Uang-Fasilitas Melimpah, Sudah Duduk Ogah Turun

SEWAKTU saya masih duduk di bangku SD, guru saya mengajarkan pepatah yang selalu saya ingat: Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah itu saya coba gunakan untuk memahami hubungan antara FIFA dan PSSI. Saya yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa mencoba menggali dengan saksama masalah tersebut sampai akarnya.

Ada kemiripan antara pengurus FIFA dan PSSI: Mereka lama berkuasa dan tidak mau turun-turun. Yang lebih penting lagi, dalam urusan duit, FIFA ataupun PSSI dianggap tidak transparan.

Di FIFA, nama wartawan Inggris Andrew Jennings masuk blacklist nomor 1. Alexander Koch, pejabat Bidang Humas FIFA, ketika saya tanya mengenai Jennings tidak bisa menyembunyikan kejengkelan. ”Saya larang dia masuk di lingkungan FIFA. Sebab, sebagai wartawan, dia sangat tidak objektif,” kata Herr Koch gusar.

Bagi dia, apa saja yang ditulis Jennings hanya isapan jempol dan kebohongan belaka. Memang pantas Jennings bikin marah pengurus FIFA. Sebab, dia satu-satunya wartawan yang mampu mendokumentasikan berbagai masalah di FIFA.

Dosa besar Jennings ialah dia menulis buku berjudul Foul! The Secret World of FIFA: Bribes Vote Rigging and Ticket Scandals. Buku itu mengupas habis skandal keuangan dan berbagai persoalan yang membelit FIFA. Dalam ulasan tentang karya Jennings tersebut, koran terkenal di Inggris The Daily Mail menulis, ”Explosive….. An astonishing story of bribery and vote rigging.” Sedangkan Presiden FIFA Sepp Blatter berkomentar kepada Jennings, ”You write fiction.”

Buku Jennings itu di kalangan wartawan serta peminat dan pengamat bola di Inggris sangat berpengaruh. Akibatnya, media di Inggris dicap anti-FIFA. Pun, hasilnya sangat jelas: Inggris gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, kalah oleh Rusia meski Pangeran Williams ikut turun untuk melobi. Banyak yang heran, kenapa Inggris sampai kalah oleh Rusia. Juga banyak yang mempertanyakan, kenapa Qatar bisa menjadi tuan rumah World Cup 2022.

”Well, kami juga harus mempertimbangkan perkembangan bola di Eropa Timur. Tidak benar semua tuduhan koran Inggris mengenai adanya penyuapan atau permainan dalam penentuan,” kata Koch.

Memang tuduhan atau kritik yang ditulis Jennings tidak main-main. Masalahnya, berbeda dengan tradisi CEO perusahaan atau lembaga penting di Eropa yang selalu mengumumkan gaji pimpinan dan dewan direksi, gaji dan penghasilan presiden FIFA dinyatakan sebagai rahasia. Hanya boleh diketahui komite keuangan organisasi.

Tetapi, dari berbagai sumber, Jennings menuliskan bahwa gaji Blatter 4 juta franc Swiss (CHF) atau hampir Rp 38 miliar. Dalam kontrak juga disebutkan, jika Blatter di-PHK, FIFA harus memberikan kompensasi sebesar CHF 24 juta atau hampir Rp 226 miliar. 

Di luar gaji itu, Blatter masih memiliki sejumlah fasilitas dan pengeluaran yang dibayar FIFA. Tumpangannya saja Mercy terbaik di Swiss. Biaya sewa apartemennya di Zilikon, dekat Zurich, CHF 8.000 per bulan. Jika pergi ke luar wilayah Swiss untuk urusan apa pun, dia dapat sangu sehari USD 500 plus uang makan, uang belanja, dan lain-lain.

Bahkan, Jennings bisa menyebutkan, jas dan belanjaan Blatter di Coop (semacam supermarket Hero di Swiss) juga dibayari FIFA. Masih menurut Jennings, tiket pelesir pacar presiden FIFA yang sudah berusia lebih dari 75 tahun itu –tapi, ora nyebut kata orang Jawa– juga dibayari FIFA.

Blatter menjadi presiden FIFA sejak 1998. Tetapi, belasan tahun sebelumnya dia sudah menjadi Sekjen FIFA. Sama dengan pengurus PSSI yang tidak pernah berganti-ganti. Bisa dikatakan, orangnya ya itu-itu saja. Sepertinya, tidak ada orang Indonesia lain yang bisa mengurus PSSI. Nurdin Halid berkuasa sejak 2003. Sedangkan Sekum PSSI Nugraha Besoes berada di posisinya sejak lama. Seingat saya, sejak saya masih bercelana pendek, dia sudah menjadi pengurus teras PSSI.

Dalam catatan Jennings, Blatter juga sering menyalahi aturan di Swiss. Meski dia tinggal di Kanton Zurich sejak 1975, KTP-nya masih terdaftar di Kanton Valais. Di Swiss, ada perbedaan yang mencolok dari segi perpajakan. Pajak penghasilan di Valais lebih rendah daripada di Zurich. Dengan ber-KTP Valais, pajak yang dibayarkan pun lebih sedikit.

Lalu, masih menurut Jennings, Blatter pun memutuskan mendaftarkan urusan pajaknya di Kanton Appenzell, salah satu kanton terkecil di Swiss yang hanya berpenduduk 15.000 orang dengan pajak paling rendah. Dalam istilah lokal, status Blatter adalah wochenaufenthalter. Terjemahan gampangnya, penduduk Zurich yang hanya tinggal di kota itu selama hari kerja.

Suatu saat reporter dari tabloid Swiss, Blick, datang mengetuk pintu apartemen Blatter di Zurich. Dia menanyakan alamat rumah Blatter di Appenzell, sebagaimana tercatat dalam laporan pajaknya. Ternyata, sampai tiga kali ditanya, presiden FIFA tersebut tidak bisa menyampaikannya dengan benar sampai akhirnya reporter itulah yang menginformasikannya dengan tepat. Dengan kata klain, Blatter hanya pinjam alamat agar pajaknya lebih rendah.

Tentu saja laporan Blick itu mengagetkan banyak pihak. Kantor pajak Zurich akhirnya mengusut kebenaran laporan wartawan Blick. Sedangkan Blatter untuk mencari simpati memberikan kesempatan wawancara khusus kepada koran Walliser Bote, yakni koran lokal tempat kelahirannya di Kanton Valais.

Intinya, isu pengusutan dinas pajak itu tidak benar. Dia juga membantah anggapan bahwa dirinya menjadi sasaran pengusutan atas penyelewengan pembayaran pajak pendapatan. Bahkan, dia berusaha mencari simpati warga local. Sebagai orang asli Valais yang berhasil masuk orbit internasional, wajar dia menjadi sasaran tembak orang-orang di kota besar seperti Zurich.

Membaca bagian cerita itu, saya teringat sebagian usaha Nurdin mencari simpati lokal di Makassar dengan menyatakan bahwa berbagai macam kritik terhadap dirinya tersebut bermotif politik. Tidak pernah diungkap bahwa proses yang terjadi selama ini di PSSI menyalahi aturan FIFA.

Juga, tidak dijelaskan bahwa terjadi pelintiran terhadap statuta organisasi. Seolah-olah para pengurus PSSI sekarang ”menghadapi intervensi pemerintah dan ”dizalimi”. Anggapan dizalimi media dan pemerintah itu akan bisa menjadi alat yang ampuh untuk membela diri. Penampilan memelas sampai menangis di depan Komisi X DPR juga merupakan drama yang sangat mencengangkan.

Walhasil, kekisruhan yang terjadi selama ini di PSSI kini mulai bergeser dari pokok permasalahan: ngototnya pengurus PSSI sekarang untuk mempertahankan Nurdin, yang menurut ketentuan FIFA tidak berhak lagi maju sebagai calon ketua umum PSSI. Persoalannya gampang dan terang benderang. Kalau Nurdin tidak mencalonkan diri lagi dan kongres digelar sesuai dengan aturan, semua masalah beres.

Persoalannya, sekarang ada yang mencoba memelintir aturan yang sudah terang benderang. Lalu, mereka dengan caranya sendiri mencoba menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai.

PSSI seolah baru sadar bahwa sekarang tiba-tiba ada pihak lain yang bisa mendapatkan informasi akurat dari FIFA. Selama ini, seolah hanya pengurus PSSI yang mempunyai hak monopoli atas informasi tentang FIFA. Mereka pula yang merasa punya hak khusus untuk menafsirkan informasi dan ketentuan FIFA.

PSSI juga tidak pernah terbuka soal berbagai macam masalah di FIFA. Andai saya tidak ditugaskan untuk mengontak FIFA, saya mungkin juga tidak tahu tentang keruwetan tersebut. Termasuk, kenapa sudah ada surat teguran agar PSSI memperbaiki statutanya dan menggelar pemilihan ulang Ketum pada Juni 2007.

Tentu masyarakat patut mempertanyakan, mengapa semua orang PSSI yang berkuasa sekarang enggan lengser. Memang ada adagium dari Lord Acton yang sangat terkenal bagi siapa pun yang mempelajari ilmu politik: Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung pada korupsi.

Pada kekuasaan yang mutlak, korupsinya juga akan semakin besar. Tentu kita tidak mengharapkan korupsi di lingkungan PSSI. Namun, keengganan pengurus untuk diganti secara demokratis juga menimbulkan pertanyaan banyak pihak: Apa saja yang dinikmati para pengurus PSSI itu. Kenapa mereka tidak berebut menjadi pengurus yayasan yatim piatu atau mengurus yayasan penyandang anak cacat?

Sebenarnya, kalau melihat dari record PSSI di bawah Nurdin yang makin memburuk, tidak usah didemo atau diributkan banyak pihak, mestinya dia dengan jiwa kesatria mengundurkan diri. Mungkin seperti yang dibilang nenek saya ketika saya masih kecil untuk menggambarkan situasi seseorang yang ngotot tanpa tahu diri: Ora nduwe isin, Le. Memang isin atau malu itu sekarang, tampaknya, menjadi komoditas yang mahal di antara kita. (bersambung)

Persik Kediri Rombak Seluruh Materi Pemain

KEDIRI - Manajemen Persik Kediri segera merombak seluruh materi pemainnya. Para pemain senior akan bergabung dengan Kediri United untuk memenuhi persyaratan Liga Primer Indonesia (LPI).
Sekretaris Umum Persik Barnadi mengatakan, perombakan materi pemain merupakan salah satu upaya untuk menembus ketatnya verifikasi LPI.

Kurang bermutunya pemain Persik menjadi salah satu ganjalan tim tersebut untuk berkompetisi di liga yang diprakarsai Arifin Panigoro itu.

“Kami akan memilih pemain-pemain bagus untuk bermain di LPI,” kata Barnadi kepada Tempo, Rabu (9/3).

Persik masih akan menggunakan skema dua tim untuk bermain di Liga Super Indonesia (LSI) dan LPI. Namun, kwalitas pemain yang akan bermain di LSI lebih rendah dibandingkan Kediri United yang bertanding di LPI.

Persik yang masuk dalam jajaran klub Divisi Utama hanya akan diperkuat pemain usia 21 tahun.

Saat ini manajemen telah mengiventarisir sejumlah pemain yang akan memperkuat Kediri United. Di antaranya pemain tengah Legimin Raharjo, pemain sayap Wawan Widiantoro, dan gelandang serang Berta Yuana Putra. “Kami juga masih menawarkan kesempatan kepada pemain lainnya,” ujar Barnadi.

Selama ini Persik masih memiliki kelemahan yakni kapasitas stadion dan kualitas pemain. Kapasitas stadion yang disyaratkan LPI adalah menampung lebih dari 25 ribu penonton. Sedangkan Stadion Brawijaya Kediri hanya menampung 10.000 orang di tribun ekonomi.

Dengan kondisi seperti ini, Persik masih harus berkompetisi dengan Persib Bandung yang memiliki sejumlah keunggulan. Selain kapasitas stadion Persib yang besar, kualitas pemain mereka juga jauh lebih tinggi dibandingkan Persik Kediri.

Penyerang Manajer Timnas Bisa Dijerat UU Darurat

Jakarta- Pelaku penyerangan manajer tim nasional Andi Darussalam bisa terancam Undang-Undang Darurat No 2 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan senjata api.

Itu dimungkinkan karena lima orang tersangka penyerangan dan perusak mobil Andi Darussalam itu merupakan kelompok pengamanan yang ilegal. Jika terbukti mereka memiliki senjata api atau senjata tajam, polisi akan menjerat mereka dengan UU Darurat.

"Mereka tidak boleh bawa senjata. Tidak boleh membawa alat paksa misalkan itu akan terkena UU darurat," katanya di Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharuddin Djafar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Sebelumnya pada Jumat (4/3/2011), mobil Andi Darusalam dirusak oleh sekelompok orang tidak dikenal, usai menghadiri rapat antara PSSI dan KONI, di Kantor Koni, Jalan Pintu 1, Senayan. Polisi sempat menahan 11 orang yang diduga melakukan pengrusakan mobil tersebut.

Kader-kader Golkar Setiakawan Kepada Nurdin

Jakarta - Selain membahas koalisi, Koordinasi III Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Se-Indonesia juga membahas nasib Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang dianggap sudah dizalimi.

"Kesetiakawanannya adalah kita tidak bisa membiarkan anggota Partai Golkar terzalimi oleh siapapun dan dimanapun. Itu bentuk implementasi rasa kesetiakawanan itu, tidak membiarkan penzaliman," tandas Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham seusai acara Pertemuan Koordinasi III Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Se-Indonesia di Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Menurut Idrus, partainya tidak akan tinggal diam jika terjadi tindakan penzaliman terhadap semua kadernya. Golkar siap membela kadernya. "Tentu kalau ada kader-kader yang kita anggap terzalimi tidak boleh terjadi. Jangan kan kader Golkar, orang lain pun kalau terzalimi, Golkar akan tampil sebagai pembela," tandasnya.

Menurutnya, pembahasan soal Nurdin Halid dibahas secara umum. "Secara umum tadi dibicarakan perlunya kesetiakawanan sesama kader. Bukan PSSI-nya yang dibahas. Karena PSSI itu organisasi yang independen dan punya aturan sendiri. Tetapi Nurdin Halid adalah kader. Itu yang harus dibedakan," tuturnya.

Namun, Idrus meminta agar pembahasan ini tidak dianggap sebagai upaya intervensi terhadap PSSI. "Janggap kami bicara PSSI dan mau melakukan intervensi. Tidak. Kita menghargai independensi PSSI," katanya.

DPR Serukan Panitia Kongres PSSI Independen

JAKARTA – Kisruh seputar PSSI terutama mengenai perebutan legitimasi pengurus yang nantinya akan menggelar kongres kembali disorot oleh DPR RI. Anggota komisi X, Rohmani, MA dengan tegas menyerukan agar masalah tersebut segera diselesaikan dengan melakukan dialog untuk kemudian pihak-pihak terkait bersama-sama membentuk panitia kongres yang independen.

Saat dua kubu yang saling bertentangan adalah PSSI pimpinan Nurdin Halid dan Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN). Keduanya sama-sama mengklaim memiliki wewenang untuk melangsungkan kongres untuk membentuk komite pemilihan serta pemilihan pengurus untuk periode mendatang seusuai amanat FIFA yang disampaikan pekan lalu..

Belum ada penyelesaian serta kejelasan mengenai dualisme tersebut, DPR RI melalui komisi X memberikan tanggapan sekaligus seruan. PSSI dan KPPN diminta duduk bersama melakukan dialog untuk mencari solusi atas masalah yang ada.

“Seharusnya semua pihak harus berpikir jernih, melihat kedepan. Menjadikan Timnas sebagai raksasa sepak bola dunia,” kata Rohmani, (Senin 7/3/2011).

“Sebenarnya kita hanya butuh dialog dengan jiwa besar duduk bersama membicarakan masa depan PSSI,” sambungnya.

Selain dua pihak yang saling bersebrangan, Rohmani juga meminta pemerintah, tokoh-tokoh dan stakeholder sepak bola lainnya ikut dilibatkan. Dari dialog ini diharapkan ada sebuah kesepakatan bersama yang bertujuan untuk memperbaiki masa depan sepak bola nasional salah satunya membentuk panitia kongres yang independen.

“Dialog ini sebagai langkah awal untuk melaksanakan kongres PSSI. Bila PSSI dengan kepengurusan Nurdin Halid yang melakukan kongres, ada pihak-pihak menentang. Sebaliknya bila kongres dilakukan oleh pihak lain maka pihak Nurdin Halid tidak setuju. Alangkah baiknya bila kepanitiaan itu inpenden. Dipercaya semua pihak karena atas kesepakatan bersama. Mewakili semua kepentingan yang ada. Jangan sampai masing-masing pihak membuat panitia sendiri dan kongres sendiri,” kata anggota Fraksi PKS DPR itu.

Kepada pemerintah, Rohmani juga meminta menjadi mediator yang baik. Sebagai fasilitator untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Pemerintah tidak boleh memiliki kepentingan apapun selain menjadi penengah atas konflik yang ada.

“Ini bukan intervensi, selama bersikap netral dan memiliki agenda memajukan sepak bola nasional. Menurut saya, ini perlu dilakukan agar persoalan PSSI segera diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut. Kita tidak akan dapat apa-apa dari konflik ini. Justru kemunduran yang ada,” jelas Rohmani.