Ketum PSM Makassar: Akumulasi Kekecewaan Tumpah Di Kongres Riau

Ilham Arif Sirajuddin menilai situasi di
kongres PSSI merupakan akumulasi
kekecewaan anggota PSSI.
Ketua umum PSM Makassar, Ilham Arif
Sirajuddin, mengungkapkan bahwa situasi yang
terjadi di kongres PSSI di kota Pekanbaru, Riau,
merupakan bentuk dari akumulasi kekecewaan
terhadap organisasi PSSI selama ini.
Ilham mengatakan bahwa anggota-anggota
Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional
(KPPN) sudah lama ingin melihat PSSI berubah ke
arah yang lebih baik, tetapi setelah ditunggu
perubahan tersebut tidak terlihat di PSSI.
"Jadi saya kira ini sesuatu yang perlu betul-betul
disadari oleh pengurus pusat PSSI, bahwa apa
yang dilakukan Komite Penyelamatan
Persepakbolaan Nasional bukan sesuatu yang
tidak memiliki komitmen kebersamaan," ujar
Ilham di Makassar.
Seperti yang diketahui, kongres PSSI di Riau
berakhir ricuh dan kongres tersebut akhirnya
dibatalkan. Namun, KPPN yang mengklaim
didukung mayoritas suara melanjutkan kongres
tersebut dan telah menghasilkan putusan.

PSSI Sulsel Tetap Dukung Nurdin

MAKASSAR – PSSI Pengprov Sulawesi Selatan
masih terus memberikan dukungannya kepada
pengurus PSSI Pusat, terkait besarnya tekanan
saat ini. Ketua Pengprov Sulsel, Kadir Halid, tidak
akan mengakui adanya pembekuan PSSI.
Kadir, yang juga adik kandung dari Ketum PSSI
Nurdin Halid, menyatakan bahwa bila ada
pembekuan PSSI, semua ada mekanismenya
yakni melalui kongres yang seusai dengan
Statuta PSSI.
“Menegpora Andi Alfian Mallarangeng sudah
terlalu jauh mengintervensi induk organisasi
PSSI. Sejak awal, Andi memang sudah
bertujuan mengobok-obok PSSI, ” tegas Kadir,
Selasa (29/3/2011).
Kadir menambahkan Menegpora semestinya
tidak terlalu mencampuri semua urusan PSSI.
Karena menurutnya, semua sudah ada
mekanisme dan diatur jelas dalam Statuta PSSI.
Kadir Halid mewakili Sulsel berencana akan
berkoordinasi dengan sejumlah Pengprov PSSI
lainnya, untuk mengambil langkah selanjutnya
terkait degan pembekuan PSSI.

Panglima TNI: Kehadiran TNI di Kongres PSSI untuk Mengamankan

Bogor, Kehadiran aparat tentara di
arena Kongres PSSI di Pekanbaru akhir pekan lalu
mengundang banyak tanya. Panglima TNI
Laksamana Agus Suhartono menilai kehadiran
mereka memang dibutuhkan.
Seperti diketahui, sekitar 50-60 aparat TNI
berseragam berada di lobi hotel The Premier,
Pekanbaru, Sabtu (26/3/2011). Panglima TNI
menegaskan lagi bahwa kehadiran mereka adalah
permintaan Polda Riau.
"Saya kira semua tahu kehadiran TNI di situ atas
permintaan Polda (Riau)," ungkap Agus saat
ditanyai wartawan di Istana Bogor, Selasa
(29/3/2011).
"Dan itu sah dan boleh, TNI membantu kepolisian
daerah membantu atas permintaan mereka.
Undang-undangnya bunyinya seperti itu.
Kehadiran aparat kemanan memberikan
perlindungan bagi keamanan masyarakat," papar
Agus lagi.
Agus menilai, seharusnya kehadiran TNI tidak
dilihat sebagai ancaman, tetapi menjadi pelindung
keamanan. Yang merasa tidak aman dengan
kehadiran TNI adalah mereka yang punya kasus.
"Saya yakin sebagian kemarin merasa aman,
bagi yang tidak bermasah. Seperti kita kalau
mengendarai kendaraan, kalau semuanya
lengkap, ada polisi akan merasa aman. Tapi kalau
tidak punya SIM grogi, pasti minggir. Saya kira
sama seperti itu lah," urai dia.
"Saya kira kehadiran aparat di wilayah itu
hendaknya dirasakan manfaatnya. Saya kira itu
memberikan manfaat bagi mereka yang
menginginkan aparat keamanan di situ. Kita di
situ mencegah jangan sampai ada konflik sesama
kita yg mengakibatkan hal yang tidak diinginkan.
Jadi posisi kita hanya itu saja," tambah Panglima
TNI dari Angkatan Laut itu.
Agus juga menepis tuduhan bahwa kehadiran
aparat TNI di arena Kongres PSSI adalah bentuk
intervensi karena Kepala Staf AD, George
Toisutta, berniat untuk maju sebagai calon Ketua
Umum PSSI.
"Loh kenapa mereka merasa diintervensi?
Seharusnya mereka merasa aman. Karena
kehadiran kita itu atas permintaan Polda yang
menganggap perlu dibantu. Sesuai dengan
permintaan kepolisian di daerah. Jumlahnya tidak
sampai 1 SSK (satuan setingkat kompi)," elak
Agus.
"Kita tidak mengaitkan sistem kemanan dengan
pencalonan sesorang. Kalau polisi minta kita
lakukan bantuan. Jangan sampai ketika kita tidak
memberi bantuan saat ada masalah tidak bisa
menghadapi, itu kan akan merugikan
masyarakat," tambahnya.
"Kita mengamankan Kongres tersebut jadi tidak
ada hubugnnya dengan Pak George. Yang
penting bagaimana kongres bisa berjalan dengan
lancar," kata Agus.
Saat ditanya apakah Pangilma TNI memberi
dukungan kepada George untuk maju sebagai
calon Ketum PSSI, Agus menjawab, "Semua
warga negara itu berhak dicalonkan. Berhak
menduduki suatu jabatan yang sifatnya sosial.
Permaslahannya apakah TNI boleh apa tidak di
situ. Saya kira, (mengurus) olah raga boleh
dlakukan TNI."

Ada Demo Tentang Pencalonan GT Sebagai Ketum PSSI

Jakarta, Sekelompok massa
menggelar demonstrasi menentang pencalonan
George Toisutta sebagai ketua umum PSSI.
Sebagai perwira TNI, pria yang menjabat sebagai
KASAD itu diminta kembali ke barak.
Demo tersebut dilakukan oleh sekitar 200-an
orang pada Selasa (29/3/2011) sekitar pukul 11
siang. Sebagian besar mereka berpakaian bebas,
beberapa memakai seperti jaket kampus, ada
pula yang berpakaian loreng ala tentara.
Semula mereka hendak beraksi di depan Mabes
TNI AD di Jln. Medan Merdeka Utara, Jakarta, tapi
dilarang oleh polisi. Para demonstran akhirnya
melakukan orasi di depan kantor Depdagri, yang
tak jauh dari Mabes TNI AD.
Dalam orasinya mereka mengingatkan bahwa
funsi dan tugas TNI sudah jelas diatur dalam
Undang Undang No. 34 tahun 2004, salah
satunya adalah tidak boleh berpolitik praktis.
George Toisutta dianggap menyalahi aturan
hukum dan melakukan penyalahgunaan
kekuasaan apabila meneruskan niatnya mengikuti
bursa ketua umum PSSI.
Para pendemo yang menamakan dirinya Koalisi
TNI untuk Rakyat itu membuat tiga pernyataan
sikap: 1) TNI wajib kembali ke barak; 2) Pecat
George Toisutta sebagai KASAD; 3) Adili George
Toisutta karena telah melanggar UU No. 34/2004.
Dalam aksinya itu ada pendemo yang memakai
topeng wajah Presiden SBY, pengusaha Arifin
Panigoro da, George Toisutta. "Hai Jenderal, rebut
PSSI masak kalah sama NH?" Demikian salah satu
yang tertuang dalam poster yang mereka usung.

PSSI: Menegpora Tak Punya Informasi Akurat

JAKARTA – Menteri Negara Pemuda dan
Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, makin
mengeluarkan sikap tegas kepada pengurus
PSSI saat ini. Sikap tegas tersebut sangat
disayangkan pengurus PSSI Asanul Kosasih.
Pengurus PSSI yang juga menjabat sebagai
anggota DPR dari Komisi XI ini, menilai
ketegasan Andi Mallarangeng selama ini
disebabkan karena informasi yang kurang kuat.
Akhirnya, Andi pun tidak punya data yang kuat
tentang kepengurusan PSSI.
“Saya kaget dengan pernyataan Pak Andi. Sikap
tegas dari beliau itu mungkin karena info-info
yang didapat beliau kurang berimbang. Sampai
tampak sekali emosi saat menyampaikan itu.
Tapi, kami menghargai ketegasan tersebut, ”
jelas Asanul Kosasih saat ditemui di Gedung
DPR RI, Jakarta, Selasa (29/3/2011).
“Kami ada di dalam kepengurusan karena kami
diangkat pada Kongres 2003 dan 2007. PSSI
harus tetap ada meski tidak diakui pemerintah.
Kini tingal bagaimana implikasinya terhadap
pesepakbolaana dan pertandingan kita. Intinya,
kami sangat menghargai itu dan kami belum
menentukan sikap karena sedang sibuk dengan
RUU akuntan,” lanjut politisi dari partai
Demokrat ini.
Kosasih juga menjelaskan pihaknya tidak akan
memberikan perlawanan apa-apa, karena akan
makin memperkeruh masalah. PSSI memilih
untuk diam dengan semua pernyataan dari
berbagai pihak, dan akan menunggu sikap dari
Badan Sepakbola Dunia (FIFA).
Mengenai rencana pengambilalihan PSSI oleh
KONI, Kosasih menilai rencana tersebut akan
berimbas ke beragam masalah.
“Ini baru pertama kali terjadi jika diambil KONI.
Tapi, apakah ini sah dan diakui oleh FIFA?
Dimanapun menyelenggarakan pertandingan
mengatasnamakan PSSI. Tapi saya tetap yakin
dengan kondisi ini, FIFA pasti akan memberi
sanksi, ” lanjutnya.
“Semua pertandingan pasti terganggu. PSSI itu
mengurus BLI, dan BLI adalah bagian dari PSSI.
Jika PSSI dibekukan dan dibubarkan, maka
otomatis BLI tidak akan berani bersikap, ” tutup
Kosasih.