Intervensi Menpora Dinilai Tidak Tepat

Langkah Menteri Pemuda dan
Olahraga yang mengintervensi Pemilihan Ketua
Umum PSSI periode 2011-2015 dinilai tidak tepat.
Hal ini diungkapkan Lalu Mara Satriawangsa
selaku juru bicara Aburizal Bakrie. Lalu Mara
sangat menyayangkan sikap pemerintah, dalam
hal ini Menpora Andi Alfian Mallarangeng, yang
intervensi terhadap proses pemilihan Ketua
Umum PSSI periode 2011-2015.
Lalu Mara mengungkapkan hal ini setelah Komite
Banding Ketum PSSI, yang diketuai Tjipta
Lesmana, mengaku tidak bisa bekerja dengan
baik dalam menghasilkan keputusan menyusul
adanya sejumlah intervensi dan intimidasi,
termasuk dari pemerintah.
Komite Banding, Jumat 25 Februari 2011, akhirnya
mengeluarkan keputusan untuk menolak banding
dua bakal calon Ketum PSSI, Arifin Panigoro dan
George Toisutta, sekaligus menolak keputusan
verifikasi Komite Pemilihan.
Dalam jumpa pers yang digelar kemarin tersebut,
Tjipta mengaku pihaknya tidak bisa bekerja
dengan baik setelah mendapat intervensi. Komite
Banding akhirnya mengembalikan semua
keputusan kepada Komite Eksekutif PSSI sebagai
pemberi mandat.
"Pemerintah dalam hal ini Menpora sebaiknya
menghormati anggaran dasar rumah tangga,
Statuta FIFA dan PSSI. Jangan pakai cara yang
otoriter, kekuatan dan intimidasi. Serahkan semua
pemilihan ini ke anggota PSSI yang memiliki
suara," ujar Lalu Mara, Sabtu 26 Februari 2011.
"Partai Golkar tidak ikut campur, hanya concern
dengan perkembangan yang saat ini. Tampak
jelas Menpora mengintervensi kerja Komite
Banding, mengintimidasi dan menggunakan
kekuasaan."
"Jangan ada intervensi. Serahkan masalah ini
kepada anggota PSSI sesuai anggaran dasar yang
benar," tutup Lalu Mara.
Sepakbola Indonesia terancam dibekukan FIFA
selaku otoritas tertinggi sepakbola dunia jika
terbukti pemerintah campur tangan dalam urusan
sepakbola dalam negeri.

Kalla Ingin Polemik PSSI Dihentikan

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla,
berharap kisruh seputar pemilihan Ketua Umum
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
dihentikan. Menurut Kalla, sebaiknya semua pihak
fokus untuk memperbaiki prestasi tim nasional
Indonesia.
"Sepakbola Indonesia harus berprestasi, tentunya
dengan dukungan dari para pengurus (PSSI),"
kata Kalla usai peluncuran komik yang berjudul
'Yuk, Belajar dari Pak JK', di Istana Anak Taman
Mini Indonesia Indah, Sabtu 26 Februari 2011.
Pernyataan Kalla ini satu hari setelah keputusan
Komite Banding Pemilihan (KBP) diumumkan,
Jumat, 25 Februari 2011. KBP dalam keputusannya
menolak banding Jenderal George Toisutta dan
Arifin Panigoro dan menganulir keputusan
Komite Pemilihan (KP). Selanjutnya, Komite
Banding mengembalikan permasalahan ini kepada
pengurus PSSI.
Sebelumnya, KP telah menetapkan calon ketua
umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite
Eksekutif PSSI. Keputusan KP itu menimbulkan
reaksi dari masyarakat yang telah meloloskan
Nurdin Halid dan menolak pencalonan George
dan Arifin.
Polemik calon Ketua PSSI itu langsung
mengundang keprihatinan berbagai pihak
termasuk Kalla. Menurutnya, semua pihak harus
mengikuti ketentuan yang berlaku termasuk dari
FIFA dan PSSI.
"Seharusnya yang lebih penting adalah
bagaimana sepakbolanya yang berprestasi, bukan
PSSI-nya," ujar Kalla.
Kemelut seputar PSSI belakangan makin
memanas. Berbagai demonstrasi pecah di
sejumlah kota, sebagian besar mendesak Nurdin
Halid turun dari posisinya. Terakhir, suasana
semakin memanas setelah Menteri Negara
Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng
mengancam menjatuhkan sanksi kepada PSSI.

Pengcab PSSI Kota Kediri Dukung Pembekuan PSSI

Kediri - Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI
Kota Kediri Barnadi berharap, pemerintah
melakukan intervensi terhadap perkembangan
sepak bola Indonesia. Hal itu dianggap sebagai
langkah terbaik untuk mengakhiri konflik PSSI
yang terus bergulir.
"Saya lebih setuju sekali kalau pemerrintah
intervensi. Supaya PSSI dibekukan. Jadi selama
dua tahun kita menata administrasi dan
perubahan yang baru. Pemerintah campur
tangan, itu sudah bagus," kata Barnadi , Kamis
(24/2/2011)
Purnawirawan TNI itu melihat, konflik yang terjadi
saat ini sudah sangat mengganggu
keberlangsungan persepak bolaan Nasional. Oleh
sebab itu, perubahan dari atas ke bawah adalah
solusi yang tepat.
"Satu sisi pak Nurdin Cs ngotot, sementara
pemerintah menginginkan ada perubahan. Tetapi
dengan tidak lolosnya pak George menjadi tidak
enak," imbuh Barnadi.
Masih kata Barnadi, apabila pembekuan itu
memang terjadi, selama kurun waktu dua tahun
dapat digunakan dalam melakukan pembinaan, ke
arah yang lebih matang.
Barnadi mencontohkan pembekuan persepak
bolaan seperti yang terjadi Brunei Darussalam
dan Kuwait. "Di Brunei pemerintah melakukan
intervensi dengan mendukung ketua umum tetap
bertahan pada kursinya. Sehingga akhirnya, FIFA
membekukan," kata Barnadi
Terlepas dari konflik PSSI yang terjadi saat ini,
Barnadi melihat, siapapun yang akan menjadi
Ketua Umum (Ketum) nya, kedepan pastinya
akan lebih sulit. Sebab, klub-klub sepak bola
sudah tidak boleh mengandalkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
.Sementara upaya mencari sponsor sendiri juga
bukan hal yang gampang.

Ketum PSM: Sudahlah Pak Nurdin, Mundur Saja!

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola
Makassar, Ilham Arief Sirajuddin meminta Ketua
Umum PSSI Nurdin Halid berjiwa besar
mengundurkan diri. Apalagi kata dia, gelombang
tuntutan pengunduran diri Nurdin sudah meluas
sampai 19 Provinsi.
"Sebagai orang Sulsel, kita juga jadi malu. Beliau
mengorbankan materi dan waktu untuk
mengurus bola, tapi publik sudah
menginginkannya mundur. Foto diinjak-injak,
dibakar. Sudahlah, Pak nurdin mundur sajalah,"
pinta Ilham saat ditemui di Jakarta, Jumat (25/2)
malam.
Pria yang akrab disapa Aco ini mengaku
mengapresisasi jasa-jasa Nurdin memimpin PSSI
selama dua periode. Namun kata dia, tuntutan
atas pengunduran diri Nurdin juga harus
direspon.
"Jujur saja, melihat dinamika msyarakat sepak
bola yang sudah memberikan apresiasi begitu
besar. Mestinya Nurdin sadarlah. Dia harus
berjiwa besar menerima ini, tidak usah arogansi
karena harga diri atau gimanalah. Ini publik
menolak di 19 provinsi. Dan penolakannya kan,
sangat tidak manusiawi dan tidak beretika,"
ujarnya.
Aco yang juga Walikota Makassar lantas
menyebut sosok Goerge Toisutta yang layak
memimpin PSSI. Hanya saja dalam verifikasi
calon kata dia, digugurkan begitu saja oleh tim
verifikasi pemilihan Ketum PSSI.
"Banyak orang mau, salah satunya Pak Goerge,
kenapa digugurkan gitu. Cuma untuk
menyelamatkan Nurdin, inikan sudah. Kalau mau
fair, kasi lolos saja Pak Goerge, mestinya Nurdin
sadar kalau ada sesuatu yang salah dalam dirinya.
Seorang ketua itu bukan orang mantan nara
pidana," ujarnya.

Menpora: Offside Ya Harus Disemprit!

BANDUNG - Menteri Pemuda dan Olahraga
(Menpora) RI Andi Alfian Mallarangeng
menyatakan siap berkomunikasi dengan Federasi
Sepak Bola Dunia (FIFA) terkait ancamannya
terhadap Nurdin Halid dan PSSI. "Pemerintah siap
berkomunikasi dengan pihak mana pun termasuk
dengan FIFA," tegas Andi, usai mengisi kuliah
umum pemuda dan kemajuan bangsa Indonesia
di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB),
Jalan Ganeca, kemarin (26/2).
Menurutnya, ancaman yang dilontarkannya demi
kebaikan sepak bola Indonesia, bukan intervensi.
Hal itu ditegaskan Andi terkait adanya pihak yang
menilai ancaman Menpora sebagai intervensi
pemerintah terhadap PSSI. Mereka menilai, jika
pemerintah melakukan intervensi, FIFA bisa
membekukan keanggotaan PSSI.
Andi menjelaskan, tugas pemerintah bersama
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan
Komite Olimpiade Indonesia (KOI) adalah
membina, mengawasi, dan mengingatkan setiap
cabang olahraga yang melakukan kesalahan.
Kapasitas pemerintah adalah menjalankan fungsi
tersebut. "Itu tugas pemerintah, jadi salah jika kita
tidak melakukan itu. Kalau ada yang offside ya
perlu disemprit. Tapi dalam konteks yang sangat
terbatas untuk mengikuti aturan yang ada,"
bebernya.
Lanjut Andi, mengacu kepada UU dan peraturan
di Indonesia. Aturan ini berlaku bagi semua
cabang atau organisasi olahraga di Indonesia.
"Jika pemerintah melakukan itu lalu ada pihak
yang tidak senang, silakan saja," kata Andi.
"Dalam Undang-undang tidak menyebutkan
pemerintah Indonesia mengatur, membina, dan
mengawasi semua cabang olahraga kecuali sepak
bola," tandasnya.
Mengenai proses banding yang dilakukan calon
peserta seleksi Ketua Umum PSSI yang gagal
mengikuti kongres, Andi enggan berkomentar
karena belum sempat mempelajari proses
banding tersebut. Dia juga enggan berkomentar
soal pembekuan PSSI. "Saya tidak mau sampai ke
situ," tukasnya.
Seperti diketahui, Menpora Andi Mallarangeng
berang terhadap Komite Pemilihan Ketua Umum
PSSI. Andi ingin PSSI merevisi hasil verifikasi
calon Ketua Umum PSSI. Otoritas sepak bola
tanah air itu tetap mensahkan dua incumbent,
Nurdin Halid dan Nirwan D. Bakrie, lolos pada
kongres PSSI di Tabanan Bali 26 Maret nanti.
Dalam pencalonan itu ada dua yang tidak lolos,
yakni Arifin Panigoro dan Kepala Staf Angkatan
Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta.