.
"Saya kira kehadiran aparat di wilayah itu
hendaknya dirasakan manfaatnya. Saya kira itu
memberikan manfaat bagi mereka yang
menginginkan aparat keamanan di situ. Kita di
situ mencegah jangan sampai ada konflik sesama
kita yg mengakibatkan hal yang tidak diinginkan.
Jadi posisi kita hanya itu saja," tambah Panglima
TNI dari Angkatan Laut itu.
Agus juga menepis tuduhan bahwa kehadiran
aparat TNI di arena Kongres PSSI adalah bentuk
intervensi karena Kepala Staf AD, George
Toisutta, berniat untuk maju sebagai calon Ketua
Umum PSSI.
"Loh kenapa mereka merasa diintervensi?
Seharusnya mereka merasa aman. Karena
kehadiran kita itu atas permintaan Polda yang
menganggap perlu dibantu. Sesuai dengan
permintaan kepolisian di daerah. Jumlahnya tidak
sampai 1 SSK (satuan setingkat kompi)," elak
Agus.
"Kita tidak mengaitkan sistem kemanan dengan
pencalonan sesorang. Kalau polisi minta kita
lakukan bantuan. Jangan sampai ketika kita tidak
memberi bantuan saat ada masalah tidak bisa
menghadapi, itu kan akan merugikan
masyarakat," tambahnya.
"Kita mengamankan Kongres tersebut jadi tidak
ada hubugnnya dengan Pak George. Yang
penting bagaimana kongres bisa berjalan dengan
lancar," kata Agus.
Saat ditanya apakah Pangilma TNI memberi
dukungan kepada George untuk maju sebagai
calon Ketum PSSI, Agus menjawab, "Semua
warga negara itu berhak dicalonkan. Berhak
menduduki suatu jabatan yang sifatnya sosial.
Permaslahannya apakah TNI boleh apa tidak di
situ. Saya kira, (mengurus) olah raga boleh
dlakukan TNI."
arena Kongres PSSI di Pekanbaru akhir pekan lalu
mengundang banyak tanya. Panglima TNI
Laksamana Agus Suhartono menilai kehadiran
mereka memang dibutuhkan.
Seperti diketahui, sekitar 50-60 aparat TNI
berseragam berada di lobi hotel The Premier,
Pekanbaru, Sabtu (26/3/2011). Panglima TNI
menegaskan lagi bahwa kehadiran mereka adalah
permintaan Polda Riau.
"Saya kira semua tahu kehadiran TNI di situ atas
permintaan Polda (Riau)," ungkap Agus saat
ditanyai wartawan di Istana Bogor, Selasa
(29/3/2011).
"Dan itu sah dan boleh, TNI membantu kepolisian
daerah membantu atas permintaan mereka.
Undang-undangnya bunyinya seperti itu.
Kehadiran aparat kemanan memberikan
perlindungan bagi keamanan masyarakat," papar
Agus lagi.
Agus menilai, seharusnya kehadiran TNI tidak
dilihat sebagai ancaman, tetapi menjadi pelindung
keamanan. Yang merasa tidak aman dengan
kehadiran TNI adalah mereka yang punya kasus.
"Saya yakin sebagian kemarin merasa aman,
bagi yang tidak bermasah. Seperti kita kalau
mengendarai kendaraan, kalau semuanya
lengkap, ada polisi akan merasa aman. Tapi kalau
tidak punya SIM grogi, pasti minggir. Saya kira
sama seperti itu lah," urai dia.
"Saya kira kehadiran aparat di wilayah itu
hendaknya dirasakan manfaatnya. Saya kira itu
memberikan manfaat bagi mereka yang
menginginkan aparat keamanan di situ. Kita di
situ mencegah jangan sampai ada konflik sesama
kita yg mengakibatkan hal yang tidak diinginkan.
Jadi posisi kita hanya itu saja," tambah Panglima
TNI dari Angkatan Laut itu.
Agus juga menepis tuduhan bahwa kehadiran
aparat TNI di arena Kongres PSSI adalah bentuk
intervensi karena Kepala Staf AD, George
Toisutta, berniat untuk maju sebagai calon Ketua
Umum PSSI.
"Loh kenapa mereka merasa diintervensi?
Seharusnya mereka merasa aman. Karena
kehadiran kita itu atas permintaan Polda yang
menganggap perlu dibantu. Sesuai dengan
permintaan kepolisian di daerah. Jumlahnya tidak
sampai 1 SSK (satuan setingkat kompi)," elak
Agus.
"Kita tidak mengaitkan sistem kemanan dengan
pencalonan sesorang. Kalau polisi minta kita
lakukan bantuan. Jangan sampai ketika kita tidak
memberi bantuan saat ada masalah tidak bisa
menghadapi, itu kan akan merugikan
masyarakat," tambahnya.
"Kita mengamankan Kongres tersebut jadi tidak
ada hubugnnya dengan Pak George. Yang
penting bagaimana kongres bisa berjalan dengan
lancar," kata Agus.
Saat ditanya apakah Pangilma TNI memberi
dukungan kepada George untuk maju sebagai
calon Ketum PSSI, Agus menjawab, "Semua
warga negara itu berhak dicalonkan. Berhak
menduduki suatu jabatan yang sifatnya sosial.
Permaslahannya apakah TNI boleh apa tidak di
situ. Saya kira, (mengurus) olah raga boleh
dlakukan TNI."
Langganan:
Postingan (Atom)